Ditemukan 241 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-02-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/PDT.G/2013/PN JKT.PST
Tanggal 19 Desember 2013 — PT. PURI DHARMAWANGSA RAYA HOTEL (PT PDRH) >< PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. (BANK BNI)
281122
  • terhadap kedua fasilitas tersebut pada butir 4.10 diatas,selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit No. 9 Tgl. 29101999antara PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSIdengan maksimum kredit sebesar Rp,396;911J37,644; danUSD:25;000i000r sehingga total kewajiban TERGUGAT REKONPENSIsetelah terjadinya Novasi (Penggantian) menjadi sebagai berikut:Nam Jenis /Maksimum KeteranganaPT.P Kl Rp. 302.841 .000.000,Ex PK No.98/239 Tgl.21.09.98DRH (Rp)Ex KI Rp. 396.911.737.644,Ex PK No.14.Tgl.21.09.98 + bunga Ex PKPT
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Abdul Fatah bin H. Abdulrahman
5726 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 750 K/Pid.Sus/2010 Bahwa saksi mempunyai tugas antara lain : membuat PKPT (Program KerjaPemeriksaan Tahunan) yang berkaitan dengan kegiatan fungsi pengolahanseluruh wilayah Indonesia, melakukan pemeriksaan berdasarkan ProgramKerja Pemeriksaan Tahunan, membuatLaporan Hasil Pemeriksaan. Bahwa setiap karyawan Pertamina tidak mempunyai hak sekecil apapununtuk menjual atau mengambil minyak mentah untuk kepentingan sendiri.
Putus : 12-02-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 57/PID/TPK/2013/PNTK
Tanggal 12 Februari 2014 — CARWANTO BIN OJON
16741
  • mengangkat saksi sebagai Manajer Audit Wilayah II DivisiSatuan Pengawa Internal Kantor Pusat adalah Direksi Umum dan SDM denganNomor Surat Keputusan Direksi :055/Dir.Umum & SDM/SKD/PPI/IV/2012 tanggal2 April 2013.Bahwa benar Tugas Pokok dan fungsi saksi selaku Manajer Audit Wilayah II DivisiSatuan Pengawas Internal Kantor Pusat antara lain :Menyiapkan data yang diperlukan guna penyusunan kebijaksanaan pengawasan,perencanaan kegiatan pengawasan, Rencana kerja dan Anggaran Unit Internal Audit(termasuk PKPT
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 14 Februari 2017 — AJRISA WINDRA, S.T., M.M. Vs. KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
374226
  • Tim yang sudah mendapat surat tugas melakukan entry meeting atau pertemuanpendahuluan dengan manajemen auditee dilakukan secara terencana sesuai dengantujuan pemeriksaan dan memberitahu kapan tim akan datang, ini untuk pemeriksaanyang Rutin, sedangkan untuk pemeriksaan yang bersifat tidak rutin entry meetingdapat dilakukan secara mendadak, sepengalaman saya untuk yang rutin itu adadeprogram PKPT, Program Kerja Pemriksaan Tahunan, jadi akan masukkeorganisasi ini bulan berapa, sudah bisa diprediksi
Register : 30-05-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 14 Oktober 2014 — - M. SAEFUDIN, SE Alias SAEF
9751
  • Lombok Tengahadalah melakukan pemeriksaan terhadap semua objek pemeriksaan(OBRIK) se Kabupaten Lombok tengah dan berdasarkan Program kerjaPengawasan Tahunan (PKPT), dan berdasarkan Surat Perintah Tugasdari Bupati Lombok Tengah dengan No. 779.4/02 /2012/INS/Kh tanggal21 Maret 2012 tentang pemeriksaan khusus Desa Menemeng, Kec.Pringgarata kab.
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 —
577
  • Banggai yaitu diawali dari Surat Perintah tugasInspektur atas nama Bupati Banggai, setelah itu kami melaksankan pekerjaan sebagaimana yangtercantum dalam surat tugas tersebut.Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu pekerjaan dasar/penentuan kita untuk reguler(Program Kerja PemeriksaanTahunan/ PKPT ) : yaitu pemeriksaan keuangan dan pembelanjaan,SDM, Tupoksi, Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.Dan Pemeriksaan Khusus apabila ada laporan dari Masyarakat.Bahwa
    dalam Melakukan Pemeriksaan Reguler (PKPT), kita sudah ada dalam PKPT, yang manadalam melakukan pemeriksaan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas tidak semuakita periksa tetapi hanya sampel saja yang ditentukan oleh pengawas sendiri.Bahwa saksi dalam Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha Uhangon, Desa Kadodi, DesaNiubulan, dan Desa Lobu serta Sungai Pioto di Desa Balean dan Desa Bahingin Kec.
Register : 26-09-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 8 Januari 2014 — HASNUL AIMAN
379
  • Solok;e PKPT Inspektorat Daerah Kab. Solok Tahun 2010;e Surat Fasilitator PNPMMP Kab. Solok No. 39/PNPMMP/Kab. Solok/IX/2010;Pidana No. 19/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG Hal 83 dari 12484Telaahan staf Kepala BPM Kab. Solok No. 412.2/232/BPM2010 Perihalpermasalahan PNPMMP di Kec. Pantai Cermin, IX Koto Sungai Lasi dan XKoto Diatas;Disposisi Bupati Solok tanggal 14 September 2010, untuk segera dilaksanakanPemeriksaan Khusus oleh Inspektorat Daerah Kab. Solok;Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kab.
Register : 30-01-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Saeful efendi
8543
  • Ciasem Kabupaten Subang adalah Program KerjaPemeriksaan Tahunan (PKPT) pemeriksaan reguler pada KecamatanCiasem dan Surat Perintah dari Inspektur Bawha Ahli memiliki sertifikat Auditor Muda dengan Nomor Sertifikat No.SERT1346/DL/3/2013, tanggal 12 Juni 2013.
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
ASEP RIDWANSYAH Bin AMIR ;
4922
  • Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PITPKD) adalahPerangkat Desa, terdiri dari :a) Sekretaris Desa, danb) Perangkat Desa lainnya.Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Majalengka No. 378 tahun 2014tanggal 24 September 2014 tentang penetapan besaran Alokasi DanaDesa (ADD) bagi tiap desa di kabupaten Majalengka tahun 2014 bahwadesa Cipasung Kec Lemahsugih mendapat bantuan ADD tahun 2014sebesar Rp.136.892.000..Bahwa berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun2014 dan tahun 2015 Inspektorat
Register : 06-05-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 24 September 2014 — YAYAN SOFIANDI, DIPL.ATP BIN PUPUNG SYAEFULLOH
6324
  • Waluya, kemudian padatanggal 30 Desember 2010 Inspektorat melakukan pemeriksaansesuai PKPT yang dituangkan dalam Keputusan Walikota SukabumiNomor : 265/2010 tentang PKPT dan Surat Perintah dari InspektoratNomor:700 /SP01/III/Inspektorat tanggal 03 Januari 2011 dengansusunan Tim :Pengendali tehnis :saksi ENDANG SURYANA, SE, MM.a.b.C.Ketua TimAnggota: MUHAMAD SOPYAN,SE,AK.: HASIANAH FARAHWATIWAWAN IRAWANHADIAN SUNDARA,SE.RAHMAT BILAL.
    Waluya, kemudian pada tanggal 30Desember 2010 Inspektorat melakukan pemeriksaansesuai PKPT yang dituangkan dalam KeputusanWalikota Sukabumi Nomor : 265/2010 tentang PKPTdan Surat Perintah dari Inspektorat Nomor:700 /SP01/lII/Inspektorat tanggal O3 Januari 2011 dengansusunan Tim:a. Pengendali tehnis: Saksi ENDANGSURYANA, SE, MM.b. Ketua Tim MUHAMADSOPYAN,SE,AK.c. Anggota : HASIANAHFARAHWATIWAWAN IRAWANHADIAN SUNDARA,SE.RAHMAT BILALd.
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 —
474
  • Banggai yaitu diawali dari Surat Perintah tugasInspektur atas nama Bupati Banggai, setelah itu kami melaksankan pekerjaan sebagaimana yangtercantum dalam surat tugas tersebut.Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu pekerjaan dasar/penentuan kita untukreguler (Program Kerja PemeriksaanTahunan/ PKPT ) : yaitu pemeriksaan keuangan danpembelanjaan, SDM, Tupoksi, Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan pada pertengahantahun dan akhir tahun.
    Dan Pemeriksaan Khusus apabila ada laporan dari Masyarakat.Bahwa dalam Melakukan Pemeriksaan Reguler (PKPT), kita sudah ada dalam PKPT, yangmana dalam melakukan pemeriksaan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Dinastidak semua kita periksa tetapi hanya sampel saja yang ditentukan oleh pengawas sendiri.Bahwa saksi dalam Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha Uhangon, DesaKadodi, Desa Niubulan, dan Desa Lobu serta Sungai Pioto di Desa Balean dan Desa BahinginKec. Lobu Kab.
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 — HEIN MOPANTAW Alias KO'HEIN
161116
  • Banggai yaitu diawal dari Surat Perintah tugasInspektur atas nama Bupati Banggai, setelah itu kami melaksankan pekerjaan sebagaimana yangtercantum dalam surat tugas tersebut.Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu pekerjaan dasar/penentuan kita untuk reguler(Program Kerja PemeriksaanTahunan/ PKPT ) : yaitu pemeriksaan keuangan dan pembelanjaan,SDM, Tupoksi, Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.Dan Pemeriksaan Khusus apabila ada laporan dari Masyarakat.Bahwa
    dalam Melakukan Pemeriksaan Reguler (PKPT), kita sudah ada dalam PKPT, yang manadalam melakukan pemeriksaan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas tidak semuakita periksa tetapi hanya sampel saja yang ditentukan oleh pengawas sendiri.Bahwa saksi dalam Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha Uhangon, Desa Kadodi, DesaNiubulan, dan Desa Lobu serta Sungai Pioto di Desa Balean dan Desa Bahingin Kec.
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN PALU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 — MOH. DALLE SUTOMO, ST.,MT
8611
  • Banggai yaitu diawali dari Surat Perintah tugasHalaman 75 dari 216 Perkara Nomor : 36/Pid.SusTPK/2016/PN PalInspektur atas nama Bupati Banggai, setelah itu kami melaksankan pekerjaan sebagaimana yangtercantum dalam surat tugas tersebut.Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu pekerjaan dasar/penentuan kita untukreguler (Program Kerja PemeriksaanTahunan/ PKPT ) : yaitu. pemeriksaan keuangan danpembelanjaan, SDM, Tupoksi, Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan pada pertengahan tahundan akhir
    Dan Pemeriksaan Khusus apabila ada laporan dari Masyarakat.Bahwa dalam Melakukan Pemeriksaan Reguler (PKPT), kita sudah ada dalam PKPT, yang manadalam melakukan pemeriksaan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas tidaksemua kita periksa tetapi hanya sampel saja yang ditentukan oleh pengawas sendiri.Bahwa saksi dalam Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha Uhangon, Desa Kadodi,Desa Niubulan, dan Desa Lobu serta Sungai Pioto di Desa Balean dan Desa Bahingin Kec. LobuKab.
Register : 24-10-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 21/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 27 Januari 2014 — LENI MARLINA Binti YURNALIS
3314
  • Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Deputi Pengawasan InstansiPemerintah Bidang Perekonomian, BPKP No.700/1327/PMD, nomor 700/332/A.1/IJ danno S208/D104/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang (1) Peningkatan KapasitasInspektorat Kabupaten/Kota dalam Pengawasan Pelaksanaan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. (2) Pelibatan InspektoratKabupaten/Kota dalam Pemeriksaan/Audit Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)PNPM Mandiri PerdesaanProgram Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT
Putus : 04-05-2010 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 287/Pid.B/2009/PN.KSP
Tanggal 4 Mei 2010 — BUSTAMI, S.T. BIN ADAM
9210
  • ke masing masingsatker sesuai dengan jadwal surat tugas melakukan pengecekan hingga kelapanganapabila diperlukan ,setelah melakukan pengawasan atau pengecekan tersebut laluSaksi membuat laporan kepada Bupati pengawasan yang dilakukan adalah padabidang Kepegawaian, aset pada suatu Satker;Benar bahwa saksi pada Tahun 2008, selaku Kepala Inspektorat tidak pernahmelakukan pengawasan terhadap Sakker Dinas PU kab Aceh Tamiang karena padatahun tersebut tidak termasuk Program Kerja Pemeriksaan Tahunan ( PKPT
Register : 16-01-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 09-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
MUHLIS INDAH Bin SAINAL HASAN
12478
  • ,Ahli menjelaskan bahwa audit terhadap Instansi pemerintah dapat dilakukanberdasarkan Program Kerja Pemeriksaan tahunan (PKPT) BPKP, juga dapatdilakukan atas permintaan Instansi yang diaudit, dan permintaan Instansi Penyidik(Kepolisian dan Kejaksaan) dalam bentuk bantuan audit investigasi danperhitungan kerugian keuangan negara.Ahli menjelaskan bahwa yang menjadi dasar ahli dalam melakukan AuditInvestigasi dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi berupapenyalahgunaan alokasi dana desa (ADD
Register : 06-05-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 24 September 2014 — YAYAN SOFIANDI, DIPL.ATP BIN PUPUNG SYAEFULLOH
579
  • Waluya, kemudian padatanggal 30 Desember 2010 Inspektorat melakukan pemeriksaansesuai PKPT yang dituangkan dalam Keputusan Walikota SukabumiNomor : 265/2010 tentang PKPT dan Surat Perintah dari InspektoratNomor:700 /SP01/III/Inspektorat tanggal 03 Januari 2011 dengansusunan Tim :Pengendali tehnis :saksi ENDANG SURYANA, SE, MM.a.b.C.Ketua TimAnggota: MUHAMAD SOPYAN,SE,AK.: HASIANAH FARAHWATIWAWAN IRAWANHADIAN SUNDARA,SE.RAHMAT BILAL.
    Waluya, kemudian pada tanggal 30Desember 2010 Inspektorat melakukan pemeriksaansesuai PKPT yang dituangkan dalam KeputusanWalikota Sukabumi Nomor : 265/2010 tentang PKPTdan Surat Perintah dari Inspektorat Nomor:700 /SP01/lII/Inspektorat tanggal O3 Januari 2011 dengansusunan Tim:a. Pengendali tehnis: Saksi ENDANGSURYANA, SE, MM.b. Ketua Tim MUHAMADSOPYAN,SE,AK.c. Anggota : HASIANAHFARAHWATIWAWAN IRAWANHADIAN SUNDARA,SE.RAHMAT BILALd.
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 —
7612
  • Banggai yaitu diawalidari Surat Perintah tugas Inspektur atas nama Bupati Banggai, setelah itu kamimelaksankan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam surat tugastersebut;Bahwa dalam melakukan pemeriksaan' terhadap suatu pekerjaandasar/penentuan kita untuk reguler (Program Kerja PemeriksaanTahunan/PKPT ) : yaitu pemeriksaan keuangan dan pembelanjaan, SDM, Tupoksi,Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan pada pertengahan tahun dan akhirtahun.
    Dan Pemeriksaan Khusus apabila ada laporan dari Masyarakat;Bahwa dalam melakukan Pemeriksaan Reguler (PKPT), kita sudah ada dalamPKPT, yang mana dalam melakukan pemeriksaan pengawasan terhadapkegiatan yang dilakukan oleh Dinas tidak semua kita periksa tetapi hanyasampel saja yang ditentukan oleh pengawas sendiri;Bahwa dalam Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha Uhangon,Desa Kadodi, Desa Niubulan, dan Desa Lobu serta Sungai Pioto di DesaBalean dan Desa Bahingin Kec. Lobu Kab.
Register : 11-06-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.B/TPK/2013/PN PDG
Tanggal 2 Oktober 2013 — FITRIZAL HIDAYANI, SE
489
  • Solok ;PKPT Inspektorat Daerah Kab. Solok Tahun 2010 ;Surat Fasilitator PNPMMP Kab. Solok No. 39/PNPMMP/Kab. Solok/IX/2010 Perihal laporan permasalahan adanyakerugian negara sebesar Rp 298.570.350., ;Telaahan staf Kepala BPM Kab. Solok No. 412.2/232/BPM2010 Perihal permasalahan PNPMMP di Kec. PantaiCermin, IX Koto Sungai Lasi dan X Koto Diatas ;Disposisi Bupati Solok tanggal 14 September 2010, untuksegera dilaksanakan Pemeriksaan Khusus oleh InspektoratDaerah Kab.
Register : 19-01-2011 — Putus : 25-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN SOLOK Nomor 03 /Pid.SUS/2011/ PN.Slk
Tanggal 25 Mei 2011 — - DARLISON JANID PGL CAN
11417
  • PKPT InspektoratDaerah Kab. SolokTahun 2009;. Surat TugasInspektur DaerahNo. 700/104/INSPD/R/2009 tanggal 5Juni 2009 untukPemeriksaan Regulerdi PemerintahanNagari Kacang Kab.Solok;. Perda No. 8 Tahun2008 tentangPembentukanOrganisasi dan TataKerja InspektoratDaerah Kab. Solok;9.