quo telah mengandungultra vires dan setiap putusan yang mengandung ultra viresmerupakan putusan yang dianggap melanggar ketertiban umum.Oleh karena itu, berdasar alasan ini pun cukup dasar bagi KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Putusan Arbitrasea quo tidak dapat dieksekusi/non executable.13.4 Putusan Arbitrase a quo mengandung pertimbangan yang salingkontroversi sehingga dikualifikasi sebagai putusan yang melanggarketertiban umum.Setiap putusan yang di dalamnya terdapat saling pertentangan

ataukontroversi apakah itu dalam bentuk:e pertentangan dalam satu pertimbangan,e pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain,e pertentangan antara pertimbangan dengan petitum, pertentangan antara pertimbangan dengan dalil maupun dengan petitumdikategori sebagai putusan yang salah menerapkan hukum.Il.

saling pertentangan yang terdapat dalam rumusan Pertimbangan angka82 itu sendiri, satu segi dikatakan putusan Arbitrase a quo adalaharbitrase nasional (domestik), tapi pada segi lain dikatakan arbitraseinternasional (international) sehingga tidak jelas dan pasti apakahputusan itu nasional atau arbitrase internasional ;juga terdapat pertentangan pada pertimbangan angka 87 PutusanArbitrase a quo yang menyatakan bahwa di satu segi Para Pelawandikenakan bunga sejak pendaftaran Final Award berdasar Pasal

Namun di sisi lain penetapan bungadihitung sejak ditetapbkan eksekuatur berdasar Pasal 66 UU No. 30/1999sehingga pertimbangan itu mengindikasikan sebagai PutusanInternasional.Bertitik tolak dari faktafakta yang dikemukakan di atas, nyatanyata Putusan Arbitrase a quo mengandung saling pertentanganyang sangat signifikan yang tidak dapat ditolerir dan sedemikian rupasaling pertentangan itu. mengakibatkan ketidakjelasan dan17ketidakpastian kategori Putusan Arbitrase a quo apakah nasionalatau internasional.Hal

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formilobscuur libel dalam 3 (tiga) bentuk yaitu: Adanya pertentangan antara surat kuasa dengan gugatan; Adanya pertentangan antara posita dengan petitum; Terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum;Eksepsi Tergugat II:1. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;2.

dan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniaiseorang anak perempuan yang saat ini diasuh Penggugat ; e Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namunsejak lebih kurang dua tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi, menurutketerangan Penggugat, sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat danTergugat ; e Bahwa, penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, yaitu adanya idebisnis dari orangtua Tergugat dengan membuat suatu usaha yang ternyatagagal akibat adanya intervensi dan pertentangan

saksisaksi keluarga sebagaimana diaturpasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa saksisaksi dimaksud telah dihadirkan dan telah didengarketerangannya di depan persidangan, masingmasing bernama : NAMA SAKSI(kakak kandung Penggugat) dan NAMA SAKSI(ayah Tergugat) yang memberikanketerangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa rumah antara Penggugat denganTergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi, yaituadanya usaha yang gagal dan intevensi dan pertentangan

dan keterangan saksisaksi, Majelis Hakim menemukan faktafaktahukum sebagai berikut : 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum pernah bercerai,sudah berhubungan suami isteri (bada dukhul) dan diakruniai seorang anakperempuan yang saat ini diasuh Penggugat ;2 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2007 sudahtidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan masalah ekonomi, yaitu adanya usaha yang gagal karena intervensidan pertentangan

Bahwa selama ini yang merawat dan memenuhi kebutuhan anak bernama DINIRAHMAWATI tersebut adalah Pemohon;e Bahwa anak tersebut dirawat dengan baik oleh Pemohon, diberikan pendidikan dansaat ini masih bersekolah;e Bahwa tingkah laku Pemohon seharihari dipandang baik dan untuk memenuhikebutuhannya, Pemohonbekerja sebagai buruh cuci;e Bahwa nantinya uang hasil penjualan tanah dan bangunan termaksud sebagian akandipergunakan untuk modal berdagang Pemohon sebagai mata pencahariannya;e Bahwa tidak ada pertentangan

tanah dan bangunan termaksud sebagian akandipergunakan untuk modal berdagang Pemohon sebagai mata pencahariannya;e Bahwa selama ini yang merawat dan memenuhi kebutuhan anak bernama DINIRAHMAWATI tersebut adalah Pemohon;e Bahwa anak bernama DINI RAHMAWATI tersebut dirawat dengan baik olehPemohon, diberikan pendidikan dan saat ini masih bersekolah;e Bahwa tingkah laku Pemohon seharihari dipandang baik dan untuk memenuhikebutuhannya, Pemohonbekerja sebagai buruh cuci;e Bahwa setahu saksi tidak ada pertentangan

bernama DINI RAHMAWAT I seringbersilaturahmi ke rumah saksi MIMIN ROHANAH ataupun keluarga besaralmarhun EJEH lainnya;Bahwa anak tersebut dirawat dengan baik, dicukupi kebutuhannya dan diberikanpendidikan oleh Pemohon;Bahwa tingkah laku Pemohon seharihari dipandang baik dan untuk memenuhikebutuhannya, Pemohon bekerja sebagai buruh cuci;Bahwa nantinya uang hasil penjualan tanah dan bangunan termaksud sebagian akandipergunakan untuk modal berdagang Pemohon sebagai mata pencahariannya;e Bahwa tidak ada pertentangan

Bahwa TERMOHON sering mendiamkan PEMOHON, sehingga tidakada komunikasi, bersikap acuh dan tidak ada saling tukar pendapatlayaknya suami istri.c) Bahwa TERMOHON sering juga mendiamkan dan bersikap acuh bilaPEMOHON pulang bertugas malam, padahal kepergian PEMOHONsemata mata bagian dari tugas menjalankan kegiatan untuk memenuhikebutuhan keluarga.d) Bahwa sikap diam TERMOHON dan tidak mau berkomunikasi, bertukarpendapat selayaknya suami istri dengan diri PEMOHON tersebutlahyang terus terbentuk menjadi pertentangan

pendapat karena masingHal. 2 dari 34 Hal.Putusan No.0457/Pdt.G/2016/PA.Mt.masing antara PEMOHON dan TERMOHON menempuh jalan hidupnyasendiri sendirie) Bahwa sikap diam, pertentangan pendapat yang terus menerus menjadipertikaian yang saling diam yang terbentuk menjadi perselisinan dalamkeluarga PEMOHON dan TERMOHON sampai saat ini, sehinggakondisi rumah tangga sudah tidak harmonis lagif) Bahwa TERMOHON sering pula menceritakan percekcokan dalamkeluarga yang sebenarnya harus disimpan yang mana cerita

Bahwa sikap perilaku TERMOHON yang selalu mendiamkan PEMOHON,tidak mau berkomunikasi, besikap acuh, tidak mau bertukar pendapat, terusmenerus sehingga terbentuk pertikaian dan/pertentangan pendapat danmasing masing menempuh jalan sendiri sendiri sehingga mengakibatkantidak ada lagi harapan akan hidup rukun dan harmonis dalam keluarga,dengan demikian apa yang dimaksud tujuan pernikahan membentukkeluarga yang saqginah, mawwadah dan warrohmah sudah tidak mungkinterwujud.7.

Tidak benar bahwa sikap diam Termohon dan tidak mauberkomunikasi, bertukar pendapat selayaknya suami isteri denganPemohon yang menjadi pertentangan pendapat karena Termohon selaluberusaha berkomunikasi dengan Pemohon;e.

Tidak benar sikap diam, pertentangan pendapat yang terusmenerus menjadi pertikaian yang saling diam yang terbentuk menjadiperselisihan dalam keluarga Pemohon dan Termohon, sebab perselisihanterjadi karena adanya orang ketiga/perselingkuhan Pemohon, sehinggakondisi rumah tangga sudah tidak harmonis lag;f.

penggantian antar waktu dengan alasan SK PembagianMasa Tugas ) ; = 9222 non renner nnn nnn nnn nne aoeBahwa Surat Walikota Tanjungpinang Nomor 171/1003/adm.Pem.Umtertanggal 27 Desember 2012 tentang Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Kota Tanjung Pinang (bahwa bukti surat im pun terbitberdasarkan Surat DPRD Kota Tanjungpinang yang pada dasarnyatidak memuat alasan pemberhentian sebagai dasar PAW melainkanberdasarkan SK DPP PAN tentang Pembagian Masa Tugas, hal ini jelasmenunjukkan inkonsistensi serta pertentangan

sebagaimana terbukti adanya pertentangan antara poinpoindlam bagina Menimbang Keputusan TUN aquo. Hal ini jelas menimbulkanketidakpastian hukum yang berakibat kerugian pada diri Penggugat karenaketidakjelasan dasar hukum yang akan digunakan untuk menempuh upayahukumB.

Asas bertindak cermatBahwa Tergugat telah tidak cermat dengan mengeluarkan Keputusan TUNHalaman 12 dari 79 halaman Putusan No. 05/G/2013/PTUNTPIaquo yang didalamnya terbukti mengandung kesimpangsiuran serta ketidakakuratan dan pertentangan antara dasar hukum yang satu sama lain (lihatpertentangan antara poin A dan E bagian Menimbang dengan poin C dan Dbagian Menimbang ) ; 11.

Bahwa masalah dan pertentangan dalam rumah tanggadiduga terjadi akibat ketidakcocokan dan kurangpengertian masing masing dari Penggugat dan Tergugat6. Bahwa puncak dari pertentangan dan pertengkarantersebut terjadi pada tanggal 16 November 2010, yangberujung pada perginya Penggugat dari rumah orangtua Tergugat yang menjadi tempat kediaman bersama ;7.

Bahwa surat gugatan Pembanding semula Penggugat telah memenuhisyarat materiil pembuatan surat gugatan, tidak ada pertentangan antaraposita dan petitum gugatan;8. Bahwa dalam petitum gugatan Pembanding semula Penggugatkhususnya pada point nomor 3 yang mendalilkan mengenai suatukepemilikan tanah, tidak ada bertentangan dengan posita surat gugatan.Kalau ada pertentangan, dengan posita yang mana dari surat gugatanPembanding semula Penggugat.

Exeptio obscuur libel (Gugatan Para Penggugattidak jelas atau kabur ); nanan ann a nananGugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena kaburnya in terpretasi dan/atau uraian fundamentum petendi serta petitum yangakan dibantah oleh Tergugat sebagai berikut : a) Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dalil dalil gugatan ParaPenggugat adalah dalil dalil gugatan wanprestasi ;b) Terjadi pertentangan antar dalil dalil gugatan :Pertentangan dalil tersebut

Dalil gugatan pada angka 2, dan pada angka 3 di atas tidakberdasarkan fakta peristiwa yang benar dan teradi lompatankronologis fakta peristiwa sehingga menjadikan gugatan tidakjelas. mann anne nrc c) Obyek sengketa tidak jelas wae Obyek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan angka 1tidak menunjuk dengan benar obyek yang di sengketak an;d) Terjadi pertentangan antara dalil dalil gugatan dalam fundamentum petendi dengan petitum gugatan .

Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (PMH), namun dalam dalildalilgugatan para Penggugat adalah wanprestasi. b Terjadi pertentangan antara dalildalil gugatan. c. Obyek sengketa tidak jelas . Hal 19 dari putusan No. 564/PAt/2016/PT SMGd. Terjadi pertentangan antara dalildalil gugatan dalam fundamentum petendi dengan petitum gugatan . 2. KEKELIRUAN PIHAK (ERROR IN PERSON ). a.

hukum untuk dan atas nama Ahli waris Anak Keturunan dariMoyang Wahidy Talima Masawoy;Bahwa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.122 Pk/Pdt/2010 tanggal 30 Juli 2010 dalam Perkara antara Ahrnad Hatala selakuPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Terbanding/dahulu selaku Penggugat/sekarang Terlawan (Geopposeorde Melawan Ahmad Masawaoy dan Kawankawanselaku Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagaiTergugat/sekarang Pelawan (Opposant), terdapat pertentangan

jatuhkan tidak cukuppertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) karena tidak secara saksama dan rindmenilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan,selain telah didasarkan pada buktibukti dan faktafakta hukum yang tifak benar dansailing bertentangan, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia tersebut pun mengandung cacat Formil sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan pada Objek sengketa dan ketidak pastian dalam pelaksanaan PutusanPengadilan;Bahwa pertentangan

yang terdapat dalam Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 122 PK/Pdt/2010 Tanggal 30 Juli 2010tersebut, menyangkut pertentangan antara Pemohon peninjauan kembali dengan PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung itu sendiri yaitu:Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Majelis Hakim Agung yangmemeriksa dan mengadili Perkara ditingkat Peninjauan Kemball Nomor : 122 PK/Pdt/2010, telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan denganseksama surat bukti yang

keluarga ke orangpintar di Desa Besan, Kabupaten Klungkung sekitar bulan Juni 2020,dikatakan oleh orang pintar jika nama anak Para Pemohon tidaksesuai dengan kelahirannya; Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon mendapatkan nama baruyakni PUTU DARMA SUYOGA; Bahwa setelah mendapatkan nama baru, anak Para Pemohontelah membaik dan seluruh keluarga berharap sang anak menjadianak yang berbakti kepada orang tua, membawa kesuksesan padadirinya dan berguna bagi keluarga; Bahwa keluarga dari Para Pemohon tidak ada pertentangan

Besan, Kabupaten Klungkung sekitar bulan Juni 2020, dikatakan oleh orang pintar jika nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya; Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon mendapatkan nama baruyakni PUTU DARMA SUYOGA; Bahwa setelah mendapatkan nama baru, anak Para Pemohon telah membaik dan seluruh keluarga berharap sang anak menjadi anakyang berbakti kepada orang tua, membawa kesuksesan pada dirinyadan berguna bagi keluarga; Bahwa keluarga dari Para Pemohon seluruhnya mendukung atautidak ada pertentangan

sekitarbulan Juni 2020 dan pada akhirnya Para Pemohon mendapatkan nama barubagi sang anak yakni PUTU DARMA SUYOGA, dengan nama baru tesebut berdasarkan pada keterangan Para Saksi dan keterangan tambahan dari Para Pemohon di persidangan, jika keluarga sangat mengharapkan PUTU DARMASUYOGA menjadi anak yang sama dengan arti namanya yakni anak yang patutdan berbakti kepada orang tua, membawa kesuksesan pada dirinya dan berguna bagi keluarga dan berdasarkan pada keteranga Para Saksi menyatakanbahwa tidak ada pertentangan

Namunternyata di dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor:0465/Pdt.P/2016/PA Kdi (tanggal O09 Januari 2017) ditemukan adanyasejmlah pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataanpernyataan atau keterangan Penggugat:Adapun pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataan atauketerangan Penggugat adalah:3.1. Penggugat menyatakan diri tidak memiliki pekerjaan. FaktanyaPenggugat adalah PNS (NIP. 198406282009012008) pada KantorKelurahan Anawai Kota Kendari:3.2.

Dengan pengesahan nikah inilah yang menjadidasar untuk mencatatkan pernikahan Penggugat pada KUA Poasia.Namun ternyata di dalam salinan penetapan Pengadilan Agama KendariNomor: 0465/Padt.P/2016/PA Kdi (tanggal O09 Januari 2017) ditemukansejumlah pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataanpernyataan atau keteranganketerangan Penggugat;Adapun pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataanatau keterangan Penggugat adalah sebagamana telah didalilkan olehTergugat dalam jawabannya

ini, makaadalah beralasan hukum bilamana kepada pihak Tergugat dikenakanhukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaianuntuk melaksanakan ini putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada dalil gugatan Penggugatbaik yang telah diuraikan dalam posita gugatan maupun yang didalilkan olehPenggugat dalam petitum, seharusnya ada kesesuaian atau konsistensi dantidak boleh terjadi pertentangan

AHMAD AL GHUNDUR halaman 40:Artinya: " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian talah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah ";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, olehkarenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi

Nomor 1080 kK/Padt.SusPHI/2019menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa dalam putusan Judex Facti terdapat pertentangan antarapertimbangan putusan dengan amar putusan.

mengenai gugatan kabur dan setelahmembaca dengan seksama gugatan Para Penggugat, ternyata gugatan ParaPenggugat kabur, didasarkan pertimbangan:Bahwa dalam posita gugatan mendalilkan 14 (empat belas)Penggugat telah berusia di atas 50 (lima puluh) tahun dan 8 (delapan)Penggugat berusia dibawah 50 (lima puluh) tahun, akan tetapi ParaPenggugat tidak memerinci namanama yang telah berusia di atas 50 (limapuluh) tahun dan yang berusia di bawah 50 (lima puluh) tahun;Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat pertentangan

Putusan menimbulkan pertentangan hukum. Bahwa Putusan Majelis Hakim a quo Nomor: 45/Pdt.G/2020/PN Tteharus dibatalkan karena menimbulkan pertentangan hukum, satu denganyang lain; Bahwa Putusan telah mengabulkan baik gugatan konvensi poin 2.1.

,maupun gugatan rekonvensi poin 2.2. harus dibatalkan, karenaHalaman 7dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT TTEmenimbulkan pertentangan hukum, tidak cermat dan tidak adil(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya 897K/SIP/Pdt/1 997); Bahwa segala sesuatu yang bersumber dari perjanjian adalahwanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.3.

ditambahkan Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) = Rp3.054.877.250,00 (tiga miliyar lima puluh empat juta delapan ratustujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).Bahwa oleh sebab itu, jangan menuduh tanpa dasar atau bukti apapunkarena adanyakesalahan penulisan sudah dimintakan salinan putusantersebut untuk diperbaiki kembali adalah tidak ada yang direkayasaseperti yang dituduhkan oleh Pembanding/Tergugat;Bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori banding tentangPutusan menimbulkan pertentangan

JatiLuhur Gemilang, bukan kapasitas Tergugat sebagai pribadi, sehinggakeberatan atas subyek gugatan Penggugat ini tidak cukup beralasan hukumdan harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pembandingmengenai ada pertentangan dalam gugatan Penggugat antara gugatanwanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasansegala sesuatu yang bersumber dari perjanjian adalah wanprestasi bukanperbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa berdasarkan

Mulya Mustika) mempunyaikaitan yang sangat erat dengan TERGUGAT yang tidak pernah diketahuioleh PENGGUGAT sebelumnya, hal ini menimbulkan pertentangankepentingan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden (Keppes)Repubilk Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,khususnya Persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana bunyi Pasal 5huruf e yang pada pokoknya mencegah terjadinya pertentangan kepentingan(conflict of interest) ;

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasatanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatantercapainya tujuan pengadaan barang/jasa... ".Atas fakta hukum ini, jelas TERGUGAT memiliki kaitan erat dengan keduaperusahaan itu sehingga menguatkan dugaan telah terjadi konspirasi danpelanggaran hukum sebagaimana Kepres 80 Tahun 2003 tentangmenimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dariTERGUGAT baik sebagai Pejabat PT. Telkom ataupun selakupribadi/pengusaha.

Disamping pertentangan kepentingan, TERGUGAT telah memotong jalur kKomunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGATll, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan VI dengan cara mengambil alihtanggungjawab utang, akan tetapi utang tersebut tidak pernah diselesaikanoleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;Bahwa oleh karena itu jelas TERGUGAT , TERGUGAT Ill TERGUGAT IV,TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah melakukan PERBUATANMELAWAN HUKUM terhadap PENGGUGAT sebagaimana diatur dalamKitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1365

Mulya Mustika telahmenimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest), melanggar pasal 5ayat e juncto pasal 11 ayat 4;Pasal 11 ayat 4 tentang pertentangan kepentingan , sebagai berikut..Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangankepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa... " ;TERGUGAT Il telah mengabaikan prinsipprinsip Prakualifikasi danPascakualifikasi ;Bahwa tujuan diadakannya Prakualifikasi dan Pascakualifikasi sebagaimanaPasal 14 sebagai berikut :"..Prakualifikasi

Bahwa melihat konstatasi tersebut diatas, jelas terdapat pertentangan antaraposita dengan petitum gugatan, bahkan pertentangan antara petitum yangsatu dengan petitum lainnya.

Bahwa melihat konstatasi tersebut diatas, jelas terdapat pertentanganantara posita dengan petitum gugatan, bahkan pertentangan antarapetitum yang satu) dengan petitum lainnya.

No.1718 K/PDT/2010acara pemeriksaan dan untuk mempersingkat dianggap telah termuatdalam putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh TergugatMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawahini;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka romawi Ill yangmenyatakan gugatan Penggugat obscuur libel, Majelis setelahmempelajari posita gugatan angka 3 dan angka 8 surat gugatanPenggugat dengan dihubungkan dengan petitum angka 5 surat gugatanPenggugat ditemukan adanya pertentangan

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1360 K/Sip/1973 putusantanggal 14 Juli 1976 menyebutkan, bahwa suatu pertentangan terjadiapabila kalau terdapat sesuatu yang tidak ditemukan dalam positakemudian dimintakan petitumnya barulah dapat memenuhi unsur kriteriaobscuur libel atau secara prinsipil dan subtansial seluruh petitum tidaklahsejalan dengan posita barulah dapat dinyatakan obscuur libel, namunapabila perbedaan antara posita dengan petitum tidak berbeda denganmaksud posita tidaklah mengakibatkan

Bahwa permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Dirjen PendidikanIslam Departemen Agama Republik Indonesia No.Dj.VPP.00.9/973/2009, tertanggal 30 Juli 2009 diajukan sehubungandengan adanya pertentangan Peraturan Dirjen Pendidikan IslamDepartemen Agama Republik Indonesia dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 48 UndangUndang No. 14Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Bukti : P5), bertentangandengan UndangUndang No. 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan

Akibat dari pertentangan Peraturan Dirjen Pendidikan IslamDepartemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/ 2009dengan Pasal 48 ayat (3) UndangUndang No. 14 Tahun 2005tentang Guru dan Dosen, maka Para Pemohon yang sudahmemiliki kualifikasi akademik Doktor tidak dapat mendudukijabatan akademik Profesor/Guru Besar;b. Akibat dari pertentangan Peraturan Dirjen Pendidikan IslamDepartemen Agama Republik Indonesia No. Dj.

Akibat dari adanya pertentangan Peraturan Dirjen Pendidikan IslamDepartemen Agama Republik Indonesia No. Dj.

Akibat pertentangan Surat Direktur Jenderal Pendidikan IslamDepartemen Agama Republik Indonesia No. Dj.l/PP.00.9/973/2009 dengan Pasal 48 ayat (3) UndangUndang No. 14 Tahun2005, maka Pemohon tidak dapat menduduki jabatan akademikProfesor/Guru Besar;b. Akibat pertentangan Surat Direktur Jenderal Pendidikan IslamDeparteman Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009 dengan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Surat KeputusanMenkowasbanpan.

Akibat pertentangan Surat Direktur Jenderal Pendidikan IslamDepartemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009 dengan Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit JabatanDosen Pasal 1 butir 13 dan butir 15, Pemohon tidak dapatdipertimbangkan lebih lanjut kenaikan jabatan Dosennya menjadiGuru Besar/Profesor, baik secara reguler maupun loncat jabatan;b.

,bersifat kuasa umum berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata, selanjuinya dalamreplik Penggugat dalil tersebut dibantah dengan mendalilkan bahwa kuasatersebut sudah sangat jelas untuk mendampingi proses pengadilan PerkaraPerdata Nomor: 06/PdtG/2006/PN Pso;Bahwa dar pertentangan dailildalil para pihak tersebut Majelis Hakimmenyimpulkan dan berpendapat tidak berwenang menilai dalildalil para pihaktersebut diatas oleh karena kuasa dimaksud terhadao Perkara Nomor :O06/PdtG/2006/PN Pso dan telah diputus oleh

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (p/unum litis consoriium);Bahwa. dalil eksepsi ini pada pokoknya mengenai tidak ditanknya pihakpihakyang masuk dalam perjanjian pada tanggal 2 Agustus 2015 yaitu R Metole, YSBadili, Abd Manan Abas dan Emmil P selanjutnya dalil tersebut telah dibantahPenggugat dalam repliknya dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa pihakpihak yang dimaksud Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum sehingga tidakdiikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;Bahwa dar pertentangan dailildalil

Salah Sasaran Pihak yang digugat (gemis aanhoedanig heic);Bahwa. dalil eksepsi ini pada pokoknya bahwa unsurunsur wanprestasi tidakterpenuhi karena Tergugat IV dan Tergugat V tidak ikut menandatanganiperjanjian sehingga keliru di ikut sertakan dalam gugatan Penggugat, selanjuinyadalil tersebut telah dibantah Penggugat dalam repliknya dengan mendalilkan padapokoknya bahwa diikut sertakan Tergugat V tepat dan beralasan karena TergugatV sebagai pihak yang menguasai obyek gugatan aquo;Bahwa dar pertentangan

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalildalil dari para pihak tersebutdiatas Majelis Hakim mempertimbangkan seluruhnya terhadap halhal yang diajukanoleh para pihak sedangkan halhal yang tidak dipertentangkan dan diakui tidak perudipertimbangkan lagi (vide : Pasal 311 Rbg);Menimbang, bahwa untuk membukikan dalildaliinya pihak Penggugat telahmengajukan alat bukt berupa surat yang diberi tanda, yaitu P.1 sid P9 danmengajukan 6 (enam) orang saksi sedangkan para Tergugat mengajukan alat buktiberupa

surat yang diberi tanda, untuk Tergugat yaitu T.l.1 s/d T.19, untuk Tergugat IlHalaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Padt.G/2018/PN Peso.yaitu T.lL1 sd TAL3, untuk Tergugat Ill yaitu T.lll1 s/d T.ll4 dan untuk Tergugat Vyaitu T.V.1 sid TV.3 serta untuk Tergugat VI telah melepaskan haknya dengan tidakmengajukan jawaban maupun pembuktian;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pertentangan dalil para pihakaquo Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi mahkamah Agung No.492/K/Sip/1970

Exeptio obscuur libel ( Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur );Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena kaburnyainterpretasi dan/atau uraian fundamentum petendi serta petitum yangakan dibantah oleh Tergugat sebagai berikut :a)Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum namun dalil dalil gugatan Para Penggugat adalahdalil dalil gugatan wanprestasi ;Terjadi pertentangan antar dalil dalil gugatan :Pertentangan dalil tersebut tampak :Pada angka 2 surat

Singosari VIl No. 12 Semarang.Dalil gugatan pada angka 2, dan pada angka 3 di atas tidakberdasarkan fakta peristiwa yang benar dan terjadi lompatankronologis fakta peristiwa sehingga menjadikan gugatan tidak jelas.c) Obyek sengketa tidak jelasObyek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan angka 1 tidakmenunjuk dengan benar obyek yang disengketakan;d) Terjadi pertentangan antara dalil dalil gugatan dalam fundamentumpetendi dengan petitum gugatan .Seharusnya para penggugat menguraikan dengan secara

Eksepsi tentang Exeptio obscuur libel (Gugatan Para Penggugat tidak jelasatau kabur;Menimbang, bahwa mengenai Exeptio obscuur libel (Gugatan ParaPenggugat tidak jelas atau kabur), Para Penggugat mendalilkan Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum namun dailildalil gugatan adalah dalilgugatan wanprestasi, selanjutnya terjadi pertentangan antar dalildalil gugatanangka 2 dan angka 3 tidak berdasarkan fakta peristiwa yang benar dan terjadilompatan kronologis fakta peristiwa yaitu dalil angka

2 Penggugat danPenggugat Il menendatangani surat penawaran dan penerimaan sewa gunausaha pada tanggal 01 Februari 2013, dalil angka 3 Penggugat meminjamkanHalaman 46 dari 57 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.Smgobyek sengketa kepada Tergugat tanggal 15 Januari 2013, selanjutnya obyeksengketa tidak jelas dan terjadi pertentangan antara dalildalil gugatan dalamfundamentum petendi dengan petitum gugatan yaitu dasar dan alasan gugatannomor 17 tidak diuraikan unsurunsur perbuatan melawan hukum namundimintakan

Usaha tanggal 1 Februari 2013 adalah implementasidari Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani Penggugat dan Il, selanjutnya hubungan hukum antara Penggugat ,Penggugat ll dan Tergugat dimulai dari Perjanjian Kontrak Plate tanggal 15Januari 2013 yang kemudian tanggal 01 Februari 2013 dilakukan pencairan ataspembiayaan tersebut melalui Surat Penawaran dan Penerimaan Sewa GunaUsaha, bahwa obyek sengketa telah jelas disebutkan dalam poin 1 gugatan,sedangkan mengenai pertentangan