Hero Supermarket Tbk (Fotokopidari fotokopi);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugattelah mengajukan 25 (dua puluh lima) bukti tertulis berupa fotokopi suratsuratyang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ataufotokopinya serta telah diberi tanda T sampai dengan T25 sebagai berikut:halaman 32 dari 63 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/2018/PTUNSRGT7Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: B337/M.NAKER/PHIJSK UPAH/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017,Hal

Dirjen,Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui surat Nomor B.232/PHIJSK/PPPHI/IX/2011, yang menyatakan:PT.

DirekturJenderal, Direktur Pencegahan & penyelesaian perselisihan hubungan IndustrialNomor B.232/PHIJSK/PPPHI/IX/2009 yang pada intinya menyatakan bahwaadanya perubahan peraturan pensiun yang dilakukan secara sepihak merupakanpelanggaran ketenagakerjaan, dan pernyataan dari Direktur Pencegahan danPenyelesaian Perselisihan tersebut juga diperkuat melalui Pasal 1 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 87ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

dari Tergugat ke Tergugat Il tidak sesuai yang diamanatkan dalamketentuan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor27/PUUIX/2011, Jis Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang SyaratSyarat PenyerahanSebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Jis Surat EdaranDirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja RepublikIndonesia Nomor: B. 31/PHIJSk

Dirjen,Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui surat nomor : B.232/PHIJSK/PPPHI/IX/2011, yang menyatakan : PT. Dirgantara Indonesia (Persero) telah mengeluarkan Peraturan tentang pensiun,dimana prosesnya secara sepihak tanpa terlebih dahulu diadakan perundinganPKB dengan Serikat Pekerja .25.

Direktur Jenderal,Direktur Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Nomor :B.232/PHIJSK/PPPHI/IX/2011, Perihal Perubahan Peraturan Dana Pensiundi PT. DI yang dilakukan secara sepihak merupakan PelanggaranKetenagakerjaan ;36.

Pekerja bebas untuk menentukan pilihannyamenjadi anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh yang manapun;Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : B / 432 / PHIJSK /Vill / 2012 tanggal 9 Agustus 2012 perihal Pembentukan PerangkatOrganisasi / Kepengurusan Wilayah Serikat Pekerja / Serikat Buruh (DPC,DPD, Serikat Pekerja / Serikat Buruh) tidak wajib dicatatkan karena tidakHalaman 56 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.

(sesuai dengan fotokopi);Surat Nomor: B.432/PHIJSK/VIII/2012, tanggal 9Agustus 2012 dari Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Direktorat JendralPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja.

KEP. 67/PHIJSK PK/PKB/V/2017 tanggal 19 Mei 2017tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. ValeIndonesia, Tok. dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dijadikanacuan, pedoman, Peraturan Kerja oleh Penggugat dan Tergugat dalamHalaman 11 dari 46Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018.

(Bukti P13) ;Surat Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor:Halaman 182Putusan No.14/G/2016/PTUNTPI15.16.17.18.19.20.21.FotocopyFotocopyFotocopyFotocopyFotocopyFotocopyFotocopyB.531/PHIJSK/ X/2012 tanggal 12 Oktober 2012,Hal : Upah Minimum Berdasarkan KelompokUsaha......... 00.000 ce eee teeters eee eee. (Bukti P14) ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78Tahun 2015 Tentang Pengupahan.........

Batam Nomor : KPTS.153/HK/VI/2015 Tentang Keanggotaan Dewan PengupahanKota Batam Masa Bhakti 20152016 serta TataTOPtiD.. 2... cece cece ceeeeetteeeneees (Bukti T.Il.Int.17) ;Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga KSPSIhasil Kongres VIII Tahun 2012 dan RapinmnasusTahun 2013... cccceeeeeeeeeteees (Bukti T.Il.Int.18) ;Surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RIDerektoral Jenderal Pembinaan Hubungan IndustrialHalaman 190Putusan No.14/G/2016/PTUNTPIdan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: B.432/PHIJSK

Fotocopy Surat Direktoral Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor : B.432/PHIJSK/VIII/2012Tertanggal 9 Agustus 2012 Perihal PemberitahuanPerangkat Organisasi/Kepengurusan Wilayah SP/SB,Federasi dan Kofederasi SP/SB...(Bukti T.II.Int.26) ;13.

Pekerja TingkatPerusahaan Mahakam Sawit Plantation Group mohon kepada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara agardilakukan mediasi berdasarkan surat Nomor 010/SPTP/III/2018tertanggal 5 Maret 2018 ;Halaman 17 dari 196 Putusan Nomor 30/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr58.59.60.61.62.Bahwa guna menyelesaikan perselisinan, maka telah ditempuh upayamediasi melalui mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menganjurkan sesuaiSurat No. 567/476/PHIJSK

Mahakam Sawit Plantations Group (MSPG)karena 10 bulan Perusahaan Tidak Membayar Upah Karyawan;P64 : Fotocopy sesuai dengan asli Anjuran Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor : 567/476/PHIJSK.1II/04/2018 tertanggal 06April 2018;P65 : Fotocopy sesuai dengan asli Risalah PenyelesaianPerselisihan Tertanggal 18 April 2018;P66 : Fotocopy dari fotocopy Peta HGU PT.

Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Serikat Pekerja TingkatPerusahaan Mahakam Sawit Plantation Group mohon kepada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara agardilakukan mediasi berdasarkan surat Nomor 010/SPTP/III/2018tertanggal 5 Maret 2018 ;Bahwa guna menyelesaikan perselisinan, maka telah ditempuh upayamediasi melalui mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menganjurkan sesuaiSurat No. 567/476/PHIJSK

KEP.154/ PHIJSK/PPKAD/XII/2009tanggal 23 Desember 2009 yang menyatakan bahwa PKB telah habis masaberlakunya sejak tanggal 19 Mei 2011. Fakta ini diperkuat oleh Sdr. M. YusufHadi dalam kesaksiannya bahwa PKB sudah tidak berlaku lagi (sejak 19 Mei2011) dan belum pernah diperpanjang, sehingga pada saat itu SPIF sedangberunding dengan pihak Perusahaan untuk menyepakati PKB. SPIF pada saatitu sedang melakukan pembelaan atas di PHKnya Sdr.

menyatakan siap untukditempatkan di seluruh Unit Usaha Pemohon Kasasi;Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Butir 3.2. di atas, padatanggal 24 Februari 2015, Pemohon Kasasi dengan WKPPertamedika (selaku Serikat Pekerja yang mewakili para pekerjaPemohon Kasasi, termasuk Termohon Kasasi) telah membuat,menyepakati dan menandatangani PKB yang mengatur syaratsyaratkerja, hak dan kewajiban bagi Pemohon Kasasi dan para pekerjanyaserta PKB tersebut telah terdaftar di Kemenakertrans berdasarkanKeputusan Dirjen PHIJSK

Nomor 147 K/Pdt.SusPHI/20175.3.5.4.para pekerjanya serta PKB tersebut telah terdaftar di Kemenakertransberdasarkan Keputusan Dirjen PHIJSK Kemenakertrans Nomor Kep.72/PHIJSKPKKAD/PKB/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 (vide Bukti T6),sehingga PKB tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 132 UUNomor 12/2003 dan oleh karenanya Pemohon Kasasi, WKPPertamedika dan para pekerja Pemohon Kasasi (termasuk TermohonKasasi) wajid memathui dan melaksanakan ketentuanketentuan yangdiatur dalam PKB, sesuai dengan ketentuan

Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan, Daftar Hadir Sidang Anggota Dewan Pengupahan Nasional, danNotulen Rapat Pleno Ke 3 Dewan Pengupahan Nasional tanggal 1 April2015;Foto copy Surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI DirektoratJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja Nomor B.657/PHIJSK/KKHI/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentangPenunjukan Peserta, Kamis, 13 Oktober 2015 Pukul 12.00 s.d 18.00tempat Hotel Bidakara, Jalan Jend.

Disnakertrans Kabupaten Bogormengeluarkan Surat Anjuran Nomor 565/1404/HI Syaker/ 2012 tertanggal 08Maret 2012 yang ditunjukan kepada Para Penggugat Rekonpensi dan TergugatReonpensi yang pada pokoknya berisi anjuran agar Pihak TergugatRekonpensi memberikan uang pesangon kepada Para Penggugat Rekonpensisesuai dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Pasal 167 Ayat (5) ;Bahwa selain itu pada tangal 21 Mei 2012 Disnakertrans Kabupaten Bogortelah pula mengirimkan surat Nomor B.93/PHIJSK

B.31/PHIJSK/I/2012 tentangPelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU1X/201 1Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II untuk membuktikan dalildali bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukupdiberi tanda Bukti T Il 1 s/d T Il 4 dengan uraian sebagai berikut :1. Bukti T Il12. Bukti T Il23. Bukti T Il34.

Tentang Tunjangan HanRaya, yang diberi tanda P25;27.Fotokopi dari fotokopi, Surat Himbauan dari Direktorat Jenderal PembinaanHubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja KementerianKetenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B 70/PHIJSK/PPHI/II/2018tertanggal 27 Febuari 2018, yang diberitanda P26;28.Fotokopi sesuai dengan Asli, Email permohonan Bipartit terkait PemutusanHubungan Kerja Secara sepihak, yang diberi tanda P27;29.Fotokopi sesuai dengan Asli, Email Penolakan perundingan Bipartit PT

Surat Edaran Dirjen Hl dan Jamsos Kemenakertrans RINo.B.31/PHIJSK/V/2012 tentang Pelaksanaan PutusanMahkamah Konstitusi No. 27/PUUIX/2011;9.3.2. Pemenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaankepada perusahaan lain;9.3.3. SE Menakertrans RI No. SE.04/PERMEN/VIIV203 tentangPedoman Pelaksanaan Permenakertrans R.. No. 19Tahun 2012;9.3.4.

Tabitha Express Nomor 04 tanggal 19 Desember 2015, Notaris NENI ARIESTANI, SH, MKN Keputusan Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep : 418 / PHIJSK-PK / PP / III / 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang pengesahan peraturan perusahaan PT. Tabitha Express Peraturan Perusahaan PT Tabitha Express periode 2017 2019. Foto Copy Surat Pernyataan Jaminan untuk Bank BCA tanpa stempel PT.

No.KEP.104/PHIJSK/PKKAD/2008 tertangga Bekasi 29 Agustus 2008 tentang Pendaftaran PerjanjianKerja Bersama antara PT. Industri Sandang Nusantara dengan Serikat Pekerja BUMN PT.Industri Sandang Nusantara, selanjutnya diberi tanda bukti P6;Foto copy dari foto copy Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa TimurNo.691/Pdt.G/2008/PN.Sby. jo.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Tahun 2016 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dari Kementrian Ketenaga Kerjaan RI Direktoret Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No : TAR.1711/PHIJSK-PK/PP/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No : 09 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No : 11 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat dari Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, NomorB.53/PHIJSK/II/2014, tanggal 7 Februari 2014,perihal Permasalahan PT. Manunggal Sentral Baja diKabupaten Mojokerto, ditujukan kepada KepalaDinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Provinsi Jawa Timur.

DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Jakarta Timur, Kepala Bagian PengawasanSudinakertrans Jakarta Timur.33 Bahwa atas pengaduan PARA PENGGUGAT tersebut, pada tanggal 14Desember 2010, KEMEN'TERIAN 'TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI RI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAANHUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGAKERJA, merespond pengaduan PARA PENGGUGAT, melalui SuratNomor: B. 296/PHIJSK/PPPHI/XII/2010, Perihal : Mohon Penyelesaianatas PHK 49 Orang Pekerja PT.