Ditemukan 176 data
91 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
,sehingga dengan adanya pembubaran yayasan tersebut, seluruhasetnya beralih menjadi milik Negara yang dikuasai oleh DepartemenHal. 10 dari 97 hal. Put. No.88 PK/Pid.Sus/2016Sosial R.I.
Terbanding/Penggugat : YAYASAN PEMBANGUNAN UMAT ISLAM ACEH
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PEMBANGUNAN UMAT ISLAM BANDA ACEH
128 — 59
Islam BandaAceh setelah penetapan personalia SMP dan SMA Islam Banda Acehberdasarkan SK Yayasan Nomor 03/1979 tanggal 1 Juni 1979; Bahwa pada tanggal 28 Maret 1979 telah dilaksanakan rapatreorganisasi dan penyisipan serta penambahan pengurus dari YayasanSMI/SMIA daerah Istimewa Atjeh, maka diperoleh keputusan untukmerubah/menambah susunan pengurus dari yayasan SMI/SMIA DaerahIstimewa Aceh; Bahwa sampai saat ini belum pernah dilakukan rapat pembina/badanpengurus yayasan SMI/SMIA untuk kepentingan pembubaran
yayasan,dengan demikian kekayaan yayasan SMI/SMIA tidak pernah diserahkankepada pihak manapun atau badanbadan amal yang ada di daerahIstimewa Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Akta PendirianYayasan SMI/SMIA tersebut;3.
Pembanding/Tergugat I : Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa
Terbanding/Penggugat VI : H. Umar Achmad
Terbanding/Penggugat IV : Anwar Hasan
Terbanding/Penggugat II : Netty Sriwaty Z Mard
Terbanding/Penggugat VII : Drs. H. Faisal Hasan
Terbanding/Penggugat V : Abdullah Munir Nur
Terbanding/Penggugat III : Usman Abdullah
Terbanding/Penggugat I : Ziauddin Ahmad
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT. Bank Syariah Mandiri c.q. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Wilayah I Medan c.q. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Langsa
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, c.q. PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Wilayah Regional I Medan, c.q. PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Langsa
71 — 54
Muhammad Yunus Nurdin yangdijadikan sebagai dasar penerbitan Akta Nomor : 104 tanggal 13 Maret 2009,bukan suatu. proses pembubaran Yayasan Dayah Bustanul Ulumsebagaimana yang disangkakan oleh Para Penggugat;Bahwa terbitnya Akta Nomor : 104 tahun 2009 tersebut merupakanpenyesuaian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa terhadap Undangundang Yayasan sebagai wujud tunduk patuhnya Yayasan Dayah BustanulUlum Langsa terhadap Kebijakan Negara;Bahwa Akta Nomor : 104 tersebut yang dijadikan dasar untuk pengurusanBadan
ABDUL BASIK
Terdakwa:
MUHAMAD Bin GANA
76 — 0
Tegal;
- Asli Akta Pembubaran Yayasan Pendidikan Perguruan Islamiyah Amanatul Makway Nomor : 40 Tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris H.
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
299 — 161
Lagi pula pembubaran Yayasan THHK harus berdasarkanPasal 6268 UndangUndang No. 28 Tahun 2004 tentang PerubahanHal. 66 dari 269 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN Smg27.28.29.atas UndangUndang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU No.28 Tahun 2004) Jo.
Lagi pula pembubaran Yayasan THHKtersebut harus berdasarkan Pasal 6268 UndangUndang No. 28Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 16 Tahun2001 tentang Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004) Jo.
220 — 104
., Notaris dan PPAT, Bandung ;BuktiP17 : Foto copy disesuaikan dengan fotocopinya Lampiran A,Neraca Per 25 Juli 1990 Lembaga Pendidikan Muslimin ; BuktiP18 : Foto copy disesuaikan dengan fotocopinya Keputusan RapatKhusus Dalam Sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor : 01/Kpts/A.1/RANSUSYLPM/ 1990 tentang Pembubaran Yayasan LPM &Pembentukan Team Likwidasi, tanggal 12 Juni 1990 ; BuktiP19 : Foto copy disesuaikan dengan fotocopinya Neraca Per bulan Juli1990, Yayasan Lembaga Pendidikan
285 — 63
nadzir merangkappengurus Yayasan dan sebagai kepala sekolahnya adalah Tergugat IV sampai saatini masih aktif, ada 600 murid, dengan 3 angkatan yang sudah lulus, setiap angkatan75 murid;Bahwa ke 14 bidang tanah wakaf tersebut oleh Penggugat akan dialihkan kepadaYayasan Aliya Bogor, Yayasan Aliya dianggap tidak amanah oleh Penggugatkarena ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat IV dan telahdiajukan gugatan cerai oleh Tergugat IV ke Pengadilan ;Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat pembubaran
Yayasan Aliya atau tidak, danpada saat rapat Yayasan Aliya Bogor yang menunjuk nadzir dan pengurusYayasannya adalah Penggugat dan Penggugat sendiri kedudukannya sebagai74pembina tidak ada seorangpun nadzir lama yang hadir, saksi tidak tahu apakah adapersetujuan dari nadzir dan pengurus lama atau tidak ;Bahwa Yayasan Aliya sampai saat ini tidak berbadan hukum saksi tidak tahukenapa Penggugat tidak meningkatkan statusnya dari dulu;Bahwa karena Yayasan Aliya belum berbadan hukum maka pada tahun 2011Penggugat
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Bumi Siak Pusako
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Bupati Siak
4.SKK MIGAS
5.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
6.Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dirjen KSDAE
123 — 81
mencapaimaksud dan tujuan tersebut;e Jangka waktu pendirian;e Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaanpribadi dalam bentuk uang dan benda; Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;e Tata cara pengangkatan, pemberhentian danpenggantian anggota Pembina, Pengurus danPengawas;e Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus danPengawas; Tata cara penyelenggaraan Rapat Organ Yayasan;Halamani14dari120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sake Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;e Penggabungan dan Pembubaran
Yayasan; dane Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyalurankekayaan Yayasan setelah pembubaran.c.
289 — 170
., Notaris dan PPAT, Bandung ;BuktiP17 : Foto copy disesuaikan dengan fotocopinya Lampiran A,Neraca Per 25 Juli 1990 Lembaga Pendidikan Muslimin ; BuktiP18 : Foto copy disesuaikan dengan fotocopinya Keputusan RapatKhusus Dalam Sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor : 01/Kpts/A.1/RANSUSYLPM/ 1990 tentang Pembubaran Yayasan LPM &Pembentukan Team Likwidasi, tanggal 12 Juni 1990 ; BuktiP19 : Foto copy disesuaikan dengan fotocopinya Neraca Per bulan Juli1990, Yayasan Lembaga Pendidikan
124 — 90
diaturdalam Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin yang tertuang dalam Akta Nomor 48tanggal 15 Agustus 2008 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Yayasan PerguruanWahidin yang dimaksud dalam Akta Nomor 48 tersebut adalah Yayasan yangdidirikan/dibentuk berdasarkan Akta Nomor 52 tanggal 19 Februari 1963 yang padakenyataannya telah menjalankan Pendidikan (Sekolah) sejak tanggal 9 September 1957(Vide bukti T 1A, T 1B, T 4), Yayasan mana sampai saat ini belum/tidak pernahdibubarkan berdasarkan aturan Pembubaran
Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 40Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin yang disebutkan dalam Akta Nomor 48tanggal 15 Agustus 2008; Menimbang, bahwa dalam butir 2 (dua) dan butir 3 (tiga) eksepsinya, Tergugat I,Tergugat HU, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VU, Tergugat VIII, TergugatIX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XVdan Tergugat XVI mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan(hoedanigheid) untuk menilai/menuntut
254 — 334
Desember 2006Terhadap posita gugatan halaman 7 angka 10 dan positagugatan halaman 6 angka 8, jelas bahwa perubahan nama dariYAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR~ menjadi YAYASANSUPERSEMAR disebabkan oleh perubahan anggaran dasar, sehinggaantara YAYASAN BEASIGSWA SUPERSEMAR menjadi YayasanSupersemar merupakan satu entitas badan hukum yang sama.Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak pernah menjelaskansebab perubahan nama dan anggaran dasar dari YAYASANBEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR,apakah karena Pembubaran
yayasan yang lama dan membentukyayasan baru, ataukah karena perubahan Anggaran Dasar dalamrangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.Meskipun Penggugat tidak mendalilkkan penyebabnya, namunberdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan diatas, dapatdisimpulkan bahwa perubahan nama dari YAYASAN BEASISWASUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR tidaklah berakibatpada berubahnya entitas badan hukum tersebut, sehingga baikYAYASAN
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
383 — 501
Sedangkan yang dikenal dan terdapatdi dalam UndangUndang Yayasan adalan PEMBUBARAN Yayasan,sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UndangUndang No. 16 tahun 2001Jo UndangUndang No. 28 tahun 2004, yang menyebutkan sebagaiberikut :YAYASAN BUBAR karena :a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhirb. tujuan Yayasan yang ditetapkan Anggaran Dasar telah tercapai atautidak tercapaic.
313 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembubaran Yayasan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah;2. Untuk pelaksanan pembubaran Yayasan Gubernur Kepala Daerahdapat membentuk panitia likwidasi;3. Segala harta kekayaan Yayasan setelah dibubarkan mejadi milikPemerintah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah;Oleh karena Yayasan PRPP (Tergugat II) terikat dalam suatu perjanjiandengan Penggugat dalam Perjanjian a quo, menurut hukum terlebihdahulu.
188 — 55
Pembina berwenang untukmengubah Anggaran Dasar Yayasan, mengangkat dan memberhentikan anggotaPengurus dan Pengawas, menetapkan kebijakan umum Yayasan, mengesahkanprogram kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan olehPengurus, dan menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan; Halaman 76 dari 160 Putusan No. 1584/Pid.B/2016/PN.JKT.PST Bahwa Struktur Kepengurusan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia(YPPl) pada tanggal 12 Mei 2006 terdiri dari :a.Terdakwa BARIDJUSSALAM HADI sebagai
154 — 231
Pembina berwenang untukmengubah Anggaran Dasar Yayasan, mengangkat dan memberhentikan anggotaPengurus dan Pengawas, menetapkan kebijakan umum Yayasan, mengesahkanprogram kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan olehPengurus, dan menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan; Halaman 76 dari 160 Putusan No. 1584/Pid.B/2016/PN.JKT.PST Bahwa Struktur Kepengurusan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia(YPPl) pada tanggal 12 Mei 2006 terdiri dari :a.Terdakwa BARIDJUSSALAM HADI sebagai
337 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUDEX FACT MELANGGAR KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKUMENGENAI AKIBAT PEMBUBARAN YAYASAN TERHADAPKEKAYAAN YAYASANPertimbangan halaman 315 putusan :Menimbang,...YPPI seharusnya dilikuidasi... Namun kekayaannya tidakharus diserahkan kepada Yayasan lain sejenis, melainkan haruskembali kepada BI sebagai pemilik" ;Keberatan : Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 68ayat (1) UU Yayasan, karenanya haruslah dibatalkan ; Ketentuan Pasal 63 jo.