Ditemukan 1742 data
Ny. DARNAWATI,
Termohon:
BUPATI BUOL
155 — 103
dari Panitia Pemilihan KepalaDesa Ngune dan BPD Desa Ngune yang memutuskan untuk terlebin dahulumenyelesaikan permasalahan terhadap gugatan/keberatan yang diajukan olehJusri Taim, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yangdidasarkan pada Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mengatur sebagai berikut:Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL(1) Dalam hal ternadi
14 — 5
Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon jelastelah sesuai dengan Pasal 19 Hrf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun1975 yang disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: Antara suamiister) terus menerus ternadi pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam tumah tangga;7.
H. ULUNG SAPUTRA
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) CIBADAK
287 — 176
Bahwa sebelum perkara Tata Usaha Negara ini Sampai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Tergugat tidak pernah mengupayakanproses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan secara bertingkatdan berjenjang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 Pasal ayat1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan danPemberhentian Kepala Desa, yang selengkapnya adalah sebagai berikut (1) Dalam hal ternadi perselisihan hasil pemilihan
606 — 151
Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) yangberbunyi perceraian dapat teryjadi karena alasan atau alasanalasan :(f) antara suami istri terus menerus ternadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumahtangga.2.
63 — 20
DJASRI SUPARDI juga ikut sertamenghadiri bahkan diminta keterangannya oleh Mediator;Penggugat juga beberapa kali menyebut keterlibatan orang tuaalmarhumah dalam posita gugatannya, sebagaimana yangTergugat kutip dalam posita Poin 9, pada halaman 3 juncto PositaPoin 4, pada halaman 4 dari gugatan penggugat, sebagai berikut:Posita Poin 9, halaman 3, Gugatan PenggugatBahwa pernah ternadi kejadian pada anak pertama Penggugatsewaktu Penggugat ingin pamit pulang dan minta anakanakuntuk bersalaman (cium
10 — 4
Kompilasi Hukum Islam pasal 116, yang padapokoknya menyebutkan;"Perceraian dapat ternadi karena antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"Berkaitan dengan Beberapa Tuntutan Termohon Kepada Pemohon/Rekopensi,kami tanggapi sebagai berikut :1. Menolak permohonan Termohon berkaitan denganpengasuhan anak. Memang hak asuh anak yang belum berumur 12 tahunada pada ibu. Namun anak adalah darah daging.
LORA VIONA PUTRI
Termohon:
1.Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar
2.Jaksa Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Riau CQ. Kepala Kejaksaan Negri Kampar
79 — 59
TERMOHON I, karena penetapan PEMOHON. sebagaitersangka terjadi akibat TERMOHON tidak hatihati, tidak teliti memahamianotomi perkara dan tidak profesional menangani Laporan Polisi No.LP/31/1/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018 sehingga mengabaikanfakta hukum yang sebenarnya terjadi yakni adanya hubungan keperdataanantara Pelapor dengan TERLAPOR tentang jual beli tanah yang merupakanranah keperdataan wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 1458yang menegaskan bahwa Jualbeli dianggap sudah ternadi
Terbanding/Tergugat I : PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI Diwakili Oleh : Dr Bambang Hartono, SH., M.Hum dan rekan
Terbanding/Tergugat II : PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Pusat Cq PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Cabang Lampung Tengah Diwakili Oleh : Dr Bambang Hartono, SH., M.Hum dan rekan
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
158 — 57
dua puluh lima hektar).Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usahakepada Badan Hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikanpertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yangbersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaansuatu. satuan usaha yang paling berdaya guna di bidang yangbersangkutan*Pasal 71) Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) wajib didafhr dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan,2) Hak Guna Usaha ternadi
27 — 4
Sda.Antara suami dan istn terus menerus ternadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tanggaSelain itu didalam Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975 tentang Pelaksana UndangUndang No.1 Tahun 1974 pada pokoknya menyebutkan bahwa ;Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga12.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat
1.FHADILATUS SABRINA
2.JASMI
3.Fhadilatus Sabrina & Jasmi
Tergugat:
1.FERRI ANDIRIAN
2.SYAFARUDDIN
3.PT INDOSAT Tbk
4.PT INDOSAT TBK (Group Head Tower Management)
130 — 55
KEDUAbahwa PIHAK KEDUA dapat menjalankan hak haknyasebagai penyewa dari Obyek Sewa termasuk selurusHalaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Bgl8.10.fasilitas yang berhak dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUAsebagaimana tercantum dalam Pasal 1 PERJANJIAN inidengan tidak mendapat gangguan dari pihak lain selamaJangka Waktu Sewa berakhir dan segala kerugian yangdiderita oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat dari gangguangangguan itu, jika ada, menjadi tanggungan PIHAKPERTAMA, kecuali halhal yang ternadi
82 — 26
dengan luas dan batas yang tertera dalamsurat gugatan Penggugat dan hasil selengkapnya sebagaimana termuatdan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita AcaraPersidangan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan KuaSsa ParaTergugat telah mengajukan Kesimpulannya masingmasing tertanggal30 Juli 2013 dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan halhalyang lain serta pada akhirnya mohon putusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusanini; maka segala sesuatu yang ternadi
EVIE MUSTIKAWATI ARIFIN
Tergugat:
PT. ASURANSI STACO MANDIRI
71 — 17
Tidak absen pulang : Bulan Januari 2018, sebanyak 15x tanggal2,3,5,8,10,11,12,15,17, 19,22,24,26,29,31 sesuai (Bukti P6);Menimbang, bahwa semenjak dikeluarkannya surat PemutusanHubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat sudah tidakmasuk bekerja dan tidak mau menerima Pesangon/uang pisah yang diberikanoleh Tergugat berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bahwa Dalam hal ternadi pemutusanhubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang
Terbanding/Tergugat : Yuherika
Terbanding/Turut Tergugat I : Supriadi
Terbanding/Turut Tergugat II : Ateng Anwar
Terbanding/Turut Tergugat III : Yuheni M
Terbanding/Turut Tergugat IV : Yuhendi
Terbanding/Turut Tergugat V : Yuhendra
Terbanding/Turut Tergugat VI : Erza Radifan Rahmat,
Terbanding/Turut Tergugat VII : Astiani Nida Khansa
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Davina Rizky Aliyah
Terbanding/Turut Tergugat IX : Yuherina
285 — 711
Grafika pada halaman58, untuk fundementum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat,memuat 2 (dua) unsur:1) Dasar Hukum (rechtelijke ground)Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukumantara: Penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan;dan Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materiatau objek sengketa;2) Dasar Fakta (feitelijke ground)Memuat penjelasan pernyataan mengenai: Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan/ataudi sekitar hubungan hukum yang ternadi
1.Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si
2.Ir. H. MUHAJIRIN, MP
Tergugat:
1.H. PAHMI, S.Sos
2.MOHAMAD AMIN, S.E
3.BARDIANSYAH, S.E
4.SUPRIANTO
5.SUHARDI, S.Pd.I.,MA
6.ADIRESIDO, A.Md
7.BUDI PRAYITNO, S.Pd.I
8.KPU REPUBLIK INDONESIA Cq KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq KPU KABUPATEN KAPUAS
9.Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM.,MT
10.Drs. H. NAFIAH IBNOR, MM
11.DPP PDIP Cq DPD PDIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PDIP KABUPATEN KAPUAS
12.DPP PARTAI GOLONGAN KARYA Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN KAPUAS
13.DPP PARTAI GERINDRA Cq DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN KAPUAS
14.DPP PAN Cq DPW PAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PAN KABUPATEN KAPUAS
15.DPP PKB Cq DPW PKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PKB KABUPATEN KAPUAS
16.DPP PARTAI NAS.DEMOKRAT Cq DPW PARTAI NAS. DEMOKRAT PROV. KALTENG Cq DPD PARTAI NAS. DEMOKRAT KAB. KAPUAS
17.DPP PPP Cq. DPW PPP PROV. KALTENG Cq. DPC PPP KAB. KAPUAS
161 — 20
Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5898 :Pasal 40 ayat (4) yang berbunyi : Partai Politik atau gabungan PartaiPolitik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1(satu) pasangan calon.Pasal 40A ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :(1) Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40 merupakan Partai Politik yang sah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.(2) Dalam hal ternadi
22 — 20
Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibattidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;antara suami dan isteri terus menerus ternadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;.
72 — 8
Batuah waktu itu bukanlah dalam keadaan sakit keras,tetapi dikarenakan beliau sudah tua, memang sering sakitsakitan dan tidakada unsur paksaan ternadi pada saat itu.Bahwa dikarenakan objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggikaum Tergugat A, maka segala bentuk yang dilakukan terhadap harta perkarabaik pensertifikatan, penjualan dan penghibahan yang dilakukan sendiri olehkaum Tergugat A, adalah bukan sesuatu yang dikatakan sebagai perbuatanmelawan hukum, karena tidak ada merugikan pihak lain.Bahwa
GULABRAY NARAINDAS KESWANI
Termohon:
KASAT RESKRIM RESORT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
148 — 103
Bahwa kedudukan PEMOHON yang diduga sebagai yangmembantu melakukan kejahatan dan/ atau Tindak Pidana PertolonganJahat terkait Tindak Pidana Penipuan dan/ atau Penggelapansebagaimana di maksud dalam pasal 56 KUHP dan Pasal 480 KUHPJuncto Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP yang ternadi pada kurunwaktu tanggal 30 September 2019 s/d tanggal 16 Desember 2019sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : 50/K/II/2020/ResortPel yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2020 telah mendapat SuratHal 6 dari 68
18 — 11
Bahwa dengan tegas Termohon menolak dalil permohonan Pemohonpada angka lima yang menyebut rumah tangga Pemohon denganTermohon sejak 1 (satu) bulan pernikahan mulai terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan sudah sering ternadi perselisihan,dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar karena pada saatbulan pertama pernikahan tidak ada terjadi perselisihan ataupunpertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon bahkan di satubulan pernikahan penuh dengan cinta dan kasih sayang hal iniditandai dengan
91 — 12
Terlihat tidakada satupun keterangan ataupun dalil yang rinci, tegas dan sistematis dalam suratgugatan Penggugat yang menyatakan peran seperti apa dan bagaimanakah yangdilakukan Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 sehingga merugikan bagi Penggugat.Juga tidak dijelaskan secara terperinci dalam surat gugatan Penggugat apa yangmenjadi peran dan permasalahan hukum seperti apa yang ternadi antaraPenggugat dengan Tergugat B dan Tergugat C atas bidang tanah objek perkaratersebut.# Dalam Surat Gugatannya Penggugat
Dr. AHMAD YANIARSYAH HASAN, S.E., M.M
Termohon:
JAKSA AGUNG RI Cq JAMPIDSUS Cq DIREKTUR PENYIDIKAN JAMPIDSUS KEJAKSAAN AGUNG RI
145 — 71
Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak berdasarkanketentuan hukum yang berlaku, yakni tidak sesuai dengan ketentuanPasal 1 butir 2 KUHAP, yang berbunyi:Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal danmenurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencariserta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terangtentang Tindak Pidana yang ternadi dan guna menemukantersangkanya;4.