dinataPos16PINomo479969tangga27November201HS9403.20.9000denganPPnBsebesa40%yanseharusnymenurutMenur :utPemohonBandingadalahsesualpemberitahuanpadPImo479969tangga27November201tidadikenakanPPnB(0%o);bahwaMajelisPemohonBandingdalampersidanganmenyampaikanPenjelasanTertuliPenggantiSuratBantahanNomoPC/ES078tanggaDesember201yanpadpokoknngea.angaozgws62Ag veergolongahSelaiendaraanerotoranDikenakaPajaPenyualaAtasaran~e guahdiatursebagabekuPasal4:Jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yangdikenakan Pajaka

Mitra Bahari, Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 0,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 22.704.386.061 ,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 0,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00cc Jumlah Seluruh Penyerahan

Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena substansi telah dilakukan uji bukti para pihak dihadapanMajelis Hakim Pajak maka diperoleh bukti bahwa dari Akun Uang MukaPelanggan tersebut (yang seharusnya Akun Hutang Deposit) bukanmerupakan penerimaan pembayaran uang muka dari Customer atauDistributor, melainkan pengakuan timbulnya kewajiban kepada Customerakibat atas Retur Penjualan, dalam mekanisme pembukuan yangdilakukan oleh Pemohon

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 59.540.906.130,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.234.922.608.066,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 167.929.941.391 ,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.462.393.455.587,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 123.016.537.841 ,00b.

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 59.540.906.130,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.234.922.608.066,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN = Rp 167.929.941.391 ,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.462.393.455.587,00. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 123.016.537.841 ,00b.

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3693/WPJ.11/2015 tanggal 3 November 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00008/507/13/631/14 tanggal 28 Agustus 2014Masa Pajak Januari 2013, sehingga perhitungan Pajak yang terutangmenjadi sebagai berikut: JumlahNo URAIAN(Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspora.2.

Sutomo, Surabaya, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 0a.2. PPN nya yang dipungut sendiri Rp 0a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut PPN Rp 0a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6. Jumlah Rp 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 02 Perhitungan PPN Kurang Bayar :a.

Desember 2009 menjadisebagai berikut: No.UraianSPT/WP 1Dasar Pengenaan Pajaka. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Jumlahc. Jumlah Seluruh Penyerahana. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)c. Jumlah (a+b)21,273,809,09621,273,809,096 21,273,809,096 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 2,127,380,910b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 35,818,643,291c. Jumlah 35,818,643,291d.

Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Konitra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalamperkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadilioleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta,data, bukti dan penerapan hukum serta kekhilafan nyata di dalamnya,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajaka

Jumlah (ab) 5,402,210.23 18 Penghasilan neto luar negeri9 Jumlah penghasilan neto 68,744,173.23 710 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib 11 Penghasilan Kena Pajak 68,744,173.23 712 PPh Terhutang (tarif x 11) 17,186,043.00 113 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah b. Dipotong/Dipungut pihak lain c. Dibayar sendiri 19,725,586.51 1d. Diperhitungkan SKPPKP (2,585,415.85) (2 e.

Jumlah (ab) 5,402,210.238 Penghasilan neto luar negeri9 Jumlah penghasilan neto 68,744,173.2310 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib 11 Penghasilan Kena Pajak 68, 744,173.2312 PPh Terhutang (tarif x 11) 17,186,043.0013 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah b. Dipotong/Dipungut pihak lain c. Dibayar sendiri 19,725,586.51d. Diperhitungkan SKPPKP (2,585,415.85)e.

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 5.984.595.680,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.826.811.210,00b. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00)c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b) 11.811.406.890,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 585.681.140,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.613.729.400,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d.

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 5.984.595.680,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.826.811.210,00b. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b) 11.811.406.890,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 585.681.140,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.613.729.400,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d.

Mitra Bahari,Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, Jakarta Utara 14440; Alamatkorespondensi di Erajaya Plaza, Jalan Bandengan Selatan No.20, PekojanTambora, Jakarta Barat 11240, sehingga jumlah PPN yang masih harusdibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah Rupiah 1 Dasar Pengenaan Pajaka.

Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena substansi telah dilakukan uji bukti para pihak dihadapanMajelis Hakim Pajak maka diperoleh bukti bahwa dari Akun Uang MukaPelanggan tersebut (yang seharusnya Akun Hutang Deposit) bukanmerupakan penerimaan pembayaran uang muka dari Customer atauDistributor, melainkan pengakuan timbulnya kewajiban kepada CustomerHalaman 6 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 4126/B/PK/Pjk/20201.oealamat: Jalan Romokalisari Nomor 27, Romokalisari, Surabaya, denganperhitungan menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor Rp 2.324.514.087,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 28.744.650,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 2.324.514.087,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 28.744.650,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6. Jumlah Rp 2.353.258.737,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan Rp 2.353.258.737,002.

Jumlah (ab) (178.002.721) (178.002.721) 4.217.712.000 (4.395.714.721)9 Penghasilan Netto Luar Negeri 10 Jumlah Penghasilan Netto (5+6e7+8c+9) 6.018.720.006 6.018.720.006 (10.352.600.804) 16.371.320.81011 Zakat = = 12 Kompensasi Kerugian13 Penghasilan Tidak Kena Pajak Z Z :14 Penghasilan Kena Pajak (10111213) 6.018.720.006 6.018.720.006 (10.352.600.804) 16.371.320.81015 PPh Terutang (Tarif x 14) 1.419.009.625 1.419.009.625 : 1.419.009.62516 Kredit Pajaka.

Jumlah (ab) (178.002.721)9 Penghasilan Netto Luar Negeri 010 Jumlah Penghasilan Netto (5+6e7+8c+9) (936.159.924)11 Zakat 012 Kompensasi Kerugian 013 Penghasilan Tidak Kena Pajak 014 Penghasilan Kena Pajak (10111213) (936.159.924)15 PPh Terutang (Tarif x 14) 016 Kredit Pajaka. PPh Pasal 25 3.068.682.165 Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1520/B/PK/Pjk/2021 b. PPh Pasal 22 )c.

2017tanggal 7 Agustus 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasaatas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak November2013 Nomor 00009/277/13/322/16 tanggal 13 Juni 2016, atas nama PTAman Jaya Perdana, NPWP 01.213.515.8322.000, beralamat di Jalan Ir.Sutami Km.7, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, BandarLampung 35122, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yangkurang dibayar sebagai berikut;Dasar Pengenaan Pajaka

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 31.737.910.844,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.260.661.553.590,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 177.005.112.649,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.469.404.577.083,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 125.771.899.476,00b.

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 31.737.910.844,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp = 1.260.661.553.590,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 177.005.112.649,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.469.404.577.083,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 125.771.899.476,00b.

Putusan Nomor 2821/B/PK/Pjk/2018Banding kemukakan ini dan jumlah Pajak Penghasilan yang harusdibayar adalah seperti berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:a.1 Ekspor Rp 0a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.621.255.050a.3 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 12.804.093.920a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6.Jumlah Rp 14.425.348.970b.

Putusan Nomor 2821/B/PK/Pjk/2018perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp935.715.204,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang TerutangPPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.679.831.065 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 12.804.093.920b.

JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 107.472.607.999,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 107.472.607.999,002 Perhitungan PPNLebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b.

permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp9.583.260.628,00; dengan perinciansebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka

Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa dan tahunan 2.441.270.030,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa sebelumnya 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa ... 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (atb+c+d+e+f) 2.441.270.030,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 8.948.044.627,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 4.295.061.421,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d.

Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa dan tahunan 2.441.270.030,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa sebelumnya 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa ... 0,00 Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1641/B/PK/Pjk/2019 g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (at+b+c+d+e+f) 2.441.270.030,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 8.948.044.627,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 4.295.061.421,00b.

Putusan Nomor 3431/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2011 Nomor 000137/207/11/054/14 tanggal 25 November2014, dengan perincian menurut Pemohon Banding adalah sebesarRpO,00; (nihil) dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 1.081.581.469b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 60.157.649.647c

Putusan Nomor 3431/B/PK/Pjk/2018disampaikan bersifat pendapat yang cukup beralasan dan sangatmenentukan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kKembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan

/2017 tanggal 22 Mei 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor00023/207/11/055/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PT AtsumitecIndonesia, NPWP 02.047.625.5055.000, beralamat di Jalan Surya MadyaKav.I29 AF, Kawasan Industri Surya Cipta, Kutanegara Ciampel, Kab.Karawang, Jawa Barat 41361, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 adalah sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.854.716,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 3429/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2011 Nomor 00129/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014, denganperincian menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00; (nihil)dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 515.838.838b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 47.574.576.735c

Putusan Nomor 3429/B/PK/Pjk/2018nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 515.838.838b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 47.574.576.735c Jumlah

Putusan Nomor 968/B/PK/Pjk/2021faktafakta) dan melemahkan buktiobukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenadalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dandiadili olen Majelis Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalampenerapan hukum dan kekhilafan secara nyatanyata di dalamnya,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajaka quo dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum di bawah inikarena in

berdasar karena dalildalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukankarenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp57.994.688,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka

KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00006/KEB/WPJ.14/2018 tanggal 9Februari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2012 Nomor 00063/207/12/725/17 tanggal 13 Juli 2017, atasnama PT Kruing Lestari Jaya, NPWP 01.968.598.1725.000, beralamat diJalan Ruhui Rahayu Il Nomor 42 RT 58, Balikpapan Selatan, KotaBalikpapan, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yangkurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0O,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka