Ditemukan 1759 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : subtanail substansial substansiil subtansi
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 11-11-2019 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 27/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 21 April 2020 — Penggugat:
JAILIM SINAGA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAMBI CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI
Intervensi:
1.HASAN BIN AMIN
2.SAMSUDIN BIN TARMIJI
3.M. SOEBLI/SABLI BIN RAMLI
4.M.TAKI/M. TAKYUDIN BIN TAMRIN
5.A. ZAKI BIN AGEL
6.BURHANUDIN BIN TAMRIN
7.SAPARUDIN BIN NASIR
8.SAPARUDIN BIN SUPI
9.SOFWAN BIN SAPARUDIN
10.HIPNI BIN M YUSUP
11.HIPNI BIN PAIJO
12.USMAN BIN SALEH
13.MUHTAR BIN TAYIB
14.SITI AMINAH BIN TAMRIN
233 — 85
  • Pekerjaan, bahwa targetPendaftaran Tanah Sistematila Lengkap ( PTSL ) tahun 2018,Kabupaten Batanghari mendapat Target 8.000 bidang ;7.Bahwa menangapi Posita gugatan Angka III. 12 dan 13.Bahwa Suatu Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) Dapatdikatakan bertentangan dengan Undang Undangan Apabila ;Bertentangan dengan Peraturan perundangundangan yangbersifat prosedur/Formal.Halaman 26 dari 211 HalamanPutusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.JBIBertentangan dengan peraturan perundanganundangan yangbersifat material / Subtansial
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 29-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 394/Pid.B/2013/PN.BKL
Tanggal 25 Maret 2014 — EKO LAKSONO RUDITO, S.Si Bin SUPRIANTO;
195 — 88
  • ditunjukan Surat Kuasa penarikan namun persetujuan yang diberikan oleh Leterina Situmorangkepada Haekal pada tanggal 6 Juni 2011 di Kantor Notaris dengan memberikan Slip Penarikan Uangyang sudah ditandatangani dan menyerahkan Buku Tabungan yang dibuatnya pada tanggal 6 Juni 2011serta persetujuan yang diberikan oleh Leterina Situmorang guna penarikan uang miliknya tersebutmelalui dr Amah Alias dr devi Tri Anggraini dengan menyerahkan KTP aseli miliknya menunjukanbahwa persetujuanpersetujuan faktuil dan subtansial
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-10-2013 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/Pid.Sus/2012/PN.Sby
Tanggal 21 Oktober 2013 — Drs. ANDOYO, SIP, MM ; KEJAKSAAN NEGERI MALANG
107 — 22
  • Kapasitas Saksi sebagai Rektorhanya sebatas subtansial;Bahwa proposal berangkat dari universitas, yang merancang adalah unit pengadaanbarang dan jasa. Kemudian di proses bagian perencanaan. Saksi tidak bisa memastikanpara Terdakwa ada di bagian tersebut;Bahwa panitia terbentuk baru februari 2009. tapi proposal sudah dibuat sejak 2008;Hal. 151 dari 279 Putusan No. 93/Pid.Sus/2012/PN. SbyBahwa dalam proses penyusunan rancangan harus ada usulan barang dan harga.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
1.JONI HERLIAN BIN AGUSALIM
2.HAMDANI BIN ZAINAL
122 — 84
  • Evaluasi Harga angka 7) poin e) angka (2),ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasankesalahan yang tidak subtansial. Kemudian sesuai ketentuandalam standar dokumen pengadaan yang menyebutkan PokjaULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahanpengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-08-2010 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Mei 2011 — H. HUTOMO MANDALA PUTRA, M e l a w a n : P.T. INDO MULTI MEDIA, TAUFIK DARUSMAN, SARI WIDIATI, PT. GARUDA INDONESIA ( PERSERO), PUJOBROTO, PRASETYO BUDI,
184 — 144
  • Hutomo mandala Putra sebagai pribadi sertakehormatan dari BPG, namun selanjutnya Penggugat mengubah gugatanbahwa hanya Penggugat secara pribadi yang memohon ganti kerugiantersebut, perubahan yang demikian senyatanyatanya merupakan perubahanpetitum yang tidak diperkenangkan menurut hukum ;4 Perubahan yang merubah Posita Gugatan secara Subtansial ;Kompensasi yang harus dibayar oleh Para Tergugat atas tuntutan ganti rugibaik materiil maupun imateriil sebesar Rp. 13.710.580, dan Rp.25.000.000.000, yang
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1334 — 958
  • Bandung melalui Putusan No. 64/G/2010/PTUNBDG tanggal 22 Maret2011 yang amarnya pada pokoknya menyatakan : mengabulkan gugatanPenggugat (IDA FARIDA) dan membatalkan 62 (enam puluh dua) Sertifikatsertifikat yang telah diterbitkan diatas tanah obyek sengketa yang dibeli Penggugatdengan pertimbangan hukum halaman 129 pada pokoknya bahwa KantorPertanahan Kota Depok dalam menerbitkan seluruh Sertipikat obyek sengketaHalaman 494 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpksecara prosedural dan subtansial
    Bumi Kedaung Lestari (TergugatIV) maka setelah Majelis Hakim mencermati subtansi putusan PTUN tersebutternyata alasan pembatalan sertifikatsertifikat milik Penggugat tersebut dikarenakansecara prosedural dan subtansial melanggar peraturan perundangundangan yangbelaku dan juga asasasas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asaskepastian hukum dan asas Tertib penyelenggaraan Negara dan bukan didasarkanpada masalah kepemilikan atas tanahnya.
    Putusan MahkamahAgung RI tanggal 31052012 No. 138 K/TUN/2012 adalah tidak berkaitan denganmasalah alas hak atau bukti bukti kKepemilikan tanah, melainkan hanya terbatasdengan masalah Prosedur administrasi tentang Proses Penerbitan Sertipikat makaoleh isi putusan tersebut mengenai pembatalan sertifikat dimana alasanpembatalannya tersebut dikarenakan secara prosedural dan subtansial melanggarperaturan perundangundangan yang belaku dan juga asasasas UmumPemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-06-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 06 / Pid.Sus - TPK/ 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Juni 2016 — ERIK ISMUNANDAR,ST Bin EDDIN SYAMSUDDIN
76 — 16
  • Persyaratan administrasi terdiri dari persyaratan subtansial dalam dokumen pelelangan,persyaratan surat penawaran harus memenuhi ketentuan yaitu. masa berlaku suratpenawaran tidak boleh kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen lelang, harusbertanggal.b. Persyaratan teknis terdiri dari metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, spesifikasiteknis, daftar personil inti, dan daftar peralatan minimalc. Persyaratan harga harus tidak boleh melebihi total nilai dari HPSd.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PDT/2015
Tanggal 9 Juni 2016 — PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DKK VS Drs. H. ADIN BURHANUDIN, M.Pd DKK
484 — 359 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2659 K/Pdt/201510.11.Bahwa dengan adanya kesamaan fakta (question of fact) berupa paranasabah tidak dapat menarik/mencairkan uangnya yangdisimpan/ditabung, di PD BPR Kecamatan Bungbulang, KabupatenGarut, baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentukdeposito/simpanan berjangka, dan adanya kesamaan dasar hukum(question of law) yang bersifat subtansial serta adanya kerugian yangsama atau adanya kesamaan jenis tuntutan (tipicality), maka pengajuanmelalui gugatan perwakilan kelompok ini adalah
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 08-06-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus - TPK/ 2016 / PN.Bjm
Tanggal 8 Juni 2016 —
48 — 6
  • Persyaratan administrasi terdiri dari persyaratan subtansial dalam dokumen pelelangan,persyaratan surat penawaran harus memenuhi ketentuan yaitu. masa berlaku suratpenawaran tidak boleh kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen lelang, harusbertanggal.b. Persyaratan teknis terdiri dari metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, spesifikasiteknis, daftar personil inti, dan daftar peralatan minimalc. Persyaratan harga harus tidak boleh melebihi total nilai dari HPSd.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 322/Pid.B/2014/PN.Tlg
Tanggal 27 Januari 2015 — FARAH FAWZIA SORAYA,ST;
48 — 8
  • PenuntutUnmumagar dengan demikan terjadi proses verfikasi legal formal terhadap instrumenyurdsBahwa setalah kami mencermati Surat dakwaan Penuntut Umum yang telahdiajukan, pada kenyataanya kami menemukan aspekaspek subtansial yangmenuntut pengujian yuridis terhadap uraian atau pengungakapan verbal danHalaman 19 dari 250 halamanPutusan No.322/Pid.B/2014/PN.Tlgrumusan atau formulasi dari surat dakwaan, oleh karena aspekaspek tersebutberkenaan dengan sendisendi surat dakwaan itu sendiri;Okh karena itu
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 —
111 — 198
  • MUSA padahal secara subtansial sudah dibagikandimana anak lakilaki dibagi masingmasing seluas 500 metersedangkan yang perempuan mendapat bagian kurang lebih 400 Meter,bahkan ada lokasi tanah yang dihibahkan oleh H. MUSA kepadaHal 207 dari 261 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.anaknya bernama MUNIAH sudah dijual kepada anggota DPR dariFraksi PPP namanya AMIM CHOLIK seluas kurang lebih 110 M;Bahwa mereka pindah dari Sudirman secara tidak serentak tetapi yangpaling terakhir adalah H.
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-04-2015 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PA MAROS Nomor Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.
Tanggal 13 September 2016 — perdata - pelawan I - pelawan II - pelawan III - terlawan I - terlawan II - terlawan III - terlawan IV - terlawan V - terlawan VI - terlawan VII - turut terlawan I - turut terlawan II - turut terlawan III - turut terlawan IV - turut terlawan V - turut terlawan VI - turut terlawan VII
103 — 64
  • .: 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974yang menyatakan:karena Yudex Factie mendasarkan putusannya melulu atas suratsurat bukti yang terdiri fotocopyfotocopy yang tidak secara sahdinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yangpenting penting yang secara subtansial masih dipertengkarkan olehHal. 189 Putusan Nomor 161/Padt.G/2015/PA Mrs.kedua belah pihak, Judex factie sebenarnya telah memutuskanperkara ini berdasarkan buktibukti yang sah..
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-04-2015 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mrs
Tanggal 13 September 2016 — -perdata
136 — 80
  • .: 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974yang menyatakan:karena Yudex Factie mendasarkan putusannya melulu atas suratsurat bukti yang terdiri fotocopyfotocopy yang tidak secara sahdinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yangpenting penting yang secara subtansial masih dipertengkarkan olehHal. 189 Putusan Nomor 161/Pat.G/2015/PA Mrs.kedua belah pihak, Judex factie sebenarnya telah memutuskanperkara ini berdasarkan buktibukti yang sah..
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 — 1. MUNIAH binti MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Kampung Cicadas RT. 002/01, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut -- Penggugat I ; 2. MARALI bin MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Desa Kedaung RT 007/04, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Penggugat II ; 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOYIB, beralamat di Jalan Ulujami Raya RT 004/05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIE MELYANI, SH, BUDI WIDARTO, SH, dan GUNARA, SH. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Srie Melyani, SH & Rekan” berkedudukan di Jalan Warung Jati Timur No. 9A Warung Buncit, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA, berkantor di Wisma Sudirman Lantai 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. H. ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 2 RT 002/RW 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. PT. INDONESIAN SALES ORGANIZATION (PT. ISO), berkantor di Jalan Adityawarman No. 2 RT. 002/RW. 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional RI, berkantor di jalan Sisingamangaraja No. 2 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV 5. Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (samping Komplek Tanjung Mas Raya) selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. Lurah Senayan, di Kantor Kelurahan Senayan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah X No. 3 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. M. Rifat Tadjoedin, SH. selaku Pemegang Protokol Notaris/ PPAT MS Tadjoedin, SH., beralamat di Jalan Kerajinan No. 19, Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 9. Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 47 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
275 — 954
  • MUSA padahal secara subtansial sudah dibagikandimana anak lakilaki dibagi masingmasing seluas 500 metersedangkan yang perempuan mendapat bagian kurang lebih 400 Meter,bahkan ada lokasi tanah yang dihibahkan oleh H. MUSA kepadaHal 207 dari 261 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.anaknya bernama MUNIAH sudah dijual kepada anggota DPR dariFraksi PPP namanya AMIM CHOLIK seluas kurang lebih 110M ;Bahwa mereka pindah dari Sudirman secara tidak serentak tetapi yangpaling terakhir adalah H.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2018 — Putus : 09-03-2018 — Upload : 16-03-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
Tanggal 9 Maret 2018 — NICODEMUS REHABEAM TARI, ST.
130 — 54
  • setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secarasaksama Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Memori BandingPenuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Terdakwa/Penasihat HukumnyaHalaman 246 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.SusTPkK/2018/PT KPGdan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, ternyata hanya merupakanpengulangan dari Pembelaan (Pledooi) dan Dakwaan/Tuntutan dan tidak adayang merupakan halhal baru, baik dari segi Subtansial
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
230 — 123
  • ada Substansinya ;e Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi tersebut,terdakwa menerangkan keterangan saksi ke 18 benar dan saksi menerangkansesuai dengan Kepmenkeu No.1007 /KMK.04/1985 tentang Pelimpahanwewenang penagihan PBB kepada Gubernur Kepala daerah Tk.I dan/atauWalikotamadya KDH Tk.II disebutkan bahwa pelimpahan wewenang sebagaimanadalam Ps.1 tidak meliputi penagihan PBB untuk wajib pajak Perkebunan,Pertambangan dan Pertanian urusan pusat oleh karena itu ini tidak Subtansial
Pengadilan PN SAMARINDA
Putus : 20-02-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr
Tanggal 20 Februari 2018 —
94 — 23
  • ,,setelah dilakukan koreksi aritmatika diperoleh harga penawaran tetap.Evaluasi AdministrasiBerdasarkan hasil evaluasi Administrasi antara lain syaratsyarat subtansial yangdiminta berdasarkan dokumen pemilihnan, surat penawaran, dan jaminanpenawaran, diperoleh hasil bahwa seluruh peserta sebanyak 4 perusahaan telahmemenuhi syarat administrasi selanjutnya dilakukan evaluasi lanjutan yaituevaluasi teknis.Evaluasi TeknisBerdasarkan hasil evaluasi teknis sebagai berikut (dokumen terlampir) :1.PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — I. PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV), DKK., II. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI ("ANTV")., III. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI., IV. PT. SURYA CITRA TELEVISI., DKK., V. PT. INDOSIAR BANDUNG TELEVISI, DKK., VI. PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, DKK., VII. PT. TRANS MEDAN DAN PT. TRANS7 PALEMBANG, DKK VS I. ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA ("ATVJI")., II. ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI) DAN I. PT. RCTI SATU., II. PT. RCTI SEPULUH., III. PT. RCTI LIMA BELAS ACEH., IV. PT. GTV DUA., V. PT. GTV TUJUH., VI. PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU;
142 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat menilai bahwa PM Nomor 22 tersebutmengandung cacat subtansial dalam isi maupun muatan yangdiaturnya karena Pemerintah cq Tergugat mengadakan proses seleksiLPS Multipleksing telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagipara anggota Lembaga Penyiaran pemegang izin penyelenggarapenyiaran (IPP) dalam menyelenggarakan proses penyiaran danmengoperasikan peralatan infrastruktur penyiarannya;Terhadap Permohonan Uji Materiil tersebut Mahkamah Agung melaluiPutusan Nomor 38P/HUM/2012 tertanggal 3
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-06-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 119/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2015 — 1.ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (“ATVJI”),2.ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA ( ATVLI );1.MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA ,2.PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (“Metro TV”), dkk
213 — 445
  • Penggugat menilai bahwa PM No.22tersebut mengandung cacat subtansial dalam isi maupun muatan yangdiaturnya karena Pemerintah cq.