alat bukti yang sah menurut Majelis HakimTingkat Banding maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yangacuannya dengan mendasarkan pada pasal pasal 4 huruf C Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak beralasan,karena lingkup yang mendasari hubungan hukum antara Penggugat sebagaiDebitur dengan Penggugat sebagai Kreditur adalah berdasarkan ketentuan yangdiatur dalam Undang Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusiajo Pasal 1234; pasal 1320; pasal 13838

(tiga ribu seratus delapanpuluh koma tujuh puluh dua meter persegi) yang harus ditanda tanganioleh Penggugat dan almarhum Sugiarto, yang harus diketahui oleh duaorang saksi dan Kepala Kelurahan setempat (vide Pasal 13838 KUHPerdata);Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 66 K/Sip/1979, tanggal 22 Juli1980: Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yangdiketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh duaorang saksi, serta diterimanya harga pembelian dari oleh penjual

Bahwa perjanjian tanggal 26 Juli 2011 yang telah ditanda tangani olehPenggugat d.r. dan Tergugat d.r. adalah perjanjian yang sah yang harusditaati oleh kKedua belah pihak dan berlaku sebagai undangundang bagiyang membuatnya (pasal 13838 KUHPer);.

PemohonKeberatan dan Termohon Keberatan tunduk pada klausula tersebut.Ini mengacu pada pasal 13838 KUHPerdata, bahwa perjanjian yangdibuat secara sah mengikat para pihaknya sebagai undangundang.Oleh karena itu, seharusnya penyelesaian sengketa dilakukanberdasar kesepakatan awal.Bahwa dalam Pasal 1 angka (1), (2), (3), dan (4) Peraturan OtoritasJasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan, menyebutkan:Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksuddengan

Bahwa mengacu pada kedua akta tersebut di atas yang telahdilegalisir dan diperbuat dihadapan Notaris/PPAT yang mengikatpara pihak sebagai undangundang (pacta sunt servanda)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13838 KUHPerdata (terutamaPasal 5 Perjanjian Kredit dan Pasal 4 APHT) maka penyelesaianperselisihan antara para pihak adalah kewenangan PengadilanNegeri Rantau Prapat bukan melalui Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;.

Putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari1973, menyatakan:"Pasal 13838 "BW' masih berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itusesuai dengan pertimbangan PT pihakpihak harus mentaati apa yangtelah mereka setujui, dan yang telah dikukuhkan dalam akte otentiktersebut."b. Putusan Mahkamah Agung RI No.225 K/Sip/1976 tanggal 30 September1983, yang diputus oleh Hakim Agung: Indroharto, S.H., Ny.

Dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugatharus menjalankan isi perjanjian tersebut dengan sukarela dan penuhiktikad baik, sebagaimana rumusan Pasal 13838 KUH Perdata.Pasal 1338 KUH Perdata merumuskan :Ayat (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuainya;Ayat (3) Suatau perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik;Bahwa oleh karenanya sudah cukup bagi Penggugat untuk menyatakanTergugat mengundurkan diri, atau mengakhiri perjanjian kerjasamadengan

Kontrak beserta Addendum tersebut juga berlakusebagai Undangundang bagi Penggugat dan Tergugat dan karenanyamengikat kedua belah pihak (Pasal 13838 KUHPerdata);28)Bahwa, selanjutnya, berangkat dari tindakan Tergugat, sebagaimanatelah diuraikan diatas, yang tidak melaksanakan kewajibannyasebagaimana terdapat dalam kontrak dengan tidak mengembalikan danamilik Penggugat beserta target investasinya, maka tentunya perbuatanTergugat ini sepatutnya dikategorikan Perbuatan Wanprestasi terhadapPenggugat dan

Bahwa sesuai dengan pasal 13838 KUHPerdata, suatu perjanjian yang telahdibuat haruslah dipatuhi seperti perintah undangundang, dan dilaksanakansecara etikad baik tetapi nyatanya, bahkan sampai diajukannya gugatan ini,Para Tergugat tidak memenuhi janjinya dan tidak menyerahkan kedua bidangtanah beserta bangunan hotel di atasnya tersebut kepada Penggugatsebagaimana diperjanjikan, sehingga karenanya sampai saat ini Penggugathanya dapat bertindak sebagai pengelola dan bukan sebagai pemilik keduabidang

Oleh karena pembelian assetasset Balisani Hotel, yang saat ini dikenal dengan nama Balisani PadmaHotel dan Balisani Suites Hotel, yang saat ini dikenal dengan nama GrandBalisani Suites Hotel secara hukum telah didasari atas kesepakatan diantaraTergugat , Tergugat Il dan Penggugat, maka secara hukum pulakesepakatan tersebut tidak dapat dicabut kembali (vide Pasal 13838 KUHPerdata).

beralih menjadihubungan kerja dengan Termohon I/Tergugat sebagai perusahaanPemberi Pekerjaan;ALASAN KETIGA;JUDEX FACTI TELAH LALA DALAM MEMPERTIMBANGKAN ALATBUKTI DAN PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGATSEHINGGA BERAKIBAT HUKUM KERUGIAN BAGI PENGGUGAT/PEMOHON KASASI;1.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya (halaman 41) Judex Factimenyebutkan bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1338 KUH Perdata"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undangundang bagi mereka yang membuatnya;Bahwa bunyi Pasal 13838

Perikatan yang didasarkan padaperjanjian didasarkan pada Pasal 13838 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdata, sedangkan perjanjian yang didasarkan pada undangundang diaturdalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. (1 Satrio, 1999,hal. 3841).

sebaikbaiknya sertatidak saling mengajukan gugatan atau tuntutan berupa apapun dikemudianhari karena kedua belah pihak berdasarkan Akta Pembatalan dimaksudsaling memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhya;Bahwa Akta Pembatalan No. 15 tanggal 29 September 2003 yang dibuatdihadapan Tergugat IV dalam Konvensi telah memenuhi syaratsyaratsahnya suatu Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karena ituharus dilaksanakan dengan itikad baik: oleh para pihak sebagaimanaketentuan yang diatur dalam Pasal 13838

cidera janji, pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut.Bahwa hal tersebut pada angka 6 jawaban Tergugat IV di atas telahdisepakati dalam akta akta perikatan antara Penggugat dengan TergugatIl dan telah terdapat akta hak tanggungan atas objek sengketa tersebut,oleh karenanya perikatan tersebut merupakan Undang Undang bagikedua belah pihak (vide Pasal 13838

outstanding kewajiban pembayaranTERMOHON KEBERATAN / PENGGUGAT kepada PEMOHONKEBERATAN / TERGUGAT berdasarkan PERJANJIAN LEASE II yangdalam status macet adalah Rp. 200.204.992, dan jumlah ini akan terusbertambah jika diperhitungkan beban bunga denda (overdue interest)yang berlaku;10.Bahwa Perjanjian Lease dibuat antara PEMOHON KEBERATAN /TERGUGAT dengan TERMOHON KEBERATAN / PENGGUGAT sesuaidengan ketentuan Pasal 1320 KUHPer oleh karenanya menjadi sah danmengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13838

Sehingga Tergugat telah terbukti berniat buruk pada Penggugatdengan tidak mengijinkan Penggugat mempelajari perjanjian PKWTNo. 109/PKWT/JKT/2010 tersebut, oleh karena itu tindakan Tergugatyang terkesan memaksa Penggugat untuk menyetujui perjanjiantersebut, oleh karena itu tindakan Tergugat yang terkesan memaksaPenggugat untuk menyetujuiperjanjian itu telah bertentangan denganPasal 1320 Hukum Perdata mengenai syarat syahnya suatuperjanjian, Pasal 13838 Kitab Undangundang dan Pasal 52 UUK;29.

Semarang, ProvinsiJawa tengah atas nama Zaenal Arifin;Dengan adanya Akta/Perjanjian Kredit tersebut diatas adalah telahsah secara hukum berdasarkan Pasal 1320 1337 KUH Perdatadan juga Perjanjian tersebut berlaku sebagai UndangUndang bagipihakpihak yang membuatnya (Pasal 13838 KUHPerdata).

Bahwa berdasarkan Pasal 13838 KUHPerdata semua perjanjian yangdibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuatnya. Sehingga PKWT yang telah disepakati dan ditandatanganibersama menjadi undangundang bagi keduanya dan konsekwensinyawajib ditaati, dipatuhi dan dihargai olrh kedua belah pihak baik Tergugatmaupun Penggugat ;5.

Karena perjanjian kerjasama yang dibuat tanggal4 Oktober 2004 Nomor 021/ABDNDir/SPK/X/01, hanyalah merupakansarana agar Terdakwa mendapatkan apa yang diinginkan berupauang ;Memperhatikan Pasal 13838 KUH Perdata ..... "Semua persetujuanyang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi merekayang membuatnya.

Ketentuan Pasal 13838 KUHPerdata (vide Bukti T2) menyatakan :"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya;Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kKembali selain dengan sepakatkedua belah pihak. atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu;Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;5.

tangggal 20 Mei 2012 Penggugat bersedia untukmengundurkan diri dan setuju untuk mengakhiri hubungan kerjaterhitung tanggal 22 Mei 2012 dan Penggugat tidak akan melakukantuntutan dalam bentuk apapun kepada Tergugat baik pada saat itumaupun di kemudian hari; Bahwa dari bukti P5 = bukti T5 tersebut telah jelas menegaskanbahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjianbersama yang mana telah mengikat kedua belah pihakyang telahmembuat perjanjian bersama tersebut; Bahwa berdasarkan Pasal 13838

UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata);Pasal 1320 KUHPerdata:Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:1. sepakat mereka yang mengikat dirinya;2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3. suatu hal tertentu; dan4. suatu sebab yang halal.Bahwa, dengan sahnya Perjanjian Kredit tersebut, maka segalaisi yang disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut mengikatsebagai undangundang bagi Pemohon Keberatan danTermohon Keberatan sebagai pihakpihak yang membuatnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13838

Nomor 446 k/Padt.SusBPSkK/2017harus dilaksanakan dengan itikad baik;selanjutnya, Pasal 13838 KUHPer tersebut menyatakan danmengatur bagi pihakpihak yang membuat dan mengikatkandalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalamperjanjian tersebut berlaku sebagai UndangUndang bagimereka yang membuatnya.