Ditemukan 279 data
1.Hattas bin Kamaruddin
2.Supiati binti Suru
16 — 4
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhirukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26,28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi para Pemohon tidak pulaterdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf(d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkara ini jugatelah
13 — 6
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain
9 — 4
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain
1. Ahlim Bakri bin Ali
2. Hardiani binti Sahe
15 — 6
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak Ssuami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain
15 — 6
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak Ssuami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain
14 — 10
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidakmempunyai halangan menikah menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, maka permohonan ItsbatNikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yangmempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri,hakhak suami isteri, anak
45 — 14
yang keberatan ataspernikahan Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, makapernikahan antara Pemohon dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal17 Desember 2018 di Kampung Perwasak, Distrik Fakfak Barat,Kabupaten Fakfak, ternyata telah sesuai dengan Syariat Islam, makapernikahan tersebut dianggap telah mememenuhi ketentuan Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 juntco Pasal 10 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juntco Pasal 14, 21, 25, 26,28
84 — 26
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikahtidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndang Nomor 1 tahun1974 diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, maka permohonanltsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3)huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yangmempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri,hakhak suami isteri, anak
1.Konang bin Saenong
2.St. Asmah binti Bolong
17 — 7
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhirukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26,28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi para Pemohon tidak pulaterdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf(d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkara ini jugatelah
15 — 4
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain
14 — 11
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidakmempunyai halangan menikah menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, maka permohonan ItsbatNikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yangmempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri,hakhak suami isteri, anak
12 — 5
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain
14 — 4
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain
18 — 2
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena pernikahantersebut terjadi sebelum berlakunya Undangundang Nomor 1 tahun 1974,maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhiketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan danlainlain;
12 — 9
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidakHalaman 7 dari 10 putusan Nomor 26/Pat.P/2020/PA.Brkmempunyai halangan menikah menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, maka permohonan ItsbatNikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yangmempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan
11 — 4
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak Ssuami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain
1.Surizam bin Omar
2.Norhayati binti T. Salim
109 — 22
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhirukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26,28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi para Pemohon tidak pulaterdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf(d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkara ini jugatelah
10 — 4
Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Ffpernikahan tersebut dianggap telah mememenuhi ketentuan Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 juntco Pasal 10 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juntco Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang
14 — 4
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,Hal. 8 dari 10 Hal
13 — 6
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain