Cakupan aktivitas PKU berupa pelatinan reguler kepadanasabah ULaMM, pembentukkan kelompokkelompok UMK pascapelatinan, knowledge sharing, pendampingan klaster industri UMK, dll.13.

lisan di Persidangan yang pada pokoknya tetap padatuntutannya;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PRIMAIRBahwa ia terdakwa ASEP KAMALLUDIN ALS KOMO BIN KOMBOYpada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 20.15 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di daerahGang Klaster

Pasal 28 ayat (17) PHI PTFI 2019-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja klaster Ketenagakerjaan Jo. Pasal 36 huruf k dan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;4.

keterangan sebagai berikut : = Bahwa saksi kenal Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensidan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi karena saksiadalah ibu kandung Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;= Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai suamiisteri yangmenikah tahun 2008 ;= Bahwa setelah menikah Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensimembina rumah tangga terakhir di Perumahan Graha MustikaMediaBlok Klaster

bagianyang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADalam KonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensiadalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 dan T.3, bahwaPenggugat Konpensi berdomisili di Perumahan Dukuh BimaCluster BimaDuta Jalan Bima Duta 15 Nomor 10, Desa Lambang Sari, KecamatanTambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sedangkan Tergugat Konpensibertempat tinggal di Perumahan Graha Mustika MediaBlok Klaster

Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (31) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan serta Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

hiburan tersebuttidak diterapkan dan dilengkapi protokol kesehatan seperti tidak tersedianyasarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standaratau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yangakan masuk ke lapangan, pengaturan jaga jarak, serta penegakkankedisplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dantertularnya COVID19 ; Melihat situasi dan kondisi di depan rumah Terdakwa sangat ramalmasyarakat yang datang maka untuk menghindari munculnya klaster

., yang berkediaman di Perum PesawaranResiden, Klaster Bedaru Blok E No. 6 Kurungan NyawaKecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran,berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar padaKepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor268/Kuasa/2021/PA.Gdt., tanggal 26 Juli 2021, sebagaiPemohon;melawanTERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di DesaCimanuk Kecamataan Way Lima, Kabupaten Pesawaran,,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan padatempat dan fasilitas umum yang meliputi perkantoran/tempat kerja, usaha danindustn;Menimbang, bahwa dalam Pergub yang sama diatur pula sanksi ataspelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5Pergub Kalbar No. 110 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Sanksipelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan danpengendalian Covid19 sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pencabutan ijinusaha dan/atau apabila terdapat klaster

Nopember 2008 500.000,memperkuat Jaringan Klaster IndustriLaporan Monitoring kegiatan (Evaluasi dan Laporan) .... Nopember 2008 540.000,Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah .... Nopember 2008 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi .... Nopember 2008 900.000, Jumlah 6.040.000, 2.

Nopember 2008 = 500.000,memperkuat Jaringan Klaster Industri7 Laporan Monitoring kegiatan (Evaluasi dan Laporan) ... Nopember 2008 = 540.000,8 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah .... Nopember 20089 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi .. Nopember 2008 = /900.000,Jumlah 6.040.000, 2.

Nopember 2008 = 500.000,memperkuat Jaringan Klaster Industri7 Laporan Monitoring kegiatan (Evaluasi dan Laporan) ... Nopember 2008 540.000,8 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah .... Nopember 20089 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi .. Nopember 2008 = /900.000,Jumlah 6.040.000, 2.

Nopember 2008 = 500.000,memperkuat Jaringan Klaster Industri7 Laporan Monitoring kegiatan (Evaluasi dan Laporan) .... Nopember 2008 = 540.000,8 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah .... Nopember 20089 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi .... Nopember 2008 900.000, lJ umlah 6.040.000,2.

Nopember 2008 = 500.000,memperkuat Jaringan Klaster Industri7 Laporan Monitoring kegiatan (Evaluasi dan Laporan) ... Nopember 2008 540.000,8 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah .... Nopember 2008Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi .. Nopember 2008 = /900.000,Jumlah 6.040.000, 2.

Pasal 30 ayat (27) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022, serta Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan jo. Pasal 36 huruf k jo Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;4.

tata tertib kerja serta keamanan dan ketertiban yang sanksinya pemutusan hubungan kerja, yakni mengoperasikan kendaraan atau peralatan bergerak atau tidak bergerak milik perusahaan atas perintah penyelia dan/atau kehendak sendiri tanpa memiliki SIM/lisensi yang sah sesuai ketentuan perusahaan, dan melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (17) PHI PTFI 2017-2019 juncto Pasal 28 ayat (17) PHI PTFI 2019-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster

., beralamat di Perum Citra Garden Klaster OrchidB2 No. 11 Sidoarjo, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebutSCDAQGN isi scssannwnw 00s semmwnne soi sean oo ae Pemohon Praperadilan;LawanPemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Cq.

didalilkan milikPenggugat;Bahwa yang melakukan aktivitas di atas tanah yang disebutPenggugat sebagai Tanah Sengketa adalah Tergugat III dengan PT.BELINDO REALTY yang melakukan Kerjasama berdasarkan AktaHalaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 134/PDT/2019/PT PLG10.11.12.13.Perjanjian Kerjasama Usaha antara PERUM PERUMNAS dengan PT.BELINDO REALTY Nomor: Dir.Sar/ 423/ 27/ XII/ 2011 dan Nomor:DIR/ BR/ 18/ XII/ 2011 tertanggal 28 Desember 2011 tentangPembangunan dan Pemasaran Rumah/ Ruko di atas lahan Klaster

Tentang Pembangunan dan PemasaranRumah / Ruko di atas lanan Klaster 2 (dua) seluas +/ 66.003. M? ;Karena dalil gugatan penggugat ini tidak tepat bahkan dapat dikatakan tidakbenar maka gugatan penggugat ini seharusnya di tolak untuk seluruhnya.5. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada poin 10 (Ssepuluh) yang menyebutkanPenggugat mengajukan gugatan kepengadilan Negeri Palembang tercatatdalam perkara Nomor : 23/PDT.G/2014/PN.Plg.

/PN..TpgBahwa saksi tidak ingat lagi kapan tindak pidana pencurian dimaksud ituterjadi, setelah mendapat kabar dari Saksi YOHANES selaku Enginer yangbertanggungjawab di Klaster Tanjung Uban termasuk di Km. 42 Bintan Buyupada akhir bulan Mei tahun 2017 bahwa telah hilang baterai BTS sebanyak16 (enam belas) unit di Site DO36 Km. 42 Bintan Buyu kecamatan telukbintan Kab.

Hubungan Kerja (PHK), yakni menghasut, membujuk, melakukan atau ikut serta dalam kerusuhan atau boikot atau tidak mematuhi perintah yang sah, termasuk menghalang-halangi Pekerja/Buruh lain untuk melakukan pekerjaan dengan ancaman menutup kantor, jalan atau jalur operasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (31) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster

Omnibus Lawadalah undangundang yang bersentuhan dengan berbagai sektor dandimaksudkan untuk mengubah, memangkas, menyisipkan, mencabut undangundang atau pasal undangundang yang lain;Menimbang, bahwa ada 11 (sebelah) klaster yang diatur dalamOmnibus Law dan salah satunya adalah UndangUndang AdministrasiPemerintahan yang mengatur ketentuan fiktif positif sebagaimana diatur dalamPasal 175 UndangUndang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuandidalam UndangUndang Administrasi Pemerintah, khususnya

Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan tindak pidana pencurian dimaksud ituterjadi, setelan mendapat kabar dari Saksi YOHANES selaku Engineryang bertanggungjawab di Klaster Tanjung Uban termasuk di Km. 42Bintan Buyu pada akhir bulan Mei tahun 2017 bahwa telah hilang bateraiBTS sebanyak 16 (enam belas) unit di Site DO36 Km. 42 Bintan Buyukecamatan teluk bintan Kab.

Secarafilosofis,kehidupan perkotaan masyarakat sekitar dicirikan melaluiadanya berbagai fasilitas sarana pemukiman modern sepertikomplek klaster perumahan (vide bukti P9, foto), tempatpemandian modern seperti waterboom (vide bukti P9, foto),dan bahkan sarana pencucian mobil (vide bukti P 9, foto).Sedangkan secara sosiologis masyarakat di lokasi tersebutjuga memiliki pekerjaan bukan sebagai petani yang dapatdilinat dari kolom pekerjaan dalam Kartu identitas masyarakatdalam surat pernyataan tidak keberatan

,MH,;kesemua Advokatdan asisten Advokat pada kantor Hukum MUSLIM MAMULAI &ASSOCIATES beralamat di Jalan Kartini No.8, Kecamatan PaluTimur , Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 1 September 2020, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;Lawan:YAYASAN BUMI TANGGUH, beralamat kantor pusat di PerumahanCitraland, Klaster Royal Mansion Blok II No.17, Kel. KarombasanSelatan, Kec. Wanea Manado Propinsi Sulawesi Utara Cq.YAYASAN BUMI TANGGUH, beralamat kantor Di Jl.

Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (11) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 jo Pasal 30 ayat (11) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2020-2022 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan jo. Pasal 36 huruf k dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021;5.