Ditemukan 1933 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : caesar causar cautsal causa carsan casual caesal caisal
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Tanah
Register : 23-11-2016 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Pmn
Tanggal 22 Juni 2017 — AMSAR, DKK - berlawanan dengan - YULIATAR, DKK
92 — 15
  • Adanya kesalahan ;4 Terdapat hubungan' sebab akibat (hubungan causal) antaraperbuatan yang melawan hukum tersebut dengan kerugian yangdiderita ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik KaumPenggugat I/ Kaum Para Penggugat, maka Tergugat A tidak mempunyai hakuntuk mengajukan permohonan mensertifikatkan kepada Tergugat B agarTergugat B menerbitkan atau mengelurkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 162tahun 2015 (VideBukti TA.1, bukti P6) ;Menimbang, bahwa karena tanah sengketa adalah milik
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 126/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
YANYAN WAHDANIMAR
Tergugat:
1.WALI KOTA BANDUNG
2.KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
162 — 105
  • kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusanyang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertaltuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang palingpokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atassuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-05-2012 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 219/PDT.G/2012/PN.JKT.PST SELA
Tanggal 14 Februari 2013 — JACOBUS F PUTTILEIHALAT,S.Sos >< PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,Cs
68 — 11
  • menimbulkanketidakpastian hukum; Ketidakpastian hukum akibat dari adanya pertentanganrumusan ketentuan yang tercantum dalam UndangUndangNo.40 Tahun 2003, antara Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) danpasal 7 ayat (2) dengan Pasal 7 ayat (4) dan PenjelasanPasal 7 ayat (4) serta Lampiran IP tersebut menimbulkankerugian konstitusional bagi TERGUGAT karenabertentangan dengan pasal 18 ayat (1) dan pasal 25A UUDNegara RI Tahun 1945;Untuk mendapatkan kepastian hukum, maka TERGUGAT dengan legal standing yang memiliki causal
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata
Register : 16-03-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sml
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
PAULUS RUMFAN
Tergugat:
1.ALOYSIUS BALIA
2.Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kab. Kepulauan Tanimbar
3.Bupati Kepulauan Tanimbar
88 — 56
  • Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah :Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewayjibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antaraperbuatan melawan hukum tersebut
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 125/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 5 September 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman Reco Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
54 — 30
  • Bahwa Petitum Penggugat tidak menggambarkan adanyahubungan causal yang nyata antara perbuatan para Tergugatmendakwa dan menuntut pidana orang lain, yang dalam hal iniadalah dr. Philipus Mantur, yang kemudian diklaim sebagai PMHyang merugikan Penggugat sebagai korporasi. Bahwa memangdirektur Penggugat merupakan tersangka deelnemer vide: Pasal55 KUHPdalam kasus terkait terdakwa/terpidana dr.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1418 — 675
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  • dalamPasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifatspesifik dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaranyang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-03-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — JONATAN, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
267 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2013, Mahkamah Agung telahberpendirian bahwa pengujian Legal Standing PemohonHak Uji Materiil setidaknya memenuhi 5 syarat, yakni:a. adanya hak pemohon yang diberikan oleh suatuPeraturan perundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan olehberlakunya Peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktualatau setidaktidaknya potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 11-05-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 3 Nopember 2015 — 1. Ir. H. Jamaing, M.Sc disebut PENGGUGAT – I 2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si. disebut PENGGUGAT – II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat M E L A W A N : Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
94 — 53
  • kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara, adapun terhadap orang yangtidak merasa kepentingannya dirugikan atau menerimaSurat Keputusan tersebut tidak dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata UsahaMenimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakanunsur yang paling pokok yang harus melekat pada diriPenggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 02-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
Slamet Wibowo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
324 — 364
  • dengan demikian, maka batasan seseorang / badanhukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legalstanding) untuk secara sah menurut UndangUndang dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negaraapabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugatsebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibatantara kedudukan hukum (legal standing) dan kerugiankepentingan Penggugat dengan diterbitkannya KeputusanTata Usaha Negara yang digugat (causal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1896 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — Drs. H.RUSTAM MAGE BIN ALI MAGE
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PanitiaPembebasan Tanah sebesar Rp.1.288.615.000, (satu milyardua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belasribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (1) huruf b UUTipikor bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnyasebanyakbanyaknya sama dengan yang diperoleh dari tindakpidana korupsi;Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telahmempunyai hubungan causal dengan kerugian keuangannegara sebesar Rp.1.288.615.000, (satu milyar dua ratusdelapan puluh delapan juta enam ratus lima
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 26-04-2019 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
IVANNA SULISTIO
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk CABANG SAMARINDA
2.WAWAN SYAHRANI,SH. M.Kn SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Turut Tergugat:
CV.PRIMA ANGKASA RAYA
167 — 36
  • SmrMenimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat sebagai dalam gugatannya perihal Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365KUHPerdata (posita 20);Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan ada Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata disyaratkan adanya Kesalahan, Kerugian dan hubungan causal;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan Eksepsiyang menyatakan:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — MUH. ISNAINI WIDODO, S.E., M.M., M.H., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
765 — 966 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 39 P/HUM/2021c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (Knusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajardapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan' sebabakibat (causal verband) antarakerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonanmaka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagiterjadi;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
192 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Pasal 1635 KUH Perdata,setiap perkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum,selama orangorang yang tergabung di dalamnya memangbermaksud untuk mendirikan suatu organisasi;Bahwa Pemohon Keberatan memiliki Kedudukan hukum (legalstanding) sebagai Pemohon dalam Permohonan Keberatan atasberlakunya suatu peraturan perundangundangan di bawahundangundang, dikarenakan terdapat keterkaitan sebab akibat(causal verband) dengan berlakunya PERMEN a quo sehinggahakhak Para Pemohon Keberatan sebagai
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 13-07-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN LANGSA Nomor 77/Pid.B/2015 /PN Lgs
Tanggal 13 Juli 2015 — M. YUSUF LIDAN BIN SYAHIDAN.
182 — 31
  • USMAN BASRI yang sedang dalamproses Sertifikat Hak Milik di Kantor Perwakilan Badan Pertanahan NegaraKota Langsa;Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhidan terbukti secara sah menurut hukum;Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbukan kerugian;Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur pemakaian surat itu dapatmenimbukan kerugian adalah akibat tertentu dari perbuatan terdakwa berupakerugian atas kepentingan orang lain yang menandakan keharusan adahubungan sebab akibat (causal
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 25-04-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 28/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 20 Oktober 2014 — LEMBAGA NEGERI SIBAGANDING TUA (LNST),DKK VS GUBERNUR SUMATERA UTARA
215 — 158
  • dan seterusnya; sehingga batasan seseorang/badan hukumperdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sahmenurut undangundang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugatsebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negera yang digugattersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum(legal standing) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannyaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal
Pengadilan PN MAGELANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-07-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN MAGELANG Nomor 17/PDT.G/2014/PN.MGG
Tanggal 3 Februari 2015 — .HERRY CHANDRA ALs TJONG SIEN HOO ; umur 52 Tahun, Pekerjaan pedagang 2.SRI SULISTYOWATI : umur 50 tahun, pekerjaan pedagang masing-masing beralamat Jalan Delima Selatan 2 B No. 7 Kelurahan Kramat Utara Kecamata Magelang Utara Kota Magelang 1.SLAMET SANTOSA ; alamat Jalan Tentara Pelajar No. 41 Kemirejo Kota Megelang 2.Pemerintah Kota Megelang Cq.Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Megelang beralamat di Jl. Letjend Suprapto No. 2 Kota Megelang Jawa Tengah 3.PT PUTRA WAHID PRATAMA SALATIGA, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 97 Salatiga Jawa Tengah 4. PT KUNTJUP beralamat di Jl. Merdeka Selatan III Kav. 09 Lt 2 Kota Salatiga Jawa Tengah
68 — 5
  • bertentangan dengan hukumdan telah bertentangan dengan penjelasan pasal 12 ayat (1) a PD No. 6 tahun2011,sehingga unsur kesalahan telah terpenuhi;3.Adanya kerugian yang ditimbulkan akibatnya: Dalam hal ini Tergugatl, Tergugat Il dan Tergugat IIl A telah menimbulkankerugian kepada para Penggugat karena posisi yang biasa mereka tempatiberubah sehingga hal ini mengganggu para Penggugat dalam menjalankanusahanya kembali selain itu para Penggugat juga kehilangan keuntungan atasusahanya;4.Adanya hubungan causal
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 15-05-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 621/PDT.G/2011/PN.SBY
Tanggal 15 Mei 2013 — FRENGKY ABRAHAMS VS PT. CIPUTRA SURYA, Tbk DKK
57 — 16
  • berasal dari dari IPEDA No.1452 atas Hama Ir.Richard Adisastra (sebelumnvaIPEDA No.1128 atas nama Ny.M.Koesdiyanto/ Turut Tergugat II), seluas tanah 1.860m2, Persil 15, Kelas III, sedangkan tanah / lahan Penggugat yang berasal dari IPEDANo.1129, Persil 15, Kelas Ill, seluas 1.860 m2, atas nama A.Marimin (Turut Tergugat )berada disebelah Utara, dengan demikian pembangunan Jalan Raya tersebut tidakdibangun diatas tanah milik Penggugat ; Unsur ke2 : Kerugian itu timbul sebagaiakibat perbuatan tersebut (causal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-06-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2016
Tanggal 9 Nopember 2016 — PT. MEGA AGROCULTURE VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
112 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinya, permohonan keberatan uji materiil harusdidasarkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antarakerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuanperaturan perundangundangan dimaksud.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pgp
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
DEDY YULIANTO, SE
Tergugat:
DIDIT SRIGUSJAYA, SH,MH sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
116 — 9
  • tersebut yang merupakan perbuatanyang melanggar hukum telah merugikan Penggugat, yaitu sebagai berikut :Menimbang bahwa dasar hukum perbuatan melawan hukum adalah Pasal1365 KUHPerdata, yang berbunyi Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut,Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut diatas, maka unsurunsurperbuatan melawan hukum adalah : Ada kesalahan; Ada kerugian; Ada hubungan causal
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 17-07-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN BALIGE Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
1.SAHAT TUA SIRAIT
2.ANGGIAT ANSELMUS SIRAIT
3.DAPOT PARULIAN SIRAIT
4.JON PARULIAN SIRAIT
Tergugat:
1.Jaisi Turnip
2.Husein P Sidauruk
154 — 85
  • atauPemilik Kampung Lumban Tonga Tonga;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah: Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal