Ditemukan 420 data
HARISTANTO SH MM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA
Intervensi:
KODAM III SILIWANGI
139 — 50
Putusan Perkara Nomor 85/G/2017/PTUNBDGbahwa risalah pemeriksaan yang dijadikan dasar untuk menerbitkanSurat Keputusan dimaksud adalah Risalah Pemeriksaan Tim PenelitiTanah tanggal 6 Maret 2008 Nomor 27/RPTPT/HTPT/HP/2008 beritaacara lapangan tanggal 5 Maret 2008:;Bahwa hal tersebut menunjukan ketidakcermatan Tergugat dalammenerbitkan Surat Keputusan tersebut karena rentang waktu risalahpermohonan hak dan risalah pemeriksaan fisik di lapangan yaitu tahun2008 dengan penerbitan sertipikat yaitu tahun
Putusan Perkara Nomor 85/G/2017/PTUNBDGNomor 27/RPTPT/HTPT/HP/2008, dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) danAyat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 07 Tahun 2007, penelitian tersebut dilaksanakan untuk memperolehkebenaran formal atas data fisik dan data yuridis.Bahwa penerbitan Keputusan Pemberian Hak Pakai yang menjadi obyekperkara a quo oleh Tergugat adalah sesuai dengan kewenangannyasebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia
Putusan Perkara Nomor 85/G/2017/PTUNBDGIndonesia C/Q TNI AD Kodam III Siliwangi ; (Sesuai denganASIINYA) onan nen nn nnn enn n nnn nnn nen en nnn nn nnn n cnn nnsT4 : Resume Peninjauan Lapangan/Penelitian Tanah tanggal 26022008; (Sesuai dengan aslinya);T5 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Tim PenelitiTanah, tanggal 05 Maret 2008; (Sesuai dengan aslinya);T6 : Risalah Penelitian Tanah Nomor: 27/RTPT/HTPT/HP/2008,tanggal 06032008; (Sesuai dengan aslinya);Bahwa untuk menguatkan dalildalil
34 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rukminah kepada Tergugat Ill;Bahwa Para Pengugat tidak pernah merasa melakukan jual beli terhadaptanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 326/Ski Jaya kepada Tergugat III.Faktanya tertanggal 18 September 2013 Badan Pertanahan NasionalKabupaten Subang telah mengeluarkan Surat Keterangan PendaftaranTanah (SKPT) Nomor 217/IX/HTPT/2013, belum terdapat peralihan hakkepada Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill dan Turut Tergugat ataukepada siapapun dari ahli waris Rukminah;Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat
152 — 58
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.10) 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf oleh A.A.
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.11) 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir.
Nomor: 795/ST-22.09/VIII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.20) 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah.21) 1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Warkah Permohonan Hak.22) 4 (empat) rangkap Asli Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 2104/002-22.09/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal Undangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku KasubsiPengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASAselaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MHselaku Kasi HTPT.10) 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hakpakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKIHal 18 dari hal.155 Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2017/PN DpsNomor: 137/RPDHP/VIV2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparafoleh A.A.
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku KasubsiPengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASAselaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MHselaku Kasi HTPT.11) 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BPSTKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.
potensi tanahNomor: 795/ST22.09/VIIV2014, tanggal 4 Juli 2014 yangditandatangani oleh WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi SurveiPengukuran dan Pemetaan.20) 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah.21) 1 (Satu) lembar Asli Pemeriksaan Warkah Permohonan Hak.22) 4 (empat) rangkap Asli Surat Kantor Pertanahan Kota DenpasarNomor: 2104/00222.09/VIV2014, tanggal 22 Juli 2014 perihalUndangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan KotaDenpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh, MHselaku Kasi HTPT
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku KasubsiPengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASAselaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MHselaku Kasi HTPT.10) 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hakpakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKINomor: 137/RPDHP/V1V2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparafoleh A.A.
127 — 25
Bukti TH12 : Fotocopy Surat KeteranganPendaftaran TanahNo.600.1/212/HTPT/2010, Fotocopy Surat KeteranganPendaftaran Tanah No.600.1/210/HTPT/2010, FotocopySurat Keterangan Pendaftaran Tanah No.600.1/203/HTPT/2010 ;19.
38 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1068/09.04 HTPT/2008,menjawab Surat dari Kantor KelurahanJati tersebut, bahwa KAVLING PERSILNOMOR 159 JENIS OKW BLOK F PHASE P.ASEM II TIMUR. SELUAS 484 nt DALAMREGISTER TERCATAT ATAS NAMA M. SOMASAJUTI. (BUKTI 7) ;.
196 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jakarta tanggal 21Agustus 2008 No. 2023/09/HTPT/2008 yang menyatakan :a. Bahwa berdasarkan data pada buku Kohir Eigendom VerpondingHal. 14 dari 21 hal. Put.
195 — 129
daftar isian pendaftaran tanah.Bahwa adapun saksi mendistribusikan blangko sertifikat tersebut diatasyaitu setelah saksi mendapatkan blangko tersebut dari Kantor WilayahPertanahan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan pengajuan yangsaksi mohonkan selanjutnya saksi mendistribusikannya kepada KaurUrusan Umum dan Kepegawaian dan apabila saksi berhalangan makanota dinas tersebut langsung ditujukan kepada Kaur Umum dankepegawaian kemudian setelah itu apabila ada permintaan permohonanblangko dari Kasi HTPT
atau Kasubsi pendaftaran dengan nota dinasselanjutnya nota dinas tersebut di disposisi untuk dipenuhi permintaanyasesuai kebutuhan permohonan kemudian setelah itu saksi membalasnota dinas yang telah di mintakan oleh kasi HTPT atau kasubsipendaftaran untuk menyerahkan blangko tersebut sesuai persediaanselagi masih ada disamping nota dinas tersebut saksi menyerahkannyadengan menggunakan ekspedisi .Bahwa terhadap blangko sertifikat BK. 427913, BK. 427574, BK. 427580dan BK. 427581 tersebut saksi yang
Ardiansyah ;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN TpgBahwa saksi bekerja di Kantor BPN Kota Tanjungpinang sebagai tenagaHonorer dari tahun 2013;Bahwa saksi ditempatkan di bagian sekretaris pribadi Kepala Seksi HakAtas Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah/ HTPT yang dijabat oleh PakBasyran ;Bahwa tugas saks adalah mengantar berkas kepada Pak Basyran ;Bahwa saksi kenal dengan Adji Tanjung di bengkel paman saksi ;bahwa pada tahun 2013 saksi dipindahkan
83 — 41
RATMONO, Msi (Kabid HTPT pada Kanwil BPN Prov. DKI Jakarta)106. Foto copy KTP ANIS ALWAINY; 107. Foto copy KTP YULIATI SIDHARTA; 108. Foto copy Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2003; 109. Resume Penelitian Berkas tanggal 30 Oktober 2003; 110. Naskah Perhitungan; 111. Kartu Kendali; 112. Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Nomor : 071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003; 113. Surat Pernyataan dari ANIS ALWAINY tanggal 7 Oktober 2003; 114.
RATMONO, Msi (Kabid HTPT padaKanwil BPN Prov.
THOBIAS NALLE
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
99 — 28
JacobisHermaus Adoe, tanggal 5 Desember 2007 (sesuai denganASIINYA); 72222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn necesBukti T3 : Fotokopi Surat Pertanahan Kota Kupang, tentang berita acaraPengumuman Dan Penerbitan Sertipikat Penggati, Nomor :630/410.3/HTPT/2008, tanggal 16 Mei 2008 (Sesuai denganASIINYA) 722 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnnBukti T4 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 236 / Desa Lasiana,Surat Ukur Nomor : 442/1986, tanggal 22 April 1986 atas namaSaul Tola (Fotokopi dari
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 13 PK/Pdt/2012Tergugat untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanahterperkara ini menjadi atas nama Tergugat , dimana prosespenerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut sedang dalamtahap pengumuman untuk diterbitkan berdasarkan:e Pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor 600.165/HTPT/02/2007 tanggal 25 Februari 2007 Jo. Peta Bidang Tanah tanggal22 Februari 2007, untuk tanah seluas 31.525 m2;e Pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor 64/HTPT/02/2007Jo.
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
.: SKK/319/VII/2007/POLRESBELU;Bahwa pada tanggal 26 April 2010 Badan Pertanahan Nasional KabupatenBelu mengeluarkan Pengumuman di Kantor Kelurahan Tenukiik dengan Nomor03/300.7/HTPT/2010, dengan perihal sertifikat hilang dan bagi siapa yangmempunyai keberatan selama tiga puluh hari, sehingga para Penggugat melalui4kuasa hukumnya mengajukan keberatan keberatan ke Penggugat Ill, dengansurat. 11/MS.AP/Keberatan/V/201 0;Bahwa ada usaha usaha dari Tergugat dan Tergugat II secara melawanhukum untuk menguasai
130 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
pensertipikatan hanya 2 ha per sertipikat untukmemudahkan administrasi BPN, sehingga surat asal usul tidak dipakai.Surat asal usul, yaitu surat pernyataan dan surat pernyataan penyerahandari pemilik asal yaitu masyarakat Dayak lban kepada saksi Antonius Husin danSPPT dari saksi Antonius Husin kepada Pemohon Kasasi yang ditandatanganioleh Sekdes, telah diserahkan kepada saksi Ignatius Martin sesuai keterangansaksi Surya Dharma (Kasubsi Penetapan Hak) dan saksi Febri Evansyah selakuKasubsi Pemetaan HTPT
telah diajukan sekitar bulan April 2008yang lalu dan telah diregister dalam register permohonan hak 2007/2008.Bahwa permohonan hak pakai dari Pemkab Kapuas Hulu atas tanah yang telahdibebaskan tersebut sampai saat ini, pihak Kantor Pertanahan KabupatenKapuas Hulu belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hakatas tanah dimaksud sebagaimana dalam keterangan saksi Mardiati selakuKasubbag TU BPN Kapuas Hulu, Surya Dharma Kasubsi Penetapan Hak dansaksi Pebri lwansyah selaku Kasubsi Pemetaan HTPT
tidak pernahmengetahui atas terbitnya sertipikat tersebut.Demikian pula dengan keterangan saksi Surya Darma, bahwa sejaktahun 20082011 yang menjabat Sekretaris panitia A pada Kantor BPNPutussibau di persidangan telah menerangkan sebagai Sekretaris panitia Atidak pernah mengetahui terbitnya 9 (sembilan) sertipikat yang diklaimpemiliknya berada di atas tanah yang sudah dibebaskan/diganti rugi PemdaKapuas Hulu.Terbitnya sertipikat pada Kantor BPN adalah setelah adanya pengajuanyang masuk ke meja KASI HTPT
sertipikat tersebut, dipersidangan mengatakan tidak pernah mengetahui, dan sesuai pemeriksaanpada Polres Kapuas Hulu Hifni (Kepala kantor BPN) pada waktu itu juga tidakpernah menandatangani sertipikat dan buku tanah (sesuai arsip buku tanah dikantor BPN dari 9 sertipikat hanya 2 yang ada tandatangan kepala kantor BPN,sedangkan sisanya kosong dan untuk surat ukur semuanya tertera nama saksiFebri Evansyah, akan tetapi satupun tidak terdapat tandatangan dan dari 9sertipikat tidak satupun terdapat paraf KAS HTPT
Terbanding/Penggugat : AGUS PURWANTO
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
70 — 33
/PA/HTPT/X/2012, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012.e Ditandatangani bersamasama oleh :1. KOSASIH GINAWAN,SST., Kepala Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah, sebagai Ketua.2. SYAMSURIZAL,SH., Kepala Seksi Survey, Pengukuran, danPemetaan, sebagai Wakil Ketua.3. MAURITS SIMATUPANG,SP., Kepala Seksi Pengaturan danPenataan Pertanahan, sebagai Anggota.SINGKAP, Lurah Pasir Putih, sebagai Anggota.YUNIKE AGAU, Kepala Sub.
/PA/HTPT/X/2012, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012.SINGKAP, lex rationae temporis berdasarkan berdasarkan PETIKANKEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMORSK.821.2/1827/BKPPP/XI1/2012 Nomor Urut 474, Nama/NIP : SINGKAP19661121 198702 1 002, tanggal 27 Desember 2012 kemudiandiangkat dalam jabatan sebagai : Lurah Pasir Putih, KecamatanMentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur / Eselon VI.a.ex nunc. setelah dilantik oleh Sekretaris daerah KabupatenKotawaringin Timur pada tanggal 2 Januari
30 — 22
April 2007;Bahwa selanjutnya Panitia Penelitian Data Yuiridis dan Penetapan Batas AtasBidang Tanah mengumpulkan datadata yang terkait dengan bidang tanah tersebutdan menuangkannya dalam Risalah Penelitian Data Yuiridis dan Penetapan BatasNomor 144/RPDTA/278/W/2007 tanggal 05 April 2007;Bahwa setelah itu kemudian terhadap bidang tanah aquo dilakukanPengumuman Data Fisik dan Data Yuiridisnya di Kantor Kelurahan Pardede Onandan di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor 600.181/PRONA/HTPT
/V/2007 tanggal 07 Mei 2007 dan setelah jangka waktu yang telahditentukan yaitu selama 60 (enam puluh) hari tidak ada sanggahan dari pihak lain,Halaman 28 dari 57 halaman Putusan nomor 446/Padt/2017/PT MDNsesuai dengan surat dari Lurah Pardede Onan yang ditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Toba Samosir, dengan Nomor 176/2007 tanggal 9 Juli 2007,maka dibuatkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan DataYuiridis atas bidang tanah aquo dengan Nomor 81/HM/R/HTPT/VII/2007 tanggal
1.GUNAWAN ISKANDAR
2.KARDI
Tergugat:
1.GUBERNUR DKI JAKARTA Cq. Badan Pengelola Aset Daerah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
2.WALIKOTA JAKARTA TIMUR
3.KECAMATAN CAMAT CIPAYUNG
4.KELURAHAN LURAH BAMBU APUS
5.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA CQ. DINAS KESEHATAN DKI JAKARTA
6.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA CQ. RSUK CIPAYUNG
7.PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA CQ. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Dan TATA RUANG Jakarta Timur
2.PT.PP PRACETAK KSO atau PT.HANA HUBERTA atau PT. ADHAKA KARSA PRATAMA
3.KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL Dan TATA RUANG Jakarta
286 — 296
diterima oleh Turut Tergugat pada tanggal 31Januari 2017, kemudian pada tanggal 6 Januari 2017 Para PenggugatHal. 10 Putusan Nomor : 482/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim.14.15.Mendatangi Turut TergugatI dalam rangka menanyakan tentang jawabanSurat tersebut, pada saat itu Para penggugat diarahkan bertemu denganpetugas Turut Tergugatl yaitu ibu KASMIRA, kemudian berselangbeberapa hari, tepatnya tanggal 16 Januari 2017 mendatangi lagi PihakTurut Tergugat kemudian mengarahkan Para Penggugat bertemu denganbagian HTPT
yaitu Bapak Agung Dominggus dan Bapak Tardi karenatidak mendapat keterangan/jawaban yang konkrit dari kedua orangtersebut, Para Penggugat meminta bertemu dengan KASI HTPT ParaPenggugat memohon supaya dilakukan pengecekan kedalam data Besttanah KASI HTPT, sesuai dengan letak tanah Para Penggugatdilakukanlah pengecekan ternyata diatas tanah Girik C.No. 129 Blok D.IIPersil 59 dan Blok S IV Persil 57 Jin Mini Ill Rt.04/Rw.03 KelurahanBambu Apus, Kec.Cipayaung Jakarta Timur, tidak terdapat Sertipikat
86 — 46
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata;Bahwa foto copy buktibukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dantelah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;BUKTI TURUT TERGUGAT:Bukti TT.1 : berupa foto copy Surat Permohonan Hak Milik kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Lembata tertanggal 21 Agustus 2007 yang dibuatdan ditandatangani oleh Blasius Baha;Bukti TT.2 : berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pengukuran,Pemeriksaan dan Penetapan Batas tanah No.500/365/HTPT
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar.Sesungguhnya tindakan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 13ayat 1, 3, dan 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/KaBPN Nomor 9 Tahun1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan dimana Kepala Kantor Pertanahan sebelummemberikan keputusan memerintahkan kepada Kepala Seksi HTPT ataupetugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanahyang
LEGIMAN PRANATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
192 — 234
Fotocopy Tanda TerimaDokumen Nomor 20678/2012, tanggal 14 Juni 2012 atas nama LegimanPranata (Penggugat) ; selanjutnya diberi tanda on... eee eeebee dueueeeeeeeaueueeeeeees Bukti P10 ;Fotokopi surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor714/HTPT/06/2012, selanjutnya diberi tanda..............:.
::ceeeeee ees Bukti P11 ;Fotokopi surat Pengumunan selama 60 hari oleh Badan PertanahanNasional Kabupaten Dell Serdang (Tergugat1) Nomor358/peng/HM/HTPT/08/2012 tanggal O09 Agustus 2012, selanjutnya diberiTANdA oo... cece cee eee eee Bukti P12 ;Fotokopi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang(Tergugat 1) Nomor 1052/HM/BPN12.07/X1/2012 tanggal 23 November 2012,Halaman 58 PutusanPerkara No. 55 / G/2021 /PTUNMDN14.15.16.17.18.19.selanjutnya diberi TANGA... oe cece cece eee cee cee ee cee
1.Anton Marpaung
2.Gosen Marpaung
3.Luhut Marpaung
4.Jhon Danter
5.Marihot Marpaung
Tergugat:
1.Maningar Marpaung alias Ama Jannes
2.Hakim Marpaung
3.Tommi Marpaung alias Seput
4.Tuan Pangku Raja Lumban Gaol
5.Togu Marpaung
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Narumonda III Januard Marpaung
2.JULITRI RORIANA, SH.MKn
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir
146 — 54
DI 301 Nomor : 2319/2016 tanggal 18 Juli 2016dan kemudian bidang tanah aquo diukur oleh petugas ukur Kantor PertanahanKabupaten Toba Samosir dan kemudian atas dasar pengukuran bidang tanahtersebut diterbitkan Peta Bidang Tanah No. 1455/2016 tanggal 25 Juli 2016;Bahwa selanjutnya Panitia Penelitian Data Yuiridis dan Penetapan Batas AtasBidang Tanah mengumpulkan datadata yang terkait dengan bidang tanahtersebut dan menuangkannya dalam Risalah Penelitian Data Yuiridis danPenetapan Batas Nomor 1460/HTPT
DI 301 Nomor : 2319/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan kemudianbidang tanah aquo diukur oleh petugas ukur Kantor Pertanahan KabupatenToba Samosir dan kemudian atas dasar pengukuran bidang tanah tersebutditerbitkan Peta Bidang Tanah No. 1455/2016 tanggal 25 Juli 2016;Bahwa selanjutnya Panitia Penelitian Data Yuiridis dan Penetapan BatasAtas Bidang Tanah mengumpulkan datadata yang terkait dengan bidangtanah tersebut dan menuangkannya dalam Risalah Penelitian Data Yuiridisdan Penetapan Batas Nomor 1460/HTPT
360 — 7
SK.863/ MenhutI/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang kawasan Hutan PropinsiJambiAhli menjelaskan lokasi tersebut (yang telah ahli ambil titik koordinatnya) masukkedalam lokasi Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok HutanTungkal Betara dan kawasan hutan tersebut merupakan areal Konsesi IUPHHK HTPT. WKS sesuai dengan SK.