Teh Hsin Industry Indonesia mengajukanpermohonan audensi melalui Surat 02/PUKGSPMIVTHIVB/IV/2003 tanggal 28April 2008 tentang keberadaan Serikat Pekerja di PT. Teh Hsin IndustryIndonesia, namun oleh Pimpinan Perusahaan melalui Surat No.01/THIVHRD/V/2008 tanggal 6 Mei 2008 memberi tanggapan dan pendapat atasterbentuknya PUK GSPMIl PT.

Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 27halaman 9, menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 melakukanpertemuan dengan wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untukmembahas masalah pelaksanaan SK PTDH.Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 acara audensidilaksanakan di ruang kerja Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitungdimana rapat atau audensi dipimpin oleh Wakil Gubernur KepulauanBangka Belitung dan dihadiri beberapa pejabat dari Pemerintah DaerahProvinsi

Kepulauan Bangka Belitung serta Penggugat dkk.Hasil Audensi tersebut menampung permasalahan yang dihadapiPenggugat dkk dan belum mengambil suatu keputusan terhadappermasalahan yang dihadapi Penggugat dkk, akan tetapi hasil audensitersebut akan di audensi (koordinasi) dengan Menpan, Kepala BKN danKetua KSN.9.

tertanggal 17 April 2018.Halaman 25 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN.PGPBukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19Bukti T20Bukti T21Bukti T22Bukti T23Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan danPengendalian Kepegawaian ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan PemberitahuanAparatur Sipil Negara Yang Terkait Melakukan Tindak PidanaKorupsi ;Fotokopi sesuai asli Notulen dan Lampiran Acara Audensi

Kepulauan BangkaBelitung No.007/FMASN/BB/2019, tanggal 14 Januari 2019, Hal: permohonan audiensi ;Fotokopi dari fotokopi foto Audensi mewakili ASN terkait ASNyang meninggal Dunia yang berdampak Sosial, hari selasatanggal 22 Januari 2019 ;Fotokopi sesual asli Nota Dinas Nomor800/055/BKPSDMD/2018 Tanggal O7 Mei 2018, HalPermohonan tanggapan dan saran terhadap Pegawai NegeriSipil yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap ;Fotokopi sesuai asli

No. 4257/Pdt.G/2018/PA.JTbangun tower dan setelah itu saya menghadapi lurah dan camatsetelah itu audensi ke bupati atau walikota dan pulang darilapangan atau lokasi tower paling cepat sekitar jam 23.00 malambahkan lebih, dan wajar saya sambil menunggu giliran ketemudengan pejabat saya telpon atau saya WA ke istri maupun ke anakanak.

PudjiD.Alisantoso dan Muntomo pernah mengirim surat salah satunya kepadaMenteri Agraria dan Tata Ruang BPN sebagaimana suratnya tertanggal 14September 2017 Nomor : 406/SP/KBP/IX/2017 (Vide Bukti TI3) Perihal : 1.Mohon Perlindungan Hukum dan Tindak Lanjut Laporan dan Permohonan Audensi VII ;Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa tanah milik Penggugat seluas 412M2 dengan Sertipikat HakMilik Nomor 85/Kelurahan Keputih tanggal 7 Juni 1980 atas nama Penggugat ,

PudjiD.Alisantoso dan Muntomo pernah mengirim surat salah satunya kepadaMenteri Agraria dan Tata Ruang BPN sebagaimana suratnya tertanggal 14September 2017 Nomor : 406/SP/KBP/IX/2017 (Vide Bukti TI3) Perihal : 1.Mohon Perlindungan Hukum dan Tindak Lanjut Laporan dan Permohonan Audensi VII ;Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa tanah milik Penggugat seluas 412M2 dengan Sertipikat HakMilik Nomor 85/Kelurahan Keputih tanggal 7 Juni 1980 atas nama Penggugat ,

Bahwa sebagai bentuk penolakan Pembangunan Pasar Timah,Pedagang yang tergabung dalam wadah Forum Pedagang PasarHal 43 Putusan PerkaraNo.103/G/2017/PTUNMDNTimah melakukan unjuk rasa, audensi dan mengadu kepadaTergugat, DPRD dan Instansi lainnya ; c.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerah meliputibelanja dialog/audensi dengan tokohtokoh masyarakat, pimpinan/anggotaorganisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan kerja/inspeksi WakilHal. 2 dari 79 hal. Put.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerah meliputibelanja dialog/audensi dengan tokohtokoh masyarakat, pimpinan/anggotaorganisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan kerja / inspeksi WakilKepala Daerah, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerahlainnya dan Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dan khusus untukkegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi denganpemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya telah dialokasikananggaran dengan realisasi

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerah meliputibelanja dialog/audensi dengan tokohtokoh masyarakat, pimpinan/anggotaorganisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan kerja / inspeksi WakilKepala Daerah, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerahlainnya dan Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah; dan khusus untukkegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi denganpemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya telah dialokasikananggaran dengan realisasi

huruf atau ukuran tulisanlainnya yang berada dilembarlembar lainnya pada buku letter C DesaBojongsari;Dan menurut pengamatan kami bahwa kohir 871 tersebut adalahmerupakan Nomor Kohir yang terdapat di Buku Letter C Desa Bojongsoangsebagai Desa Induk asal mula penurunan Letter C Desa Bojongsari setelahmengalami pemekaran wilayah Desa;Berdasarkan kronologis munculnya penulisan nomor kohir tersebut diBuku Letter C Bojongsari mengacu pada surat Ketetapan luran Pembangunan(IPEDA) berkas terlampir;Hasil audensi

dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan pada pokoknyatelah mengajukan upaya keberatan melalui surat tertanggal 29 November 2018 PerihalPermohonan Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 914 Tahun2018 Tanggal 23 November 2018 dan permohonan mengajukan audiensi kepada BupatiToba Samosir/Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugatdengan mengundang Penggugat untuk menghadiri audensi

fotocopynya) ;Frint out Berita Media Online Tribun Medan, tanggal 1 Pebruari2016 berjudul FUI Minta Hotel Salabintana Binjai Ditutup ; Surat dari Advokat/Pengacara Penggugat yang ditujukan KepadaKepala Dinas Periwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai,Nomor : 012/KantorAdw/ST/II/2016, tanggal 21 Maret 2016,Perihal Mohon Penjelasan/Klarifikasi (asli) ; Surat dari Advokat/Pengacara Penggugat yang ditujukan KepadaCamat Binjai Utara, Nomor : 011/KantorAdw/ST/IlV2016, tanggal21 Maret 2016, Perihal Permohonan Audensi

Nomor : 3 A Tahun2011 Tanggal 25 Januari 2011 Tentang Petunjuk PelaksanaanPencalonan, Pemilihan Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu( Foto copy dari Foto copy ) ;4 ( empat ) Lembar kuitansi masingmasing pembayaranpertama Rp.500 ribu, kuitansi yang kedua sebesar Rp.1,5 juta padabulan Oktober 2011, yang ketiga kuitansi pada 29 Oktober 2011Bukti P 26 :Bukti P 27 :sebesar Rp. 25 juta, kuitansi yang ke empat tertanggal 22 Nopember2011 sebesar Rp. 24.220.500 ( sesuai Dengan Asli ) ; Surat Undangan untuk AUDENSI

AFC untuk Audensi, yang dihadiri oleh OJK PerwakilanKediri, Satuan Polisi Pamong Praja, Disperindag, Bagian Hukum Kota Kediridan Polres Kediri Kota, dan dari hasil Audensi pada tanggal 5 Desember 2014,dengan hasil kesimpulan antara lain :1 Pemerintah Kota Kediri menghimbau agar PT.

AFC;2 Melakukan siaran pers, penyebaran informasi terkait kegiatan usaha AFC danmembuat spanduk himbauan agar berhatihati terhadap investasi yangmenjanjikan keuntungan yang tidak wajar;Bahwa surat ijin Gangguan, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda DaftarPerusahaan yang diajukan PT Asia Finansial Consultan ditolak, berdasarkansurat dari Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Kediri tanggal 20 Januari2015.Bahwa alasan penolakan dari Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Kediri,adalah, setelah dilakukan Audensi

Graha Mahardika, akan tetapi pihak Yayasan Untag menolakdan mengembalikan surat dari UPPD Tanjung Priok tersebut denganalasan pimpinan Yayasan sedang cuti, akan tetapi surat tersebut sempatdibawa masuk kedalam gedung Yayasan dan kemudian dibawa kembaliuntuk ditolak oleh petugas security;Kemudian Yayasan Untag melakukan audensi kepada UPPD TanjungPriok yang meminta supaya penerbitan SIPPT PBB atas nama PT.

GrahaMahardikka tidak diterbitkan karena Dedy Cahyadi telah diberhentikansebagai ketua Yayasan Untag pada Tahun 2015;Bahwa atas permohonan pihak Yayasan Untag didalam audensi tersebut,UPPD Tanjung Priok tidak dapat memenuhi permintaan dari YayasanUniversitas 17 Agustus 1945, karena pihak Yayasan Untag tidak dapatmembuktikan dasardasar hukum untuk pemberhentian proses penerbitanpemecahan SIPPT PBB a quo sehingga UPPD Tanjung Priok tetapmemproses penerbitan pemecahan SPPT PBB yang dimohonkan oleh PT.Graha

GrahaMahardikka, akan tetapi pihak Yayasan Untag menolak dan mengembalikansurat dari UPPD Tanjung Priok tersebut;Bahwa selanjutnya Yayasan Untag melakukan audensi kepada UPPD TanjungPriok/Tergugat meminta supaya penerbitan SIPPT PBB atas nama PT.

Soloroda IndahPlastik Kudus.Bukti P 10 : Foto copy Surat tanggal 03 Oktober 2017, Nomor : 03/LBHSPSI/IX/2018, Perihal : Pemberitahuan Audensi dikeluarkanDPC KSPSI Kabupaten Kudus yang ditujukan kepadaPT. Soloroda Indah Plastik Kudus.Bukti P11 : Foto copy Surat tanggal 3102017, Nomor : 03/X/AKSIP/2018,Perihal : Audenai dikeluarkan PT. Soloroda Indah Plastik Kudusyang ditujukan kepada Daru Handoyo.

Bukti07/DPC.SPSI/X/2017, Perihal : Pemberitahuan Aksi Damaidikeluarkan DPC KSPSI Kabupaten Kudus yang ditujukan kepadaKapolres Kudus.P23 : Foto copy Surat tanggal 7 November 2017,Halaman 107 dari 206 Putusan No. 7/Pdt.Sus PHI/2019/PN.Smg.Nomor 3/SIP/2017, Perihal : Audensi dikeluarkan PT. SolorodaIndah Plastik Kudus yang ditujukan kepada Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Kudus, yang ditandatangani Direktur EDDYPRAMONO.24.

PT.Solo Roda Plastik namun unsurHalaman 111 dari 206 Putusan No. 7/Pdt.Sus PHI/2019/PN.Smg.menejemen perusahaan ada yang menemui, hanya Satpam yang adaclan perushaan tidak berproduksi.Bahwa Demo pekerja karena menuntut kepastian pembayaran uangtunggu, Sampai sekarang hak hak pekerja belum terselesaikan.Bahwa saksi pernah datang ke perusahaan awal bulan Oktober atausebelum adanya Mediasi di kantor Disnakerperinkop UKM Kudus bulanOktober, waktu itu saksi menedengar mau ada demo pekerja.Bahwa pada saat audensi

yang menerima audensi saat itu tidak Direkturtetapi karyawan bulanan, hadir Disakerperinkop UKM Kudus, SPSI,Muspika, Kepolisian, Camat.

Waktu audensi di perusahaan keterangan dari pak EdiPramono adalah sebagai wakil dari perusahaan jawabanya selalu tidaktahu waktu itu juga ada Muspika, Koramil dan Polres.Bahwa pada saat pertemuan di Rumah makan Ulam Sari yangmewakili perusahaan adalah pak Edi Pramono, tidak ada yang datangnamanya Yuh Handoyo serbagai wakil perusahaan.Halaman 112 dari 206 Putusan No. 7/Pdt.Sus PHI/2019/PN.Smg.Bahwa setelah Bipatrit gagal, kemudian ada Mediasi di KantorDisnakerperinkop UKM Kudus namun gagal.Bahwa pernah

Fotocopy permohonan audensi dari komunitas Green Forces tertanggal 14Nopember 2016 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telahdicocokkan dengan aslinya diberi tanda P6;7. Fotocopy telah terima dari Green Forces SKT no : 00/3329/0016/VIIV/2015pada 14 Nopember 2016 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telahdicocokkan dengan aslinya diberi tanda P7;8.

Bahwa untuk mngkonfimasi hal tersebut di atas PENGGUGATdengan penuh itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini,maka PENGGUGAT mengirimkan Surat 2 (dua) kali kepadaTERGUGAT selaku Pengguna Tanah denga surat masingmasingyaitu: Surat No. 14/X/P/MMR/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal:Permohonan Audensi; Surat No. 06/XI/S/MMR/2019 tanggal 6 Nopember 2019 perihal :Somasi;Bahwa sebelum adanya pembebasan oleh TERGUGAT , harga jualtanah PENGGUGAT sebesar Rp. 2.500.000/m2 (dua juta lima ratusribu rupiah

dan berusaha menjumpai TERGUGAT untuk melakukan Audensi untukmencari jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul dikalanganmasyarakat, sehingga akan terang permasalahan yang terjadi gunatercapainya suatu kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak,Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.11.12.namun TERGUGAT selalu menolak permintaan dari PENGGUGATdengan alasanalasan yang tidak Jelas.Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT di dukung oleh buktibuktiyang kuat dan sah, maka PENGGUGAT

P31Negara di Jakarta (sesual dengan asli);Tanda terima Surat Penggugat berupa Surat Keberatandan Permohonan Bantuan Rehabilitasi, Nomor01/SPLG/SK/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 yangditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara(BKN) Cq.Direktur Peraturan Perundangundangan diJakarta (sesuai dengan asli);Surat Penggugat berupa Surat Permohonan audensi,Nomor : 03/SPLG/SK/II/2019, tanggal 18 Februari 2019yang ditujukan kepada Kepala Menteri RepublikIndonesia dijakarta.

(fotokopi dari fotokopi);Tanda Terima Surat Penggugat berupa SuratPermohonan audensi, Nomor : 03/SPLG/SK/II/2019,tanggal 18 Februari 2019 yang ditujukan kepada KepalaMenteri Republik Indonesia dijakarta. (Ssesuai denganTanda Terima Surat Penggugat berupa SuratPermohonan Bantuan Rehabilitasi Tindak lanjut ataskeberatan Pemberhentian dari Eselon Ill B, Nomor :04/SPLG/SK/II/2019, tanggal 11 Maret 2019 yangditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negaradijakarta.

Bahwa, karena FORKOPIMDA/ Panitia Kabupaten tidak memenuhijanjinya akan memanggil semua tim Pemenangan dan Kandidat tidakterlaksana maka pihak 01 dengan itikat baiknya, tanggal 19 September2019 jam 08.00 Wib, mengajukan audensi ke DPRD dan PanitiaKabupaten, audensi ke DPRD Pamekasan diterima namun audensiuntuk Panitia Kabupaten tidak diberikan waktu dan tempat denganalasan yang tidak jelas ;Pihak 01, tanggal 25 September 2019 mengajukan Izin ke PolresPamekasan untuk berdemonstrasi (menyampaikan pendapat