Ditemukan 561 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-08-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 382/Pid.B/2021/PN Cbi
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.HARIS MAHARDIKA, SH.
Terdakwa:
ARIS SUTISNA alias GODAG bin H ACEP
6913
  • sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
Register : 08-05-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 232/Pid.B/2019/PN Mre
Tanggal 24 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.GUSTIAN WINANDA,SH
2.HETTY VERONICA SIHOTANG, SH
Terdakwa:
SUDRI BIN SURPIAN
2612
  • Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwaHalaman 8 dari 15Putusan Nomor 232/Pid B/2019/PN Mre,subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Register : 12-04-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mre
Tanggal 8 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.LYNA MARLIANA, SH
2.ARI INDAH SETYORINI, SH
Terdakwa:
ABDUL WAHAB BIN ATMUH
366
  • secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Register : 29-09-2015 — Putus : 28-12-2015 — Upload : 12-04-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 136/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 28 Desember 2015 — DJEDJE ADIWIRIA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT, 2. PEMERINTAH KOTA BANDUNG
7228
  • Perlu Majelis Hakim ketahui pula bahwa tanah a quo adalah benar milikPemerintah Kota Bandung yang dikelola oleh PDAM Tirtawening KotaBandung, dimana perolehan Pemerintah Kota Bandung dahuluStadsgemeente Bandoeng sebagaimana Verklaring Nomor 12/42tanggal 24 Februari 1942 yang ditandatangan Loerah Desa Tjikidangpada kertas Zegel Van Ned Indie 1,5 Gulden Tahun 1941 berasal dari 44persil sebagaimana lampiran Verklaring a quo seluas kurang lebih56.405 m2.
Register : 09-07-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN AMBON Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
1.PENDETA ATHES JOHANIS SEMUEL WERINUSSA atas nama GEREJA PROTESTAN MALUKU
2.PENDETA ELIFAS TOMIX MASPAITELLA atas nama GEREJA PROTESTAN MALUKU
Tergugat:
1.ANDARIAS LEAUA selaku Ketua Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia GKPII Negeri Passo
2.HENI RIDOLOP SIMAUW
3.DRS. JACOB LATUPEIRISSA
4.THERESIA MAITIMU SIMAUW
5.DRS. IZAAC MAITIMU
6.SAMUEL LEAUA
7.VEROL SIMAUW
8.MAIKEL SIMAUW
9.IBU YENI SIMAUW
10.AGUSTINA NANLOHY PATTY
12390
  • padatanggal 19 Mei 1904 yang dihibahkan dan diperuntukan kepada seluruhmasyarakat Negeri Passo untuk melaksanakan Ibadah Kristiani dan samasekali tidak diberikan kepada Gereja Protestan Indonesia (GPi/ IndischeKrek atau nama singkat dari Het Protestanche Kerk In NederlandschIndie), yang dahulu juga termasuk di dalamnya adalah Jemaat GerejaProtestas (GPM) dan kemudian Jemaat Kristiani dibawah Gereja KristenIndonesia (GPI/ Indische Krek atau nama singkat dari Het ProtestancheKerk In Nederlandsch Indie
    26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunansebuah gedung gereja yang saat ini dikenal dengan nama (Gedung GerejaMenara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (GedungGereja Menara Iman) dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1904 yangdihibahkan dan diperuntukan kepada seluruh masyarakat Negeri Passountuk melaksanakan Ibadah Kristiani dan sama sekali tidak diberikankepada Gereja Protestan Indonesia (GPI/ Indische Krek atau namasingkat dari Met Protestanche Kerk In Nederlandsch Indie
    ), yang dahulujuga termasuk di dalamnya adalah Jemaat Gereja Protestas (GPM) dankemudian Jemaat Kristiani dibawah Gereja Kristen Indonesia (GPI/Indische Krek atau nama singkat dari Het Protestanche Kerk InNederiandsch Indie) sebagian telah keluar dan memekarkan diri diantaranya Gereja Protestan Maluku (GPM) tersebut.
    1904 dan raja (regent) saat peletakan batu pertama adalah Raja R.W Simauw,pembangunan mana telah direncanakan jauh sebelumnya pada masa RajaChristofeffel Simauw serta untuk pembangunan lokasi gedung gereja mengunakantanah yang telah diberikan oleh keluarga besar Simauw, namun sebagaimanaketerangan Ahli Hendrik Everwinus Niemeijer dihubungkan dengan bukti P16dan P17 di ketahui pula Gereja Menara Iman Passo dibawah naungan /ndischeKerk atau yang disebut Het Protestansche Kerk in Nederlandsch Indie
Putus : 10-02-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Tgt
Tanggal 10 Februari 2015 — -KAMARUDDIN PABERANG als UDIN Bin NAIM
487
  • dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Register : 11-12-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 537/Pid.B/2017/PN Mre
Tanggal 16 Januari 2018 — Penuntut Umum:
1.ESTER MARISSA RS,SH
2.PALITO HAMONANGAN,SH
Terdakwa:
WEMPI CANDRA BIN RUSLI
516
  • Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanHalaman 9 dari 15 halamanPerkara Nomor 537/Pid.B/2017/PN MreNedherland Indie
Register : 21-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mre
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
GUSTIAN WINANDA,SH
Terdakwa:
TEGUH JULIANSYAH Bin YANTO
174
  • secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Register : 24-12-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 31/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 3 April 2014 — H. YURI YASAN MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA.
78102
  • Alas Hak berupa> Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il PalangkaRaya Nomor : SDA.34/D.V.7/N1980 tanggal 15 April 1980 An.SIMPUN ; > Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari SIMPUNkepada UDIE INDIE SAHA TIMIN Palangka Raya tanggal07 Nopember 1997 yang diketahui oleh Lurah Langkai Nomor594/146/KLLK/XI/97 tanggal 13 Nopember 1997 ; > Surat Perjanjian atau Ikatan Jual Beli dari UDIE INDIE SAHA TIMIN(pihak Penjual) kepada HARIYANTO (pihak Pembeli) ; c.
Register : 09-05-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 81/Pid.B/2017/PN Mre
Tanggal 20 Maret 2017 — Nama lengkap : DENI SUPRIADI BIN SUKARDI; Tempat Lahir : Palembang; Umur / tanggal lahir : 29 Tahun /11 April 1987; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Gelumbang Pasar Pagi Lingkungan IV Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim; Agama : Islam; Pekerjaan : Dagang; Pendidikan : SD;
389
  • Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwaHalaman10 dari 16halamanPerkara Nomor 81/Pid.B/2017/PN Mresubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Register : 04-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 55/Pid.B/2019/PN Ttn
Tanggal 29 Agustus 2019 — Rusliadi Bin M. Jadin
11811
  • sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
Putus : 26-02-2014 — Upload : 11-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 08/Pid.B/2014/PN.TG
Tanggal 26 Februari 2014 — -BAMBANG HERMANTO Bin JAPAR SIDIK
257
  • dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Putus : 15-11-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718 PK/Pdt/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — I. HAJJA ANDI ASIA MOCHTAR alias Hj. ANDI ASIA DATU PATE’TENGI, dkk VS JOHANES IRWANTO PUTRO, DKK
23988 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maatschapij Indie;1.2. Tanah dan bangunan di Jalan Ir. Juanda Nomor 23, 25, 27 DagoBandung, Jawa Barat, Peta Uraian Nomor 53 Eigendom Surat Ukur152/1957;1.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Flores Nomor 71 ABandung, Jawa Barat, Eigendom Verponding Nomor 6047;1.4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Naripan Nomor 85 dan 87Hal. 3 dari 15 hal. Put.
Putus : 26-09-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 K/Pid/2017
Tanggal 26 September 2017 — Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAUR ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa RUDI HR bin IDRUS (Alm.)
15161 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 876 K/PID/2017berusia 97 Tahun jika dihitung dan usia berlakunya Wetboek VanStrafrecht Voor Netherlands Indie pada tanggal 1 Januari 1918 atautelah berusia 69 tahun jika dihitung sejak berlakunya UndangUndangNomor 1 tahun 1946 tentang pemberlakuan Wetboek van Strafrecht(WvS) atau yang lebih dikenal sebagal Kitab Undangundang HukumPidana; Menimbang bahwa sebagaimana diketahui hukum berkembangsejalan dengan perubahan zaman dan perubahan itu juga mengubahtata nilai yang terjadi di dalam
Register : 18-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN BREBES Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bbs
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
Hendro Purwoko, SH
Terdakwa:
M. FAIZAR alias IJANG alias RADITIYA Bin SUTRISNO
9814
  • dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyekhukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatanyang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Register : 28-04-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 526/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 7 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.RENALDY RESTAYUDA, SH
2.SORTA INGRID, SH
Terdakwa:
REYNALDY SETIAWAN ALS REYNAL BIN RULLY SETIAWAN
386
  • yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona ataukesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Register : 17-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN TAIS Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN Tas
Tanggal 27 Februari 2018 — Penuntut Umum:
DETI SUSANTI, SH
Terdakwa:
TRI SATRIAWAN bin YAMIN Almarhum
39931
  • sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
Register : 16-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 878/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.EKA MAINA LISTUTI, SH.
2.ISTI PUSPITASARI.,SH
Terdakwa:
HENDRIK COKRO Alias WILLY
3711
  • dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona ataukesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
    dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona ataukesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurliike person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Putus : 22-01-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1530 K/Pid/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — H. UTEP Bin H. AAN
4734 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Trihamas Finance membuat laporan Polisidan berkonspiras dengan oknum Penyidik dan oknum Penuntut Umum KotaSukabumi dan mengkriminalkan Terdakwa :1Pasal 372 KUHPidana berlaku di Indonesia berdasarkanPasal 1 UURI No.73 Tahun 1958 Tentang MenyatakanBerlakunya UURI No.1/1946 Tentang Peraturan HukumPidana Umum Seluruh Wilayah Indonesia dan MengubahWetcoek van Strafrech voor Ntherlands Indie menjadiWetBoek van Strafrech atau Kitab UndangUndangHukuman Juncto Pasal II.
Register : 19-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PN TAIS Nomor 8/Pid.B/2017/PN Tas
Tanggal 21 Maret 2017 — Penuntut Umum: MERY SUSANTI, SH Terdakwa: TAZMEN Bin YAMAN
8037
  • sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampubertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak adaerror in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam KUHP menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie