Nangka No. 20 RT.005 RW.010, KelurahanTambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, pekerjaanWiraswasta, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;Hakim Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor8/Pdt.G.S/2020/PN Clp tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakimyang mengadili perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor8/Pdt.G.S/2020/PN Clp tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan harisidang;Telanh mendengar

KEPALAKANTOR AGRARIA KABUPATEN MALUKU TENGAH Sebagai TERLAWANll ;Pengadilan Negeri tersebut;Membaca, Gugatan Perlawanan dari Pelawan tanggal 15 Februari 2019;Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor8/Pdt/Bth/2019/PN Msh tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara tersebut;Membaca, Penetapan hari sidang tanggal 26 Februari 2019;Mendengar, Permohonan secara Lisan tentang Pencabutan Perkaratertanggal 16 April 2019 yang disampaikan oleh Kuasa Pelawan

OBETH LOHY,SH, yang pada pokoknya mencabut perkara Nomor 8/Pdt/Bth/2019/PN Msh;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv menyatakan bahwaPenggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengansyarat gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Perlawanan Nomor8/Pdt/Bth/2019/PN Msh tersebut dilakukan oleh Pelawan karenaterdapatkekeliruan dalam meneliti bukti untuk dijadikan dalam Gugatan Perlawanan;Menimbang, bahwa

7206051002920001, tempat dan tanggal lahir (umur)Bahomoahi, 10 Februari 1992 (29 tahun), agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediamandi KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESITENGAH, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2022telah mengajukan gugatan perceraian (Cerai Gugat), yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor8

Syarif, SHI, yang akan membantupara pihak dalam proses mediasi perkara a quo;Bahwa, pada persidangan selanjutnya, Penggugat tidak pernah lagidatang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lainsebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Surat panggilan (relaas) Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Buk yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengansah dan patut, pada tanggal 09 Februari 2022, dan ketidakhadiran Penggugattersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan

yang sahmenurut hukum;Bahwa, pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah lagi datangdan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagaikuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Buk yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengansah dan patut, pada tanggal 09 Februari 2022, dan ketidakhadiran Tergugattersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sahmenurut hukum;Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah

Berdasarkan SuratKuasa Khusus, masingmasing Nomor: 20/SKKKH.SP/II2020,Nomor: 21/SKKKH.SP/II2020, Nomor: 22/SKKKH.SP/II2020,tanggal 27 Januari 2020; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;melawan:Nama Jabatan : BUPATI BUOL;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Palu:Membaca:di.Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 3 Februari 2020 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui eCourt pada tanggal 7 Februari 2020 dengan Register Nomor8/G

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 8/PENDIS/2020/PTUN.PL tentang Pemeriksaan Perkara Nomor8/G/2020/PTUN.PL dengan Acara Biasa melalui eCourt, tanggal 7 Februari2020;Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 8/PENMH/2020/PTUN.PL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksadan Memutus Perkara ini, tanggal 7 Februari 2020;4.

Gugatantersebut diajukan masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka sesualketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 di atas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkanpermohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat tanpa harus memintapersetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan GugatanPara Penggugat dikabulkan, maka Majelis memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret Perkara Nomor8

Hakim, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 10 Februari2018;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca:Penetapan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 1 dari 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor8/Pid.Sus/2018/PN Nnk tanggal 12 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Nnktanggal 12 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan; Surat Pelimpahan Perkara Acara

Pemeriksaan Biasa Nomor B01/Q.4.17/Euh.2/01/2018 tanggal 3 Januari 2018; Surat Keterangan Kematian Nomor 006/SKM/RSUDNNK/1/2018yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah KabupatenNunukan tanggal 18 Januari 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor8/Pid.Sus/2018/PN Nnk tanggal 12 Januari 2018, diketahui bahwa sidangpertama perkara ini dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018;Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penuntut Umum hadir danmenyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dihadapkan

Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telahmenjatuhkan penetapan' seba dalam perkara Penetapan Dispensasi Kawin yang diajErni Wati binti Muc epare, 25 Desemberarjaan Tidak ada,nan di Lingkunganara, Kecamatanene, selanjutnyaPengadilan AgamTelah membaca dTelah mendengar keMenimbang, bahwe jan surat permohonannyatertanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Mj. dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh saturibu rupiah);Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Majene pada hariSelasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25Hal. 4 dari 5 Hal.

Bahwa terhadap Keberatan Pertama para Pembanding/para Penggugat padamemori banding yang mengatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telahsalah menerapkan hukum dan seterusnya adalah tidak benar karena MajelisHakim Pengadilan Negeri Bantaeng telah benar dalam menilai dan mencermatikesaksian Made Bin Saido sebagaimana yang dimuat dalam Putusan Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Ban pada halaman 28 Saksi menerangkan yang padapokoknya tanah objek sengketa sekarang sudah dibeli oleh Mustari, sehinggakeberatan pertama

karena sudah jelas Majelis hakimmemeberikan pertimbangan yang sangat jelas tentang kesaksian Made BinSaido sebagaimana yang tertuang dalam putusan halaman 28;Terhadap keberatan Ke Empat dan Ke Lima para Pembading/para Penggugatadalah tidak benar karena sudah jelas bahwa keterangan saksi Satimah BintiKasiah dan Saksi Nurbaeti Binti Sampara karena sudah jelas Majelis Hakimdalam pertimbangan hukumnya terhadap kesaksian Satima Binti Kasiah danNurbaeti Binti Sampara pada halaman 29 dan 30 pada putusan nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Ban3. Menghukum para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa Terbanding II Semula Tergugat II mengajukan pulaKontra Memori Banding, dengan tanggapantanggapan adalah sebagai berikut: 1.

Bahwa terhadap Keberatan Pertama Pembanding/Penggugat pada memoribanding yang mengatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salahmenerapkan hukum dan seterusnya adalah tidak benar karena Majelis HakimPengadilan Negeri Bantaeng telah benar dalam menilai dan mencermatikesaksian Made Bin Saido sebagaimana yang tertuan dalam Putusan Nomor8/zpdt.zg/2016/PN.Ban pada halaman 28 Saksi menerangkan yang padapokoknya tanah objek sengketa sekaran sudah dibeli oleh Mustari, sehinggakeberatan pertama Pembanding

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Ban3.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor219/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Desember 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8/G/2015/PTUN.KPG. tanggal 9 September 2015; .

Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini; 222 en nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nee neTENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8/G/2015/PTUN.KPG, tertanggal 9 September 2015 yang amarnya berbunyisebagai berikut: = == 9222222 nnn nn nanaMENGADILIDALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Hal. 3 Putusan No. 219/B/2015/PT.TUN.SBYDALAM

adalah prematur, belum waktunya dengan alasansebagai berikut: 22 2 02 nn nnn nnn nan ne nn ee neeBahwa dalam BAB XV Ketentuan Penutup Pasal 139 Undang Undang Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan pada saat undangundang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yangmerupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 8 tahun 1974tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor8

perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnyaditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan danbersangkutan dengan perkara Ini; 0 nnn noe nnn nee nen neMENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andri Rismawandi als Ajo Bin Dudih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

Tanggal Lahir, Simpang Belinyu 2 April 1985, JenisKelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Mancung,Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat Il;Tergugat dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;Halaman 1 Penetapan Nomor 8/Padt.G.S/2021/PN MtkPengadilan Negeri Tersebut: Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriMentok Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 6 April 2021 Nomortentang penunjukan Hakim; Telah membaca surat Penetapan Hakim Nomor8

/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 6 April 2021 tentang hari sidang; Telah mempelajari Berita Acara Persidangan perkara ini; Telah membaca surat permohonan Penggugat yangmenyatakan mencabut Perkara Gugatan Sederhana Nomor8/Pdt.G.S/2021/PN Mtk pada tanggal 22 April 2021;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanyakni tanggal 13 April 2021 Penggugat hadir, sedangkan Tergugat danTergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan

2 September 2019, dengan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Pbl;Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untukumum, maka pihakpihak tersebut dipanggil masuk ke ruang persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat hadir kuasanya Eko Teguh Maryanto.Sedangkan Tergugat dan Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainatau Kuasanya yang sah menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan Kuasa Penggugatsecara tertulis dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara Nomor8

/Pdt.G.S/2019/PN Pbl. secara tertulis;Menimbang, bahwa atas pencabutan surat gugatan yang dilakukan olehKuasa Penggugat tersebut, tidak perlu dimintakan persetujuan dari pihak Tergugat dan Tergugat II, Karena belum ada jawaban dari Para Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatantersebut tidak bertentangan dengan peraturan, maka permohonan pencabutangugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menyatakan perkara Nomor8/Pdt.G.S/2019/PN Pbl. dicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara

ETIN DARNIS, bertempat tinggal di Jalan Kenari Nomor8, RT 04 RW 06, Kelurahan Lolong Belanti, KecamatanPadang Utara, Kota Padang;Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 1026 K/Pdt/20205. RAHMAT DONI alias RAHMAD DONI, bertempat tinggaldi Jalan Kenari Nomor 8, RT 04 RW 06, KelurahanLolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;6. RAHMAYENI alias RAHMA YENNY, bertempat tinggal diJalan Kenari Nomor 8, RT 04 RW 06, Kelurahan LolongBelanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;7.

Rahmat Doni, 3.Rahmayeni, terletak di Propinsi Sumatera Barat Kota PadangKecamatan Padang Utara Kelurahan Lolong Belanti Jalan Kinari Nomor8;Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum SuratPernyataan Perdamaian tertanggal 20 Juni 2015 yang dibuat antaraTergugat IV dengan Tergugat VII;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar gantirugi kepada Penggugat sebesar Rp11.700.000.000,00 (sebelas miliartujuh ratus juta rupiah) terdiri dari:Kerugian Materiil Ro1.700.000.000,00Kerugian

Nomor 1026 K/Pdt/20209,10.Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Lolong Belanti, Jalan Kinari Nomor8;Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum SuratPernyataan Perdamaian tertanggal 20 Juni 2015 yang dibuat antaraTergugat IV dengan Tergugat VII;Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar gantirugi kepada Penggugat sebesar Rp1.013.333.333,00 (satu miliar tigabelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)yang terdiri dari:Kerugian materil Rp1.000.000.000,00

SH dariLBH Donggala, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriDonggala Nomor 8/Pid.SusAnak/2017/PN Dgl, tanggal 18 September 2017;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,Nomor 15/Pid.SusAnak/2017/PT PAL tanggal 4 Oktoberl 2017 tentangPenunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkatbanding;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor8

perkara yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala masingmasingpada tanggal 28 September 2017 dan tanggal 2 Oktober 2017;Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan caraserta syaratsyarat yang ditentukan Undangundang maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelan mempelajari dengan seksama berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor8

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor8/Pid.SusAnak/2017/PN Dgl tanggal 22 September 2017 yang dimohonkanbanding;3. Memerintahkan anak tetap dalam tahanan;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5.

Menetapkan PEMOHON, lahir tanggal 26 September 1974 (Suamidari PEWARIS);adalah ahli waris dari PEWARIS (almh);4. menetapkan biaya perkara menurut hukum.Subsider:Mohon putusan seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir di persidangan;Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.PykBahwa Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan Pemohon masihkurang pihak dan Pemohon bermaksud ingin memperbaiki suratPermohonannya Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor8/Pdt.P/2021/PA.Pyk dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehibertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj.

;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe,tanggal 3 Maret 2017, Nomor 8/Pdt.P/2017/PNLsm, tentang Penunjukan Hakimuntuk menyidangkan perkara permohonan ini ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang berkenaandengan perkara permohonan ini ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tanggal 28Pebruari 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLhokseumawe pada tanggal 3 Maret 2017 di bawah Register Nomor8

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mencatatdalam register perkara perdata terhadap Register perkara Nomor8/Padt.P/2017/PNLsm atas pencabutan tersebut ;3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp.169.000,(seratu enam puluh sembilan ribu rupiah ) ;Demikianlah dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan PeniteraPengganti ;PANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEBUT,HERMINA SILABAN,SH. MUKHTARI, SH,MH.

Surat Gugatan tertanggal 27 Mei 2019 yang diterima dan di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 11 Juni 2019, Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tjp, antara :ZULPENDRI, SH. Jenis Kelamin Lakilaki, Tempat/ tanggal LahirSungai Naning 19 September 1965 (54 tahun), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jorong AparNagari sungai Nanin Kecamatan Bukit BarisanKabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini semuladiwakili oleh NEDI RINALDI, SH., MH.

Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tjp29hari sidang dan pemanggilan pihakpihnak dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN TJP ;4. Surat Permohonan Pencabutan Perkara, tertanggal 14 Agustus 2019 daripihak Penggugat atau Kuasanya dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PNTJP;5.

., tanggal 12April 2018, dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat DalamRekonvensi/T ergugat Dalam Konvensi/Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor8/Pdt.G/2017/PN.Sit., tanggal 22 Juni 2017;Mengadili sendiri:Dalam KonvensiDalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat DalamRekonvensi/Pembanding;Dalam Pokok Perkara:Halaman 6 dari 13 hal. Put.

perkara dalamkedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2018,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor8/Pdt.G/2017/PN.Sit., tanggal 22 Juni 2017;Dalam Rekonvensi:Dalam Provisi Menolak tuntutan provisi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Termohon Kasasi;Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi untukseluruhnya;Dengan mengadili sendiri Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor46/PDT/2018/PT.SBY., tanggal 12 April 2018;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat

atau melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 46/PDT/2018/PT.SBY., tanggal 12April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor8

., juncto Nomor8/Pdt.G/1997/PN Krw., tertanggal 17 Desember 2014:. Keberatankeberatan atas terbitnya Penetapan KetuaPengadilan Negeri Karawang yaitu. Penetapan Nomor16/Pen.Pdt/2014/PN Krw., juncto Nomor 8/Pdt.G/1997/PN Krw.

Arief Nuryanta, S.H., M.H., sebagaiHakim Ketua; Damenta Alexander, S.H., M.Hum. sebagai HakimAnggota; dan Febrian Ali, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota Yangdidampingi oleh Para Jurusita, Petugas/Juru Ukur Kantor PertanahanKabupaten Karawang, dan Aparat Desa setempat untuk melihatobjek sengketa/objek eksekusi tentang letak dan batasbatas yangpasti terhadap tanah sengketa/objek eksekusi dalam perkara perdataNomor 8/Pdt.G/1997/PN Krw;Isi Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.Krw juncto Nomor8/Pdt.G/1997

Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/Pdt/2002tanggal 20 Desember 2004 dalam perkara perdata gugatan Nomor8/Pdt.G/1997/PN.Krw tidak mempunyai nilai eksekutorial (nonexecutable);5.

Nomor1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah AgungR.. dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewisde)sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PNKrw., juncto Nomor 8/Pdt.G/1997/PN Krw., tanggal 9 Desember 2014,Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN Kwg., juncto Nomor8/Pdt.G/1997/PN Krw., tanggal 22 Desember 2014 dan Penetapan Nomor9/Pen.Pdt/2015/PN Kwg., juncto Nomor 8/Pdt.G/

/Pdt.G/1997/PN.Krw tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasaruntuk melaksanakan eksekusi:Menyatakan Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.Krw juncto Nomor8/Pdt.G/1997/PN.Krw. tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasaruntuk melaksanakan eksekusi:Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I.

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Halaman 5 dari 8 penetapan perdata nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bin.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor

Pemohon untuk menunaikanibadah suci haji;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Halaman 6 dari 8 penetapan perdata nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bin.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

SA Maulana No.1050 Tanjung Redebdan Surat Penugasan Nomor: B.1100/KCX/MKR/10/2020 tanggal 05Agustus 2020;Sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor8/Pdt.GS/2020/PN. Tnr.FITRIADHI, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jl. Bandara RT.011Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.Tergugat dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN. Tnr.SUSIANA, Pekerjaan IRT, beralamat di JJIl.

sesuai waktu yang telah diperjanjikan berkaitan denganangsuran tunggakan, maka agunan akan dijual guna melunasi tunggakanPara Tergugat.Berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia,sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antaraPARA PIHAK dalam perkara perdata 8/Pdt.GS/2020/PN.Tnr. di PengadilanNegeri Tanjung Redeb secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajibanpinjaman PARA TERGUGAT.Biaya perkara yang timbul oleh karena pencabutan perkara perdata nomor8