WAHYUANWAR, S.SiT Kepala bandar Udara Tampa Padang pada saat itu. danSYARIFUDDIN C SE,MS i Lurah Sinyonyoi pada saat itu dan disahkan olehRAMLI BADAU Camat Kalukku pada saat itu atas tanah dengan Sporadiktanggal 19 Januari 2009 yang telah dilegalisir Nomor: 593.31/738/LS/V2009tertanggal 23 Januari 2009 yang diketuai oleh SYARIFUDDIN CALANG,SE.MSi, Lurah Sinyonyoi, ditandai dengan produk P.15;.Foto copy Surat Keterangan Penyaksian tertanggal 23 Maret dengan Nomor590/25/LS/IV2009 SYARIFUDDIN CALANG

, SE.MSi, Lurah Sinyonyoi,ditandai dengan produk P.16;Menimbang, bahwa setelah foto copy suratsurat bukti tersebut di atasditeliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata keseluruhannya sesuai denganaslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir;Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya,Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :1.NURU, memberikan keterangan sebagai berikut

Mahyudin TH selaku mantan Kepala LingkunganTampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamujuyang menerangkan 4 Ha dari bagian tanah obyek sengketa adalah milik dariPenggugat berdasarkan jualbeli dengan Bande selaku pemiliknya semulamaupun dengan surat bukti bertanda P.16 berupa Surat Keterangan Penyaksianbertanggal 23 Maret 2009 dari Syarufuddin Calang, SE.Msi, Kepala KantorKelurahan Sinyonyoi yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 Ha dari bagiantanah obyek sengketa adalah milik

Berikut Lampirannya Daftar Penerima Hibah Kepada Masyarakat di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 ; ----------------------------------------------------- 1 (satu) bundel SP2D dengan Nomor: SP2D-09729/LS/1.20.03.01/ 00.00/2013 Tanggal 11 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN WIRYAWAN,SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah ; --------------------------- 1 (satu) bundel SP2D dengan Nomor: SP2D-10088/LS/1.20.03.01/ 00.00/2013 Tanggal 14 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh MADE DINIHARI RUPAWATI,SE.MSi

------------------------------- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 640/560/Pemb/ 2014 tanggal 2 April 2014 perihal Penggunaan Dana Hibah / Bansos ; ---------------------------------- 1 (satu) Buah Buku Register Penerima Dana Hibah / Bansos wilayah Kecamatan Tegallalang ; -------------------------------------- 2 ( dua ) lembar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ; --------Dikembalikan kepada Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui saksi NGAKAN DEWA NGURAH ADI, SE.Msi

Msi ;> Surat Keputusan menduduki jabatanSebagai Kepala Bappeda Kabupaten Waropenatas nama KALEB IMBIRI, SE.Msi ;Tetap terlampir dalam berkas perkara pelaku lain (KALEBIMBIRI, SE, M.Si Dkk) ;4).Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor50/Pid.B/2008/PN.Sri tanggal 16 = April 2009 yang amarlengkapnya sebagai berikut1.Menyatakan terdakwa KAELIUS BONAI S.Sos tidak terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

Msi ;e Surat Keputusan menduduki jabatan Sebagai KepalaBappeda Kabupaten Waropen atas nama KALEB IMBIRI, SE.Msi ;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan akan dipakaidalam perkara terdakwa Syafruddin Daerlan, SE ;8.

RAMLAH, SE.Msi. 12 80.350.000,18. RAZIA, S.Sos. 20 146.000.000, 19. JSANTOSO 24 181.000.000,20. SAPTONO 3 19.750.000,21. TENGKU AIFUL, S.Sos 24 181.000.000,22. ZAMZAMI HASAN, SE.MSi 13 93.600.000,SUB JUMLAH 374 2./82.050.000.,PIMPINAN ANGGOTA DPRD1. /H. ABRIDAR, SH. 10 84.000.000,2. AHMAD FIKRI, SAg 6 51.000.000,3. flr. ALEX CANDRA 9 75.000.000,4. H.AZAIDUN, SH. 4 32.000.000,5. CATUR SUGENG SUSANTO, 2 17.000.000,SH.6. DESI ELVITA, SE. 3 27.000.000,7. H. EKA DEMI YUSTRA, ST. 4 32.250.000,8.

/RAMLAH, SE.Msi. 12 80.350.000,18. /RAZIA, S.Sos. 20 146.000.000,19. JSANTOSO 24 181.000.000,20. SAPTONO 3 19.750.000,21. TENGKU AIFUL, S.Sos 24 181.000.000,22. ZAMZAMI HASAN, SE.MSi 13 93.600.000,SUB JUMLAH 374 2./82.050.000.,PIMPINAN ANGGOTA DPRD1. /H. ABRIDAR, SH. 10 84.000.000,2. AHMAD FIKRI, SAg 6 51.000.000,3. flr. ALEX CANDRA 9 75.000.000,4. H.AZAIDUN, SH. 4 32.000.000, 5. CATUR SUGENG SUSANTO, 2 17.000.000,SH.6. DESI ELVITA, SE. 3 27.000.000,7. H. EKA DEMI YUSTRA, ST. 4 32.250.000,8.

/RAMLAH, SE.Msi. 12 80.350.000,18. /RAZIA, S.Sos. 20 146.000.000,19. JSANTOSO 24 181.000.000,20. SAPTONO 3 19.750.000,21. TENGKU AIFUL, S.Sos 24 181.000.000,22. ZAMZAMI HASAN, SE.MSi 13 93.600.000,SUB JUMLAH 374 2./82.050.000.,PIMPINAN ANGGOTA DPRD1. H. ABRIDAR, SH. 10 84.000.000,2. AHMAD FIKRI, SAg 6 51.000.000,3. flr. ALEX CANDRA 9 75.000.000,4. H. AZAIDUN, SH. 4 32.000.000,5. CATUR SUGENG SUSANTO, 2 17.000.000,SH.6. DESI ELVITA, SE. 3 27.000.000,7. H. EKA DEMI YUSTRA, ST. 4 32.250.000,8.

/RAMLAH, SE.Msi. 12 80.350.000,18. RAZIA, S.Sos. 20 146.000.000,19. JSANTOSO 24 181.000.000,20. SAPTONO 3 19.750.000,21. TENGKU AIFUL, S.Sos 24 181.000.000,22. ZAMZAMI HASAN, SE.MSi 13 93.600.000,SUB JUMLAH 374 2./82.050.000.,PIMPINAN ANGGOTA DPRD1. H. ABRIDAR, SH. 10 84.000.000,2. AHMAD FIKRI, SAg 6 51.000.000,3. flr. ALEX CANDRA 9 75.000.000,4. H.AZAIDUN, SH. 4 32.000.000,5. CATUR SUGENG SUSANTO, SH. (2 17.000.000,6. DESI ELVITA, SE. 3 27.000.000,7. H. EKA DEMI YUSTRA, ST. 4 32.250.000,8.

/RAMLAH, SE.Msi. 12 80.350.000,18. /RAZIA, S.Sos. 20 146.000.000,19. JSANTOSO 24 181.000.000,20. SAPTONO 3 19.750.000,21. TENGKU AIFUL, S.Sos 24 181.000.000,22. ZAMZAMI HASAN, SE.MSi 13 93.600.000,SUB JUMLAH 374 2./82.050.000., PIMPINAN ANGGOTA DPRD 1. H. ABRIDAR, SH. 10 84.000.000,2. AHMAD FIKRI, Sag 6 51.000.000,3. flr. ALEX CANDRA 9 75.000.000,4. H.AZAIDUN, SH. 4 32.000.000,5. CATUR SUGENG SUSANTO, SH. (2 17.000.000,6. DESI ELVITA, SE. 3 27.000.000,7. H. EKA DEMI YUSTRA, ST. 4 32.250.000,8.

Terdakwa salurkan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atauanggotanya, melainkan Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya ; Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya baik pada waktumenerima maupun menyalurkan dana MAP dari Dinas Koperasi PengusahaKecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah), Terdakwa dengan sengaja tidak melibatkan bendahara maupunsekretaris Koperasi Padi Kapas Karya Mandir ;Bahwa berdasarkan keterangan ahli SUTARTO, SE.MSI

Terdakwa salurkan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atauanggotanya, melainkan Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya ; Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya baik pada waktumenerima maupun menyalurkan dana MAP dari Dinas Koperasi PengusahaKecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah), Terdakwa dengan sengaja tidak melibatkan bendahara maupunsekretaris Koperasi Padi Kapas Karya Mandiri ;14Bahwa berdasarkan keterangan ahli SUTARTO, SE.MSI

Menyatakan Terdakwa H.MUCHTAR PASARAY, SE.Msi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenggelapan .2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) bulan.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.5.

., tanggal 16 April 2013 adalahsebagai berikut:1.2.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.161.500, ( Seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah );Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor320 K/TUN/2013, tanggal 27 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: IMAN AKHADI, SE.MSi, tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat

Bahwa sesuai dengan hasil pengukuran dari Dinas Perindustrian dan PerdaganganKoperasi dan UKM Kabupaten Sintang Nomor: 510/574/INDAGKOPC Tanggal 19Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Joni Sianturi,SE.Msi. dengan hasil pengukuranPremum sebanyak 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus liter) sekarang menjadi 7.150 (tujuhribu seratus lima puluh liter) sehingga menjadi penyusutan sebanyak 550 (lima ratuslima puluh liter) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang

Menyatakan Terdakwa H.MUCHTAR PASARAY, SE.Msi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenggelapan .2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) bulan.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.5.

Bina Marga Provinsi Jawa Baratberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi JawaBarat Nomor : 821.2/Keputusan18/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangPerubahan pertama atas Keputusan Kepala Dinas Bina Marga ProvinsiJawa Barat Nomor : 821.2/Keputusan06/2013 tentang penunjukanPejabat / Pelaksana Penatausahaan Keuangan pada Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 bersamasama dengan DR.IrENGKOS KOSTAWAN, MT (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)dan NANDI SUYANA, SE.Msi

Januari 2013 berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi JawaBarat Nomor 821.2/Kep18/2013 tentang PerubahanPertama atas Keputusan Kepala Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Barat Nomor 821.2/Kep06/2013tentang Penunjukan Pejabat/PelaksanaPenatausahaan Keuangan pada Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 saksi DR.IrENGKOS KOSTAWAN, MT ditunjuk sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK), Muhammad Gunaedi,ST.Msi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dan Diah Kustiana, SE.Msi

Bina Marga Provinsi Jawa Baratberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi JawaBarat Nomor : 821.2/Keputusan18/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangPerubahan pertama atas keputusan Kepala Dinas Bina Marga ProvinsiJawa Barat Nomor : 821.2/Keputusan06/2013 tentang penunjukanPejabat / Pelaksana Penatausahaan Keuangan pada Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 bersamasama dengan DR.IrENGKOS KOSTAWAN, MT (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)dan NANDI SUYANA, SE.Msi

yangselevel maka berlaku LEX SPESIALIS, sedangkan untuk yang berbedatingkat , maka berlaku LEX SUPERIORI, artinya peraturan yang lebihrendah dikalahkan oleh peraturan yang lebih tinggi ;Menimbang, bahwa selain itu) Penasehat Hukum Terdakwa dalampembelaanya halaman 6 berpendapat Penuntut Umum telah menggelapkan faktapersidangan dan merupakan rekayasa hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umumyang berdalih sematamata bertugas untuk menegakkan keadilan, dengan menunjukpada keterangan saksi FREDERICK IBA, SE.Msi

selaku Ketua DPRD KabupatenFakfak yang dalam persidangan telah menerangkan sebelum saksi ikut menandatangani PERJANJIAN PENGELOLAAN DANA No AltJkt/01/VII/2002 tanggal22 Juli 2002 di Hotel Metro Makasar , sebelumnya saksi telah membahasPerjanjian tersebut semua anggota fraksi menyetujui Perjanjian PengelolaanDana tersebut, saksi berani ikut menandatangani Perjanjian tersebut sebagaipersetujuan , tetapi keterangan saksi seperti itu tidak dimuat dalam keterangansaksi FREDERICK IBA, SE.Msi pada tuntutan

Pidana yang dibuat oleh JaksaPenuntut Umum halaman 8 s/d 10 , akan tetapi sebaliknya yaitu Jaksa Penuntut saksiUmum merangkum atau menuangkan didalam keterangan tersebut bahwaFREDERICK IBA, SE.Msi bersama dengan anggota DPRD Fakfak lainnya tidakpernah membahas anggaran untuk pembiayaan perjanjian kerjasama tersebutdalam APBD maupun APBD perubahan TA. 2002 ;Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis Hakim mencermati perbedaanpendapat antara Penuntut Umum disatu pihak dan Penasehat Hukum dilain pihaksebagaimana

Sudirman JakartaNomor rekening: 010.120.1945 tanggal 18 September 2002.Dihubungkan dengan keterangan saksi HAMID KUMAN, SE.M.Si, saksi GIRIN SE,dan saksi saksi FREDERIK IBA, SE.Msi, yang ketiganya menerangkan bahwa dalampencairan dana sebesar Rp. 4.000.000.000, (empat milyard rupiah) belum dilakukanperubahan APBD ;Menimbang, dengan mencermati isi dari disposisi yang dibuat oleh Terdakwayang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), telahnampak adanya suatu perintah untuk mencairkan

diatur adanya persyaratan harus dibuat PeraturanDaerah terlebih dahulu;Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Ketua Majelis sebagaimanaterurai diatas, pendapat Penasehat Hukum tentang tidak diatur adanya persyaratanharus dibuat Peraturan Daerah terlebih dahulu dalam ketentuan pasal 87 UndangUndang No. 22 tahun 1999 adalah benar sepanjang mengenai pembuatan perjanjianpengelolaan dana, namun tidak tepat bila dihubungkan dengan pencairan dana atasbeban APBD, mengacu pada keterangan saksi FREDIRICK IBA, SE.Msi

./2017/PN. tg.supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yakni dilakukandengan perbuatan atau caracara antara lain sebagai berikut:Bermula terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan pribadinyaselanjutnya melakukan rangkaian kebohongan dengan terlebih dahulumenelpon acak ke nomor handphone 085397933784 milik saksi Anmad ZainiBisri, SE.Msi, selanjutnya setelan melakukan perkenalan dengan mengakusebagai pengurus Apegti pusat dan terdakwa mengatakan akan membentukDPD apegti (asosiasi Pengusaha

BCA Indomaret Jalan Pancasila Kota Tegal tempattempat tersebut masihwilayah Kota Tegal atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Tegal, dengan sengaja dan melawan hukum memiilikibarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukandengan perbuatan atau caracara antara lain sebagai berikut:Bermula terdakwa menelpon acak ke nomor handphone 085397933784 miliksaksi Ahmad Zaini Bisri, SE.Msi

., AnakAgung Ngurah Darma Ningrat, Anak Agung Ngurah Harta Ningrat, AnakAgung Ngurah Wijaya Ningrat,SE.Msi., dan Anak Agung Ngurah SemaraNingrat atau setidaktidaknya mereka itu turut digugat sebagai para Tergugat,namun hal ini tidak dilakukan oleh Anak Agung Made Agung, maka olehkarenanya gugatan Penggugat termasuk katagori kurang pihak (Plurium LitisConsorsium) sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima dan tidak boleh dilanjutkan dengan memutus pokok perkara ; e Bahwa

Ida Nuryadi,SE.Msi/ Lurah Jatimulya, Kecamatan TambunSelatan e Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor594/38/Pem/VIII/2011 tanggal 08082011yang diterbitkan oleh LurahJatimulya;e Surat Keterangan Lurah Jatimulya Nomor594/38/Pem/VIII/201 1 tanggal08082011 ;e Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. H.Payumi tanggal15082011 ;22 22 nene Surat Keterangan Waris atas nama H.

FERRY MULYAWAN, SE.MSi,Hal. 1 dari 123 hal. Put. No. 457K/Pid.Sus/2009Drs. AHMAD MANSUR Msi Bin SUEN dan Ir.

FERRY MULYAWAN,SE.MSi, Drs. AHMAD MANSUR Msi Bin SUEN dan Ir. IMANROCHIMANbin HADI WIDJAJA (yang perkaranya di sidang terpisah)dengan carasebagai berikut Bahwa sekitar bulan Oktober 2006, Drs. H.R. MUCHTARmenerimatelepon dari Terdakwa yang menginformasikan Bahwa ada bantuan danae dari Ditjen Dikti yangrencananya akandiberikan kepada sebuah PTS di Bandung, namun karenatidak jadidiberikan pada sebuah PTS di Bandung, bisa dialihkankepada STIEINABA.Hal. 2 dari 123 hal. Put.

FERRY MULYAWAN,SE.MSi dan mereka tertarik untuk mengajukan ProposalPermintaanBantuan.Bahwa kemudian pihak STIE INABA membuat ProposalPengajuan Bantuan yang ditandatangani oleh Drs. AHMADMANSUR selaku Ketua STIE INABA Bandung denganpermohonan senilai Rp. 1.300.000.000, (satu milyartiga ratus juta rupiah) akan tetapi berdasarkan sarandanpetunjuk Terdakwa permohonan tersebut diganti menjadisenilaiRp. 850.000.000, .Bahwa kemudian Proposal Pengajuan Bantuan tersebutdiserahkanHR.

MUCHTAR bin SARWA (PembinaYayasan Indonesia Membangun dan sesepuh STIE INABA ), H.R.FERRY MULYAWAN, SE.Msi , Ir. IMAN ROCHIMAN bin HADI WIDJAJA(Ketua Yayasan STIE INABA) dan Drs.AHMAD MANSUR Msi BinSUEN (Ketua STIE INABA) (yang perkaranya di sidangterpisah) karena jabatan atau kedudukannya mereka berempat(dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah ) yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dengan cara sebagai berikut Bahwa sekitar bulan Oktober 2006, Drs. H.R.

FERRY MULYAWAN,SE.Msi dan mereka tertarik untuk mengajukan ProposalPermintaanBantuan.Bahwa kemudian pihak STIE INABA membuat ProposalPengajuan Bantuan yang ditandatangani oleh Drs. AHMADHal. 26 dari 123 hal. Put.

Tamat Belajar SekolahDasar dan Kartu Keluarga adalah: IMAM ZAINUDIN MUSTOFA;keterangan para saksi telah diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon dalampaspornya yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam tangal 25September 2012 No.A 3670911 tertulis MUSTAFA dan tanggal lahir Pemohon tertulis Kediri tanggal :08 Oct 1970 (Vide bukti P.6);n Menimbang bahwa,kekeliruan pencantuman nama Pemohon dan tanggal lahirPemohon yang tertera dalam bukti P6 berdasarkan keterangan saksi EARIASWIRAWAN,SE.Msi

ARTHA BOGA CEMERLANG; Bahwa berdasarkan keterangan AHLI dari KANTOR JASAAKUNTANSI PUTU GEDE DIATMIKA berdasarkan Laporan AkuntanIndependen Atas Hasil Audit Prosedur Audit yang disepakati atasKepatuhan Penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) dalamPenginputan Credit Nota dan Debet Nota (CN / DN) Pada PT ARTHA BOGACEMERLANG Depo Mulaboh periode Agustus 2015 April 2016 Nomor:01/KJA/PDB/IV/2017 tanggal 11 April 2017 oleh ZAINAL PUTRA,SE,MMBin Alm.ZULKIFLI dan BUDIANTO SE.Msi Bin SUNAWAR disimpulkanbahwa

BUDIANTO SE.MSI adalah staf ahli auditor KantorJasa Akuntansi Putu Gede Diatmika Registered chartered Accountant,Accounting,Financial & Management Concultant Ijin usaha KJAKeputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 115 / KM.1 PPPK / 2015 yangberalamat di Jin. Cica Buduk 3x Lingkungan Banjar Cica AbianbaseMengwi Badung Bali; Bahwa Adapun dasar Ahli melakukan audit pada Depo MeulabohPT. ARTHA BOGA CEMERLANG adalah MOU antara PT.

BUDIANTO SE.MSI ada menemukanada penerbitan dokumen CN oleh bagian ADM tidak sesuai dengan SOPyang berlaku mulai dari Agustrus 2015 S/d April 2016 yangmenyebabkan kerugian perusahaan PT.

Artha Boga CemerlangDepo Meulaboh sesuai dengan jumlah yang tertera didalam fakturpenjualan, toko laris ternyata juga tidak mendapatkan ekstra bonusberupa CN sebagaimana yang telah diterbitkan oleh bagian ADM PT.Artha Boga Cemerlang Depo Meulaboh;Terhadap keterangan saksi Ahli, para Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;2.Saksi BUDIANTO SE.Msi Bin SUNAWAR, yang dibacakan di persidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Adapun cara Ahli mengetahui

PLN Prokitring JTBN jumlah uang sebesar Rp.253.080.000,yang diterima oleh Camat Tanggulangin ABDULHALIM, SE.Msi diketahui oleh Manajer Proyek SLAMETHARIYANTO ;Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan atas Tanah dan bangunandengan angka 314.850.000, ;10) Foto copy Berita Acara tentang Sosialisasi Pembangunan GarduInduk (GI) 150 KV dan musyawarah harga ganti rugi tanah dantanaman serta bangunan yang ada didalamnya untuk proyekpercepatan pembangkit Non BBM 10.000 MW (Gl) 150 KV SidoarjoSidoarjo) hari Kamis

PLN (Persero) Prokitring JTBN ;Disita dari ARIF MAKHMUDIN : Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,yang diterima oleh ARIF MAKHMUDIN selaku Kepala Desa BoroKecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dari ABDUL HALIM, SE.Msi selaku Camat Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ;Disita dari GANTI HASTATA, SH : 1 (satu) bendel yang terdiri dari 30(tiga puluh) lembar Rekening Koran untuk rekening BCA CabangSidoarjo nomor 0180178929 atas nama Drs.

PLN Prokitring JTBN jumlah uang sebesar Rp.253.080.000,yang diterima oleh Camat Tanggulangin ABDULHALIM, SE.Msi diketahui oleh Manajer Proyek SLAMETHARIYANTO ;Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan atas Tanah dan bangunandengan angka 314.850.000, ;10) Foto copy Berita Acara tentang Sosialisasi Pembangunan GarduInduk (GI) 150 KV dan musyawarah harga ganti rugi tanah danHal. 64 dari 79 hal. Put.

No.155 K/Pid.Sus/20129.10.11.12.13.Disita dari ARIF MAKHMUDIN : Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,yang diterima oleh ARIF MAKHMUDIN selaku Kepala Desa BoroKecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dari ABDUL HALIM, SE.Msi selaku Camat Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ;Disita dari GANTI HASTATA, SH : 1 (satu) bendel yang terdiri dari 30(tiga puluh) lembar Rekening Koran untuk rekening BCA CabangSidoarjo nomor 0180178929 atas nama Drs.

RULLY NURYANTO, SE.MSI Kepala Bidang Badan Hukum Koperasi ;RETNO ENDANG PRIHANTINI, SH.MM Kepala Bidang Penyelesaian KasusHukum Koperasi ;6.

Menyatakan Terdakwa SRI SUGIYANTI,SE.MSi Binti TUGIMIN tidakterbukti bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamDakwaan Primair ;.

Menyatakan Terdakwa SRI SUGIYANTI,SE.MSi Binti TUGIMIN terbuktibersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dallam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam DakwaanSubsidiair ;.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI SUGIYANTI,SE.MSi BintiTUGIMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rumah TahananNegara ;. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SRI SUGIYANTI,SE.MSiBinti TUGIMIN Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3(tiga) bulan kurungan ;.