Ditemukan 1944 data
114 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 171 K/PID/2014benar segala fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan secarayuridis sesuai alatalat bukti yang diajukan di dalam persidangan yaitu terdapathubungan causal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggal dunianyakorban Halomoan Siregar alias Lomo sesuai Visum Et Repertum No.440.445/UPTD/50//2013 tanggal O08 Januari 2013, yang dibuat danditandatangani oleh Dr. H.
melawan
TANTYO SUHARNO dkk
50 — 26
telah memperjual belikan obyek sengketa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah :Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukanadanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum,kerugian, kesalahan dan hubungan causal
317 — 239
Bahwa dalam Hukum Pidana kita mengenal Azas sebabdan akibat atau hubungan Causal yang menjadi latar belakangsebuah Delik atau Perobuatan Pidana. Bahwa dalam Perkara inimaksud dan tujuan Terdakwa adalah hanya untuk menakutnakuti dan tidak ada maksud untuk melawan seorang atasan.B. Analisa HukumMajelis Hakim yang kami hormati,Sdr.
179 — 86
BIOTEK GRAHA DUTA (vide buktiP1= T1);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telahmengajukan bantahan tertanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya memuatbantahan dalam Pokok Perkara;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa dengan menggunakan teori hubungan causal(sebab akibat) materi pokok sengketa dan alasannya dapat digambarkansebagai berikut: Tergugat megeluarkan keputusanrektoSietiabstkaoatbuka selaku kuasabengguna anggaran (KPA) Nomor:8536 /UN31 / KEP / 2016 tentangPenetapan Sanksi PencantumanDaftar
992 — 1102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cascading effect merupakan suatu hal yang tidakdapat dibenarkan baik secara teori perpajakan maupun UU PPN itu sendiri.Sebagaimana telah dijelaskan bahwa UU PPN Indonesia menganut indirect methoddimana terdapat sistem pengkreditan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapathak Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya objek permohonan hak uji materiil;Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan
1.Iffatul Intan
2.Vina Khoirunnisa
Tergugat:
1.Setyo Irianto
2.Palgunadi
3.Adriana Else Meoko, SH
62 — 38
Dengan demikian ada 4(empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukumyaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud denganperbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesiaadalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;2.
Terbanding/Tergugat I : PT. Sinar Mas Agro Resources & Technology, Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. Gawi Makmur Kalimantan
Terbanding/Tergugat III : PT. Duta Darma Utama, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
Terbanding/Turut Tergugat IV : DInas Taman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan
130 — 117
Adanya Hubungan yang causal antara Onrechtmatige Daadtersebut dengan kerugian yang diderita Penggugat.(Darwan Prinst, S.H., Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996).68.
489 — 1515 — Berkekuatan Hukum Tetap
62P/HUM/2013 dan Putusan Nomor 11P/HUM/2014menjabarkan bahwa syaratsyarat kerugian harus memenuhi 5(lima) syarat, yaitu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;c. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan olehberlakunya peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian;d. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) danaktual atau setidaktidaknya potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;e. adanya hubungan sebabakibat (causal
(2),(3)dan (5), Pasal 2 dan Pasal 6 PerBPJS 1/2020 yang mengaturmengenai pelayanan fisioterapi dimohonkan a quo, tidakmenimbulkan kerugian atau dampak apapun terhadap Pemohonsebagai pemberi pelayanan fisioterapi, oleh karena itupermohonan a quo tidak memenuhi persyaratan sebagaimanayang telah diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 karena Pemohon sama sekalitidak mengalami kerugian yang bersifat spesifik, selain haltersebut, tidak terdapat hubungan sebabakibat (causal
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman Reco Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
45 — 26
Bahwa Petitum Penggugat tidak menggambarkan adanyahubungan causal yang nyata antara perbuatan para Tergugatmendakwa dan menuntut pidana orang lain, yang dalam hal iniadalah dr. Philipus Mantur, yang kemudian diklaim sebagai PMHyang merugikan Penggugat sebagai korporasi. Bahwa memangdirektur Penggugat merupakan tersangka deelnemer vide: Pasal55 KUHPdalam kasus terkait terdakwa/terpidana dr.
64 — 11
menimbulkanketidakpastian hukum; Ketidakpastian hukum akibat dari adanya pertentanganrumusan ketentuan yang tercantum dalam UndangUndangNo.40 Tahun 2003, antara Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) danpasal 7 ayat (2) dengan Pasal 7 ayat (4) dan PenjelasanPasal 7 ayat (4) serta Lampiran IP tersebut menimbulkankerugian konstitusional bagi TERGUGAT karenabertentangan dengan pasal 18 ayat (1) dan pasal 25A UUDNegara RI Tahun 1945;Untuk mendapatkan kepastian hukum, maka TERGUGAT dengan legal standing yang memiliki causal
PAULUS RUMFAN
Tergugat:
1.ALOYSIUS BALIA
2.Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kab. Kepulauan Tanimbar
3.Bupati Kepulauan Tanimbar
82 — 52
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah :Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewayjibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antaraperbuatan melawan hukum tersebut
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
dalamPasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifatspesifik dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaranyang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
466 — 262
yang dijanjikan, disepakatimaupun pembicaraan awal, disertai segala kesalahan dan kelalaianyang dilakukan oleh TERGUGAT Ill sehingga mengakibatkansdr.Dasril Ramadhan yaitu anak kandung PENGGUGAT mengalamipenderitaan yang berkepanjangan, yang berakibat secara otomatismerugikan PENGGUGAT dengan kerugian yang sangat besar sekali,tak terhitung dan tak dapat diprediksi sama sekali, maka hubunganhukum antara TERGUGAT I, TERGUGAT Il DAN TERGGUGAT Illsangat jelas serta merupakan suatu rangkaian perbuatan causal
melawan
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
66 — 9
akandipertimbangkan sebagai berikut ;oeMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukanadanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum,kerugian, kesalahan dan hubungan causal
Terbanding/Penggugat : LUPUK PANGIHUTAN NAPITUPULU
51 — 41
Bandingmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah: Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
58 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
PanitiaPembebasan Tanah sebesar Rp.1.288.615.000, (satu milyardua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belasribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (1) huruf b UUTipikor bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnyasebanyakbanyaknya sama dengan yang diperoleh dari tindakpidana korupsi;Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telahmempunyai hubungan causal dengan kerugian keuangannegara sebesar Rp.1.288.615.000, (satu milyar dua ratusdelapan puluh delapan juta enam ratus lima
247 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
2013, Mahkamah Agung telahberpendirian bahwa pengujian Legal Standing PemohonHak Uji Materiil setidaknya memenuhi 5 syarat, yakni:a. adanya hak pemohon yang diberikan oleh suatuPeraturan perundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan olehberlakunya Peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktualatau setidaktidaknya potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
86 — 42
kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara, adapun terhadap orang yangtidak merasa kepentingannya dirugikan atau menerimaSurat Keputusan tersebut tidak dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata UsahaMenimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakanunsur yang paling pokok yang harus melekat pada diriPenggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
Slamet Wibowo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
313 — 356
dengan demikian, maka batasan seseorang / badanhukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legalstanding) untuk secara sah menurut UndangUndang dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negaraapabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugatsebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibatantara kedudukan hukum (legal standing) dan kerugiankepentingan Penggugat dengan diterbitkannya KeputusanTata Usaha Negara yang digugat (causal
191 — 175
Dengan demikian unsur hubungankausalitas atau sebab akibat telah ada dan telah terjadi adalah adaHalaman 14 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2014/PN Btm20.21.22.23.hubungan causal dengan perbuatan Tergugat maupun Tergugatlll tersebut di atas, yang dalam hal ini tidak terdapat adanya faktahukum yang dapat menjadi alasan pembenar maupun alasanpemaaf bagi Tergugat IIl sehingga dengan demikian unsurunsurperbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas telahterbukti adanya hubungan sebab akibat atau causalitat