terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (limaribu rupiah).Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumdipersidangan tertanggal 19 Mei 2021 yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut1.2.Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari PenasihatHukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat TuntutanPidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring

membenarkanadanya kejadian atau keadaan tertentu;Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksisaksi yangdidengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu denganlainnya dan ada saksisaksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satudengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barangbukti berupa suratsurat maupun dokumendokumen yang diajukan dipersidanganserta adanya keterangan Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren(daring

Tindak Pidana Korupsi pada Penggadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A padahari Rabu tanggal 2 Juni 2021, oleh Fitrizal Yanto,SH., selaku Hakim Ketua,Agusalim,S.H.M.H., dan Yosi Astuty,SH., masingmasing Hakim Ad Hoc, Putusan inidiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu olehDody,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Rozano Yudistira,S.H.M.H., dankawankawan sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa secara daring

., PaniteraPengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriBandung Klas A Khusus, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Purwakarta dan Terdakwa (secara Daring) di dampingi PenasehatHukumnya;HakimHakim Anggota Hakim KetuaASEP SUMIRAT DANAATMAJA ,S.H.M.H., SYARIP,S.H.,M.H.,BHUDHI KUSWANTO,S.H.M.H.,Panitera PenggantiYEYEN HERDIYANI, S.H.,M.H.,Halaman 164 dari 164 hal. Putusan Perkara Nomor 19/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg

Kemarin jugadalam isu pendidikan misalnya masalah belajar secara daring danHalaman 80 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.sebagainya dan itu yang selalu kami harapkan adalah kekompakan dariselurunh komisioner sehingga bisa menghasilkan berbagai keputusankeputusan yang betulbetul dinantikan oleh anakanak Indonesia;Bahwa lIdealnya bagi seorang komisioner KPAI kalau ada suatu programyang itu mungkin dilakukan oleh satu orang itu juga harus mendapatkandukungan dari komisioner lainnya.

dimaksud oleh penggugatdalam dalil gugatannya karena putusan arbitrase telah dijatunkan olehmajelis arbitrase secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat(dissenting opinion) mengenai halhal yang diperselisihkan oleh penggugatdan tergugat dalam perkara arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiteryang dipilih oleh penggugat.Selain itu, sebagai informasi bagi Majelis Hakim Yang Terhormat danBijaksana, setelah diterbitkannya Putusan BANI, Termohon diundang olehPemohon untuk mengadakan pertemuan secara daring

(lima puluh delapanmilyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh lima riburupiah); Bahwa untuk keseluruhan tanah tersebut, tanah milik Daring dan Sumijahproses bayarnya tidak melalui Terdakwa sebagai perantara tapi prosespembayaran langsung dengan pak Benny; Bahwa antara Terdakwa bersama Tim Pembebasan Lahan telah adakesepakatan secara tertulis dengan Pak Benny yang dituangkan dalam SuratKesepakatan Pelaksanaan Pembebasan Lahan baha Tim Pembebasan LahanHalaman 97 dari 132 Putusan

ijin lokasi jugadikeluarkan oleh tim evaluasi;Halaman 122 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.Bahwa tim evaluasi terdiri dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura danPerkebunan, kemudian kami menghayer Tim Spasial yang ahli di petadan Tim Hukum dari eksternal yang memahami perijinan dan legalitas;Bahwa ada 9 orang terdiri dari 3 orang dari Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan, 3 orang dari Tim Spasial dan 3 orang dariTim Hukum;Bahwa evaluasi dilakukan secara luring dan daring

AHYAD selaku Kepala Pondok Pesantren Al Hafidzoh;

pengesahan APBD Tahun 2014 dan yang pertama di sebesarRp. 50 juta terdakwa sudah tidak ingat namun terdakwa menerima totalseluruh uang ketok dengan total Rp. 377,5 juta setelah digabungkandengan uang ketok pertama 12,5 juta dan uang ketok kedua sebesar Rp.15 juta dan sudah terdakwa kembalikan kerekening KPK dan benarterdakwa pernah menerima sebesar Rp. 100 juta dari Pak RadimanTarigan dirumahnya Pak Radiman Tarigan.Bahwa Terdakwa II mengerti dan membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan secara daring

yang diterima terdakwa dari Pemprov sudah menjadi tradisinamun biasanya tidak sebesar itu, hanya sebesar uang rokok danterdakwa menjelaskan pada saat menerima dana yang besar pernahmengatakan ini tidak benar dan ini sudah rampok namanya;Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada pimpinan fraksi dan temanteman anggota dewan lainnya, bahwa penerimaan yang fantastistersebut itu berbahaya dan dapat membuat kita masuk penjara;Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan secara daring

Dua tindakan di atas jelas merupakanbentuk ketidakpastian hukum, karena belum adanya putusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakanmengenai keabsahan sebuah forum tertinggi pengambil keputusanPartai Politik dengan berbagai tata tertib pelaksanaan dan aturan yangtertuang dalam AD/ART Partai Politik DAPAT dipertanggung jawabkanhasilnya secara hukum apabila dilaksanakan secara daring atauonline melalui sebuah aplikasi video conference cq. ZOOM (webinar);.

., sesuai dengan bukti P15 dan didukung olehbukti T16b, kKemudian sebaliknya dari bukti surat bukti T16a berupa KamusBesar Bahasa Indonesia (KBBI) , Kamus versi online/daring (dalam jaringan),bahwa pengertian afiliasi adalah pertalian sebagai anggota atau cabang,bentuk kerja sama antara dua lembaga pendidikan.

data yang masuk dalam Dapodiksesuai dengan kondisi riil di Sekolah, memverifikasi kesesuaian jumlah dana yangditerima dengan data peserta didik yang ada, menyelenggarakan keadministrasiansecara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan, menyusun danmenyampaikan laporan secara lengkap, menyampaikan laporan realisasiHalaman 10 dari 349 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Ambpenggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring

perundangundangan, memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalamDapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah, memverifikasi kKesesuaian jumlahdana yang diterima dengan data peserta didik yang ada, menyelenggarakankeadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan,menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap, menyampaikan laporanrealisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi :Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang dengan tujuan;Menimbang, bahwa secara harfiah dengan tujuan secaraharfiah sama artinya dengan maksud atau kehendak (Kamus BesarBahasa Indonesia Daring Edisi Ill, Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahDengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian dengantujuan, sehingga karenanya haruslah dicari pengertiannya dari peraturan perundangandan atau pendapat ahli;Menimbang, bahwa secara harfiah dengan tujuan sama artinya denganmaksud atau kehendak (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring

oorganisasi Koperasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi yangmenjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsipsyariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(2)(3)Pasal 22Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaantertinggi dalam Koperasi.Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihadiri oleh anggota yang pelaksanaanya diatur dalamAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat dilakukan secara daring

052086A(1)i)PRESIDENREPLIBLIK INDONESIA 583 Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diaturdalam Peraturan Pemerintah.Bagian KetujuhKemudahan Perizinan BerusahaPasal 91Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha,Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecilberdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteriayang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan secara daring

Surat keterangan berusaha dari pemerintahsetingkat rukun tetangga.Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud padaayat (2) diberi nomor induk berusaha melalui sistemPerizinan Berusaha secara elektronik.Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud padaayat (3) merupakan perizinan tunggal yang berlakuuntuk semua kegiatan usaha.Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)meliputi Perizinan Berusaha, Standar NasionalIndonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.Pemerintah Pusat dan Pemerintah

apa yangterjadi banyak juga rekanrekan Terdakwa yang anggota DPRD yangtidak malu berbicara tentang tupoksi;Bagi Terdakwa hanya nama yang Terdakwa tinggalkan untuk anak dancucu Terdakwa;Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa bersalah melakukan kesalahanterkait dakwaan;Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa bersalah melakukan kesalahanterkait dakwaan dalam perkara ini;Halaman 173 dari 340 Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa Terdakwa II mengerti dan membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan secara daring

uang ketok palu;Bahwa dalam perkara yang Terdakwa hadapi ini, Terdakwa merasabersalah dan merasa menyesal;Bahwa Terdakwa siap membayar berapa yang dituduhkan kepadanyaHalaman 177 dari 340 Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnapabila Majelis Hakim menetapkan demikian, karena Terdakwa tahukalau uang yang diterima Terdakwa adalah uang negara;Bahwa Terdakwa bersedia membayar uang yang Terdakwa terimasebesar Rp116,5 juta;Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan secara daring

berdampakpada sekelompok orang atau banyak orang tentu itu harus dikomunikasikanterlebih dahulu disosialisasikan ;Bahwa terkait dengan asasasas pemerintahan umum yang baik (AAUPB)apabila pejabat tata usaha negara tersebut sebelum menerbitkanpencabutan sudah menginformasikan dalam arti secara lisan apakah inisudah memenuhi persyaratan AAUPB, menurut pendapat ahli bahwasebenarnya apakah lisan atau pakai media yang lain itu hanya cara tetapibahwa apakah pesan yang disampaikan secara lisan atau secara daring

., masingmasingsebagai Anggota, Putusan mana diucapkan secara daring (online) pada haridan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Tuty DaulayPutusan Nomor : 8/Pid.SusTPK/2021/PN.BGL Halaman 180Hutabarat, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh RikyMusriza,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiyang danTerdakwa cecara teleconference serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Nich samara, SH.,MH Riza Fauzi, SH.

Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgMenimbang, bahwa Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang dengantujuan;Menimbang, bahwa secara harfiah dengan tujuan secaraharfiah sama artinya dengan maksud atau kehendak (Kamus BesarBahasa Indonesia Daring Edisi Ill, Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana niat atau kehendak untukmelakukan suatu

SUNARYO secara sah dan meyakinkan;Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang dengan tujuan;Menimbang, bahwa secara harfiah dengan tujuan secara harfiahsama artinya dengan maksud atau kehendak (Kamus Besar BahasaIndonesia Daring Edisi Ill, Badan Pengembangan dan PembinaanBahasa,Kementerian Pendidikan dan

AnggaranPendapatan dan Belanja Negara tanggal 31 Januari 2018.Bahwa mekanisme saksi dalam melaksanakan verifikasi ataskelengkapan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS Pusat danDaerah pada SMPN 28 Kota Bekasi TA 2018, antara lain : Mekanisme Verifikasi Pusat : Sekolah SMPN 28 Kota Bekasimenerima transfer dana dari RKUD Propinsi Jawa Barat untukdigunakan dalam o perasional sekolah yang mengacu pada RKASsekolah Sekolah SMPN 28 Kota Bekasi menyampaikan penggunaan danasetiap Triwulan baik secara daring

Korupsitelah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa I ARSADSUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki dan Terdakwa II SIMAH, S.Pdbinti Emod dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS (BantuanOperasional Sekolah) Pusat dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)Daerah SMP Negeri 28 Kota Bekasi Tahun 2018;Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi.Menimbang, bahwa secara harfiah dengan tujuan secaraharfian sama artinya dengan maksud atau kehendak (Kamus BesarBahasa Indonesia Daring

RIFANDARU ERIAMBODOSETIAWAN,SH.MH., Hakim Karier dan BHUDHI KUSWANTO,SH.MH., HakimAdHoc, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketuadengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TantiTanstrisnawati SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas A Khusus, serta dihadiri olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Para Terdakwa(secara Daring