PemokBanding juga menyampaikan SPT Tahunan Pajak penghasilan badan Tahun Paj2008 pada tanggal 30 April 2009 dan menyatakan peredaran usaha Nihil, namdemikian, berdasarkan penelitian pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai M:Januari sampai dengan Desember 2008, berdasarkan data SIDJP, Pemohon Band:menunjukkan adanya aktivitas usaha perdagangan;e bahwa karenanya Terbanding berkesimpulan bahwa Pemohon Bandimenyampaikan keterangan yang tidak benar pada saat pemberian keterangan petanggal 10 Nopember 2010

Penelitian atas keberadaan penyerahan jasa(Manfaat yang diperoleh)Bahwa di dalam praktik international, agar pembayaranmanagement fee tersebut dapat dinyatakan wajar (armslength), maka Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) harus bisa menunjukkankeberadaan manfaat ekonomis yang diterima TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ataspembebanan management fee tersebut;Bahwa faktanya, berdasarkan data SPT TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yangdiperoleh dari SIDJP

international, agar pembayaranroyalti atas pemanfaatan trade mark tersebut dapatdinyatakan wajar (arms length), maka TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) harusHalaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 604 B/PK/PJK/20175.4.2.5.4.3.5.4.4.5.4.5.bisa menunjukkan keberadaan manfaat ekonomis yangditerima Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) atas pembebanan royalti tersebut;Bahwa faktanya, berdasarkan data SPT TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yangdiperoleh dari SIDJP

Bahwa Termohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) melakukan pemeriksaan pajak MasaAgustus 2015 dan melakukan koreksi atas Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Agustus 2015 masih harus' dibayar adalah sebesarRp119.141.628,00; dengan alasan koreksi bahwa berdasarkan datapelaporan SPT Masa PPh 26 Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) Masa Agustus 2015, diketahui bahwa Pemohon PeninjauanKembali tidak melaporkan dan menyampaikan Objek PPh Pasal 26 dantidak melampirkan dokumen Surat Keterangan

melaporkanusahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajibmemungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajakpenjualan atas Barang Mewah yang terutang, dimana fungsi / kegunaanPengukuhan Pengusaha kena Pajak (PKP) berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUKUP fungsi Pengukuhan PKP adalah sebagai identitas PKP yang bersangkutan,pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP dibidang PPN danPPnBM.wence nee n= Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

bukti penerimaan SPT nomor SV00004371/PPN1107 /WPuJ. 31/ KP.0503/2008 tanggal 11 Juni 200811.SPT Masa PPN bulan Nopember 2007 dilaporkan pada tanggal11 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT nomor SV00004372/PPN1107/ WPJ. 31 /KP.0503/2009 tanggal 11 Juni 2008.12.SPT Masa PPN bulan Desember 2007 dilaporkan pada tanggal11 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT nomor SV00004373/PPN1107/ WPuJ. 31 / KP.0503/2008 tanggal 11 Juni 2008.woncennee Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat jenderal Pajak (SIDJP

SPT Masa PPN bulan Nopember 2008dilaporkan pada tanggal 19 Desember 2008 dengan buktipenerimaan SPT nomor SV00002157 / PPN1107 / WPuJ. 31 / KP.0503 / 2008 tanggal 19 Desember 2008..SPT Masa PPN bulan Desember 2008 dilaporkan pada tanggal20 februari 2009 dengan bukti penerimaan SPT nomorSV00002929/ PPN1107 / WPJ. 31 / KP.0503/2009 tanggal 20Februari 2009wona= Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat jenderal Pajak (SIDJP)terdakwa CHRISTIN MARLIANA dengan Nomor NPWP. 14.172.310.6913.000,telah

penerimaan SPT nomorSV00012840 / PPN1107/WPJ.31/KP.0503/2009 tanggal 20Nopember 2009.11.SPT Masa PPN bulan Nopember 2009 dilaporkan pada tanggal17 Desember 2009 dengan bukti penerimaan SPT nomorSV00013850 /PPN1107/WPuJ.31/KP.0503/2009 tanggal 17Desember 2009.12.SPT Masa PPN bulan Desember 2009 dilaporkan pada tanggal20 Januari 2010 dengan bukti penerimaan SPT nomorSV00000710 / PPN1107 / WPJ. 31/KP.0503/2010 tanggal 20Januari 2010.none= Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat jenderal Pajak (SIDJP

PAI)terdakwa selaku Direktur telah melaporkan kewajiban perpajakan ke KPPMadya Malang, berdasarkan Sistim Informasi Ditjen Pajak (SIDJP) pada KPPMadya Malang, Wajib Pajak hanya menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25dan SPT Masa PPN dengan rincian sebagai berikut :SPT Masa PPh Pasal 25 Januari 2010 s.d. Desember 2010SPT Masa PPN Januari 2010 s.d. Desember 2010e Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Globalindo Persada telahmenandatangani SPT masa PPN CV.

Wajib Pajak.Membuat konsep usulan wajib pajak/Pengusaha Kena Pajak Fiktif.Memberikan himbauan atau bimbingan mengenai ketentuan perpajakan.Bahwa yang dimaksud PPh 21 adalah pajak yang dikenakan kepada karyawan,sedangkan PPn 25 adalah pajak yang dikenakan kepada perusahaan atau badanhukum lainnya sebesar 10 % dari transaksi barang;15Bahwa benar wajib pajak harus mempunyai NPWP;Bahwa setiap wajib pajak wajib melaporkan SPT pajak setiap tahun sekali;Bahwaberdasarkan Sistem Informasi Ditjen Pajak (SIDJP

mempunyai kewajiban perpajakan PPh WP Badandan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi antara lainmengkoordinasikan tugastugas Account Representative yang ada dibawahnyadalam rangka ; melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak,memberikan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan, membuatkonsep surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan SeksiPengawasan dan Konsultasi.Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Perpajakan (SIDJP

usaha denganTerdakwa WAHYU ANDI HARIYANTO .Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Seksi Pengolahan DataDanInformasi pada KPP Madya Malang antara lain:Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data baik interen maupun ekterndan mendistribusikan ke seksi seksi terkait dan juga KPP terkait.Mengolah dan membuat Laporan Penerimaan Pajak serta membreak downRencana PenerimaanPemeliharaan handware dan software computerPerekaman SPT Tahunan dan SPT MasaBahwa berdasarkan Sistem Informasi Ditjen Pajak (SIDJP

melakukan uji kebenaran materi di persidangan, sehinggadapat diteliti mengenai adanya arus uang, barang dan dokumen ataskebenaran terjadinya transaksi tersebut;Bahwa faktanya, Majelis tidak memerintahkan uji bukti di persidangan;Bahwa terkait dengan jawaban konfirmasi Tidak Ada/belum adajawaban dari KPP PKP Penjual, dan dengan tidak dilakukannya ujikebenaran materi di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melakukan pengecekan data SPT PKP Penjualmelalui Sistem Informasi DJP (SIDJP

) menu pelaporan SPT (terlampir),dengan hasil sebagai berikut:1713245725000 ANUGERAH WiJAYATRISNA 10.00000081 22/03/201023192222009000 GARDA TR i MITRA UTAMA 10.00000136 25/02/2010 Bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian dalam menupelaporan SPT KPP PKP Penjual dalam SIDJP, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa terbukti tidakterdapat pelaporan atas 37 (tiga puluh tujuh) Faktur Pajak yangdikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dalamSPT PKP Penjual

Bahwa Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) melakukan pemeriksaan pajak Masa PajakDesember 2015 dan melakukan koreksi atas Pajak Penghasilan Pasal26 Masa Desember 2015 masih harus dibayar adalah sebesarRp4.565.493.714,00; dengan alasan koreksi bahwa berdasarkan datapelaporan SPT Masa PPh 26 Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) Masa Pajak Desember 2015, diketahui bahwa PemohonPeninjauan Kembali tidak melaporkan dan menyampaikan Objek PPhPasal 26 dan tidak melampirkan dokumen

Bahwa pada tahun 2010 s/d 2011 PT MANGGA DUA melakukanpelaporan Surat Pemberitahuan / SPT Masa PPN dan SPT tahunan PPNrupiah setiap adanya pembayaran fee dari ANDRIkepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu.Bahwa PT MANGGA DUA berdasarkan sistem administrasi perpajakan(SIDJP) pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dengan NPWP01.002.252.3004.000 mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut : Menyampaikan SPT PPh WP Badan dan SPT PPh Pasal 21; Kewajiban sebagai Pemotong dan atau Pemungut

Pajak yaitu PPh Pasal21, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 Ayat 2, dan PPh Pasal 26 denganmenggunakan NPWP : 01.002.252.3004.000, dan kemudian menyetordan melaporkannya ke KPP terkait; Melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajakseperti menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai denganmenggunakan NPWP : 01.002.252.3004.000; Bahwa berdasarkan data detail pelaporan pada SIDJP mengenai pelaporan SPT Masa PPNPT MANGGA DUA, NPWP : 01.002.252.3004.000 dari tahun 2010 s/d 2011 adalah

Bahwa pada tahun 2010 s/d 2011 PT MANGGA DUA melakukanpelaporan Surat Pemberitahuan / SPT Masa PPN dan SPT tahunan PPNkepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu.Bahwa PT MANGGA DUA berdasarkan sistem administrasi perpajakan(SIDJP) pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dengan NPWP01.002.252.3004.000 mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut : Menyampaikan SPT PPh WP Badan dan SPT PPh Pasal 21; Kewajiban sebagai Pemotong dan atau Pemungut Pajak yaitu PPh Pasal21, PPh Pasal 23, PPh

Final Pasal 4 Ayat 2, dan PPh Pasal 26 denganmenggunakan NPWP : 01.002.252.3004.000, dan kemudian menyetordan melaporkannya ke KPP terkait;Hal 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PT DKI Melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajakseperti menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai denganmenggunakan NPWP : 01.002.252.3004.000;Bahwa berdasarkan data detail pelaporan pada SIDJP mengenai pelaporanSPT Masa PPNPT MANGGA DUA, NPWP : 01.002.252.3004.000 daritahun 2010 s

Desember 2008 (Normal dan Pembetulan).Lima belasset 39.Printout SIDJP Formulir 1107 B (Daftar Pajak Masukan)PT. Sadana Jaya Farma masa Juli s.d. Desember 2008(Normal dan Pembetulan).Sebelas set 40.Data Subyek Pajak PPh Badan PT. Sadana Jaya Farma.1 map AI.Asli Formulir 1107 (SPT Masa PPN) dan Printout SIDJPFormulir 1107 A (Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM) danFormulir 1107 B (Daftar Pajak Masukan dan PPn BM) PT.Libera Farma masa Januari s.d.

Desember 2008 (Normaldan Pembetulan).Delapanbelas set 42.Printout SIDJP Formulir 1107 (SPT Masa PPN), Formulir1107 A (Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM) dan Formulir1107 B (Daftar Pajak Masukan dan PPn BM) PT. LiberaFarma masa Mei 2008 (Pembetulan Ke1).Satu set 43Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPN PT. Indoprima Farmamasa Maret s.d. November 2008Enam belasset 44Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1380098135101 atas nama PT.

Satu set PrintOut SIDJP Formulir 1107 (SPT Masa PPN), Formulir 1107 A(Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM) dan Formulir 1107 B (Daftar PajakMasukan dan PPn BM) PT.

Sadana Jaya Farma MasaMaret s/d Desember 2008 (Normal dan Pembetulan);Sebelas set Print Out SIDJP Formulir 1107 B (Daftar Pajak Masukan) PT.Sadana Jaya Farma Masa Juli s/d Desember 2008 (Normal danPembetulan);Satu Map Data Subyek Pajak PPh Badan PT. Sadana Jaya Farma;Delapan belas set Asli Formulir 1107 (SPT Masa PPN) dan PrintOutSIDJP Formulir 1107 A (Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM) danFormulir 1107 B (Daftar Pajak Masukan dan PPn BM) PT.

Libera FarmaMasa Januari s/d Desember 2008 (Normal dan Pembetulan);Satu set PrintOut SIDJP Formulir 1107 (SPT Masa PPN), Formulir 1107A (Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM) dan Formulir 1107 B (DaftarPajak Masukan dan PPn BM) PT. Libera Farma Masa Mei 2008(Pembetulan Ke1);Dikembalikan kepada Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum untukdipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;.

perpajakan serta melakukan imbauan dankonseling kepada Wajib Pajak, melakukan produksi alat keteranganhasil pengamatan, pendataan, pemetaan, dan pengawasan WajibPajak, melakukan pemutakhiran basis data Wajib Pajak, melakukanpemeriksaan dengan criteria tertentu, melakukan tindak lanjut data yangditerima dari Kantor Pusat, serta melakukan pemutakhiran basis datanilai objek pajak; Bahwa secara pribadi saksi tidak mengenal terdakwa, namunberdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP

Rp486.748,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empatpuluh delapan rupiah) Bahwa saksi tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadappelaksanaan kewajiban perpajakan dari Terdakwa untuk tahun pajak2015, sebab di tahun tersebut Saksi belum menjabat sebagai AccountRepresentative untuk Terdakwa IVAN KAWEONO ; Bahwa terhadap Wajib Pajak IWAN KAWEONO belum pernahdilakukan kunjungan kerja (visit); Bahwa terhadap Wajib Pajak Ivan Kaweono belum pernah dilakukanbimbingan/konseling; Bahwa berdasarkan SIDJP

IVAN KAWEONO belum dikukuhkan dan tidak mengajukansebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama DenpasarTimur;Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Dps Bahwa Pelaporan SPT perpajakan IVAN KAWEONO pada masapajak, bagian tahun pajak, tahun pajak 2015 beserta pembayaran atasKurang Bayarnya adalah;= Untuk masa dan tahun pajak 2015, perpajakan IVAN KAWEONO,NPWP : 71.399.704.7903.000 sesuai data pada SIDJP : Masa TglLapo KB/N/(LB) NTPNo Jenis SPTPajak r Rp. N1.

Saksi hanya mengetahui melalui Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang dapat Saksi akses bahwaIVAN KAWEONO tercatat sebagai Wajib Pajak pada Kantor PelayananPajak Pratama Denpasar Timur dengan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) 71.399.704.7903.000; Bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan IVAN KAWEONOsebagai Wajib Pajak sesuai dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun

Promosi PowerindoAbadi ke rekening BCA atas nama Terdakwa sehingga berdasarkanSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terungkap jumlahfaktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yangtelah digunakan dan dijual oleh Terdakwa untuk PT.

Bahwa terkait dengan jawaban konfirmasi Tidak Ada/belum adajawaban dari KPP PKP Penjual, dan dengan tidak dilakukannya Ujikebenaran materi di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melakukan pengecekan data SPT PKP Penjualmelalui Sistem Informasi DJP (SIDJP) menu pelaporan SPT(terlampir), dengan hasil sebagai berikut:26989319014000 ima 000.09.00000010 /1V2009 9.760.76019.760.76026989319014000 panes 000.09.00000009 /1V72009 26.027 483 26.027.483 Halaman 16 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 208/B/PK/PJK/201 715,16.Bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian dalam menupelaporan SPT KPP PKP Penjual dalam SIDJP, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwaterbukti tidak terdapat pelaporan atas 37 (tiga puluh tujuh) FakturPajak yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), dalam SPT PKP Penjual di KPP Terdaftar, sehinggaatas koreksi sebesar Rp621.035.492 tetap dipertahankan;Bahwa terkait dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwamenurut

danmanajemen; Bahwa dengan demikian pembelian ban dalam dan ban luar untukkendaraan operasional perusahaan berhubungan dengan kegiatanusaha Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, dan olehkarenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atasPPN yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian ban dalamdan ban luar sebesar Rp815.000 adalah tidak tepat dan tidak dapatdipertahankan;Terhadap koreksi atas Pajak Masukan Impor sebesar Rp4.989.662.820;Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian (PrintOut System SIDJP

AGHNIA KARIMA 9 784,883,175Jumlah 746 12,360,482,891 Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)terungkap jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya yang telah digunakan dan dijual oleh TERDAKWA untukPT. PROMOS!

MENARA DUTA KREASI sekaligus sebagaipemilik Perusahaan tersebut yang didirikan dengan Akte Notaris H.HARJONO MOEKIRAN nomor 47 pada tahun 2005, dimana PT.Hal. 2 Put.No.44/Pid.Sus/2019/PT.DKI.MENARA DUTA KREASI terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPPPratama Jakarta Tebet dengan NPWP 02.466.904.6015.000, Suratketerangan terdaftar Nomor PEM06630/WPJ.04/KP/0303/2009tanggal 04 September 2009, namun berdasarkan Sistim ImformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) tertulis terdaftar tanggal 28September 2005,

MENARA DUTA KREASI berstatus Pengusaha kena pajak(PKP), Surat Pengukuhan PKP Nomor PEM01766/WPJ.04/KP.0303/2012 tanggal 27 April 2012 , namunberdasarka SIDJP tertulis tanggal Pengukuhan 17 Juni 2008 , haltersebut terkait dengan pindah alamat domosli Wajib pajak dari KPPJakarta gambir 2 ke KPP Pratama Jakarta Tebet .Bahwa awalnya PT.MENARA DUTA KREASI merupakan rekananHotel yang lokasi usahanya di jalan Tanah Abang V 27 CjakartaPusat , oleh karena krisis moneter tahun 2008, pihak hotelterkadang terlambat

bukan mobil dan motor;Bahwa pemegang saham CV BIS berdasarkan SPT Tahun 2015 yang dilaporkan wajib pajak adalah : Muhammad Iqbal Fauzie (Terdakwa) dengan jumlahmodal Rp. 650.000.000 atau 81,25 %, Rusmalinah dengan jumlah modal Rp.75.000.000 (9,375 %) dan Rina Indriani Rp. 75.000.000 (9,375 %);Bahwa adapun susunan pengurus CV BIS tahun 2015 adalah : Terdakwa sebagai Direkur, Heri Susanto sebagai Wakil Direktur, Rusmalinah sebagai Komisaris dan Rina Indriani sebagai Komisaris;Bahwa berdasarkan data SIDJP

PramukaRaya No. 151 R706 RT. 009 RW 005 Jakarta Timur dengan pengurus Djubaedah sebagai Direktur dan Jamisah sebagai komisaris tapi saksi tidak pernahbertemu dengan pengurus perusahaan tersebut;Halaman 31 dari 60 Putusan No. 841/Pid.Sus/2020/PN SmrBahwa sesuai dengan data SIDJP perusahaan tersebut melaporkan SPT Masa PPN masa September, Oktober, NOvember dan Desember 2012, Januari sampai Desember 2013 dan SPT Masa PPN masa Januari dan Februari 2014sedangkan tahun 2015 tidak dilaporkan;Bahwa PT.

Kena Pajak (PKP) yang berada dibawah pengawasan saksi sejak 26 Maret 2020 dan saksimempunyai data tentang perusahaan tersebut dari tahun 2012 sampai 2015pada sistem administrasi perpajakan (SIDJO ApproWeb), perusahaan tersebut dikukuhkan sebagai Wajib Pajak pada tanggal 13 November 2013 dengan kegitan usaha perdagangan eceran komputer dan mesin kantor didalam bangunan;Bahwa setelah dilakukan visit ke alamat Kantor Wajib ajak tersebut ternyata tidak ditemukan alamatnya;Bahwa berdasarkan data pada SIDJP

Aqeela Bangun Kencana tidak melaporkan SPT Masa PPN masa tahun 2012, tahun 2013 sampai 2014 dilaporkan tapi tahun 2014 sampai 2015 tidak dilaporkan;Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Kaneil Jakarta Selatan, perusahaan tersebut NPWP nya telah digunakan oleh Sudjianto untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak didasarkan transaksi sebenarnya dan sudah diputus bersalaholeh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Bahwa sesuai data profil Wajib Pajak di SIDJP perusahaan tersebut masih aktif sebagai sebagai

Bahwa sesuai Data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) diketahui data Pajak Masukan PT. NAGASAKTI TRANS SEGARAtahun pajak 2018 sebagai berikut.Bahwa PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA tidak melakukan pembeliandari PT. CHASANA GLOBAL MANDIRI dan PT. WIRATAMA ANUGERAHPERKASA. Faktur Pajak tersebut saksi beli dari Terdakwa.Bahwa Terdakwa dikenalkan pertama kali oleh AMIR dan MARTIN dariPT. HUDE sekitar tahun 2014.

Seluruh faktur tersebut berasal bos saksi yaitu pakMOH MAKI alias ATENG alias MARTIN alias MOHAMMAD MAQQI.Bahwa benar berdasarkan data SIDJP yang ada di sistem Direktorat JenderalPajak, terdapat Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT.TRANS MARINE SEJATI untuk tahun 2018, yaitu :Bahwa benar faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT.

Untuk mendapatkan jumlah PPN yang tercantum dalam FakturPajak tidak sah tersebut dapat dilakukan dengancara : Mendapatkan Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkan dan telahdiperhitungkan dalam SPT Masa PPN pengguna; dan/atau Dari aplikasiPKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Bahwa ahli Perlu jelaskan bahwa dalam pengelolaan administrasi perpajakandi Direktorat Jenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP).

SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan olehPengusaha Kena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN direkamdalam Sistem Informasi tersebut. Bahwa Sub sistem PKPM adalah suatu sistem yang matching antara PajakKeluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) yang dihasilkan oleh semuaPengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia. Sistem PKPMmenyajikan nama PKP Penjual, PKP Pembeli, Tanggal, Nomor Seri Fakturdan Nilai PPN.

Putusan Nomor 683/B/PK/PJK/20175) Berdasarkan hasil penelusuran dalam Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), putusan serta berkas persidangan,disampaikan halhal sebagai berikut:o Bahwa berdasarkan penelusuran dalam SIDJP diketahuiTermohon PK/Pemohon Banding dikukuhkan sebagai PengusahaKena Pajak pada tanggal 19 Juni 2008, dan bergerak dalambidang angkutan laut domestik umum liner untuk penumpang(KLU: 50111)o Bahwa Termohon PK /Pemonon Banding melaporkan SPT MasaPPN mulai Masa Pajak Juni

Abdul Rochman) selaku Ketua Koperasi Wira Mandiripada tahun 2013;Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN TbkBahwa Berdasarkan data SIDJP (Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak), Koperasi Wira Mandiri adalah Pengusaha Kena Pajak sejak tan ggal11 April 2012;Bahwa Berdasarkan data di SIDJP dan Data MPN Portal DJP pada KantorPajak, Koperasi yang terdakwa pimpin sering terlambat melaporkan PPn tahun2013, contoh PPn Januari 2013 dilaporkan Maret 2013;Bahwa atas keterlambatan pembayaran

Tambang Timah melakukan pembayaran beserta denganPajak PPn dengan cara transfer melalui bank sesuai dengan tagihan dari KoperasiWira Mandir;Bahwa Berdasarkan data di SIDJP dan Data MPN Portal DJP pada Kantor Paijak,Koperasi Wira Mandir sering terambat melaporkan PPn tahun 2013, contoh PPnJanuari 2013 dilaporkan Maret 2013 dan berdasarkan sistem data di SIDJP danData MPN Portal DJP pada Kantor Pajak Koperasi Wira Mandir tidak menyetorPPn yang telah diterima dar PT.

Tambang Timah telah menyetorPajak PPn ke Koperasi Wira Mandir serta melakukan pembayaran nilai barang/jasabeserta Pajak PPn dengan cara transfer melalui bank sesuai dengan tagihan dariKoperasi Wira Mandiri, namun Berdasarkan data di SIDJP dan Data MPN Portal DJPpada Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Tanjung Balai Karimun,Koperasi Wira Mandir sering terambat dalam melaporkan PPn tahun 2013, disampingitu berdasarkan sistem data di SIDJP dan Data MPN Portal DJP pada KantorPelayanan Pajak (KKP) Pratama

Tambang Timah melakukan pembayarannilai barang/jasa beserta Pajak PPn sebesar 10 % dengan cara transfer melalui banksesuai dengan tagihan dari Koperasi Wira Mandir, namun Berdasarkan data di SIDJPdan Data MPN Portal DJP pada Kantor Pelayanan Pajak (KKP) PratamaTanjung Balai Karimun, Koperasi Wira Mandir sering terambat melaporkan PPntahun 2013, dan berdasarkan sistem data di SIDJP dan Data MPN Portal DJP KantorPelayanan Pajak (KKP) Pratama Tanjung Balai Karimun Koperasi Wira Mandiritidak menyetor

Keputusan Terbanding Nomor Bahwa Sesuai dengan buktipendukung yang telah disampaikandan dijelaskan dan terungkap dalampersidangan, PB berpendapat KEP1401/WPJ.19/2012 Tanggal 24Oktober 2012 tidak dapatdibenarkan dan harus dibatalkan. 3.8 Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dalam sistem PKPMDirektorat JenderalPajak serta penelusuran SPTlawantransaksi dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui terdapat beberapa faktur yang telahdilaporkan oleh lawan transaksi dengan perincianNo

Putusan Nomor 1339/B/PK/PJK/2016dalam persidangan dan penelusuran dalam sistem PKPM DJPdan SIDJP dengan ini disampaikan:1)Bahwa atas PM sebesar Rp235.719.127,00 yang didukungdengan arus uang dan arus barang, diketahul: berdasarkan penelusuran dalam sistem PKPM DJPdiketahui bahwa FP tersebut tidak dilaporkan dalamSPT lawan transaksi, dan dalam pembuktian dipersidangan FP tersebut didukung dengan arus uangdan arus barang;Bahwa atas PM sebesar Rp411.394.798,00,00 yanghanya didukung bukti arus barang