(Bukti P 19).Bahwa berkenaan dengan Audit Temuan BPKRI mengenai dugaankekurangan PNBP yang belum disetor ke kas NegaraTahun 2014 sebesarRp.175.692.000, (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilanpuluh dua ribu rupiah), PENGGUGAT mengklarifikasi dalam surat Nomor02/SLF/T/VV2015 tertanggal 1 Juni 2015, ditujukan kepada TERGUGAT Ildengan menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam pemeriksaanoleh BPK dimana hasil kontribusi untuk tahun 2014 (pada tahun IX) adalahsebesar Rp.175.692.000, seharusnya

PT.SUKHAWATILOKA FUNERAL dan/atau segeramengaddendum perjanjian dengan mengalihkan kepada para pihak yangberwenang. adalah jelas telah merupakan perbuatan melawan hukum(sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata :10.Bahwa atas dasar surat keputusan TERGUGAT Il.disampaikan KepadaTERGUGAT I, Bahwa PENGGUGAT melakukan kelalaian tidak membayaruang Pendapat bukan pajak PNBP berdasarkan Audit dan temuan BPK RIyaitu: (TERGUGAT V) selanjutnya PENGGUGAT Merasa keberatan danmenjawab melalui surat No. 02/SLF

yang telah ditentukan ternyata HakimMediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karenanyaHakim Mediator lalu melimpahkan kembali perkara kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat membacakan gugatan ParaPenggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, apakah ada perubahan dalamgugatan, kuasa Para Penggugat menyatakan ada perbaikan dalam gugatan , sebagaimanatermuat dalam surat dari Kuasa Para Penggugat tertanggal 4 April 2012 No. 057/SLF

Bahwa dalam pelaksanaan serah terima unit kepada Pembanding semula Tergugatdalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi pada tahun 2014, Pembandingsemula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi hanya mendapatkankunci, akses fasilitas lift, dan Salinan Berita Acara Serah Terima (BAST) (vide :Bukti Pembanding2), dan hingga sekarang tidak diberikan Salinan Surat IzinMendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Surat KeputusanPengesahan Pertelaan, SHM Sarusun dan Akta Jual Beli (

.Rekomendasi Block Plan, merupakan pembagian kavling dari tapaktersebut yang dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.Rekomendasi Advice Planning, merupakan pengaturan IntensitasPemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.Rekomendasi Site Plan, merupakan rencana tapak / detil dari BlockPlan yang sudah diterbitkan, rekomendasi ini dikeluarkan oleh BidangPenataan Ruang.Rekomendasi Saran Teknis IMB merupakan hitungan bangunan didalam Site Plan untuk menghitung retribusi.Rekomendasi SLF

Rekomendasi Block Plan, merupakan pembagian kavling dari tapaktersebut yang dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.Rekomendasi Advice Planning, merupakan pengaturan IntensitasPemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.Rekomendasi Site Plan, merupakan rencana tapak / detil dari BlockPlan yang sudah diterbitkan, rekomendasi ini dikeluarkan oleh BidangPenataan Ruang.Rekomendasi Sarana Teknis IMB merupakan hitungan bangunan didalam Site Plan untuk menghitung retribusi.Rekomendasi SLF

Rekomendasi SLF (Surat Laik Fungsi Bangunan), merupakan kelayakandari suatu. bangunan, rekomendasi ini dikeluarkan oleh BidangBangunan Umum.Pada bulan April 2018 PT LIPPO CIKARANG, Tbkmelalui FITRADJAJAPURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOHANG menemui JAMALUDINdan NENENG RAHMI NURLAILI di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasiuntuk mengajukan surat rekomendasi 53 site plan apartemen untuk proyekMEIKARTA dengan luas lokasi tanah 84,3 Ha.

NomorInduk Berusaha (NIB);Izin Lokasi;Izin Mendirikan Bangunan Tempat Usaha;Sertifikat Laik Fungsi (SLF);Izin Usaha Sektor;9 29 5Izin Operasional/Komersial; Dengan demikian jelas bahwa pemyataan PENGGUGAT pada positagugatan romawi V. huruf B. angka 1. adalah tidak benar, karenaperaturan perundangundangan yang memberikan wewenang kepadaHal. 29 dari 79 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.SMGTERGUGAT adalah Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang

pra cetak;Bahwa melihat dari kontrak gambar awal, memakai beton konvensional.Bahwa Ahli tidak memeriksa pondasi, ahli hanya melihat indikasinya adakeretakan;Bahwa ahli tidak melakukan pemeriksaan pada gedung B, C1 dan C4;Bahwa dalam proses suatu gedung,ketika gedung itu belum dibangunharus mempunyai IMB dulu, baru membangun, dalam membangun harusada pengawasan karena spek bangunan harus sesuai dengan design,setelah gedung selesai UndangUndang memerintahkan untuk memilikiSertifikat Layak Fungsi (SLF

) yang diterbitkan oleh Pemda setempat, tapiuntuk menerbitkan ini Pemda harus mendapat rekomendasi teknis darisuatu tim pemeriksa semuanya dinilai kalau semuanya sudah berfungsibaru dapat rekomendasi bahwa gedung itu sudah dapat difungsikan.Rekomendasi ini dikeluarkan pejabat Dinas sebuah Sertifikat LayakFungsi (SLF).Maka kesimpulannya gedung itu dikatakan layak pakai,setelah selesai semua dan dinyatakan layak pakai oleh Dinas yangterkait;Bahwa dalam proses pembangunan yang menggunakan danapemerintah

pra cetak;Bahwa melihat dari kontrak gambar awal, memakai beton konvensional.Bahwa Ahli tidak memeriksa pondasi, ahli hanya melihat indikasinya adakeretakan;Bahwa ahli tidak melakukan pemeriksaan pada gedung B, C1 dan C4;Bahwa dalam proses suatu gedung,ketika gedung itu belum dibangunharus mempunyai IMB dulu, baru membangun, dalam membangun harusada pengawasan karena spek bangunan harus sesuai dengan design,setelah gedung selesai UndangUndang memerintahkan untuk memilikiSertifikat Layak Fungsi (SLF

) yang diterbitkan oleh Pemda setempat, tapiuntuk menerbitkan ini Pemda harus mendapat rekomendasi teknis darisuatu tim pemeriksa semuanya dinilai kalau semuanya sudah berfungsibaru dapat rekomendasi bahwa gedung itu sudah dapat difungsikan.Rekomendasi ini dikeluarkan pejabat Dinas sebuah Sertifikat LayakFungsi (SLF).Maka kesimpulannya gedung itu dikatakan layak pakai,setelah selesai semua dan dinyatakan layak pakai oleh Dinas yangterkait;Bahwa dalam proses pembangunan yang menggunakan danapemerintah

Pendirian Badan Hukum Yayasan ABNAUL UMMAH ALKHOIRIYYAH, tanggal 21 Oktober 2020;

Pencabuta Sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung atau ;i.

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggungjawab;4. fotokopi Surat Izin Usaha Perdaganagn (SIUP);5. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan AktePendirian;6. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);7. fotokopi Izin Penggunaan Bangunan/KelayakanMenggunakan Bangunan/Sertifikat Laik Fungsi(IPB/KMB/SLF) untuk bangunan gedung yang memilikibasement dan/atau ramp parkir;8. fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah;9. peta lokasi fasilitas parkir;10. denah Marka Parkir;11. fotokopi bukti pembayaran

Rekomendasi SLF (Surat Laik Fungsi Bangunan), merupakankelayakan dari suatu bangunan, rekomendasi ini dikeluarkan olehBidang Bangunan Umum.Pada bulan April 2018 PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui FITRADJAJAPURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOHANG menemui JAMALUDIN danNENENG RAHMI NURLAILI di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untukmengajukan surat rekomendasi 53 site plan apartemen untuk proyekMEIKARTA dengan luas lokasi tanah 84,3 Ha.

Rekomendasi SLF (Surat Laik Fungsi Bangunan), merupakankelayakan dari suatu bangunan, rekomendasi ini dikeluarkan olehBidang Bangunan Umum. Pada bulan April 2018 PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui FITRADJAJAPURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOHANG menemui JAMALUDIN danNENENG RAHMI NURLAILI di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untukmengajukan surat rekomendasi 53 site plan apartemen untuk proyekMEIKARTA dengan luas lokasi tanah 84,3 Ha.

Rekomendasi SLF (Surat Laik Fungsi Bangunan), merupakankelayakan dari suatu bangunan, rekomendasi ini dikeluarkan olehBidang Bangunan Umum. Pada bulan April 2018 PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui FITRADJAJAPURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOHANG menemui JAMALUDINdan NENENG RAHMI NURLAILI di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasiuntuk mengajukan surat rekomendasi 53 site plan apartemen untuk proyekMEIKARTA dengan luas lokasi tanah 84,3 Ha.

Bekasi.Sedangkan Sartek IMB dan SLF berada di bidang Bangunan Umum ;Bahwa pada saat permohonan itu diajukan oleh PT. LIPPO, permohonan inibelum dapat diproses karena masih menunggu surat Rekomendasi dariGubernur Jawa Barat, hal ini saksi ketahui dari DPMPTSP Kab.

Dalam perkembangan selanjutnya, yang dikelola di PUPR itu kan adaAdvice Planing, Rekom Peil Banjir, Surat Ukur Peta Bidang Tanah, MasterPlan, Blok Plan, Site Plan, Sartek IMB dan SLF.

Mengurus perijinan secara lengkap dan membangun sesuai ijin agar proseslebih lanjut seperti pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Pertelaan danpenerbitan SHMSRS Non Hunian tidak mengalami masalah ;9.

hukum sendiri,melakukan due diligence tidak perlu dilindungi tergantung kesepakatan keduabelah pihak;Bahwa mengenai tahap proses perizinan yang pertama kali adalah SP3L(surat persetujuan prinsip pembebasan lokasi/lahan) untuk tanah diatas 500m(lima ratus meter persegi) sehingga mengetahui peruntukan tanah, setelahitu SIPPT, selanjutnya blok plan termasuk gambaran bentuk bangunan,tahapan berikutnya loading test untuk mengetes kekuatan tanah, izin prinsipstruktur, izin prinsip IMB, untuk penggunannya SLF

dalamPergub tersebut tidak mengatur pemasaran secara tertutup;Bahwa dalam hal pembelian strata tittle, karena anchortenant membeli dalamjumlah yang besar anchortenant diberikan keleluasaan sesuai denganpermintaan dan kesepakatan, perizinan diurus setelah gambar disepakatipembeli karena kesepakatan gambar menyangkut daripada perizinan;Halaman266dari403 Putusan No.54/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBahwa yang menjadi semangat terbitnya UU No.20Tahun 2011 adalahsemangan untuk kepemilikan rumah untuk masyarakat ;Bahwa SLF

terdapat 2 (dua) tahapan, yang pertama adalah SLF sementaraumurnya 6 (enam) bulan artinya sementara diberikan karena sudah terpenuhisemua syaratnya hanya kurang 20% (dua puluh persen), diberikan waktu 6(enam) bulan untuk menyelesaikan semuanya setelah itu barulah dilakukanpertelaan;Bahwa apabila dalam hal tanah yang diatasnya masih dijaminkan ke bank danbelum lunas masih bisa dilakukan pertelaan dengan catatan dilakukan royalpartial artinya pembayaran kembali secara angsuran kredit yang digunakanuntuk

Rekomendasi SLF (Surat Laik Fungsi Bangunan), merupakan kelayakandari suatu bangunan, rekomendasi ini dikeluarkan oleh Bidang BangunanUmum. Pada bulan April 2018 PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui Terdakwa danHENRY JASMEN P. SITOHANG menemui JAMALUDIN dan NENENGRAHMI NURLAILI di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untukmengajukan surat rekomendasi 53 site plan apartemen untuk proyekMEIKARTA dengan luas lokasi tanah 84,3 Ha.

Rekomendasi Saran Teknis IMB merupakan hitungan bangunan di dalamSite Plan untuk menghitung retribusi.g.Rekomendasi SLF (Surat Laik Fungsi Bangunan), merupakan kelayakandari suatu bangunan, rekomendasi ini dikeluarkan oleh Bidang BangunanUmum.Pada bulan April 2018 PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui Terdakwa danHENRY JASMEN P.

kelaminlakilaki,Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta,Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di BanjarDinas Sunantaya Kaja, Desa Penebel, KecamatanPenebel, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnyadisebut PENGGUGAT ; GUSTI NYOMAN SUITRANAYA,Lahir di Tabanan, pada tanggal 01 Februari1962, Jenis kelamin lakilaki, Agama Hindu, PekerjaanPolri, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat diAsrama Polsek Negara, Kabupaten Negara, yangselanjutnya disebut PENGGUGAT II ;Keduanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus SK.No.01/Pdt/SLF

Akses ke Ruang Blok F semibasement (tidak termasuk bagiangedung yang disewa) yang ditutup oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari pintu utama lantai dasar sehinggamelanggar aturan IMB/SLF terkait dengan prosedur evakuasi yangmenimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi sebesar Rp12.528.000.000,00 (dua belas miliar lima ratusdua puluh delapan juta rupiah); (vide surat bukti T14, T15, T16);b.

Berdasarkan Surat KuasaKhususNomor : 012/SLF/SK.01/VII/2019, tertanggal24 Juli 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:1. PT. BANK OCBC NISP Tbk. Yang berkedudukan di OCBC NISP Tower Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta Selatan 12940. Yang di wakili Linda Marie Christine Adam selaku Asset Recovery Management Division Head (ARM Division Head) PT. Bank OCBC NISP Tbk.

O01 Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, KabupatenSukabumi; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:020/SLF/SK.01/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, memberikanKuasa Khusus kepada; 1. Dr. (c) SURIYANTO, SH.,MH.,M.Kn.; 2. ERLANGGA LUBAI, SH.,MH.

didalam membangun sebuah bangunanberguna pada bangunan untuk memenuhi syarat secara teknis dalamaturan negara;Bahwa harus ada gambar bangunan untuk mendapatkan IMB, kalaubangunan bertingkat perlu perhitungan strukturnya kemudian akan dilihatkelayakan bangunan tersebut;Bahwa IMB tersebut adalah kewajiban dari sebuah bangunan apalaginanti bangunan tersebut digunakan sebagai kantor maka harus memilikiSLF (Sertifikat Laik Fungsi) dan untuk kewajiban pemilik hotel setiap 5(lima) tahun harus mengajukan SLF

Merdeka, no. 110,Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,SKK/001/PID/SLF/I/2018, tanggal 23 Januari 2018 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25012018Nomor: 182/SK/HK/2018/PN. Jkt. Utr.Terdakwa Il. EDY SUPRIYONO dipersidangan didampingi PenasihatHukum NEIL ALDRIN E.FOEH, SH, MH MUH ARBIAN, SH NATALIALESTARI, SH., Advokat & Penasihat Hukum pada kantor hukum NEILALDRIN & PARTNERS Law Firm yang beralamat di Senayan TradeCenter Floor 3rd, Suite 10741077, JL.

pengemasan danpenyimpanan limbah B3;e Dokumen mengenai prosedur tanggap darurat Limbah B3 (SOP tanggapDarurat);e Dokumen mengenai rancang bangun fasilitas penyimpanan limbah B3(DED);e Surat permohonan pesetujuan pemenuhan komitmen OSS; Bahwa adapun mekanisme pengajuan Izin Pembuangan Limbah Cairdan Izin Penyimpanan Sementara B3, yaitu:e Mengajukan perizinan melalui OSS dengan alamat OSS.go.id setelahpemohon mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha), Izin Prasaran Usaha(Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB dan SLF