Tindakan demikian dapatdikualifikasikan sebagai itikad buruk yang tidak lain bertujuan memboncengketenaran Merek PIAGET dan PIAGET POLO milik Penggugat;Dengan demikian Merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO atas namaTergugat tidaklah layak diberi perlindungan hukum karena pendaftaran tersebutnyatanyata telah dilandasi itikad buruk Tergugat;34 Bahwa telah menjadi asas hukum umum bahwa Perlindungan hukum hanyadiberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada orangyang beritikad tidak

Pasal 68 UndangUndangMerek, MerekMerek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkandengan itikad tidak baik;35 Perbuatan itikad buruk dari Tergugat tersebut nyatanyata disampingbertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan ketertiban umum jelastidak dapat dibiarkan apalagi dibenarkan;36 Bahwa selain itu, itikad buruk Tergugat juga terlihat secara jelas dimana padatahun 2002 dimana Tergugat pernah mengajukan permohonan pendaftaranMerek PIAGET yang diajukan pada tanggal 14 November

Dimana hal tersebut dapat dikategorikanmempunyai itikad tidak baik;37 Bahwa Penggugat mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat terhadapprinsip itikad tidak baik dalam penggunaan Merek, di mana dalam YurisprudensiTetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 3485K/Pdt/1992 tanggal4 September 1995 dimana dinyatakan bahwa pilihan Merek yang samamenunjukkan adanya itikad tidak baik karena ingin membonceng keterkenalanMerek orang lain yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asalusulbarang;Tidak

Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 687/Pdt/G/D/1987, tanggal 29 Juni 1988, dalam sengketamerek "CHANEL", yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:"Tidak ada batas waktu pengajuan pembatalan, jika terbukti bahwa pendaftarantersebut dilakukan dengan itikad buruk berdasarkan pasal 6 bis Uni Paris";7 Bahwa meskipun apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, Judex Factitelah salah dalam menerapkan Pasal 69 Ayat (2) dengan tidakmempertimbangkan itikad tidak baik dimana dalam Penjelasan

Penjelasan Pasal 69 ayat (2): Pengertianbertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalahsama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf atermasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umumadalah adanya itikad tidak baik".Bahwa Judex Facti telah sama sekali mengabaikan dan tidak memberikanpertimbangan apapun pada dalil Penggugat bahwa Tergugat telah mengajukanpermohonan pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik.

Sertipikat Hak Milik 00119, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar,Kabupaten Lombok Barat, tanggal 13 Juni 2016.Surat Ukur tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 124/Gegelang/2016, luas200 m2;Bahwa tanah milik Pelawan 2 tersebut Pelawan 2 perolehberdasarkan jual beli dengan itikad baik dari: H. M. Izzul Islam,S.Mn.Akta Jual Beli Nomor : 573/2017 tanggal 4 April 2017, dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah : Samsaimun, SH.M.Kn.;b.

,Bahwa tanah milik Pelawan 2 tersebut Pelawan 2 perolehberdasarkan jual beli dengan itikad baik dari: H.M. Izzul Islam, S.Mn.Akta Jual Beli Nomor : 572/2017 tanggal 4 April 2017, dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah : Samsaimun, SH.M.Kn.1.3.

;Pelawan 2/1 KOMANG WIASA, selaku pemegang hak dan pemilikatas tiga bidang tanah kaplingan seperti yang diuraikan dalamSertipikat Hak Milik:a) Sertipikat Hak Milik 00119, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar,Kabupaten Lombok Barat, tanggal 13 Juni 2016.Surat Ukur tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 124/Gegelang/2016, luas200 m2;Yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan itikad baik dari: H.

,Yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan itikad baik dari: H.M.Izzul Islam, S.Mn.Akta Jual Beli Nomor : 572/2017 tanggal 4 April 2017, dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah : Samsaimun, SH.M.Kn.

., tanggal 13 Juni 2016.Yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan itikad baik dari HajiMuhammad Izzul Islam, S.Mn.Akta Jual Beli Nomor : 315/2016 tanggal 26 Juli 2016, dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah : Nining Herlina, SH.M.Kn.

dalam Akta Perjanjian PengakuanHutang;Bahwa asas itikad baik adalah asas yang sangat penting bagi para pihakdalam membuat suatu Perjanjian.

Bahwa asas itikad baik ini juga diaturdalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang bila dikutip berbunyi sebagaiberikut: Suatu Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Para Pihak wajib menjalankan suatuPerjanjian dengan itikad baik. Itikad baik yang dimaksud adalah Para Pihakwajib menjalankan perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yangtegunh maupun kemauan baik dari para pihak.

baik;Maka atas tindakan itikad buruk Tergugat tersebut maka itikad buruk dariTergugat tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 1338KUHPer;Bahwa selain dari adanya itikad buruk dari Tergugat sebagaimana telahPenggugat uraikan pada pointpoint di atas, apabila kembali mengacukepada dasar pembuatan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang yaituberdasarkan perjanjian Nomor 001/ PKSPBB/LBPE/ INPER/ VI/ 2010,tanggal 29 Juli 2010 antara PT.

baik, yaitu semuaperjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Bahwa dengan demikian jelas Terbanding sendiri yang dalam perkaraaquo tidak memiliki itikad yang baik dan telah berbuat bertentangandengan ketentuan di dalam perjanjian Akta Perjanjian PengakuanHutang Nomor 14 tanggal 17 Februari 2011 tersebut, hal manaperbuatan Terbanding tersebut bertentangan dengan keharusan yangmensyaratkan adanya itikad baik dalam melaksanakan perjanjiansebagaimana ditentukan pada pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yangberbunyi : Suatu Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.Bahwa

Bahwa atas dasar uraiansebagaimana tersebut di atas maka sudah sepantasnyalah apabila MerekHAPPY BABY milik Tergugat di batalkan pendaftarannya dari dalam DaftarUmum Merek;Tentang Itikad Tidak Baik Tergugat;20.Bahwa dari uraian yang telah Penggugat jelaskan di dalam butirbutir21.terdahulu, Penggugat juga menduga bahwa Merek HAPPY BABY milikTergugat didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu denganmaksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek HAPPY BABY milikPenggugat yang nota bene

adalah merek terkenal;Bahwa, dugaan adanya itikad tidak baik dari Tergugat dapat dilihat darifaktafakta sebagai berikut:a.

, terhadap merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, Pasal69 juncto Penjelasan Pasal 69 UndangUndang Merek menjelaskan bahwagugatan pembatalan atas merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baikdapat diajukan tanpa batas waktu;Bahwa Mahkamah Agung di dalam yurisprudensiyurisprudensinya yang telahberkekuatan hukum tetap juga telah memberikan himbauan bahwa pengusahanasional yang memproduksi barangbarang buatan Indonesia wajibmenggunakan namanama merek yang jelas menampakkan identitas

menentukan ada tidaknya itikad tidak baik sebagai alasanpembatalan menurut Pasal 69 ayat (2) UU Merek juga harus dibuktikanterlebin dahulu dengan putusan pengadilan dalam perkara perdata yangtelah berkekuatan hukum tetap.

merupakan suatu kasusperdata yang menjadi kKewenangan Pengadilan Negeri, bukan PengadilanNiaga, terlebih lagi apabila perihal itikad baik tersebut diperiksa dandiputus bersamasama dengan perkara pembatalan merek.

Nomor 111 PK/Pdt.SusHKI/2016Mengingat adanya persamaan yang telah Penggugat uraikan sebelumnya,maka adanya dugaan itikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaranMerek Tommy Bahama oleh Tergugat tersebut menjadi semakin nyata;.

Merek Tommy Bahama bukan katakata umum di Indonesia;Bahwa, selain daripada uraian di atas, itikad tidak baik Tergugat jugaHalaman 15 dari 51 hal. Put.

Oleh karena itu, seharusnya Tergugat tidak dengan itikad baikmendaftarkan merek yang diketahuinya merupakan merek milik orang lain;Bahwa selanjutnya atas dasar adanya itikad tidak baik Tergugat denganHalaman 16 dari 51 hal. Put.

Sementara itu,tanggal pendaftaran Merek Tommy Bahama Tergugat adalah padatanggal 17 Desember 2004;Penilaian unsur itikad tidak baik dan persamaan telah menjadi hukum yanghidup di Indonesia;23. Bahwa, mengenai itikad tidak baik dan hubungannya dengan persamaanantara dua merek, patut diperhatikan dan dilihat yurisprudensi ataupunpreseden yang ada, antara lain sebagai berikuta.

gugatanPemohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung telah mengeluarkan begitu banyak putusan yangmengesampingkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merekkarena terdapat adanya itikad tidak balk, sebagal berikut:a.

Jadi tidak mungkin Pelawan dahulu Tergugat telahmenirunya;Bahwa justru yang patut dipertanyakan kepada Terlawan dahuluPenggugat adalah maksud, itikad dan motivasi dari Terlawan dahuluHal.10 dari 33 hal.

PenjelasanPasal 69 ayat (2) UndangUndang Merek menyebutkan bahwapengertian merek yang bertentangan dengan ketertiban umum jugatermasuk merek yang diajukan dengan itikad tidak baik.

bahwa pendaftaran Merekmerek L'EGGSTerlawan didaftarkan atas dasar itikad baik..

Dalam contoh itusudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaktidaknya patutdiketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yangsudah dikenal tersebut.8.

Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan perundangundanganmaupun preseden yang ada tentang penilaian itikad tidak baik, terhadap merekyang didaftar pada masa keberlakukan UU 21/1961 dan UU 14/1997.BAHWA ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK DAPATDITERAPKAN PADA MEREKMEREK YANG DIDAFTAR PADA MASABERLAKUNYA UU 21/1961 DAN UU 14/1997 MELALUI BERBAGAI MACAMJURISPRUDENS!

Bahwa asas itikad baik ini juga diatur dalamPasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang bila dikutip berbunyi sebagai berikut: Suatu Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Para Pihak wajib menjalankan suatuPerjanjian dengan itikad baik. Itikad baik yang dimaksud adalah Para Pihakwajib menjalankan perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yangteguh maupun kemauan baik dari para pihak.

baik;Maka atas tindakan itikad buruk Tergugat tersebut maka itikad buruk dariTergugat tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 1338KUHPer;.Bahwa selain dari adanya itikad buruk dari Tergugat sebagaimana telahPenggugat uraikan pada pointpoint di atas, apabila kembali mengacukepada dasar pembuatan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang yaituberdasarkan perjanjian Nomor 001/ PKSPBB/LBPE/ INPER/ VI/ 2010,tanggal 29 Juli 2010 antara PT.

baik, yaitu semuaperjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Bahwa asas itikad baik ini juga diaturdalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang bila dikutip berbunyi sebagaiberikut: Suatu Peranjian harus dilakukan dengan itikad baik Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Para Pihak wajib menjalankan suatuPerjanjian dengan itikad baik. Itikad baik yang dimaksud adalah Para Pihakwajib menjalankan perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yangteguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Indonesia yakni:a Yurisprudensi MARI No. 39K/Pdt/1989, yakni:Setiap perbuatan dan kelicikan yang mengandung unsur itikad tidak baik(Bad Faith) sekaligus juga mengandung tindakan unfair competitions dalamdunia bisnis dapat meruntuhkan sendi keharmonisan dan ketertiban sertaperlindungan yang sehat bagi masyarakat konsumen;Hal. 8 dari 21 hal Put.

tidak baik dalam pemakaian mereknya bertentangandengan Pasal 4 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001;Berdasarkan uraian di atas, merek Tergugat diajukan atas dasar itikad tidak baikkarena meniru merek Penggugat.

Bahkan dengan sangat jelas Tergugat/TermohonKasasi dengan itikad tidak baik telah menjiplak atau meniru merek danlogo yang persis sama (persamaan pada keseluruhannya) dengan merekmilik Penggugat/Pemohon Kasasi yang lebih dahulu terdaftar di Jepang(Pasal 4 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

(Bukti P1)Sehingga di luar logika jika Tergugat/Termohon Kasasi mengklaimbahwa atas nama dan logo merek tersebut merupakan hasil ide/kreasinya.Terbukti jelas Tergugat/Termohon Kasasi dengan itikad tidak baik telahmeniru dan menjiplak merek Penggugat/Pemohon Kasasi.

tidak baik, karena Judex Facti secara sengaja atautidak sengaja atau mungkin lupa bahwa hak tersebut dapat dibatalkanmelalui gugatan pengadilan, seperti diatur dalam Pasal 68 huruf 1UndangUndang Nomor 15 Tahun Merek terlebih hak tersebut dilakukandengan cara mengambil hak orang lain dengan itikad tidak baik;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya menyimpulkan Tergugat/Termohon Kasasi mendaftarkan Mereknya sudah dengan itikad baik,padahal dari buktibukti yang disampaikan Tergugat/Termohon Kasasisendiri

MerekMerek Tergugat Telah Didaftarkan Dengan Itikad Tidak Baik21.Bahwa Pasal 4 Undang Undang Merek mengatur bahwa perlindunganhukum hanya dapat diberikan pada pemohon dengan itikad baiksebagaimana dinyatakan dalan Pasal 4 Undang Undang Merek yangberbunyi "merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yangdiajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik";22.Bahwa definisi itikad tidak baik diatur lebih lanjut dalam penjelasan Pasal4 UndangUndang Merek yang berbunyi "pemohon yang beritikad baikadalah

Termasuk pula dalam pengertian yangbertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik;44.Bahwa ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang Undang Merek besertapenjelasannya tersebut merupakan penerapan dari ketentuan articleenam bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwatidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalanpendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. KonvensiHalaman 19 dari 41 hal. Put.

tidak baik20.Bahwa Penggugat dalam posita gugatan Nomor 2122 dan posita21gugatan Nomor 43 dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugatmendaftarkan merek Motorrad tersebut dengan memiliki itikad tidak baiknamun sebaliknya Tergugat memiliki hubungan baik dengan BMW/AGdengan mengembangkan distribusi motor milik BMW di Indonesia;.Penjelasan Pasal 5 huruf a mengenai itikad tidak baik dan ketertibanumum diuraikan bahwa termasuk dalam pengertian bertentangandengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban

di dalam gugatan adalah mengadaada dengan demikian mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan ini atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;Tentang Itikad Tidak Baik5.

Merek harus didaftar dengan itikad baik. Artinya jika seseorang mencobamendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek milik oranglain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidakdapat didaftarkan. Masalah itikad tidak baik tersebut juga akan timbul jikaseseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya.

Pengajuanpengajuan pendaftaran merek Sejahtera Berkat Mandiri yang jelasjelasdilakukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik sehingga karenanyaberdasarkan Pasal 4 UU Merek, pengajuan pendaftaran mereksedemikian seharusnya tidak dapat didaftar;12.Bahwa adapun fakta lain mengenai itikad tidak baik Tergugat jugaternyata dari:a. Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "SinarLaut Abadi" yang adalah nama badan hukum milik ibu kKandung danHal. 6 dari 22 hal. Put.

/atau mempertimbangkan adanya "Itikad tidak baik" (sebagaimanaPasal 4 UU Merek) untuk sampai pada kesimpulan ataupun amarnya;Bahwa terkait dengan tidak dipertimbangkannya fakta/dalil "Itikad tidakbaik" berdasarkan Pasal 4 UU Merek yang menjadi dasar PemohonKasasi dalam mengajukan gugatan a quo, sebagaimana dalildalil yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi, maka berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung menyatakan sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung No. 698 K/Sip/1969, tanggal 18Desember 1970, menyatakan

No. 929 K/Pdt.Sus/2010selaku pendaftar pertama harus mendapat perlindungan hukum danoleh karena itu) gugatan Penggugat haruslah ditolak untukseluruhnya";Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pendapat JudexFacti tersebut mengingat, menurut Pemohon Kasasi, Judex Factitelah salah menerapkan hukum pembuktian karena sama sekali tidakmempertimbangkan adanya itikad tidak baik Termohon Kasasi dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Sejahtera BerkatMandiri padahal mengenai itikad tidak baik Termohon

Dengan demikian, mohonagar Hakim Agung yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan mempertimbangkan itikad tidak baik Termohon Kasasi tersebut dan tidak menutup mata atas itikad tidak baik Termohon Kasasi yang berlindung di balik asas konstitutif;c) Tentang prinsip konstitutif atau first to file yang dijadikan pertimbanganJudex Facti dalam pendaftaran merek Sejahtera Berkat Mandiri atas namaTermohon Kasasi;7)Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 35 menyatakan:"Menimbang, jika

Sejahtera Berkat Mandiri tersebut; Bahwa unsur itikad tidak baik, adalah bahwa pihak Tergugat tidak dapatmembuktikan adanya izin dari pihak pemilik untuk mendaftarkan merekperusahaan tersebut.

PSM/SPU/A/18/IX/00670, maka sangat beralasanapabila Penggugat meminta pengakhiran/pembatalan pemesanan unitapartemen karena merasa perjanjian pemesanan unit tersebut tidakdijalankan dengan itikad baik oleh Tergugat dan Apartemen CimanggisCity tidak akan ada/dibangun dan diserahkan kepada Penggugatsebagaimana yang telah disepakati didalam Perjanjian Pemesanan Unit;Bahwa Pasal 1338 ayat (8) KUHPerdata menyatakan SUATUPERJANJIAN HARUS DILAKSANAKAN DENGAN ITIKAD BAIK.secara keseluruhan Pasal 1338 KUHPerdata

bermakna: Perjanjianmengikat Para Pihak, akan tetapi dalam pelaksanaannya, perjanjian harusHalaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Padt.G/2021/PN Dok11.12.13.14.memenuhi tuntutan azas ITIKAD BAIK, pelaksanaanya harus berjalandengan mengindahkan normanorma kepatutan dan kesusilaan;Bahwa Pasal 1338 ayat (8) KUHPerdata menyatakan perjanjian harusdilaksanakan dengan itikad baik (zij moeten te goeder trouw worden tenuitvoer gebracht). yang mana itikad baik juga di perlukan dalam prosesnegosiasi

Itikad baik sudah harus ada sejak saatproses negosiasi dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak;Bahwa pendapat James Gordley yang dikutip oleh Prof. RidwanKhairandy dalam buku itikad baik dalam kontrak diberbagai sistem hukum,pada halaman 130 telah memberikan konsepsi mengenai itikad baik dalamhukum kontrak yang mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihakdalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atauperkataannya.

RidwanKhairandy dalam buku Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak hal.Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Padt.G/2021/PN Dpk15.16.17.18.19.20.190, dimana dalam 3 fase perjanjian yaitu: pre contractuale, contractualefase, dan postcontractuale fase, asas itikad baik harus melekat padasetiap fase perjanjian tersebut, yaitu pada saat pelaksanaanperjanjian harus sesuai dengan kepatutan dan keadilan;Bahwa Prof. R.

tidak baik/ itikad buruk dalampelaksanaan perjanjian Pemesanan Unit A2027 (UNIT APARTEMEN) No.PSM/SPU/A/18/IX/00670 tanggal 27 September 2018;Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya Surat Pesanan UnitA2027 (unit apartemen) No.

(Turut Tergugat I);

., KetuaYayasan Itikad Baik Berlima, dalam hal ini memberi kuasa kepadaE. Sonifati Gulo, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara, beralamatdi Jalan H.

Baik Berlima, Nomor SK.17/Y.IKABAMA/V1/2005;Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi Yayasan Itikad BaikBerlima, SK Nomor 16/Y.kabama/2006;Wakil Kepala SMA Unggul Jambi Yayasan Itikad Baik Berlima JambiYayasan ltikad Baik Berlima, SK Nomor 03/Y.IKABAMA/CI/2009;Halaman 1 dari 14 hal.

Saudari Susi Artati/Penggugat tidak diperkenankan lagi memasukihalaman SMA Swasta Unggul IKABAMA Jambi dan Yayasan Itikad BaikBerlima dengan tanah seluas 16.562 m?

Guru tetap SMA Unggul Jambi Yayasan Itikad Baik Berlima, Nomor SK.17/Y.IKABAMA/V1/2005;2. Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi Yayasan Itikad BaikBerlima, SK Nomor 16/Y.lkabama/2006;3. Wakil Kepala SMA Unggul Jambi Yayasan Itikad Baik Berlima Jambi,SK Nomor 03/Y.IKABAMA/CI/2009;4.

tetap, dosentetap, Wakil Kepala SMA Yayasan Itikad Baik Berlima di YayasanTermohon Kasasi; Bahwa dengan mundurnya Pemohon Kasasi dari jabatan bendahara biayaoperasional sekolah (BOS), Termohon Kasasi tidak senang dan marahserta berupaya mencaricari kKesalahan Pemohon Kasasi, terlebih lagisebagai bendahara biaya operasional sekolah (BOS) Pemohon Kasasimerasa tidak mampu menghadapi tekanantekanan serta takut terseretmasalah hukum, apalagi Ketua Yayasan Itikad Baik Berlima atas namaDrs.

tidak baik tersebut sangat berkorelasi dengan salah satu doktrinhukum pada zaman Romawi, sebagai asal mula doktrin ini dilahirkan, yaitu :Bahwa Itikad baik dalam perjanjian merupakan doktrin yang berasal darihukum Romawi, doktrin tersebut bermula dari doktrin ex bona fides.Doktrin ini mensyaratkan adanya itikad baik dalam kontrak.

Itikad baikdalam hukum kontrak Romawi mengacu pada tiga bentuk perilaku parapihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janjiatau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungandengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak.

Ketiga,para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orangterhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegasdiperjanjikan.Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pat.G/2021/PN PdgPengaturan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab UndangUndangHukum Perdata menetapkan bahwa perjanjian harus dilaksanakandengan itikad baik (contractus bonafideikontrak berdasarkan itikad baik).Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.Itikad baik yang

Oleh karena itu, kedudukan itikad baiktidak hanya diatur dalam Buku III KUH Perdata saja, melainkan terdapat puladalam Buku II dan Buku IV KUH Perdata;Bahwa berdasarkan doktrin diatas, dalam teoriteori perjanjian terdapatdidalamnya asasasas hukum perjanjian yang dikenal menurut ilmu hukumperdata, salah satunya adalah asas itikad baik (good faith) yang terdapatdalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, sebagaimanadiatur dalam

baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang telahdilanggar secara mutlak dan terang benderang oleh Para Pihak diatas(TERGUGAT bersama dengan TERGUGAT Il), sehingga parameter danbatu uji pelanggaran atas klausul itikad baik tersebut Sesuai dengan hasil ;Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan BadanPembinaan Hukum Nasional (BPHN) menentukan bahwa itikad baikhendaknya diartikan sebagai berikut: Kejujuran dalam membuat kontrak; Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat

tidak baik yang dilarang secara tegas oleh undangundang;Bahwa penjelasan resmi dari pasal yang bersangkutan, yang kami kutipkan dibawahini, secara jelas memberikan kriteria dan panduan bagi pelaksana undangundang, incasu, Kantor merek, untuk secara tegas menolak permohonan pendaftaran merekyang dilandasi itikad tidak baik: Penggugat yang beritikad baik adalah Penggugatyang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untukmembonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak

Dalam contoh itu, sudah terjadi itikad tidak baikdari peniru karena setidaktidaknya patut diketahui, unsur kesengajaannya dalammeniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut;Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 jo. 4, 5 dan 6UndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat berkepentingan agar16.merek Bolt & Nut + Lukisan Baut + Mur, yang terdaftar dibawah nomorIDM000215534 tersebut dibatalkan, karena memiliki persamaan pada pokoknyauntuk barang sejenis;Bahwa merek

Ketentuan Pasal 4 jo. penjelasan Pasal 4 UndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentangMerek mengenai itikad tidak baik dalam pengajuan permintaan pendaftaran merek;Sehubungan dengan hal tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal4 jo. penjelasan Pasal 4 UndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehinggamemutuskan merek milik Pemohon Kasasi diajukan berdasarkan itikad tidak baik;3.

usulan dari ayahPemohon Kasasi, karena sejak awal tahun 1980an, ayah Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi pernah bekerja sama;Oleh karena pada awalnya penggunaan merek lukisan Baut dan Mur oleh TermohonKasasi merupakan usulan dari ayah Pemohon Kasasi, maka sangat tidak adil bagiPemohon Kasasi, jika Judex Facti memutuskan pendaftaran merek lukisan Baut danMur oleh Pemohon Kasasi pada tahun 2008 didasari oleh itikad tidak baik;Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dianggap mempunyai itikad tidak baik denganmendaftarkan

Sebagai informasi perlu Pemohon Kasasi sampaikan, bahwa sesungguhnya TermohonKasasi yang mempunyai itikad tidak baik dengan meniru merek milik pihak lain yangterdaftar lebih dulu.

untuk menyelesaikan kewajibannya, namun demikian Tergugatterus mengulurulur) waktu) dan tidak memiliki itikad baik untukmenyelesaikan hutangnya bahkan untuk menyicil sekalipun.

baik, kami sudah memberikan hak kepadaPenggugat untuk menanyakan langsung status pembayaran dari Petroselat Ltdkepada kami, semata mata didorong oleh itikad baik kami dalam melakukanpembayaran kepada PenggugatD.

Tidak beritikad baik dan itikad burukPernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memilkiitikad baik adalah tidak benar dan menyesatkan.

Ketidaksabaran dan itikad buruk dari Penggugat yang meniadakankesepakatan tersebutlah yang melahirkan adanya gugatan a quo.1.

Tidak beritikad baik dan itikad burukPernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa saya tidak memilki itikad baikadalah tidak benar dan menyesatkan.

milik Penggugat sebagai merek terkenal internasional dan merek terkenal di Indonesia ;

No. 544 K /Pdt.Sus/2011ataupun merekmerek lainnya yang mempunyai persamaan padakeseluruhannya atau setidaktidaknya persamaan pada pokoknya denganmerek ltasuki milik Penggugat ;MENGENAI ITIKAD TIDAK BAIK DARI TERGUGAT12.13.14.Bahwa dapat dipastikan tindakan Tergugat mendaftarkan merek jasaTTASUK? didasari itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merekftasuki milik Penggugat dengan tujuan untuk memperoleh keuntunganyang besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri.

atas nama Tergugat seharusnya tidak dapatdidaftarkan dan/atau ditolak karena didasari itikad tidak baik danmempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merekmilik Penggugat yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Dengan demikian terbuktilah bahwa pendaftaran merekoleh Tergugat tersebut didasarkan pada itikad tidak baik.

Kesalahan dan kelalaian Judex Facti di dalam menilai itikad tidak baikTermohon Kasasi di dalam mendaftarkan merekmerek "ITASUKI" ; Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex Facti juga telahsalah menerapkan ketentuan mengenai itikad tidak baik sebagaimanadiatur dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek.

Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, sebenarnya cukup alasanuntuk menentukan merek "ITASUKI" milik Termohon Kasasi diajukan atasdasar itikad tidak baik ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut :Mengenai alasan ke 1 s/d 7 di atas :Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapatdibenarkan.

No. 544 K /Pdt.Sus/2011ataupun merekmerek lainnya yang mempunyai persamaan padakeseluruhannya atau setidaktidaknya persamaan pada pokoknya denganmerek ltasuki milik Penggugat ;MENGENAI ITIKAD TIDAK BAIK DARI TERGUGAT12.13.14.Bahwa dapat dipastikan tindakan Tergugat mendaftarkan merek jasaTTASUK? didasari itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merekftasuki milik Penggugat dengan tujuan untuk memperoleh keuntunganyang besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri.

atas nama Tergugat seharusnya tidak dapatdidaftarkan dan/atau ditolak karena didasari itikad tidak baik danmempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merekmilik Penggugat yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Dengan demikian terbuktilah bahwa pendaftaran merekoleh Tergugat tersebut didasarkan pada itikad tidak baik.

Kesalahan dan kelalaian Judex Facti di dalam menilai itikad tidak baikTermohon Kasasi di dalam mendaftarkan merekmerek "ITASUKI" ; Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex Facti juga telahsalah menerapkan ketentuan mengenai itikad tidak baik sebagaimanadiatur dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek.

Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, sebenarnya cukup alasanuntuk menentukan merek "ITASUKI" milik Termohon Kasasi diajukan atasdasar itikad tidak baik ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut :Mengenai alasan ke 1 s/d 7 di atas :Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapatdibenarkan.