Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 10-02-2012 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 05-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 28/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 19 Juli 2012 — PT. Senamas Energindo Mulia;Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
105 — 72
  • . : Kepala Subbagian Bantuan HukumMineral, Batubara dan Geologi, Sekretariat Jenderal, KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral R.L;DENNY Z.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 21-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : ZAINUDDIN UMALEKHAY, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fogi RT.001/RW. 001, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) IMRAN UMALEKHOA, S.IP, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2) ABDUL KAHAR H. PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4) MUHAMMAD K. BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.AP, Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat di Jalan Paskah Suzetta, (Km-09) Desa Pohua, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
372 — 56
  • Jabatan pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa jabatan Penggugat sebagai Pejabat Kepala SubBagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah KabupatenKepulauan Sula adalah masuk dalam bagian Jabatan Administrasi;Menimbang, bahwa oleh karena jabatan penggugat adalah termasukdalam jabatan administrasi (JA), maka Tergugat (Bupati Kepulauan Sula)berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 49/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
HJ. MURNI DJAFAR,S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
H. MUHAMMAD ZIKIR
201 — 120
  • pengecekan baru dipagar ;Bahwa Koperasinya bernama Koperasi Nusa Mandiri ;Bahwa dijaminkan sertipikat pada pahun 2015 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangansetempat pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 yang tertuang sebagaimana berita acara permeriksaan setempat tersebut ;Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masingmasing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 07 Oktober 2018, sedangkanpihak Penggugat mengajukan kesimpulannya melalui Kesekretariatan SubBagian
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 16-10-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 123/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 27 Maret 2018 — Penggugat:
1.MUHAMMAD YUSUF HEKSA ATMADJA
2.I WAYAN NURINDA
3.JALALUDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
2.Walikota Surabaya
95 — 73
  • .; Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;DJOENEDIE DODIEK S., S.H. Jabatan :Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. Jabatan :Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H.Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus ITE
Register : 18-08-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 552_Pid_Sus_2016_PN.Smg
Tanggal 3 Nopember 2016 — JOHANES KURNIAWAN Bin (Alm) FX HADI KRISTANTO
471 — 320
  • dalam BAP sudah benar;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, sebelumnya saksi pernahdiminta menjadi saksi karena permintaan penyidik terkait perkara DPO yangdikeluarkan Reskrim Polsek Gajahmungkur, penyidik minta penjelasantentang administrasi dikeluarkan DPO kepada saksi;Bahwa saksi bertugas di Polda Jawa Tengah di Bagian PembinaanOperasional Direktorat Reserse Umum ( Bagbinops Ditreskrimum) PoldaJawa Tengah;Bahwa bidang kerja BagBinOps) Ditreskrimum Polda jawa Tengah dibagimenjadi dua yaitu Subbagian
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 96/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : Tn. TASMIN WAGIMAN PUTRA WONG
Terbanding/Tergugat I : Ny. ASLAMIAH BINTI H. GANI
Terbanding/Tergugat II : Hj. MARHAMAH BINTI SAIDJIN
Terbanding/Turut Tergugat I : PANITIA PENGADAAN TANAH KODYA JAKARTA TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS PEKERJAAN UMUM DKI JAKARTA
114 — 59
  • ,Kepala Subbagian Tata usaha Unit pengadaan' tanah melalui juru sitaPengadilan Negeri Jakarta Timur tangga 16 Desember 2015 ( bukti P 12 )untuk kepentingan dan sebagai sarat pencairan uang ganti rugi yang telah dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur peta bidang nomor 236 seluas862 meter persegi.Menimbang bahwa, alasan penggugat tidak bisa memperlihatkan asliAkta jual beli tanah tersebut dapat dibenarkan, karena untuk mendapatkanganti rugi , semua surat bukti kepemilikan ha atas harus diserahkan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-02-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 9 Februari 2016 — SUHANTORO, SE.Akt., MM. Bin MASHADI (TERDAKWA)
89 — 29
  • Bahwa UPTD Kasda dipimpin oleh Kepala UPTD Kasda, kemudianunsur staf yang dipimpin oleh Kepala UPTD Kasda yaitu Kepala SubBagian Tata Usaha dan staf UPTD Kasda ; Bahwa syarat wajiob untuk menjabat Kepala UPTD Kasda KotaSemarang yaitu Pegawai Negeri Sipil dengan Eselon IV a. Kemudianuntuk lebih detailnya yang bisa menerangkan adalah BKD KotaSemarang ; Bahwa terkait pengangkatan Terdakwa SUHANTORO, S.E.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 10-08-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 183/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 15 Nopember 2018 — PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PT. PAKERIN) : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
467 — 625
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata;HATONI, S.H., Jabatan Kepala Sub BagianPertimbangan dan Advokasi HukumDitjenPengelolaan Hutan Produksi Lestari;M. ZAINURI, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;Halaman 2 dari 82 halaman. Putusan Nomor 183/G/2018/PTUN,JKT.8. AGUS WARSITO, S.H., M.H., Jabatan StafSekretariat Ditjen Pengelolaan WHutan ProduksiLestari;9. JOVAN JULIAWAN, S.H., M.PA., Jabatan Staf BiroHukum;10. DUDY M. SARAGIH, S.H., Jabatan Staf BiroHukum;11.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1679 — 1230
  • Muafaq Wirahadi,S.Pd.l, M.Pd.l NIP 196909241997031001 dari Kepala Subbagian tatausaha Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya menjadi Kepala KantorKementerian Agama Kabupaten Gresik;Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil namaMUH. MUAFAQ WIRAHADI, M.Pd.I tanggal 11 Januari 2019 diangkatdalam jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenGresik;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 500 Kw.13.1.2/01/2019tanggal 29 Januari 2019 Nama: MUH.
    MUH.MUAFAQ WIRAHADI, M.Pd.1 NIP. 19690924 199703 1 001 Kepala SeksiPendidikan Agama Islam diangkat menjadi Kepala Subbagian Tata Usahapada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya;Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia NomorB.II/3/PKP.1/18302 tanggal 10 November 2016 menetapkan Menjatuhkanhukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)tahun kepada hormat Dr.
    TPK/2019/PN.Jkt.Pste SYAIKHUL HADI, S.Ag, M.Fil.1 yang saat itu menjabat sebagai Kepala SubBagian Ortala dan Kepegawaian.Menimbang, bahwa MUH. MUAFAQ WIRAHADI mengetahui dirinya tidakdiusulkan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik, kemudianmenemui saksi HARIS HASANUDIN selaku Pelaksana Tugas Kepala KanwilKementerian Agama Jawa Timur yang menggantikan SYAIFUL BAHRI, memintabantuan agar diusulkan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenGresik.
    Pd.l yang pada saat itu menjabatsebagai Kepala Seksi Sarana Prasana Pendidikan Madrasah;e MACHSUN ZAIN, S.Ag, M.Si yang pada saat itu menjabat sebagai KepalaSeksi Pembinaan Haji dan Umroh;e SYAIKHUL HADI, S.Ag, M.Fil.1 yang saat itu menjabat sebagai Kepala SubBagian Ortala dan Kepegawaian.Menimbang, bahwa saksi MUH.
    , M.Pd.INIP 196909241997031001 dari Kepala Subbagian tata usaha Hal 541 dari 597, Putusan No.87/Pid.Sus.
Pengadilan PN PACITAN Perdata
Register : 16-06-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN PACITAN Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Pct
Tanggal 7 Februari 2018 — Penggugat:
1.Bambang Trisno Widarto
2.Hera Widarti
3.Joko Prabanto
4.Etik Wulaningsih
5.Winarni
6.Purnomo Aji
7.Rokhaeny Dien Siantury
8.Royida Ulfah
9.Willya Masykur
10.Zamroni Faried
Tergugat:
BUPATI PACITAN
Turut Tergugat:
1.Jumari
2.Suwarno
3.Supriyanto
4.Joni
5.Riyanto
135 — 30
  • Novia Wardhani, S.H,.M.Si Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenPacitan, 3. Deni Cahyono, S.H.,M.Si Jabatan Kepala Sub Bagian ProdukHukum Peraturan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, 4.Roni Subastian, S.H Jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Pacitan, 5.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penipuan
Register : 17-06-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 350/Pid.B/2015/PN.Jmb
Tanggal 24 Nopember 2015 — JOHAN LUXURY TAN Bin LIE SUI KO
137 — 28
  • Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1)Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 Tahun 2008 tentanguraian tugas subbagian dan seksi pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional dan Uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada kantor Pertanahan,Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas menyiapkanpengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dankonflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubunganhukum antara orang dan atau badan hukum dengan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 29-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 56/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
LILIS SAODAH
Tergugat:
1.BUPATI BOGOR
2.BUPATI KABUPATEN BOGOR
Intervensi:
JEJEN
216 — 96
  • November 2019 ; (Sesuai dengan foto: Foto copy Publikasi melalui Media Pers yang di unggah ke mediaHal 45 dari 85 hal Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.BDGBukti P 20Bukti P 21Bukti P 22Bukti P 23Bukti P 24Bukti P 25Bukti P 26Bukti P 27Bukti P 28Bukti P 29Bukti P 30sosial internet sekitar tanggal 613 November 2019 ; (Sesualdengan foto COpy); 22222 nen en ene n eens nnn en enn ene ne nee: Foto copy Surat Pengaduan Tanggal 17 November 2019 yang ditujukan kepada Bupati Bogor. dan telah di terima oleh SubBagian
Pengadilan PN LIMBOTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-01-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 06-04-2021
Putusan PN LIMBOTO Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Lbo
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat: AISA RINNY MAHMUD Melawan Tergugat: 1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero.Tbk, Kantor Cabang Limboto 2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo 3.FIKRI ARBIE 4.ELVINA RUSDIN AYUB
193 — 87
  • ., MH (KepalaBagian Advokasi IIl Pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan), DianaSetiastanti (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Gorontalo), Dwi Susianto Guntoro, SH (Kepala Subbagian Advokasi IIICPada Biro Advokasi Kementerian Keuangan), Marlyn Tupamahu (KepalaSeksi Hukum dan Informasi KPKNL Gorontalo), Sugeng Widodo, SH., LL.M(Pelaksana pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan), Nirmala Azizah, SH(Pelaksana pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan), Trie Nurul WidyaWardhani,
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Khusus
Register : 26-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kgn
Tanggal 13 Mei 2015 — FITRIYADI Als IFIT Bin RAHMADI MUHAMMAD ILHAM ROSSADY Bin (Alm) BAMBANG KUSNUN; Abdul Majid Bin Abdullah; NORHASANAH Als SANAH Binti HASAN FAKHRUDIN;
165 — 51
  • analisa kredit :1Pemohon kredit/nasabah datangke PD BPR Kandangan denganmembawa fotocopy KTP suami/isteri, fotocopy KK, fotocopyagunan/jaminan, fotocopy suratketerangan usaha menemui KasubBagian Analisa kreditPemohon kredit mengisi mengisiformulir permohonan kredit dansetelah selesai diajukan kepadaKasub Bagian Analisa kredit1 Wawancara pemohon kredit yang dilakukan Kasub BagianAnalisa kredit2 Survey lapangan (usaha dan agunan) yang dilakukan KasubBagian Analisa kredit bisa juga bersamasama dengan Ka SubBagian
    KreditHasil survey dan wawancara diterbitkan Surat KeputusanAnalisa yang dibuat Kasub Bagian Analisa kredit dandiajukan kepada Kasub Bagian kreditc Prosedur persetujuan kredit:1 Surat Keputusan Analisa yang dibuat Kasub BagianAnalisa kredit dan diajukan kepada Kepala BagianPemasaran2 Kepala Bagian Pemasaran mengadakan rapat komite(dihadiri Kabag Pemasaran, direktur pemasaran, Ka SubBagian Kredit, Kasub Bagian Analisa kredit) dan apabilapemberian kredit disetujui maka dijadwalkan untukpemberian kredit
    Selain itutransaksi tersebut juga dicatatkan pada komputer yang ada di mejateller;Bahwa ditempat terdakwa IV bekerja di BPR Kandangan terdapataturan internal atau SOP tentang tugas yang berkaitan dengan subbagian kas dan teller/kasir kantor PD BPR Kandangan yaitu SuratEdaran Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD.BPRKDG/2012;Bahwa selama terdakwa IV bertugas sebagai teller/kasir kantor PDBPR Kandangan sebelum melakukan realisasi pencairan kredit,terdakwa IV tidak pernah melakukan
    Akhmad Karyadi mengatur dan menyiapkan persyaratanlainlain antara lain laporan keuangan Perusahaan yang diperlukan denganbekerjasama dengan terdakwa I Fitriyadi Als Ifit Bin Rahmadi selaku ka SubBagian kredit yang bertugas menerima permohonan kredit nasabah, melakukansurvey dan melakukan penilaian jaminan yang akan diagunkan, membuatlaporan hasil survey dan mengetikan serta membuat perjanjian kredit, yangmana pekerjaan terdakwa I Fitriyadi Als fit Bin Rahmadidipertanggungjawabkan kepada terdakwa
    CabBanjarmasin dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa IT M IlhamRossady selaku direktur pemasaran.Bahwa realisasi pencairan pinjaman kredit kepada tujuh orangpegawai PD BPR Kandangan telah melanggar Peraturan DireksiNo.10/SK.DIR/PD.BPRKDG/2011 Tanggal 24 Agustus 2011Tentang Batas Wewenang Memutus Kredit, dikarenakan tidakadanya persetujuan dari Dewan Pengawas PD BPR Kandangan danterdakwa III Abdul Majid Bin Abdullah memerintahkan secara lisankepada terdakwa IV Norhasanah Alas sanah selaku Kepala subbagian
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 18-09-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 153/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 9 Oktober 2020 — Penggugat:
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 MALANG
403 — 291
  • Subbagian Tata Usaha; dand.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-09-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/TUN/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI VS AJRISA WINDRA, ST.,MM;
174 — 425 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ayub selaku Kepala SubBagian Tata Usaha UPCA Kota Jambi. Namun lagilagi TimPemeriksa tidak menunjukan Surat Tugas serta menjelaskan maksuddan kedatangannya kepada Sdr. M. Ayub akan tetapi Tim Pemeriksalangsung menginterogasi Sdr. M. Ayub dengan beberapa pertanyaanyang bersifat memojokkan terkait dengan produksi aspal hotmix olehUPCA Kota Jambi serta intimidasi kepada Sdr. M Ayub;19.Bahwa oleh karena Sdr. M.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 29-06-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 14/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 3 Nopember 2016 — EKA PERNATA Vs.1. BUPATI SAROLANGUN, 2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAMAN DEWA KECAMATAN MANDIANGIN, KABUPATEN SAROLANGUN, 3. SYAIFUL ADRI
199 — 116
  • ., jabatan Kepala SubBagian Produk Hukum dan Analisis KebijakanDaerah Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sarolangun; 4. KAIRONI, S.H., Staf Pelaksana Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun; Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia,beralamat di Kompleks Perkantoran GunungKembang No. 1, Kabupaten Sarolangun, PropinsiJambi; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;1.4 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAMAN DEWA KECAMATANMANDIANGIN, KABUPATEN SAROLANGUN,yang berkedudukan di jln.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 18-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 25/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Baso Muhadong
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
228 — 132
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum dan HAM pada Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Selatan;5. M. DIAN ANSYARI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian TataUsaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi KalimantanSelatan; 6.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-05-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 43/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
ELVIN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.SUGIONO
2.SRI HARTATI
3.EDWIN APRIHANDONO
4.SANDRA RAMADHIETA
193 — 113
  • tanggal 1 Agustus 2018 yaing isinya sebagaimanaHalaman 44 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDGtercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuandidalam putusan inl ; 22222022 22222 nee nee ne n=Bahwa didalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018 telah hadirpihak ketiga dan menyatakan secara lisan untuk diikutsertakan sebagaiIntervensi dalam sengketa in litis yang kKemudian ditindak lanjuti dengan suratpermohonan intervensi tertanggal 1 Agustus 2018 yang diterima oleh SubBagian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI;MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
134 — 64
  • .;: Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan danPerikanan;: Purihitajati Widodo, S.H., M.H.;: Kepala Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautandan Perikanan;: Moh.
    .;: Kepala Subbagian Peraturan Bidang PerikananTangkap, Pengolahan, dan Pemasaran, Biro Hukumdan Organisasi, Kementerian Kelautan danPerikanan;: Mukti Ali, S.H.;: Pelaksana pada Bagian Perjanjian dan BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, KementerianKelautan dan Perikanan;: Arief Setiawan, S.H., M.H.;: Pelaksana pada Bagian Perjanjian dan BantuanHalaman 3 dari 316 halaman.