Ditemukan 1840 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tanggal tunggal tinggal tenggat tengga tonggal tenggan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 08-08-2023 — Putus : 20-11-2023 — Upload : 20-11-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 20 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.Dhea Oina Savitri,SH
2.Muhammad Reza Revaldy, S.H.
Terdakwa:
Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi
78 — 0
  • Permohonan Perluasan Jaringan;
  • 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 0086/AGA.04.01/B11050000/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Informasi Hasil Kajian Perluasan Jaringan;
  • 1 (satu) bundle dokumen Foto copy legalisir nomor : 2545/STH 01 02/C11050000/2021 tanggal 08 Oktober 2021 perihal Hasil survey Ulang Pemasangan Tiang Listrik PLN Untuk Pengelolaan Air Bersih Desa Langkap Kabupaten Musi Banyuasin;
  • 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 136/AGA.04.01/B11050000/2021 tenggal
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-09-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor . 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk
Tanggal 22 September 2015 — Sjamsuddin, dkk Lawan PT.BANK BRI
164 — 56
  • Suharso tidak ada aslinya diberitanda P.5Surat Keputusan Nokep S.27DIR/SDM/05/2005 tentang PemutusanHubungan Kerja (PHK) ,dan telah dicocokan Suharso tidak ada aslinyadiberi tanda P.6Surat Keputusan Nokep 883DIR/KPS/10/2012 tentang PenyelesaianKewajiban Perusahaan terhadap Pekerja yang Berakhir HubunganKerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal Sebagai Implementasidari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ,dantelah dicocokan tidak ada aslinya diberi tanda P.7Nota Kesepakatan tenggal
Pengadilan PN PALU Pidana Umum
Register : 24-12-2021 — Putus : 16-03-2022 — Upload : 28-03-2022
Putusan PN PALU Nomor 614/Pid.B/2021/PN Pal
Tanggal 16 Maret 2022 — Penuntut Umum:
IRNA INDIRA RATIH, SH
Terdakwa:
1.FRANSISKUS SAFERIUS WALANGITAN
2.ABDULLAH RAHMAN, SP alias ULLAH
3.H. FADLY IS. SUMA, SH, MH, CTA
27 — 7
  • Buol nomor : 518 / -.02.55 / Disperindag / 2021 tenggal 16 Agustus 2021 prihal Surat Penyampian;
    -.1 (satu) lembar foto copy surat permohonan penerimaan TBS yang dibuat oleh H. FADLY IS. SUMA tanggal 16 Juli 2021;
    -.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh yang dibuat oleh H. FADLY IS. SUMA;
    -.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tidak menerima imbalan yang dibuat oleh yang dibuat oleh H. FADLY IS.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 23 Nopember 2018 — Pemohon:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
401 — 201
  • Foto Copy Perintah Penyidikan Nomor PRIN01.01DIK/WPJ.17/2017 tenggal 19 Desember 2017, di beri tanda bukti T3031. Foto Copy Surat pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNomor S 04. SPDP/WPJ.17/2017 tanggal 19 Desember 2017, diberi tanda bukti T31;32. Surat pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara tindak pidanaperpajakann An, Tersangka Ir.! GEDE AGUD HARDIAWAN Nomor :B 3366/P.1/FT.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 di beri tanda buktiT32 ;33.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-11-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 19 Januari 2017 — RONAWAN SB. SIHIRA, SE alias RONAL
295 — 138
  • Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Kepala SMK Negeri 1 Bokat Nomor : 214/ D3.4/KU/2013, Tentang Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat, Tenggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir. 2.
    Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Selaku PejabatPembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan PendidikanSMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Kepala SMKNegeri 1 Bokat Nomor : 214/ D3.4/KU/2013, Tentang Bantuan Pembangunan RuangKelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat, Tenggal 19 September 2013 yang telahdilegalisir.2.
Pengadilan PN SABANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-08-2007 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN SABANG Nomor 16/Pid.B/2007/PN-SAB
Tanggal 20 Agustus 2007 — SURADJI JUNUS BIN MUHAMMAD JUNUS
132 — 28
  • SURADJI JUNUS BIN MUHAMMAD JUNUS pada tenggal 24Agutus 2001 sebagai uang dari dana bantuan modal usaha PDPS TA. 2001 ;Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi YUSLAN AKAS yang dibacakandipersidangan, ia juga telah melakukan kas bon sebesar Rp. 1.025.000.000, (SatuMilyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2001 namun uang yangditerima dari Bendahara Umum Daerah TJUT MURMAJA MULTI sebesar RP.975.000.000, (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dari kas bon yangdilakukan;Bahwa
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 15-10-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 676/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2021 — Penggugat:
Pusat Koperasi Kartika “A” Bukit Barisan
Tergugat:
1.PT. POLY KENCANA RAYA
2.SANTO SUMONO
143 — 38
  • ., M.Si selaku mantan PanglimaKodam I/BB yang ikut mengetahui dan menandatangani addendumperjanjian tahun 2015 seyogianya juga harus ditarik sebagai pihak dalamperkara a quo, dan juga kaitannya dengan dalil gugatan angka 33 (tigapuluh tiga) pada halaman 15 (lima belas) ; Bahwa selanjutnya pada surat gugatan Penggugat angka 26 (duapuluh enam) pada halaman 13 (tiga belas) Penggugat menyatakan AkteLegalisasi Nomor : 338/Leg/2007 tenggal 18 April 2007 tentangPernyataan Bersama antara Puskopad A Dam/BB
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-01-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 07/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 20 Juli 2017 — SERIKAT PEKERJA PERJUANGAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) SPP - PLN ; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAmADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.
74 — 43
  • H.ADRI;Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas, pada putusanMahkamah Konstitusi No. 149/PUUVI/2009 tenggal 30 Desember 2010 tidakterdapat amar putusan yang menyatakan SPP PT. PLN (Persero) dengan ketuaumum Sdr. H. ADRI adalah merupakan serikat pekerja yang sah yang ada padaPT.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 29-08-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 49/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HENDRIK JAURY, SH Diwakili Oleh : HENDRIK JAURY, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FAISAH, SH.MH
112 — 54
  • perjanjian kredit antara Debitur dengan PT.BNI (persero)tok SKC Parepare sudah ada kesepakatan dan telah ditandatanganipersetujuan kredit sedangkan persyaratanpersyaratan lainnya masih dalamproses (baca cover Note tersebut terlampir dalam berkas perkara dan telahdikutip sebagai fakta hukum diatas).Bahwa dengan cover note itu dipakai sebagai dasar oleh PT.BNI(persero) Tbk Sentral Kredit Kecil Parepare membuka blokir rekening DebiturPT.GMG dan mencairkan dana kedalam rekening Debitur PT.GMG sehinggasejak tenggal
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 06-09-2022 — Putus : 21-11-2022 — Upload : 21-11-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl
Tanggal 21 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
MUTIARA PURNAMA SARI, E.A., S.H
Terdakwa:
Ir. HASAN Als Ir. HASSAN HUSEIN
145 — 25
  • Belapuetra Interplan
b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 017/BP/SK/V/2013 tenggal 15 Mei 2013 dari Ir. HASSAN HUSEIN selaku Direktur Utama PT.
Belaputera Interplan kepada DWI SIGIT BUDIAWAN, untuk melakukan Pendaftaran Pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah;
c. 1 (satu) lembar dokumen Fakta Integritas atas nama DWI SIGIT BUDIAWAN tertanggal 16 Mei 2013;
d. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 018/BP/SK/V/2013 tenggal 27 Mei 2013 dari Ir. HASSAN HUSEIN selaku Direktur Utama PT.
Belaputera Interplan kepada DWI SIGIT BUDIAWAN, untuk melakukan Pemasukan Dokumen pada Pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah;
e. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 025/BP/SK/V/2013 tenggal 26 Juni 2013 dari Ir. HASSAN HUSEIN selaku Direktur Utama PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 08-08-2023 — Putus : 20-11-2023 — Upload : 20-11-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 20 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.Dhea Oina Savitri,SH
2.Muhammad Reza Revaldy, S.H.
Terdakwa:
Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng Binti Abdullah Gathmyr
115 — 29
  • Permohonan Perluasan Jaringan;
  • 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 0086/AGA.04.01/B11050000/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Informasi Hasil Kajian Perluasan Jaringan;
  • 1 (satu) bundle dokumen Foto copy legalisir nomor : 2545/STH 01 02/C11050000/2021 tanggal 08 Oktober 2021 perihal Hasil survey Ulang Pemasangan Tiang Listrik PLN Untuk Pengelolaan Air Bersih Desa Langkap Kabupaten Musi Banyuasin;
  • 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 136/AGA.04.01/B11050000/2021 tenggal
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 03-06-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tjk
Tanggal 3 Juni 2015 —
28 — 5
  • dalam Pasal 1, Pendiri mengajukanpermohonan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan contoh Formulir ALampiran Keputusan ini;9 Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP215/KM.10/2007 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari DanaPensiun Bank Pembangunan Daerah Lampung, menyatakan: MengesahkanPeraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan DaerahLampung, berkedudukan di Bandar Lampung yang ditetapkan Pendiri denganKeputusan Nomor: KEP.039/DIR/SDM/VII/2007 tenggal
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-01-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 05/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 12 Juni 2012 — 1.Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011
88 — 45
  • = 2009,tentang Pembentukan Dan Organisasi KementerianNegara (foto copy dari foto copy) ; Bukti P11c : Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, tentangKedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian NegaraSerta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon ,Kementerian Negara (foto copy dari foto copy) ;12.Bukti P12 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000,tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (foto copydari foto copy) ; 13.Bukti P13 : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/SE/M/2011, tenggal
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 11-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM
Tanggal 14 Nopember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : IMAM CAHYONO, SH
Terbanding/Terdakwa : FAULINA RISKA Binti AHMAD YANI
137 — 83
  • Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepadaJaksa Penuntut Umum tenggal 4 Oktober 2019 NomorW15.U1/3329/Pid/Tipikor/X/2019 yang ditanda tangani oleh LESTIJONOWARSITO, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin;VI. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepadaPenasihat Hukum Terdakwatanggal 4 Oktober 2019 NomorW15.U1/3330/Pid/Tipikor/X/2019 yang ditanda tangani oleh LESTIJONOWARSITO, S.H. M.H.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 06-09-2022 — Putus : 21-11-2022 — Upload : 21-11-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl
Tanggal 21 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
MUTIARA PURNAMA SARI, E.A., S.H
Terdakwa:
EDY HERMANSYAH, S.Si., M.Sc., Ph.D
136 — 40
  • Belapuetra Interplan
b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 017/BP/SK/V/2013 tenggal 15 Mei 2013 dari Ir. HASSAN HUSEIN selaku Direktur Utama PT.
Belaputera Interplan kepada DWI SIGIT BUDIAWAN, untuk melakukan Pendaftaran Pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah;
c. 1 (satu) lembar dokumen Fakta Integritas atas nama DWI SIGIT BUDIAWAN tertanggal 16 Mei 2013;
d. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 018/BP/SK/V/2013 tenggal 27 Mei 2013 dari Ir. HASSAN HUSEIN selaku Direktur Utama PT.
Belaputera Interplan kepada DWI SIGIT BUDIAWAN, untuk melakukan Pemasukan Dokumen pada Pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah;
e. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 025/BP/SK/V/2013 tenggal 26 Juni 2013 dari Ir. HASSAN HUSEIN selaku Direktur Utama PT.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-04-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
394 — 107
  • AbadiAdimulia (Surat Para Tergugat tenggal 9 April 2015), diberi tanda TE2;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat tersebut, Para Tergugatjuga mengajukan seorang ahli kepersidangan, yang memberikan pendapatnyasebagai berikut:Ahli: Dr. SUSANTI ADI NUGROHO, S.H.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2008 — Putus : 07-04-2009 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 229/Pid.B/2008/PN.Tbk
Tanggal 7 April 2009 — YAN INDRA.S.Sos.M.Si
175 — 62
  • NOOR IDRIS, SUHAIMI seluas 213.709 M2 adalah laut.e Bahwa pada Tanggal 03 Mei 2007, Terdakwa YAN INDRA,S.Sos.Mi telahmengajukan Permohonan hak Pengelolaan Kepada Badan Pertanahan nasionalMelalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun seluas 1.4000.000 M2(termasuk 17 persil seluas 213.709 M2 yang berada di laut) dengan menyebut jenistanah kering, namun proses pelepasan hak untuk 17 persil yang merupakan laut prosespelepasan haknya baru terlaksana tenggal 18 Seotember 2007;e Perbuatan Terdakwa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-12-2015 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 770/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Desember 2016 — ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 lawan 1.PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS 2.PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 3.TIM LIKWIDASI PERSEROAN PT ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 (DALAM LIKWIDASI), 4.DRS. H. SUPARWANTO, MBA 5.Drs. MAWARTO, M.Si 6.H. AHMADI 7.MADJDI ALI 8.TUMPAL MARBUN FSAI
104 — 65
  • ., Notaris di Jakarta,yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak AzasiManusia Republik Indonesia Nomor: C25323 HT.01.01.TH.2004 tenggal 11Oktober 2004 (Bukti T I1);Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Pointera Aktuaria Strategis No.01 tanggal 14 Agustus 2014 yangdibuat oleh DianTrianawaty, S.H., Notaris di Kota Bogor yang telah mendapatkan persetujuandari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU01030.40.27.2014 tanggal 21
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 16-02-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 26 Oktober 2015 — PT. MAHAKAM BETA FARMA MELAWAN TEGUH IMANULLOH, DKK
171 — 44
  • .: 751/HRDMBF/V/2014, Tanggal28 Mei 2014 atas nama Syaifulloh, yang diterbitkan olehPenggugat/Tergugat Rekonvensi;Bukti T57: Foto Copy Surat Penggugat/ Tergugat Rekonvensi Nomor : 869/HRDMBF/VIl/Tenggal 13 Agustus 2014, Perihal : Surat Pemberitahuan,yang ditujukan kepada Syaifulloh;Bukti T58 : Surat Keterangan Kerja No. 695/HRDMBF/V/14, Tanggal 28 Mei2014, atas nama Hamidah;Bukti T59: Foto Copy Surat Penggugat/Tergugat Rekonvensi Nomor : 429/HRDMBF/V.14, Tanggal 26 Mei 2014, Perihal : Berakhirnya
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 190 / PDT / 2018 / PT.MTR
Tanggal 7 Januari 2019 — ACHMAD MUSLIHUDDIN sebagai PEMBANDING Melawan KEPALA DESA KUTA, Dkk sebagai PARA TERBANDING Dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH sebagai TURUT TERBANDING
87 — 60
  • atas nama PT.PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (Persero) DIPEROLEH FAKTAtelah terbit Hak Pengelolaan untuk Tergugat X atas tanah di wilayahDesa Kuta termasuk di dalamnya tanah obyek sengketaBahwa ketika judex factie dengan percaya diri menyebut Sertipikat HPLNo. 72 tenggal 25 Agustus 2010 sebagai fakta hukum (DIPEROLEHFAKTA), apa yang melatarbelakangi pendapat dan pertimbanganhukumnya tidak jelas alias absurd, penyebutan istilah sebagai FaktaHukum tersebut terbukti digunakan secara serampangan dan sesukaSukanya