JUSUF LATUMETEN Alias UCU, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan masalah Pemukulan;Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul10.30 Wit, bertempat di Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;tepatnya di dalam ruangan Kantor Negeri Latuhalat;Bahwa sebagai adat di negeri saksi sebagai anggota Saniri Negeri, jadimasalah yang terjadi di negeri kalau tidak mendapat titik temu kami punyalembaga

wajib untuk menyelesaikan, dan kami mengundang mereka, dansebelumnya kami berdoa untuk memulai sidang di negeri, setelah berdoaselesai belum buka sidang sudah kacau, tidak setuju oleh anaknya terdakwa,lalu kita sebagai saniri negeri yang sudah diundang, ketika saksi berdiri diluarsaudara Terdakwa berdiri untuk mecekik saksi, lalu adik saksi Ongki loncatberdiri melerai saksi, padahal adik saksi di pukul oleh terdakwa;Bahwa Terdakwa mau cekik saksi, kKemudian korban berdiri untuk meleraitahutahu terdakwa

datang memukul korban;Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (Satu) kali;Bahwa Terdakwa memukul korban mengenai bagian mulut/bibir dan langsungberdarah;Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN AmbBahwa Tidak ada katakata yang membuat terdakwa tersinggung, karena kitabelum buka sidang;Bahwa Tidak ada keluarga Terdakwa datang meminta maaf kepada korban;Bahwa keluarga terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepadakorban;Bahwa sampai saat ini saniri negeri tidak pernah mempertemukan kami

sebagai berikut:Bahwa Terdakwa di hadirkan sebagai saksi dipersidangan terkait denganmasalah Penamparan;Bahwa Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di desaLatuhalat, tepatnya di halaman desa Latuhalat ;Bahwa awalnya pada tanggal 20 Januari 2021 saya di undang oleh SaniriNegeri Latuhalat untuk kami hadir di kantor desa Latuhalat menyangkut tanahdati Negeri untuk membicarakan satu sama lain;Bahwa Andre Latumeten dan anak Terdakwa yang diundang;Bahwa Terdakwa hadir, kemudian Ketua Saniri

Negeri Latuhalat mengundang pihak pihak yangsedang terkait masalah tanah termasuk Terdakwa dan saksi korban untukdatang di Kantor Negeri guna penyelesaian permasalahan, namun saatpertemuan tepatnya setelah didahului dengan berdoa terjadi keributan yaituadu mulut antara Sdr.HANDRI LATUMETEN dan ADOLOP LATUMETENkemudian saksi YUSUF LATUMETEN sebagai Saniri Negeri langsung meleraikeduanya akan tetapi Terdakwa tibatiba langsung mencekik leher saksiYUSUF LATUMETEN lalu saksi korban FERRY LATUMETEN yang

mengetahui apakah setelah diukur oleh KepalaKewang dari PerlTanahan ada ukur atau tidak;Bahwa pada saat Kepala Kewang mengukur Tanah tersebut tidakmengundang para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dan juga pemilikdari batasbatas Tanah tersebut;Hal 42 dari Hal 77 Putusan No. 144/Pdt.G/2015/PN.Amb.Bahwa jumlah Saniri Negeri yang ada di Negeri Soya ada 36 (tiga puluh@NAM) OFAN j~ wn nnn nnn nnn nnn nnn en nen rn ncn nnn nnn cnn nnn nnnnBahwa Saniri Negeri dipilin oleh setiap mata rumah;Bahwa untuk

menjadi Saniri Negeri harus sudah menikah dan umurnyaharus sudah 20 tahun Keates js a assesses erieBahwa Saksi tau Pemerintah Negeri Soya memberikan Tanah ObjekSengketa kepada Tergugat karena Saksi diberi tahu orang tua Saksikarena bapak Saksi menjadi Saniri Tua;Bahwa sewaktu Raja Soya memberikan Tanah kepada Tergugat secaratertulis Saksi tidak ada di Negeri Soya, karena Saksi masih bertugas diMasohi dan belum jadi Saniri; Bahwa saksi bertugas di Masohi dari tahun 1979 sampai tahun 1988;Bahwa Raja

aktif dan ada saniri yang tidak aktif;Bahwa Saniri yang tidak aktif yaitu seperti Tergugat yang menjadi SaniriNegeri tidak aktif namun yang bersangkutan bertugas di jawa sedangkansaniri Negeri aktif yaitu yang bertugas seharihari sebagai saniri Negeri diNegeri Soyaj 9 22+ = 2222 no nnn nnn ene nnn nnn nnn neeBahwa saksi mengetahui kalau tergugat selama berada di daerah sukamemberikan bantuan kepada Negeri berupa sekolah dan gereja, karenaHal 43 dari Hal 77 Putusan No. 144/Pdt.G/2015/PN.Amb.diumumkan

Telkom; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negeri;Bahwa Tanah Objek sengketa yang disebutkan batasbatas tersebutadalah Tanah Negeri bebas;Bahwa seorang Anak Negeri untuk mendapat Tanah Negeri, ia harusbuat permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah Negeri SoyaBahwa setelah permohonan diterima oleh pemerintah Negeri maka surattersebut dibahas dalam saniri besar, atas pertimbangan dari anggotaanggota dari saniri Negeri baru bias diputuskan untuk melihat lokasi dannanti pada tanggal 1 Desember baru

Pada tahun 1998 Tergugat mendapat informasi bahwa Dusuntersebut telah diukur oleh pihak BPN (Tergugat Ill) atas usulPenggugat melalui program Prona, kemudian Tergugat menyampaikan keberatan kepada pihak Tergugat Il pada tanggal 1Desember 1998, dalam sebuah rapat Saniri besar/lengkap sertaditindak lanjuti pada sidang komisi pada tanggal 3 Desember 1998(Tl+5) kemudian diputuskan sesuai Risalah pemeriksaan danpenyelesaian masalah persil Tanah di kayu tiga Dusun Kayu Putihantara Sdr. Roberth D.

Surat Keputusan Saniri Negeri Mosso.6.15. Pas Foto ukuran 4x6 cm sebanyak 6 ( enam ) lembar.7.

hukum bagi Penggugat ;15.Bahwa mengingat Surat Keputusan Tergugat Nomor 141415 Tahun 2011tentang Pengesahan Pemerintah Negeri Mosso Kabupaten Maluku Tengahsangat bertentangan dengan PERDA Kabupaten Maluku Tengah Nomor :01 Tahun 2006 pasal 3 ayat ( 2) yang mengatakan bahwa Jabatan KepalaPemerintah Negeri merupakan Hak Mata Rumah/Keturunan berdasarkangaris keturunan lurus dan tidak dapat diahlikan kepada pihak lain, kecualidalam halhal khusus berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunanbersama saniri

kKewenangan untukmenetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri secara sepihak tanpamelalui musyawarah matarumah dan penetapan oleh Saniri Negeri ;5.

Bahwa pada posita 4 penggugat mendalilkan isi surat yang dikeluarkanoleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang ditujukan kepada CamatTehoru untuk memfasilitasi proses pencalonan kepala Pemerintah NegeriMosso dengan Saniri Negeri agar setidaknya terdapat kata sepakat untukmengakhiri beda pendapat soal proses pencalonan kepala pemerintahNegeri Mosso, jika dalil tersebut dihubungkan dengan dalil penggugatpada posita 7, bagaimana tergugat dapat melantik penggugat menjadiKepala Pemerintah Negeri Mosso

Seharusnya Abdul Kadir Tehuayo setelah mendengar arahan/tawaran Tergugat memusyawarahkannya dengan seluruh keluargamatarumah parentah untuk diteruskan kepada Saniri Negeri untukkemudian ditetapbkan menjadi calon kepala pemerintah negeri. DalilPenggugat pada Posita 8 tersebut tidak menunjuk pada kesalahanprosedur yang dilakukan Tergugat.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Arifin Alias Syamsul Bin Saniri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap

Terdakwa:
SYAMSUL ARIFIN Alias SYAMSUL Bin SANIRI

Negeri Soya pada tahun 2006 sampaidengan sekarang; e Bahwa kejadian dibawah tahun 2006 saksi tahu, karena kebiasaan secara adatNegeri Soya setiap pada tanggal 1 Desember diadakan rapat Saniri Besar untukmembahas surat surat masuk ataupun masalah yang ada diHal 49 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.Bahwa sejak saksi menjadi Saniri Negeri sudah pernah membahas masalahtanah di Negeri Soya; Bahwa mengenai masalah dusun di Kopertis sejak tahun 1996 Saniri Besarsudah membahas; Bahwa mengapa

Saniri Negeri membahas dusun di Kopertis karena pada tahun1978 pemerintah Negeri Soya memberikan tanah kepada MarthenBahwa pembahasan juga dilakukan oleh Saniri Besar karena ada komplen darikeluarga Puturuhu kepada Marthen Huwaa;Bahwa mengenai peninjauan lokasi dari Saniri Negeri saksi tidak tahu;Bahwa mengenai tanah objek sengketa saksi mengetahui batasbatasnya yaitu:e Sebelah Timur berbatasan dengan dusun Kamaruang ;e Sebelah Utara berbatasan dengan dusun Tabea Jou ;e Sebelah Selatan berbatasan

memberikan kepada orang yang bermohontersebut;Bahwa pemberian bias dikabulkan terhadap tanahtanah yang belum adapenghuni (kosong), tetapi kalau diatas tanah tersebut sudah ada orang yangtinggal tidak bias dikabulkan; Bahwa Saniri Negeri memberikan tanah tersebut kepada Marthen Huwaa sejaktahun 1978;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum memberikan tanah tersebutkepada Marthen Huwaa Saniri Negeri telah lebih dahulu turun melihat lokasiatau tidak; Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut

Enika Urialy/Mohamad tertanggal 2 Nopember 1992, dimana kedua suratpelepasan hak tersebut disaksikan oleh anggota Saniri Negeri Soya dan turutmengetahui Raja Negeri Soya R. A.

HUWAA yang menjabat sebagai Saniri Negeri Soyasudah mencegah pemberian tanah dari keluarga Puturuhu kepada VERIENAJOSEPHA BATSEBA REHATTA,SH dan kepada Drs. J. TAHAPARY, sehinggaperistiwa pelepasan hak tersebut tidak mungkin akan terjadi, akan tetapi sebaliknyabapak W. HUWAA menyetujui dan ikut menada tangani sebagai saksi dalam suratpelepasan hak atas tanah tersebut.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Saniri Bin Sakri) dengan Pemohon II (Syamsiyah Binti Samun) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan Isbat Nikah ini kepada

PENETAPANNomor 1060/Pdt.P/2019/PA.Srg,yY3 c =om odDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili pada tingkatpertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonanPengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh;Saniri Bin Sakri, umur 42 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Kp.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Saniri Bin Sakri) denganPemohon Il (Syamsiyah Binti Samun) yang dilaksanakan di WilayahKantor Urusan Agama Kecamatan Tirtayasa, pada tanggal 06 September1998;c.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604131102070774 atas nama Saniri BinSakri sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 20150120, bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup,selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.2B. Saksi :Hal. 3 dari 11, Penetapan No. 1060/Pdt.P/2019/PA.Srg1. Nama Saepudin bin Kardi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaanPedagang, bertempat tinggal di Kp.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Saniri Bin Sakri) denganPemohon II (Syamsiyah Binti Samun) yang dilaksanakan pada tanggal 06September 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanTirtayasa, Kabupaten Serang;3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan IsbatNikah init kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yangtelah disediakan untuk itu;4.

SANIRI bin SENIWAR, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Raya Peniraman, RT. 008 RW. 004,Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak;Selanjutnya sebagai Pemohon I ;2. SUMRAH binti H.

MUHAMMAD TAUFIK bin SANIRI lahir tanggal 01 Maret 2000;5.2. KHOIRUL RIZAL bin SANIRI lahir tanggal 29 Nopember 2003;3. FIRMAN bin SANIRI lahir tanggal 01 Nopember 2005;7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karenahubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan(Mushaharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut hukum Islam;8.

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (SANIRI bin SENIWAR)dengan Pemohon II (SUMRAH binti H. ABDURROHMAN) yangdilangsungkan pada tahun 1983, di Kelurahan Sungai Pinyuh KecamatanSungai Pinyuh Kabupaten Pontianak;3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SANIRI Nomor 6102072704600001tanggal 25112012 dan atas nama SUMIRAH Nomor 61020741101710005 tanggal26112012, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya laludiberi tanda (P.1) ;2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SANIRI Nomor : 6102070202100023 tanggal02022010 yang dikeluarkan oleh Plt.

BADAN SANIRI NEGERI AMAHAI , beralamat di Negeri Amahai Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah ;------------------------ Semula sebagai : ......TERGUGAT.I ; Sekarang : .........TERBANDING .I ; 2.

(Badan SaniriNegeri Amahai), Tergugat II ( Panitia PencalonanPemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah NegeriAmahai ) dan Tergugat III (Pejabat Kepala PemerintahNegeri Amahai ) sebagai Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara menurut Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ; rrr rr ee ree ee eee eee eee Apakah tindakan Tergugat I (Badan Saniri NegeriAmahai), Tergugat II ( Panitia Pencalonan PemilihanDan Pelantikan Kepala

Tata Usaha Negara sehingga keputusannya juga bukanmerupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturan undang undang yang berlaku , yang bersifatkonkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukumperdata sebagaimanadimaksud pasal 1 ayat 3 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimanadirubah dengan UU No.9 tahun 2004 , untuk itu pertimbanganhukum Putusan Putusan Pengadilan Negeri yang telahmenyamakan Badan Saniri

III yang berupa menghentikan prosespencalonan Penggugat sebagai Calon Kepala Pemerintah NegeriAmahai merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara , sertasengketa yang timbul akibat tindakan Tergugat I, II dan IIIterhadap Penggugat tersebut adalah merupakan sengketa TataUsaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara dan bukan menjadi kewenangan Peradilan Umum in casuPengadilan Negeri Masohi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang telahdiuraikan diatas maka Tergugat I (Badan Saniri

yaknitentang pentahapan pencalonan Penggugat sebagaiCalon Kepala Pemerintah NegeriAmahai; e bersifat individual, menurut pendapat PengadilanTinggi telah dapat terpenuhi karena keputusantersebut hanya ditujukan kepada Penggugat sebagai14Calon Kepala Pememrintah Negeri Amahai;e bersifat final, menurut pendapat PengadilanTinggi tidak dapat terpenuhi' karena keputusanyang diambil oleh Tergugat I, II dan III dalamproses pentahapan Calon Kepala Negeri Amahaitidak bersifat final, sehubungan keputusan dariBadan Saniri

Negeri Amahai, Panitia PencalonanPemilihan Dan Pelantikan Kepala PemerintahanNegeri Amahai dan Pejabat Pemerintah NegeriAmahai atas proses pentahapan pencalonan KepalaNegeri Amahai harus mendapatkan persetujuan dariBupati Maluku Tengah untuk mendapatkanpengesahannya, sehingga karena masih memerlukanpersetujuan dari instansi atasan atau instansilainnya maka belkum bersifatfinal; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas dikarenakan ternyata tindakan yang diambil olehTergugat I (Badan Saniri

BADAN SANIRI NEGERI SEILALE, semula sebagai Tergugat II;3. PEJABAT RAJA NEGERI SEILALE, semula sebagai Tergugat III ;4. WALIKOTA AMBON, semula sebagai Tergugat IV;Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai PARA TERBANDING.

BADAN SANIRI NEGERI SEILALE, beralamat di Negeri Seilale, KecamatanNusaniwe Kota Ambon, semula sebagai Tergugat Il;3. PEJABAT RAJA NEGERI SEILALE, beralamat di Negeri Seilale, KecamatanNusaniwe Kota Ambon, semula sebagai Tergugat Ill ;4.

Negeri Lengkap Negeri Seilale(Tergugat Il) untuk persiapan pembentukan Panitia Pencalonan dan PemilihanRaja Negeri Seilale, namun Pemilihan Badan Saniri Negeri Lengkap NegeriSeilale (Tergugat Il) yang dilakukn oleh Tergugat Ill tidak sesuai denganhukum adat yang berlaku di Negeri Seilale, karena Tergugat Il memilihAnggota Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale berdasarkanpenunjukan/persetujuan dari rumah ke rumah tanoa mengakomodir hakhakadat anakanak soa, padahal seharusnya Tergugat III dalam memilih

Bahwa dalil gugatan para penggugat pada poin 5 (lima) yang menyatakantergugat Il memilih anggota saniri lengkap negeri seilale berdasarkanpenunjukan/persetujuan dari rumah ke rumah tanoa mengakomodir hakhakadat anakanak soasoa adalah tidak benar, karena Badan Saniri Lengkaptidak penah melakukan apa yang didalilkan oleh para penggugat dan BadanSaniri ada bukan karena dipilih oleh Masyarakat tetapi Badan Sanii LengkapNegeri Seilale telah ada sebelum tebentuknya Negeri Seilale ;5.

Bahwa para penggugat didalam dalil gugatannya tidak menguraikan mengenaiSaniri Lengkap yang secara tuun temurun apalagi dalam Saniri LengkapNegeri Seilale tidk ada dari keturunan paa penggugat yang masuk dalamstruktur adat negeri seilale, sehingga hal ini telah mmperjelas bahwa parapenggugat bukan bagian dri soa patti, soa meteng dan soa tupang yang adadalam badan saniri lengkap apalagi sebagai matarumah parentah ngeri seilale6.

Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat Ill telah pula mengajukanJawaban sebagai berikut : Bahwa tergugat Ill dilantik sebagai pejabat negeri seilale, kKemudian tergugt Illmelakukan pemilihan Badan Saniri Negeri Lengkap di negeri seilale (tergugat Il)untuk pesiapan pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan raja negeriseilale, namun pemilihn badan saniri lengkap negeri seilale (tergugat Il) yangdilakukan oleh

Bahwa berdasarkan kesepakatan yang terjadi dalam Negeri Hutumuribaik Saniri Negeri maupun masyarakat telah membuat suratpernyataan tertanggal 15 Juli 2019 yang isinya menyetujui pembuatanjalan lingkar utara Negeri Hutumuri, dimana bagi masyarakat yanglahannya terkena untuk pembangunan jalan tersebut dengan ikhlasmemberikan tanpa adanya ganti rugi.c.

Saksi CHRESTOFEL SAMEAPUTTY, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi menjabat sebagai Saniri sejak tahun 2012, sudah duaperiode, Diangkat dan dilantik oleh Walikota; Bahwa Masa jabatan satu periode selama enam tahun; Bahwa Tupoksi saksi sebagai Ketua Saniri Negeri adalah melakukancontrol atau pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Negeri; Bahwa saksi tahu tanahtanah di Negeri Hutumuri berdasarkan register datitahun 1818; Bahwa Register dati sudah direvisi satu kali Revisinya 15

Mediasi dan Sosialisasi SertaSurat Pernyataan Dari Masyarakat Negeri Hutumuri Tentang PembangunanJalan Aspal Lingkaran Utara Negeri Hutumuri yang mewakili MasyarakatNegeri Hutumuri yaitu Tuan Tanah Negeri Hutumuri Agustus Thenu, KepalaDati Tehupeiory, Ketua Saniri Lengkap Negeri Hutumuri Chrestofel Sameaputty, Mengetahui Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri Marcus Rosely,S.

SO, dan juga berdasarkan keterangan saksi Chrestofel Sameaputty yangadalah merupakan Ketua Saniri Negeri Hutumuri bahwa Ada surat pengusulandari Pemerintah Negeri Hutumuri pada saat itu berkaitan dengan permintaanpembangunan jalan Hutumuri tahun 2017 kepada Pemerintah Kota MadyaAmbon.

Bahwa Pemerintah Desa mengumpulkan masyarakat di Kantor NegeriHutumuri untuk dilakukan kesepakatan mengenai ganti rugi tanaman saja danbukan tanah, Bahwa Setelah tiga kali sosialisasi, saksi dan saniri pastikan tidakada masalah dulu baru alat masuk dan Supaya tidak salah pembayaran gantirugi maka alat gusur dulu baru diganti agar tahu mana lokasi yang mau digantirugi.

di kali ;Bahwa selain itu ada juga orang buton yang perusah di sekitar lokasitersebut ;Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara ERWIN menanam tanaman umurpanjang di lokasi tersebut hanya saksi dengardengar saja ;Bahwa saudara J.Marlissa sebagai Raja Negeri Hatu namun saksi tidakingat dari tahun berapa hingga tahun berapa ;Bahwa saudara M.Masanea pernah sebagai pejabat pemerintah negeriHatu;Bahwa yang saksi tahu saudara O.Picaulima, A.Risamasudan J,Salamahusebagai Kepala Soa ;Bahwa saksi sebagai Saniri

saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut ;Bahwa saudara Harmin ada perusah di sekitar tanah itu dan juga adaorangorang Buton lainnya yang perusah disitu ;Bahwa saksi tidak melihat saudara Harmin ada menanam cengkih disitu ;Bahwa saudara Harmin tinggal di Negeri Hatu sejak orang tuanya ;Bahwa di lokasi objek sengketa saksi tidak tahu status tanah Negeri atautanah dati ;Bahwa tanah negeri bila mana akan dialihkan menjadi hak milik maka harusada pelepasan hak oleh pemerintah negeri bersama Badan Saniri

Negeri ;Bahwa saksi tidak tahu saudara Harmin menjualkan tanah kepadapenggugat atas dasar apa ;Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Amb Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah tersebut lebih dahuluorang tua Harmin atau saudara Harmin ; Bahwa penggugat bukan asli Negeri Hatu akan tetapi telah tinggal di NegeriHatu ; Bahwa proses pelepasan hak atas tanah negeri harus atas persetujuanRaja dan staf pemerintah atau badan saniri negeri ;Menimbang, bahwa selanjutnya

tanah tersebut masihkondisi awung/hutan ;Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN AmbBahwa Tergugat sudah keluar dari negeri hatu tahun pada Tahun 1991untuk bekerja ;Bahwa Tergugat mendapat Surat pelepasan hak pada tahun 1990 ;Bahwa orang buton bikin kebun atas ijin Raja ;Bahwa setahu saksi Daeng Kello tinggal di Air Manis masuk petuananNegeri Laha ;Bahwa seseorang memperoleh hak atas tanah syaratnya anak negeri asli,selain anak negeri tidak bisa dan harus ada persetujuan saniri

Negeri lewatsuatu musyawarah ;Bahwa badan adat di Negeri Hatu adalah Raja dan dia sebagai kepala adat,ada saniri Negeri dan kepalakepala soa ;Bahwa saksi tidak pernah duduk dalam Badan Saniri Negeri di Negeri Hatu ;Bahwa sepengetahuan saksi surat Pelapasan hak harus ada tanda tanganoleh saniri negeri dan kalau tidak ada tanda tangan saniri negeri kalau tidakada tanda tangan saniri negeri berarti itu tidak sah ;Bahwa di Negeri Hatu dahulu ada rapat saniri Besar, tetapi sekarang tidakada lagi setelah

30Juni 2015, dibawah registerNomor 117/Pdt.G/2015/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :TeBahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat yang bersifatgeneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur,mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usuldan adat istiadatsetempat yang diakui dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Bahwa Pemerintah Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahanoleh Pemerintah Negeri dan Saniri

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten MalukuTengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeriatau Badan Permusyawaratan Negeri: Pasal 2 ayat (1) menyatakanSaniriNegeridibentuk diNegerisebagaimitraPemerintahNegeridalampenyelenggaraantugasdanwewenangNegeri.Halaman 4 dari 18 Putusan No. 27/Pdt/2016/PT.AMB.11.12.

Negeri Siri Sori Islam danselanjutnya pada tanggal 08 Februari 2011 wakil dari matarumah/keturunanPattisahusiwa, Saniri Negeri Siri Sori Islam, Tokoh Adat dan TokohMasyarakat Siri Sori Islam telah mengajukan keberatan kepada BupatiMaluku Tengah tentang pengusulan Turut Tergugat sebagai KepalaPemerintah Negeri Siri Sori Islam periode 2015 2020;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawanhukum, maka sudah selayaknya Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri SiriSori (Islam) Nomor 01 Tahun

Memerintahkan Tergugat dan Saniri Negeri Siri Sori Islam membuatPeraturan Negeri Siri Sori Islam yang baru dan menetapkanmatarumah/keturunan Adam Pattisahusiwa yang berhak menjadi Kepalapemerintah Negeri Siri Sori Islam ;10.Menghukum Para Tergugat untuk membayarbiaya perkara ;SUBSIDAIRApabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat Il danTurut Tergugat

Memerintahkan Tergugat mencabut Peraturan Negeri Siri Sori IslamNo.01 Tahun 2010 tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhakmenjadi Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam yaitu matarumah/keturunan Muhamad Salem Pattisahusiwa ; Memerintahkan Tergugat dan Saniri Negeri Siri Sori Islam membuatPeraturan Negeri Siri Sori Islam yang baru dan menetapkanmatarumah/keturunan Adam Pattisahusiwa yang berhak menjadi Kepalapemerintah Negeri Siri Sori Islam ; Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat

Bahwa kepemilikan Tanah Induk tersebut oleh orang tua Penggugat EliasRomelos Tamtelahitu (almarhum) didasarkan atas pemberian hak dariPemerintah/Saniri Negeri Soya dengan Surat Keputusan Nomor 41/1970,tertanggal 15 Nopember 1970 antara C Rehatta selaku KepalaPemerintah/Ketua Saniri Negeri Soya, sebagai pihak pemilik tanah denganorang tua Penggugat Elias Romelos Tamtelahitu (almarhum) sebagai pihakyang menerima atas tanah hak adat serta penetapan batasbatas tanahdilakukan oleh Badan Saniri Lengkap

I, namun disisi lain Pemerintah Negeri Soya jugapernah menerbitkan Surat Keputusan dari Pemerintah dan Saniri NegeriSoya Nomor : 41/1970, tentang Pemberian Dusun Waipinang kepadaELIAS ROMELOS TAMTELAHITU (Almarhum), tertanggal 15 November1970.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, sesungguhnyaTerbanding I/Penggugat memiliki itikad buruk untuk menguasai objeksengketa, hanya karena tanah saat ini memiliki nilai ekonomis yang sangattinggi, padahal diketahuinya secara jelas bahwa objek sengketa telahdikuasai oleh Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) tahun danpenguasaan tersebut didepan mata Terbanding /Penggugat, yang manasalah satu dari adik kaka Penggugat adalah Saniri/Pengurus Adat NegeriSoya.

suatu Surat Keputusan Pemerintah/Saniri Negeri tentangpemberian hak atas tanah adat kepada anak Negeri atau masyarakat hukumadat sudah cukup mempunyai kekuatan hukum tanpa didukung dengan buktilain yaitu data dari Pemerintah/Saniri Negeri yang berupa Buku Register yangmemuat data data tanah Pertuanan Milik suatu Negeri yang didalam bukutersebut mencatat Nomor Register dati, Nama Dati atau tanah adat, NamaMarga yang telah memerima pemberian atas tanah adat serta batasbatastanah Dati tersebut;Menimbang

Negeri Soya dengan Surat Keputusan Nomor :41/1970, tertanggal 15 Nopember 1970 antara C Rehatta selaku KepalaPemerintah /Ketua Saniri Negeri Soya, sebagai pihak pemilik tanah denganorang tua Penggugat Elias Romelos Tamtelahitu (almarhum) sebagai pihakyang menerima atas tanah hak adat serta penetapan batasbatas tanahdilakukan oleh Badan Saniri Lengkap Pemerintah Negeri Soya;Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding untukmembuktikan dalil gugatanya tersebut mengajukan surat bukti yang bertandabukti

Kecamatan Teluk Ambon masa bakti 2013 2019dengan jabatan sebagai wakil ketua Saniri Negeri.

Saya baru mengetahui pembebasan lahan padasaat diundang oleh Ketua Saniri Alm. KRISTIAN HELAHA danSekretaris Saniri IZAAC LILIPORI yang membahas mengenaipembayaran pembebasan lahan di Negeri Taiwiri. Pada pertemuanitu dibahas dari 11 Hektar lahan yang dibebaskan oleh TNIAngkatan Laut terdapat lahan milik Negeri Tawiri dengan hargaRp500.000, (lima ratus ribu rupiah) /perM2.

Bahwa saksi diangkat sebagai Saniri Negeri Tawiri pada tahun2013 berdasarkan SK Wali Kota Ambon Nomor saksi tidak ingatlagi, saat itu saya masih sebagai anggota Saniri, nanti pada tahun2017 ada perubahan regulasi maka kami diangkat lagi berdasarkanSK Wali Kota Ambon Nomor saya tidak ingat lagi dengan jabatansaat saya adalah wakil ketua Saniri NegeriBahwa saksi pernahdiperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan saksimembenarkan keterangan yang di berikan di depan penyidik.Halaman 39 dari 57

Saya baru mengetahul pembebasan lahan padasaat diundang oleh Ketua Saniri Alm. KRISTIAN HELAHA danSekretaris Saniri IZAAC LILIPORI yang membahas mengenaipembayaran pembebasan lahan di Negeri Taiwiri. Pada pertemuanitu dibahas dari 11 Hektar lahan yang dibebaskan oleh TNIAngkatan Laut terdapat lahan milik Negeri Tawiri dengan hargaRp500.000, (lima ratus ribu rupiah) /perM2.

Bahwa Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Saniri olehmusyawarah Saniri Negeri Tawiri pada tanggal 28 Maret Tahun 2013dan pembentukan Saniri Negeri Lengkap Negeri Tawiri padaTanggal 21 Februari 2013 pada tanggal 28 Maret 2013 di Resmikanoleh Walikota Ambon berdasarkan Keputusan Walikota Ambon No.271 Tahun 2013 dengan Struktur sebagai berikut :1) Raja Tawiri2) Rony Tuhuleruw3) Erwin Tuhuleruw4) Michael Hunila5) Joseph Tuhuleruw6) Yeri TuhuleruwHalaman 42 dari 57 Putusan nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Amb7

Pembayaran Tunjangan saniri Negeri untuk bulan Desember 2015sebesar Rp. 800.000., telah dibayarkan lunas;c3.

untuk diteliti Sesuai dengankebutuhan kemudian BPN/Saniri Negeri memberikan persetujuan terhadapRAPBDes tersebut, setelan dikonsultasikan dengan BPM/PN dan telahdisetujui oleh BPN/PM Kab.Malteng , maka RAPBDes/Negeri tersebutdiajukan dalam rapat bersama dengan BPN/Saniri negeri dan mendapatpersetujuan dari BPN/saniri negeri, maka ditetapkan dengan Peraturannegeri menjadi APBdes Negeri Adminitratif.

Negeri telan dicairkan dan dibayarkanlunas untuk bulan Januari s/d Juni 2015 sebesar Rp. 9.600.000 kepadaKetua BPN/Saniri Negeri @Rp.150.000 x 5 bulan = Rp.750.000, SekretarisBPN/Saniri Negeri @Rp. 100,000 x 5 bulan = Rp. 500.000 , anggotaBPN/Saniri Negeri @ Rp.100.000 x 6 orang x 5 bulan = Rp. 3.000.000ssehingga telah terjadi jumlah kelebihan pembayaran Siltap tahun 2015sebesar Rp.25.250.000 , ( karena belum bekerja untuk bulan Januari s/dMei 2015), telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

untuk diteliti sesuai dengan kebutuhankemudian BPN/Saniri Negeri memberikan persetujuan terhadap RAPBDestersebut, setelah dikonsultasikan dengan BPM/PN dan telah disetujui olehBPN/PM Kab.Malteng , maka RAPBDes/Negeri tersebut diajukan dalamrapat bersama dengan BPN/Saniri negeri dan mendapat persetujuan dariBPN/saniri negeri, maka ditetaopbkan dengan Peraturan negeri menjadiAPBdes Negeri Adminitratif.

Negeri telahdicairkan dan dibayarkan lunas untuk bulan Januari s/d Juni 2015 sebesarRp. 9.600.000 kepada Ketua BPN/Saniri Negeri @Rp.150.000 x 5 bulan =Rp.750.000, Sekretaris BPN/Saniri Negeri @Rp. 100,000 x 5 bulan = Rp.500.000 , anggota BPN/Saniri Negeri @ Rp.100.000 x 6 orang x 5 bulan =Rp. 3.000.000, sehingga telah terjadi jumlah kelebihan pembayaran Siltaptahun 2015 sebesar Rp.25.250.000 , ( karena belum bekerja untuk bulanHalaman 84 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT AMBJanuari s

negeri dengan suatu suratkeputusan yakni Keputusan Saniri Negeri Yamalatu KecamatanHalaman 28 Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.ABNTelutin Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 14101/SNY/ 03/2020Tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu,Kecamatan Telutin, Kabupaten Maluku Tengah, Masa Bakti 20202026;Tahap Ketiga: PelantikanBahwa hasil Penetapan Saniri Negeri Yamalatu tersebut, melaluiPejabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu disampaikan kepadaTergugat melalui Kepala Kantor Kecamatan Telutih

,namun lupa sejak kapan ia menjabat;Bahwa Saksi menyatakan pernah menandatangani pengusulanPenggugat sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatutahun 20102016;Bahwa Saksi menyatakan mengenal orang tua Tergugat IlIntervensi;Bahwa Saksi menyatakan benar menandatangani Surat Keputusan Saniri Negeri Yamalatu tanggal 15 Mei 2020;Bahwa Saksi menyatakan selalu ikut dalam rapatrapat SaniriNegeri Yamalatu, termasuk rapat yang membahas pencalonanRaja Negeri Yamalatu di rumah Ketua Saniri;Bahwa Saksi menyatakan

melakukan koreksi terhadap ketentuanketentuan formil peraturan, terkait substansi menjadi wewenang Saniri Negeri;Keterangan Saksi Daniel Halamury:Bahwa Saksi merupakan Ketua Saniri Negeri Yamalatu dari tahun2010 hingga sekarang;Bahwa Saksi lupa kapan Tergugat II Intervensi menjadi KepalaPemerintah Negeri Yamalatu;Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah menjabat sebagaiKepala Pemerintah Negeri Yamalatu dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri;Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar Peraturan NegeriYamalatu

Negeri Yamalatukemudian mengadakan Rapat Saniri Negeri Yamalatu pada tanggal 8Juni 2020, dan menghasilkan Berita Acara Rapat Saniri Negeri Yamalatudalam Rangka Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatudari Matarumah/Keturunan Perintah Halamury (vide Bukti T9 = BuktiTll.Int17 dan Keterangan Saksi Daniel Halamury pada Berita AcaraPersidangan tanggal 1 Desember 2020) dan Keputusan Saniri NegeriYamalatu Nomor 14101/SNU/03/2020 Tentang Penetapan KepalaPemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutin

Negeri Yamalatu(vide Bukti Tll.Int14), untuk selanjutnya Saniri Negeri Yamalatu kemudianmengadakan Rapat Saniri Negeri Yamalatu pada tanggal 8 Juni 2020, danmenghasilkan Berita Acara Rapat Saniri Negeri Yamalatu Dalam RangkaPenetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Dari Matarumah/Keturunan Perintah Halamury (vide Bukti T9 = Bukti TIl.Int17 dan keteranganSaksi Daniel Halamury pada Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember2020) dan Keputusan Saniri Negeri Yamalatu Nomor 14101/SNU/03/2020Tentang

in casu objeksengketa adalah tanah milik Negeri Soya yang dikenal atau disebutdengan nama Ewang Kayu Bakar c.q Rumah JikuBahwa Penguasaan atas tanah + 5.000 M2 in casu objek sengketaadalah Pemberian secara adat dari Pemerintah dan Saniri NegeriSoya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untukkepentingan Pembangunan Kota Satelit, yang mana atasPemberian tersebut didahalui pengosongan dan pemindahan 25KepalaKeluarga Orang Tepa yang mendiami tanah tersebut keHalaman 5 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G

Peta Situasi Dati Enu Preu Desa Soya yang dibuat oleh Welem Loppies Tahun 1976 dengan diketahui oleh Pemerintah Negeri Soya tanggal22 Juni 1976, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Kasasi Perdata Nomor2747 K/PDT/1993 tanggal 18 April 1996, selanjuitnya diben tanda bukti P.3 ; Foto Copy Surat Keputusan Penurunan Dati dari Dati Dewanna untukahliwaris JOHAN ADRIAN DEWANNA tertanggal 17 Agustus 1973 yangdikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Soya/Ketua saniri

Saksi IZAK BALTAZAR SOPLANIT.Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor :32/Pat.G/2015/PNAmbBahwa saksi tinggal di Negeri Soya suda 65 (enam puluh lima) tahun yanglalu sampai saat ini dan pada tahun 1970 sebagai kewang kemudian dari tahun 1983 sebagai Saniri Negeri sampai saat ini ;Bahwa sebagai kewang tugas saksi adalah mengasasi petuanan NegeriSoya; Bahwa saksi tahu kalau antara Penggugat dan Tergugat adapermasalahan sengketa tanah ; Bahwa objek yang di sengketakan antara Pengggugat dan Tergugatterletak

Pemerintah Negeri Soyakepada Keluarga Pesulima ; Bahwa yang saksi ketahui mengenai tata cara Negeri/Pemerintah NegeriSoya memberikan tanah kepada seseorang, apabila ada permohonan dariorang tersebut, kemudian dibahas dalam rapat besar Saniri Negeri lengkapkemudian barulah diputuskan, apakah diberikan ataukah tidak ; Bahwa setahu saksi Penggugat Johan Adrian Dewana sejak tahun 1970tinggal di Gang Singa;Bahwa selaku Saniri Negeri Soya, saksi pernah membaca surat keputusanpemerintah negeri soya tahun

Negeri Soya, saksi pernah membaca surat keputusanPemerintah Negeri Soya tahun 1979 Nomor 002/Kpts/PNS/1979 tentangmencabut/membatalkan surat kepurusan Kepala Pemerintah NegeriSooya/Ketua Saniri Negeri tanggal 19 Agustus 1973 mengenai penurunandati dari dati de Wana untuk ahliwaris Johan Adrian de Wana ; Bahwa saksi kenal Dominggus Izak de Wana yang mempunyai anak yaitu Johan Adrian de Wana yang adalah orang Soya ;Bahwa saksi tidak mengetahui di Negeri Soya Dominggus Izak de Wanadan Johan Adrian

Bahwa dalil gugatan nomor 3 gugatan penggugat yang mendalilkan bahwatergugat melakukan kegiatan membangun pondasi rumah, tergugat telah ditegur dan di cegah atau di larang oleh saudara perempuan penggugat iniadalah keliru yang benar adalah bahwa Tergugat bersama staf desa lamaketua saniri lama bapak Gais Malawat, saniri bapak Duka Silait, bapakmarinyo bapak Sadin bersama saudara perempuan penggugat sama sama pergi untuk meletakan dan menunjukan bata; di samping objeksengketa pada tahun 2013.

Bahwa dalil gugatan poin 4, 5, dan 6 gugatan penggugat, tergugat menolakdengan tegas dan tergugat satukan dalam satu jawaban dalam jawabantergugat ini.Halaman 9 dari 32 Putusa Nomor 250/Padt.G/2020/PN AmbDalam dalil penggugat nomor 4, 5 dan 6 yang intinya penggugatmengajukan laporan ke staf negeri Mamala dan disidangkan secara adattanpa melibatkan staf badan saniri yang lama yang telah mengadakankeputusan dan penetapan batas tanah pada objek yang disengketakan saatini antara pengggat dan tergugat

adalah suatu perbuatan melawan hukum.Karena penggugat seharusnya menggugat badan saniri negeri mamalayang lama dengan saudara Halima Malawat, yang pada tahun 2013bersama sama tergugat Telah meletakan batas dan keputusan batas olehbadan staf saniri negeri mamala yang bertugas saat itu, bahwa objeksengketa itu adalah milik tergugat bukan penggugat.Dengan demikian tergugat dengan tegas menolak surat keputusanadat badan saniri baru yang sedang bertugas nomor : O1/KPNM/SKPP/II/2019, yang menegaskan bahwa

objek sengketa adalah milikpenggugat tanpa menyinggung membatalkan keputusan lisan badan sanirilama yang saat itu masih bertugas sehingga keputusan badan saniri lamawalaupu secara lisan terhadap batas objek sengketa yang melibatkkansaudara penggugat pada tahun 2013 itu adalah sah secara hukum dantergugat siap hadirkan staf badan saniri lama yang sedang bertugas padasaat itu untuk dapat memberikan keterangan sebagai saksi..

Bahwa jawaban dalil gugatan nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 gugatanpenggugat, tergugat satukan jawaban tergugat poin nomor 7 jawabantergugat adalah,Bahwa penggugat Baru ingin menguasai objek sengketa sejak tahun 2014saat Penggugt kembali dari Jakarta ke negeri Mamala dan puncaknyatahun 2019 setelah terbit surat putusan perkara nomor : O1/KPNM/SKPP/III/2019, yang menegaskan bahwa tanah objek sengketa adalahmilik penggugat sangat bertentangan dengan keputusan batas tanah olehbadan saniri lama

BADAN SANIRI NEGERI (BSN) sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I 3. PANITIA PENCALONAN PEMILIHAN PEMERINTAH NEGERI WAAI, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II;4. ANACE BAKARBESSY Alias MALA, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;5. CHARLES BAKARBESSY Alias CALE, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Bahwa Matarumah/keturunan yang bersangkutan tinggaldisampaikan kepada Saniri untuk disahkan sebagai Kepala Pemerintahnegeri (Pasal 3 ayat (2);Maka sudah sangat jelas segala proses dan tata cara pencalonan KepalaPemerintahan Negeri Waai harus mengacu pada aturan tersebut.

Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Saniri Negeri Waai (Tergugat )dan Panitia Pemilihnaan Pemerintahan Negeri Waai (Tergugat Il) adalah suatuperbuatan melawan hukum;7.

Saniri NegeriWaai dan Kepala Pemerintah Negeri hanya mengikuti sejarah yang telahditetapbkan dan diatur di dalamPeraturan Negeri Waai. Sehingga SaniriNegeri Waai dan Kepala Pemerintah Negeri Waai tidak dapat disalahkantelah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

Saniri Negeri Waai dan KepalaPemerintah Negeri hanya mengikuti sejarah yang telah ditetapbkan dandiatur di dalamPeraturan Negeri Waai. Sehingga Saniri Negeri Waai danKepala Pemerintah Negeri Waai tidak dapat disalahkan telahmelakukanperbuatan melawan hukum (PMH).

Bahwa dalil Penggugat pada point ke 6 harus ditolak karena tidakberalasan secara hukum, karena produk hukum berupa peraturanNegeri adalah produk dari Saniri Negeri bersamasama dengan KepalaPemerintahan dan terhadap Kepala Pemerintahan sebagai pihak yangmenetapkan peraturan a quo.