pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan suluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Menyatakan barang bukti berupa :

I. Yang disita dari Saksi ANDI ODDANG, SE, M.Si berupa :

1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 4903/ Dinkes

, Tanggal 30 Juli 2016, Keperluan Uang Muka (30%) Untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 215.776.222,-;
1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7895/ DINKES, Tanggal 14 November 2016, Keperluan (60%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 266.124.007,-;
1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12171/ DINKES, Tanggal 29 Desember 2016, Keperluan (95%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasa (DAK) sebesar Rp. 192.749.332,- ;
1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0230/ DINKES, tanggal 21 November 2017, keperluan (5%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 35.962.703,-;

Wajo Tahun Anggaran 2015 ;
1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Nomor : 050/ 0852/ Diskes, Tanggal 15 Juni 2015 ;
1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Non e-catalog Konsultan Pengawasan dan Konstruksi Bangunan Fisik APBN-TP T.A 2015, Nomor : 050/ 0947/ Dinkes, Tanggal 25 Juli 2015 ;
1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Konstruksi Fisik/ Bangunan Nomor : 602/ 094/ PPK/ Diskes, Tanggal 12 Mei 2016 ;
1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo

sebesar Rp.266.124.007, (Setelan dipotong PajakPenghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 7895/DINKES, Tanggal 14 November 2016 ;"Termin 3 95% sebesar Rp.192.749.332, (Setelan dipotong PajakPenghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 12171/DINKES, Tanggal 28 Desember 2016;= Termin 4 Retensi 5% sebesar Rp.35.962.703.

sebesar Rp.266.124.007, (Setelah dipotong PajakPenghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 7895/DINKES, Tanggal 14 November 2016 ;7 Termin 3 95% sebesar Rp.192.749.332, (setelah dipotong PajakPenghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 12171/DINKES, Tanggal 28 Desember 2016 ;7 Termin 4 Retensi 5% sebesar Rp.35.962.703.

Menyatakan barang bukti berupa :> Yang disita dari Saksi ANDI ODDANG, SE, M.Si berupa:1) 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah PencarianDana (SP2D) Nomor : 4903/ Dinkes, Tanggal 30 Juli 2016, KeperluanUang Muka (30%) Untuk Peningkatan Puskesmas Tosora MenjadiRawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)sebesar Rp. 215.776.222,:2) 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 7895/ DINKES, Tanggal 14 November 2016,Keperluan (60%) untuk

Yang disita dari Saksi ANDI ODDANG, SE, M.Si berupa:1. 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat PerintahPencarian Dana (SP2D) Nomor : 4903/ Dinkes, Tanggal 30 Juli2016, Keperluan Uang Muka (30%) Untuk PeningkatanHalaman 40 dari 69 halamanPutusan Nomor 17PIDTPK2020PT.MKSPuskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan PelayananKesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 215.776.222,;2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor : 7895/ DINKES, Tanggal 14November 2016

RawatInap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp.266.124.007,3. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 12171/ DINKES, Tanggal 29 Desember 2016,Keperluan (95%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi RawatInap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasa (DAK) sebesar Rp.192.749.332,;Halaman 50 dari 69 halamanPutusan Nomor 17PIDTPK2020PT.MKS4. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 0230/ DINKES,

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara: Bahwa pada hari rabu tanggal 23 september 2020 di daerah jalan Haji SanifRt 02/08 desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri saksi Leonardo daripolsek Gunung putri mendapatkan laporan dari masyarakat bila didaerahtersebut ada yang menjual dan membuat sabun cair merk aura clen denganno ijin edar dinkes No 447/1368/SKD ijin Usaha 9123334461904.

Ardhani Zura Kencana yang Saksi dapatkan dan dijadikan sampel tersebut yaitu sabun cair merk Aura Clean dengannomor jin Edar Dinkes Nomor : 447/1368/SKD dan Nomor ljin Usaha91233344619;;Bahwa pimpinan dan sekaligus pemilik CV. Ardhani Zura Kencanaadalah Terdakwa;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan danmenyatakan tidak keberatan;2. M.

Ardhani Zura Kencana wajid memiliki ijin edar/ijin Kesehatan dariDainas Kesehatan (DINKES) yaitu Pasal 196 197 Undang UndangKesehatan Nomor 36 Tahun 2009;Bahwa Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Bogor tidak pernahmengeluarkan nomor ijin edar Dinkes Nomor : 447/1368/SDK dan IzinUsaha : 9120004461904 terkait produk sabun cair yang telah diproduksi,dikemas, dijual oleh CV.

Ardhani Zura Kencana memangsedang dalam proses pembuatan dan belum terbit, namun Terdakwa tetapmemproduksi sabun cair tanpa ijin bahkan hasilnyapun sudah ada yangdipasarkan/di jual ke masyarakat;Bahwa Nomor jjin Dinkes : 447/1368/SDK dan Nomor Izin Usaha :9120004461904 pada kemasan luar produk CV Ardhani Zura Kencanadengan merk Aura Clean tersebut Terdakwa yang membuatnya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (Satu) buah drum plastik biru ukuran 160 L (Seratus enam

Ardhani Zura Kencana berada di Jalan Haji Sanif RT 02 RW 08Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan CV.Ardhani Zura Kencana tersebut memproduksi sabun cair berupa sabunCuci piring dengan merk Aura Clean, detergen liqud merk Aura Clean,pembersih lantai merk Aura Clean, Sampo mobil merk Aura Clean, handshopp merk Aura Clean, pelicin dan pewangi baju merk Aura Clean, karbolkamar mandi merk Aura Clean dengan Nomor jjin Dinkes : 447/1368/SDKdan Nomor Izin Usaha : 9120004461904 pada

untuk obat jenis Trihexyphenidyl per 10 (Sepuluh)butirnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000, (tiga puluhribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl bertuliskan Lterdakwa mendapat untung per 10 (Sepuluh) butir sebesar Rp. 20.000, (duapuluh ribu rupiah).Bahwa terhadap seluruh barang bukti sediaan farmasi obat jenisTramadol, Trihexyphenidyl dan Trihexyphenidyl bertuliskan L dilakukan UjiOrganoleptis dengan Hasil Pemeriksaan Sampel Obat Tramadol Tablet 50 mgNo. 824/813/Dinkes

/2019, Sampel Obat Trihexyphenidyl 2 mg No.824/813/Dinkes/2019 dan Sampel Obat Trihexyphenidyl bertuliskan L 2 mgNo. 824/813/Dinkes/2019, seluruhnya tanggal 17 Januari 2019 yangditandatangani oleh Iman Budiman selaku Pemeriksa pada Dinas Kesehatandi Majalengka, setelah dilakukan uji Organoleptis dengan hasil pemeriksaanOrganoleptis : Bahwa Obat tersebut adalah TRAMADOL TABLET 50 MG,obat Trihexyphenidyl dan Trihexyphenidyl bertuliskan Lseleruhnya Obattersebut termasuk kedalam Golongan Obat Keras yang

41/Pid.Sus/2019/PN.Mjl 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir obat jenis Tramadol; 117 (seratus tujuh belas) butir obat jenis Trinexyphenidyl:; 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Trinexyphenidyl bertuliskan L; 1 (Satu) buah Handphone Merek Vivo Type V71 warna hitam; Uang tunai sebesar Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasilPemeriksaan Sampel obat tramadol tablet 50 mg,dari Dinar KesehatanPemerintah Kabupaten Majalengka nomor 824/813/Dinkes

ALIMUDIN, S.Sos, MM, MMKes(Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka),dengan hasilpemeriksaan bahwa obat tersebut adalah tramadol tablet 50mg termasukke dalam obat keras yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadappasien dengan resep dokter disarana kefarmasian; Bahwa berdasarkan dibacakan hasilPemeriksaan Sampel obat Trihexyphenidyl tablet 2mg, dari DinasKesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor824/813/Dinkes/2019 tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat danditandatangani oleh IMAN BUDIMAN

/2019, Sampel ObatTrihexyphenidyl 2 mg No. 824/813/Dinkes/2019 dan Sampel ObatTrihexyphenidyl bertuliskan L 2 mg No. 824/813/Dinkes/2019, seluruhnyatanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Iman Budiman selakuPemeriksa pada Dinas Kesehatan di Majalengka, setelah dilakukan ujiOrganoleptis dengan hasil pemeriksaan Organoleptis : Bahwa Obat tersebutadalah TRAMADOL TABLET 50 MG, obat Trihexyphenidyl danTrihexyphenidyl bertuliskan Lseleruhnya Obat tersebut termasuk kedalamGolongan Obat Keras yang

Menetapkan barang bukti berupa :

Yang disita dari Saksi ANDI ODDANG, SE, M.Si berupa :

1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 4903/ Dinkes, Tanggal 30 Juli 2016, Keperluan Uang Muka (30%) Untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 215.776.222,-;
1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7895/ DINKES, Tanggal 14 November 2016

, Keperluan (60%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 266.124.007,-;
1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12171/ DINKES, Tanggal 29 Desember 2016, Keperluan (95%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasa (DAK) sebesar Rp. 192.749.332,- ;
1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor : 0230/ DINKES, tanggal 21 November 2017, keperluan (5%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 35.962.703,-;

Yang disita dari Saksi HARTINI BASIR, S.Km berupa :

Dokumen Pencairan Uang Muka :

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
SPM (Surat Perintah Membayar) ;
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

Wajo Tahun Anggaran 2015 ;
1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Nomor : 050/ 0852/ Diskes, Tanggal 15 Juni 2015 ;
1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Non e-catalog Konsultan Pengawasan dan Konstruksi Bangunan Fisik APBN-TP T.A 2015 Nomor : 050/ 0947/ Dinkes, Tanggal 25 Juli 2015 ;
1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Konstruksi Fisik / Bangunan Nomor : 602/ 094/ PPK/ Diskes, Tanggal 12 Mei 2016 ;
1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo

Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 7895/DINKES, Tanggal 14 November 2016;7 Termin 3 95% sebesar Rp.192.749.332, (setelah dipotong PajakPenghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 12171/DINKES, Tanggal 28 Desember 2016;7 Termin 4 Retensi 5% sebesar Rp. 35.962.703.

Adapun rincian pembayarannya adalah sebagai berikut:7 Termin 1 30% Uang Muka sebesar Rp. 215.776.222, (setelahdipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2DNomor : 4903/ DINKES Tanggal 30 Juli 2016;7 Termin 2 60% sebesar Rp. 266.124.007, (setelah dipotong PajakPenghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 7895/DINKES Tanggal 14 November 2016 ;Halaman 24 dari 69 halamanPutusan Nomor 19PIDTPK2020PT.MKS7 Termin 3 95% sebesar Rp. 192.749.332, (setelah dipotong PajakPenghasilan

Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor : 12171/DINKES Tanggal 28 Desember 2016;7 Termin 4 Retensi 5% sebesar Rp. 35.962.703.

Menyatakan barang bukti berupa :>Yang disita dari Saksi ANDI ODDANG, SE, M.Si berupa:1) 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah PencarianDana (SP2D) Nomor : 4903/ Dinkes, Tanggal 30 Juli 2016, KeperluanUang Muka (30%) Untuk Peningkatan Puskesmas Tosora MenjadiRawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)sebesar Rp. 215.776.222,:2) 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 7895/ DINKES, Tanggal 14 November 2016,Keperluan (60%) untuk

Peningkatan Puskesmas Tosora MenjadiRawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)sebesar Rp. 266.124.007,;3) 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 12171/ DINKES, Tanggal 29 Desember 2016,Keperluan (95%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora MenjadiRawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasa (DAK)sebesar Rp. 192.749.332., ;4) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 0230/ DINKES, tanggal 21 November

Nota Dinas Kepala Dinkes Kepada Bupati Banyumas Tentang permohonan perubahan perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum di Kabupaten Banyumas, Bidang Kesehatan ;3. 1 Lembar Rencana Usulan Target Pendapatan Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kab.Banyumas ;4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2013 ;5. 1 (satu) bendel Berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2013 ;6. 1 (satu)

Sus TPK / 2016 /PT SMG BKMM, BKPM, BKMIA Kartini dan Labkesmas, sedangkan untuk materi SuratKeputusan Kepala Dinkes tersebut telah menghilangkan katakata pemungutpelaksana dan hanya menyebutkan pejabat Dinkes saja, sedangkan untukbesaran prosentase pembagian insentif sangatlah tidak rasional, selanjutnyauntuk waktu pembuatan, konsideran pertimbangan SK Kepala Dinkes Triwulanll tanggal 24 Juni 2014 juga masih menggunakan acuan SK Bupati Triwulan dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Triwulan

39 Puskesmas, BKMM, BKPM,BKMIA Kartini dan Labkesmas, sedangkan untuk materi Surat KeputusanKepala Dinkes tersebut telah menghilangkan katakata pemungut pelaksanadan hanya menyebutkan pejabat Dinkes saja, sedangkan untuk besaranprosentase pembagian insentif sangatlah tidak rasional, selanjutnya untuk waktupembuatan, konsideran pertimbangan SK Kepala Dinkes Triwulan Il tanggal 24Juni 2014 juga masih menggunakan acuan SK Bupati Triwulan dan tidaksesuai dengan Surat Keputusan Bupati Triwulan Il yang

baru diterbitkan padatanggal 22 Juli 2014, sehingga SK Kepala Dinkes Triwulan Il Bahwa perbuatan terdakwa dr.

Sus TPK / 2016 /PT SMG Kepala Dinkes tersebut telah menghilangkan katakata pemungut pelaksanadan hanya menyebutkan pejabat Dinkes saja, sedangkan untuk besaranprosentase pembagian insentif sangatlah tidak rasional, selanjutnya untuk waktupembuatan, konsideran pertimbangan SK Kepala Dinkes Triwulan Il tanggal 24Juni 2014 juga masih menggunakan acuan SK Bupati Triwulan dan tidaksesuai dengan Surat Keputusan Bupati Triwulan Il yang baru diterbitkan padatanggal 22 Juli 2014, sehingga SK Kepala Dinkes

Nota Dinas Kepala Dinkes Kepada Bupati Banyumas Tentangpermohonan perubahan perda Nomor 19 Tahun 2011 tentangRetribusi Umum di Kabupaten Banyumas, Bidang Kesehatan ;3. 1 Lembar Rencana Usulan Target Pendapatan Tahun 2014 DinasKesehatan Kab.Banyumas ;Halaman 65 Putusan No. 11 / Pid.

Mohammad MaduTandiara, MBA) mempunyai kontrak dengan Nomor: 17.PP/PPKP2TPD/Dinkes/BIk/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dengan nilai kontraksebesar Rp4.145.285.000,00 (empat miliar seratus empat puluh lima jutadua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaanHal. 5 dari 70 hal.

Acara Pemeriksaan Kemajuan Pengawasan Konstruksi ProgramP2TPD Dinas Kesehatan Nomor: 15/BAPKPP2TPD/Dinkes/VII/2010Tanggal 26 Juli 2010;Proposal Prakarsa: Pembangunan Sarana Air Bersih SistemPengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila TA. 2010Tanggal 27 Juli 2010;Surat Penunjukan Pemenang' Lelang Nomor: 15.PP/PPKP2TPD/Dinkes/BLK/VII/2010 Tanggal 05 Agustus 2010;SP2D Nomor: 1331/1.02.01.01/LS/IX/2010 Tanggal 03 Agustus 2010untuk Pembayaran Belanja Langsung (LS DAU) 100% PerencanaanKonstruksi

Program P2TPD Kelurahan Mariorennu pada DinasKesehatan Kabupaten Bulukumba TA. 2010 sebesar Rp49.500.000,00(empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 17.PP/PPKP2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010;Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 18.PP/PPKP2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010;Surat Perintah Mulai Kerja Pengawasan Nomor: 03/SPMK/P2TPD/DinKes/VII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010;Kontrak Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem

Acara Pemeriksaan Kemajuan Pengawasan Konstruksi ProgramP2TPD Dinas Kesehatan Nomor: 15/BAPKPP2TPD/Dinkes/VII/2010Tanggal 26 Juli 2010;Proposal Prakarsa: Pembangunan Sarana Air Bersih SistemPengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila TA. 2010Tanggal 27 Juli 2010;Surat Penunjukan Pemenang' Lelang Nomor: 15.PP/PPKP2TPD/Dinkes/BLK/VII/2010 Tanggal 05 Agustus 2010;SP2D Nomor: 1331/1.02.01.01/LS/IX/2010 Tanggal 03 Agustus 2010untuk Pembayaran Belanja Langsung (LS DAU) 100% PerencanaanKonsitruksi

Program P2TPD Kelurahan Mariorennu pada DinasKesehatan Kabupaten Bulukumba TA. 2010 sebesar Rp49.500.000,00(empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 17.PP/PPKP2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010;Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 18.PP/PPKP2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010;Hal. 56 dari 70 hal.

Aula Dinkes Seluma Saksi FRANKI AGUSTIAN dandibantu saksi BOBI DWI SAPUTRA membayarkan Dana BOK TW II kepada 12 (dua belas)Bendahara BOK puskesmas secara bergantian.

Saksi menerangkan bahwa setelah dicairkan langsung di transfer ke rekeningsaksi pada tanggal 7 Juni 2017 triwulan I saksi menyerahkan uang sebesar 6%(enam persen) tersebut kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM di Aula Dinkes Seluma.Sedangkan untuk Triwulan II pencairan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017sekira pukul 14.00 Wib yang melakukan pemotongan adalah saksi FRANKI AGUSTIAN diAula Dinkes Kab Seluma?

Saksi menerangkan bahwa dari Laporan Bendahara BOK setelah dicairkan padatanggal 7 Juni 2017 triwulan I uang sebesar 6% (enam persen) tersebut diarahkankepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM di Aula Dinkes Seluma Sedangkan untuk TriwulanII pencairan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 yang melakukan pemotonganadalah saksi FRANKI AGUSTIAN di Aula Dinkes Kab Seluma?

Seluma setelah Bendahara BOK Puskesmas lainnya telahmeninggalkan aula dinkes dan pada saat itu saksi ke ruangan keuangan Dinkes kab.Seluma menemui bendahara pengeluaran Saksi FRANKI AGUSTIAN kemudian iamembayarkan dana BOK dimaksud kepada saksi setelah dipotong 6% (enam persen).?

Sedangkan untuk Triwulan II pencairan pada hari Rabu tanggal 04Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib yang melakukan pemotongan adalah SaksiFRANKI AGUSTIAN di Aula Dinkes Kab Seluma?

Aula Dinkes Seluma Saksi FRANKI AGUSTIAN dandibantu saksi BOBI DWI SAPUTRA membayarkan Dana BOK TW II kepada 12 (dua belas)Bendahara BOK puskesmas secara bergantian.

Saksi menerangkan bahwa setelah dicairkan langsung di transfer ke rekeningsaksi pada tanggal 7 Juni 2017 triwulan I saksi menyerahkan uang sebesar 6%(enam persen) tersebut kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM di Aula Dinkes Seluma.Sedangkan untuk Triwulan II pencairan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017sekira pukul 14.00 Wib yang melakukan pemotongan adalah saksi FRANKI AGUSTIAN diAula Dinkes Kab Seluma?

Saksi menerangkan bahwa dari Laporan Bendahara BOK setelah dicairkan padatanggal 7 Juni 2017 triwulan I uang sebesar 6% (enam persen) tersebut diarahkankepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM di Aula Dinkes Seluma Sedangkan untuk TriwulanII pencairan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 yang melakukan pemotonganadalah saksi FRANKI AGUSTIAN di Aula Dinkes Kab Seluma?

Seluma setelah Bendahara BOK Puskesmas lainnya telahmeninggalkan aula dinkes dan pada saat itu saksi ke ruangan keuangan Dinkes kab.Seluma menemui bendahara pengeluaran Saksi FRANKI AGUSTIAN kemudian iamembayarkan dana BOK dimaksud kepada saksi setelah dipotong 6% (enam persen).?

Sedangkan untuk Triwulan II pencairan pada hari Rabu tanggal 04Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib yang melakukan pemotongan adalah SaksiFRANKI AGUSTIAN di Aula Dinkes Kab Seluma?

Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 6818/LS/2015 tanggal 20 November 2015 beserta lampirannya;

/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015;

Kantor Cabang Subulussalam;

/SPP-LS/2015 tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;

SPM Nomor : 098/Dinkes/SPTJB/2015 tanggal 28 Juli 2015 yangditandatangani oleh saksi Adri, SKM. M.KesBin Alm. H.

/SPPLS/2015tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa ) Nomor : 0226/Dinkes/SPPLS/2015tahun 2015 tanggal 20 November 2015;1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa ) Nomor : 0225/Dinkes/SPPLS/2015tahun 2015 tanggal 20 November 20151 (Satu) Rangkap CV.Mentari Pagi Nomor :12/CV.MP/VI/2015 tanggal 11Juni 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Pagar Keliling RSUD besertaLampirannya1

/SPPLS/2015tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;28) 1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa ) Nomor : 0226/Dinkes/SPPLS/2015tahun 2015 tanggal 20 November 2015;29) 1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa ) Nomor : 0225/Dinkes/SPPLS/2015tahun 2015 tanggal 20 November 2015;30) 1 (Satu) Rangkap CV.Mentari Pagi Nomor :12/CV.MP/V1I/2015 tanggal11 Juni 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Pagar Keliling RSUDbeserta

/SPPLS/2015 tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa ) Nomor : 0226/Dinkes/SPPLS/2015 tahun 2015 tanggal 20 November 2015;1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung BarangHalaman 49 Putusan Nomor 18/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNAdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa ) Nomor : 0225/Dinkes/SPPLS/2015 tahun 2015 tanggal 20 November 201530.1 (Satu) Rangkap CV.Mentari Pagi Nomor :12/CV.MP/V1/2015 tanggal11 Juni 2015

/SPPLS/2015 tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa ) Nomor 0226/Dinkes/SPPLS/2015 tahun 2015 tanggal 20 November 2015;1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa ) Nomor 0225/Dinkes/SPPLS/2015 tahun 2015 tanggal 20 November 2015;1 (Satu) Rangkap CvV.Mentari Pagi Nomor: 12/CV.MP/VI//2015tanggal 11 Juni 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Pagar KelilingRSUD beserta Lampirannya

TARA DONYA;Asli Surat Tanda Penyerahan Barang Nomor:440.000/028/DINKES/X1V/2010 tertanggal 23 Desember 2010;Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 1360/UPTD07/AKB/X1/2010 tertanggal 25 Desember 2010;Foto copy Surat Tanda Penyerahan Barang Nomor: 440.000/028/DINKES/X1V2010 tanggal 09 desember 2010 beserta lampirannya;Foto copy Surat Tanda Penyerahan Barang Nomor: 440.000/1625 b/DINKES/X1V2010 tanggal 09 desember 2010 beserta lampirannya;Daftar Aset Puskesmas Simangalam Tahun Anggaran 2010;Kartu

TARA DONYA;87) Asli Surat Tanda Penyerahan Barang Nomor:440.000/028/DINKES/X1/2010 tertanggal 23 Desember 2010;88) Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 1360/UPTD07/AKB/X1V/2010 tertanggal 25 Desember 2010;89) Foto copy Surat Tanda Penyerahan Barang Nomor: 440.000/028/DINKES/X1/2010 tanggal 09 desember 2010 beserta lampirannya;90) Foto copy Surat Tanda Penyerahan Barang Nomor: 440.000/1625 b/DINKES/X1/2010 tanggal 09 desember 2010 beserta lampirannya;91) Daftar Aset Puskesmas Simangalam Tahun

/XV/2010 tanggal 25 November2010;242) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomnor: 440.900/SPMLS/DINKES/XV/2010 tanggal 25 November 2010;243) Rincian Rencana Pengguna Dana Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor:440.900/48/SPPLS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010244) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor: 440.900/48/SPPLS/DINKES/XV/2010 tanggal 25 Nopember 2010;245) Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan

Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor: 440.900/48/SPPLS/DINKES/XV/2010 tanggal 25 Nopember 2010;246) Penelitian kelengkapan dokumen SPP LS Khusus pengadaan barangdan jasa tanggal 25 Nopember 2010 oleh Paduar Sinaga,SKM;247) Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor: 440.900/48/SPPLS/DINKES/XV/2010 tanggal 25 Nopember 2010;248) Rekomendasi PPK tanggal 25 Nopember 2010 oleh CV.AGTAMEDICA;249) Rekomendasi Nomor: 440.900/48/SPPLS/DINKES/XI/2010 tanggal 25Nopember 2010 tentang

Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor: 440.900/48/SPPLS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010;Penelitian kelengkapan dokumen SPP LS Khusus pengadaanbarang dan jasa tanggal 25 Nopember 2010 oleh PaduarSinaga,SKM;Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor: 440.900/48/SPPLS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010;Rekomendasi PPK tanggal 25 Nopember 2010 oleh CV.AGTAMEDICA;Rekomendasi Nomor: 440.900/48/SPPLS/DINKES/XV/2010 tanggal25 Nopember 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Proyek APBDTA.2010

Menyatakan barang bukti berupa:1) Dokumen dari PPK (B1); Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 0O5023/PPK/APBN/TP/ ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember2012; Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 05024/PPK/APBN/TP/ ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember2012; Tanda Terima Barang dari PT Cahaya Anak Bangsa kepadaPanitia Penerima Barang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatandan KB (21) Dinas Kesehatan Kota Binjai sumber dana TP APBNTahun Anggaran 2012 sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 12November 2012

, 14 November 2012 dan 4 Desember 2012; Surat Permintaan Penawaran/Informasi Harga AlatalatKesehatan Tahun 2012 Nomor 11/PPK/TP/DINKES/ALKES/KB/12tanggal 24 Agustus 2012; Surat Penawaran/Informasi Harga Alatalat Kesehatan Tahun2012 Nomor 27 Agustus 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dari PTSandi Cakrawala; Surat Permintaan Penawaran/Informasi Harga AlatalatKesehatan Tahun 2012 Nomor 12/PPK/TP/DINKES/ALKES/KB/12tanggal 24 Agustus 2012;Hal. 3 dari 26 hal.

Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/20182) Surat Penawaran/Informasi Harga Alatalat Kesehatan Tahun2012 Nomor 08/SIH/CV AP/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dariCV AnTor Paraja; Surat Permintaan Penawaran/Informasi Harga AlatalatKesehatan Tahun 2012 Nomor 13/PPK/TP/DINKES/ALKES/KB/12tanggal 24 Agustus 2012; Surat Penawaran/Informasi Harga Alatalat Kesehatan Tahun2012 Nomor 11/SPH/CV AM/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012dari CV Agta Medica; Fotocopy Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kota Binjai SelakuKuasa Pengguna

Anggaran Nomor 440185/K/VII/2012 tentangPenunjukan Pengelola Program Pembinaan Upaya KesehatanTugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TahunAnggaran 2012 tanggal 30 Juli 2012 beserta lampiran; Surat Penyampaian HPS dan Spesifikasi Teknis Barang Nomor07/PPK/APBN/HPS/ALKES/DINKES/KB/2012 tanggal 14September 2012 beserta lampiran; Surat Pemohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 03/DP/PTCAB/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dari PT Cahaya AnakBangsa; Surat Pemohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 02/DP

Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/20183) Surat Permintaan Pembayaran Nomor OO7/LS tanggal 11Desember 2012: Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor 610320, Nomor Bond: 12 1 418 0995 12 tanggal 01 November 2012 dari PT AsuransiBosowa Periskop; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 0O5023/PPK/APBN/TP/ ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember2012; Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 05024/PPK/APBN/TP/ ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember2012; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 (DIPA); Kertas Kerja

Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmenmenandatangani Surat Perintah Kerja (GPK) Paket Pekerjaan Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB Nomor : 22/PPK/APBN/TP/ALKES/ DINKES/KB/X/12tanggal 18 Oktober 2012 dan Surat Pesanan (SP) Nomor21/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 danmemberikan kepada terdakwa Fadhil Gumala Als Fadil Gumala lrawanHarahap selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa.Bahwa setelah terdakwa Fadhil Gumala Als Fadil Gumala lrawan Harahapselaku Direktur Utama PT.

Dokumen dari PPK (B1) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 05023/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember2012. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 05024/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember2012 Halaman 35 dari 68 Halaman Putusan Nomor 31/PID SUS TPK/2017/PT MDNTanda Terima Barang dari PT.

Dokumen dari PPK (B1) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 05023/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember2012. Halaman 50 dari 68 Halaman Putusan Nomor 31/PID SUS TPK/2017/PT MDNBerita Acara Penerimaan Barang Nomor: 05024/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember2012Tanda Terima Barang dari PT.

AsuransiBosowa Periskop.Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05023/ PPK/ APBN/ TP/ALKES/ DINKES/ KB/ X/ 12 tanggal 5 Desember 2012.Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 05024/ PPK/ APBN/ TP/ALKES/ DINKES/ KB/X/12 tanggal 5 Desember 2012.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 (DIPA)Kertas Kerja RKAKL Rincian Belanja Satuan Kerja TahunAnggaran 2012 tanggal 5 September 2012.Dokumen Pengadaan Barang Tugas Pembantuan 2012 pada DinasKesehatan Kota Binjai dan Pendistribusiannya..

Putusan No. 1411 K/PID.SUS/2016 Bahwa Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dipertegas lagi denganditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu:Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan:Atas Jasa Pelayanan Kesehatan yang disediakan atau diberikan olehUPT Dinkes dipungut restribusi pelayanan kesehatan:Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan:UPT Dinkes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:1.

Il yang baru diterbitkan padatanggal 22 Juli 2014, sehingga SK Kepala Dinkes Triwulan II; Bahwa perbuatan Terdakwa dr.

yaitu 39 Puskesmas,BKMM, BKPM, BKMIA Kartini dan Labkesmas, sedangkan untuk materi SuratKeputusan Kepala Dinkes tersebut telah menghilangkan katakata pemungutpelaksana dan hanya menyebutkan Pejabat Dinkes saja, sedangkan untukbesaran prosentase pembagian insentif sangatlah tidak rasional, selanjutnyaHal. 47 dari 94 hal.

1) huruf a tersebut, insentifsebesar 5 % diberikan kepada Pejabat dan Pegawai DinasKesehatan (Insentif Trwulan dan Triwulan Il Tahun 2014),sedangkan sebesar 20 % diberikan kepada UPT Dinkes; Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan UPT Dinkes, PemohonKasasi mengusulkan insentif untuk UPT Dinkes dari 20 % naikmenjadi 30 % melalui revisi Perda Nomor 19 Tahun 2011 menjadiPerda Nomor 3 Tahun 2014; Bahwa apabila insentif sebesar 5 % yang merupakan hak Pejabatdan Pegawai Dinas Kesehatan dianggap hak UPT

Dinkes, makaUPT Dinkes menenma insentif sebesar 30% +5 % = 35 %,sehingga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah KabupatenBanyumas juga tidak berhak atas insentif sebesar 5 % tersebutkarena dana insentif berasal dari sumber yang sama.

Apt selaku Pejabat PembuatKomitmen menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Paket PekerjaanAlat Kedokteran, Kesehatan dan KB Nomor : 22/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 dan Surat Pesanan (SP) Nomor21/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 danmemberikan kepada saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala lrawan Harahapselaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa.Bahwa setelah saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala lrawan Harahapselaku Direktur Utama PT.

Apt selaku Pejabat PembuatKomitmen menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Paket PekerjaanAlat Kedokteran, Kesehatan dan KB Nomor : 22/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 dan Surat Pesanan (SP) Nomor21/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 danmemberikan kepada saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala lrawan Harahapselaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa.Bahwa setelah saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahapselaku Direktur Utama PT.

Dokumen dari PPK (B1) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 05023/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember2012. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 05024/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember2012 Tanda Terima Barang dari PT.

Memerintahkan barang bukti berupa :Dokumen dari PPK (B1)1.Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 05023/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember2012.Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 05024/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember2012Tanda Terima Barang dari PT.

Yogi Radjasa SIP 4661/178/Dinkes/TM1/IX/2016;1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor 02/VER/I/2018 tanggal 4Janauri 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas namaSdri. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP466 178/Dinkes/TM1/IX/2016;Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada korban pada tanggal 18Desember 2017;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;2.

Yogi Radjasa SIP466 1/178/Dinkes/TM1/lX/2016; 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor 02/VER/I/2018 tanggal4 Janauri 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atasnama Sdri. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. YogiRadjasa SIP 466 178/Dinkes/TM1/IX/2016;Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/MIil/2019 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa kepada korbanpada tanggal 18 Desember 2017;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;4.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah SURAT PERJANJIAN KERJA(KONTRAK) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Puskesmas NuroboNomor Perjanjian : DINKES.610/PPK20/Ktrk.Nurobo/46/VII/2020, tanggal2. Mewajibkan kepada Terbanding untuk mencabut SURAT PERJANJIANKERJA (KONTRAK) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan PuskesmasNurobo Nomor Perjanjian : DINKES.610/PPK20/Ktrk.Nurobo/46/VII/2020,tanggal 21 Juli 2020 ; 222 2 202 202 222 222 22 ===3.

Mengadili sendiri dan memutuskan :a) Menolak Banding dari Pemohon Banding /Pembanding ; b) Menyatakan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan KonstruksiPembangunan Puskesmas Nurobo Nomor : DINKES.610/PPK20/Ktrk.Nurobo/46/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020 adalah sah menurutSUBSIDAIR :Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain,mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa kepada pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk

Undang Nomor 51 Tahun2009 atas perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebutdiambil alin menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding ; 22222 2on enn oon nnn nnn nn nee =Menimbang, bahwa benar Obyek Sengketa tersebut berupa SuratPerjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi PembangunanPuskesmas Nurobo Nomor : DINKES

Menyatakan Batal atau Tidak Sah " Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Puskesmas Seon Nomor Perjan jian: DINKES.610/PPK20/Ktrk.Seon/47/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020;2. Mewajibkan kepada Terbanding untuk mencabut Surat Perjanjian Kerja(Kontrak) Paket pekerjaan kostruksi pembangunan Puskesmas SeonNomor Perjanjian : DINKES.610/PPK20/Ktrk.Seon/47/VII/2020, tanggal21 Juli 2020;3.

Menyatakan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Puskesmas Seon Nomor : DINKES.610/PPK20/KTRK.Seon/47/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 adalah sah menuruthukum ;Halaman 6 dari11 halaman.

menyatakan bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benarsesuai ketentuan hukum, serta peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan demikian pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambilalin sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutusperkara tersebut ;Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratPerjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan Pembangunan Puskemas SeonNomor : DINKES

Sumut sekira pukul 12.00 WIB, namuntidak diminta untuk menampung urinenya kembali danyang diperiksa di Balai Labkes Dinkes Prov. Sumutadalah urine Terdakwa yang ditampung pada saat diMadenpom I/5 Medan pada hari minggu tanggal 15 April2018.Bahwa Terdakwa tidak ada ditunjukkan kembali urineyang telah dibuka segelnya oleh Penyidik, Terdakwapada saat di Balai Labkes Dinkes Prov.

Kesda Dinkes Provinsi SumateraUtara, telah dibacakan dan ditunjukkan kepada Terdakwadan para Saksi yang hadir di persidangan. Barang buktitersebut adalah hasil pemeriksaan urine Terdakwa dariLabkes Dinkes Prov. Sumut pada hari Minggu tanggal 15April 2018, Majelis Hakim menilai dapat menerimabarang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebutHal. 41 dari 73 hal.

Surat Keterangan dari BalaiLabkes Dinkes Prov. Sumut dikeluarkan tanpa didahuluidengan pengambilan urine di laboratorium sebagaimanaprosedur pengambilan urine dalam rangka penyidikan danhanya menggunakan urine yang telah diambil pada tanggal15 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB di Madenpom 1/5Medan sedangkan pemeriksaan urine Terdakwa di BalaiLabkes Dinkes Prov.

Putusan Nomor 142K/PM.102/AD/1X/2018Menimbang29.30.31.32.33.34.Terdakwa pada saat di Balai Labkes Dinkes Prov.

Putusan Nomor 142K/PM.102/AD/1X/201818.19.20.21.22.23.24.dilakukan pemeriksaan urine.Bahwa benar Terdakwa, Saksi3 dan Saksi4 tiba diLabkes Dinkes Prov. Sumut sekira pukul 12.00 WIB,namun tidak diminta untuk menampung urinenya kembalidan yang diperiksa di Balai Labkes Dinkes Prov.

tidak ada ijin dari pihak yangberwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasiansebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Sampel obat trinexyphenidyl tablet2mg Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor824/3305/Dinkes

Organoleptis : bahwa obat tersebut adalah Trihexyphenidyl tablet2mg, obat termasuk kedalam golongan obat keras yang hanya boleh disimpandan disalurkan terhadap pasien dengan resep dokter di sarana pelayanankefarmasian, seperti : Apotek, instalasi farmasi Klinik , instalasi farmasi Rumahsakit, oleh tenaga farmasi sesuai undangundang RI Nomor 36 tahun 2009tentang kesehatan.Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Sampel obat Tramadol HCI Tablet50mg Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor824/3305/Dinkes

10 (Sepuluh) butirnya; Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam menyimpan,mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan piltramadol tersebut tidak ada jjin dari pihak yang berwenang danterdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasiansebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Bahwa Saksi mengetahui sesuai Hasil Pemeriksaan Sampel obattrinexyphenidyl tablet 2mg Dinas Kesehatan Pemerintah KabupatenMajalengka Nomor : 824/3305/Dinkes

Hasil Pemeriksaan Sampel obat trihexyphenidyl tablet 2mg DinasKesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor824/3305/Dinkes/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatanganioleh IMAN BUDIMAN (pemeriksa) dan diketahui oleh H.

Hasil Pemeriksaan Sampel obat Tramadol HCI Tablet 50mg DinasKesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor824/3305/Dinkes/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatanganioleh IMAN BUDIMAN (pemeriksa) dan diketahui oleh H.

Cipta Prima Jaya;1 (satu) bundel fotokopi RKA dan Data Pendukung Dinas KesehatanProvinsi Gorontalo TA 2009;1 (satu) bundel fotokopi lampiran Berita Acara Pemeriksaan BarangNomor : 050/DINKES/IX/4659/XII/200;1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelelangan Umum Pengadaan AlatKedokteran, Kesehatan dan KB Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor :246/PANPBJ/DINKES/IX/2009;1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. Cipta Prima Jaya Nomor : C00614 HT. 01.

TH.20061 (satu) bundel FotoCopy Berita Acara Pemberian Penjelasan/Aanvazjing No. 260/PanPBJ/DINKES/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009;2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor900/DIKES/4700/XIl;1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :050/Dinkes/4699/X1/2009;1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Sc Nomor : 161 A/STP/AN/SC/XV/09tanggal 10 November 2009 Dinkes Provinsi Gorontalo T.A. 2009;1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemesanan barang PT. Cipta Prima Jayake PT.

Cipta Prima Jaya;1 (satu) bundel fotokopi RKA dan Data Pendukung Dinas KesehatanProvinsi Gorontalo TA 2009;1 (satu) bundel fotokopi lampiran Berita Acara Pemeriksaan BarangNomor : 050/DINKES/IX/4659/XI/200;1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelelangan Umum Pengadaan AlatKedokteran, Kesehatan dan KBProvinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor :246/PANPBJ/DINKES/IX/2009;C00614 HT. 01. TH. 2006;1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. Cipta Prima Jaya Nomor : C00614 HT. 01.

TH.2006;1 (satu) bundel FotoCopy Berita Acara Pemberian Penjelasan/Aanvazjing Nomor : 250/PanPBJ/DINKES/X/2009 tanggal 06 Oktober2009;2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor900/DIKES/4700/XIl;1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor :050/Dinkes/4699/X1/2009;1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Sc Nomor : 161 A/STP/AN/SC/X/V/09tanggal 10 November 2009 Dinkes Provinsi Gorontalo T.A. 2009;1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemesanan barang PT.

IRFANDY HUSA, tidak melaksanakan fungsinyasebagai PPK dimana ia tidak segera membuat susunan organisasi untukmelaksanakan proyek pengadaan alkes di Dinkes Gorontalo tersebut,tentunya perbuatan PPK ini bertentangan dengan Pasal 48 Ayat 1, Kepres 80Tahun 2003, yakni:Hal. 35 dari 39 hal.