Ditemukan 1881 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ikepala i.kepala iikepala ispada ikeda icepada iikepada inkepada inikepada
Pengadilan PN TEBING TINGGI
Putus : 06-05-2013 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.TTD
Tanggal 6 Mei 2013 —
26 — 7
  • dan menjaga kredibilitas TurutTergugat I; 0202 nn nn nnn nnn nen nen nn nen nnn nnn nn nnn nnnnnnennennannn seamen nanMenimbang, bahwa kendatipun bukti P17 hanya berupa fotocopy yangaslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, namun bukti tersebut bersesuaiandengan bukti P16 , bukti TVI,VHI,X dan bukti T.I s/d V, VU, TT I s/d TT X42 ,persesuaian diantara buktibukti ini menghasilkan suatu fakta hukum yakni adanyatindak lanjut pasca Penggugat menyerahkan pengendalian keuangan Turut Tergugat Ikepada
Pengadilan PN LABUHA Perdata Tanah
Register : 02-12-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 16-07-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 18/PDT. G/2013/PN.LBH
Tanggal 15 Juli 2014 — Penggugat : Abdolah Buamona Bot DKK Tergugat : Hasanuddin DKK
90 — 29
  • Nur Gay, menerangkan:Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat denganTergugat adalah masalah tanah yang terletak di Desa Waihama KecamatanSanana Kabupaten Kepulauan Sula;Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanh obyek sengketa tersebutadalah milik Para Penggugat yang telah diambil dan dijual oleh Tergugat Ikepada Tergugat II sampai dengan TergugatBahwa sepengetahuan saksi tanah yang dijadikan objek sengketa dalamperkara ini yaitu milik H.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 13-02-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 159/PID/2018/PT MDN
Tanggal 19 Maret 2018 — JAYA MITA BR. GINTING
110 — 171
  • tersebut kepadapihakpihak yang menghadapnya tersebut atau dapat pulamempersilahkan dan memberi kesempatan kepada pihakpihak yangmenghadapnya tersebut untuk membacanya sendiri teriebin dahulutentang isi dari Akta yang diperbuat tersebut sebeium ditanda tanganiDemikian pula dalam hal ini oleh Tergugat IV patut diyakini berdasarkansumpah jabatan dan perintah undangundang tersebut dipastikan jelastelah membacakan terlebih dahulu isi dari Akta Pengikatan Jual BeliNomor 3 tanggal 12 September 2007 tersebut ikepada
Pengadilan PN METRO
Register : 04-08-2014 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN METRO Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Met
Tanggal 26 Maret 2015 —
55 — 14
  • LelangUlang Eksekusi HakTanggungan dan JaminanFidusia melalui Surat Pts.09.Pdt.G.2014.PN.Met70 Kabar Harian Radarlampung tertanggal 13Februari 2014 ; T.I21Foto copy dari foto copySurat No. 024/PLG/WILV1I/2014 tertanggal 13Februari 2014 PerihalPemberitahuan Lelang ; T.22Salinan Risalah Lelang No.031/2014 tertanggal 20Februari 2014 ; T.I23Surat dari PENGGUGATtertanggal 20 Mei 2014Perihal PermohonanRealisasi Sisa Dana HasilLelang ; T.24 Berita Acara Serah TerimaUang Sisa Dana HasilLelang dari TERGUGAT Ikepada
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 02-05-2018 — Putus : 10-08-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 159/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 10 Agustus 2018 — TIOMAN NABABAN VS MUSNANI DKK
43 — 31
  • tersebut kepadapihakpihak yang menghadapnya tersebut atau dapat pulamempersilahkan dan memberi kesempatan kepada pihakpihak yangmenghadapnya tersebut untuk membacanya sendiri teriebih dahulutentang isi dari Akta yang diperbuat tersebut sebeium ditanda tanganiDemikian pula dalam hal ini oleh Tergugat IV patut diyakini berdasarkansumpah jabatan dan perintah undangundang tersebut dipastikan jelastelah membacakan terlebih dahulu isi dari Akta Pengikatan Jual BeliNomor 3 tanggal 12 September 2007 tersebut ikepada
Pengadilan PN BOJONEGORO Perdata
Register : 13-12-2018 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bjn
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
ROSMINI
Tergugat:
1.Unit I Pidum Satreskrim Polres Madiun
2.Bambang Setia Budi
Turut Tergugat:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDA JATIM
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK
124 — 29
  • Bahwa pada saat Penggugat mengetahui Tergugat II melaporkan suamiPenggugat secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat sehingga timbulahpemikiran dengan dugaan adanya Tumpangan yang diberikan oleh Tergugat Ikepada Para Pejabat Tergugat I yaitu berupa sejumlah uang karena Penggugatsendiri mengalaminya yaitu dimintai sejumlah uang oleh Tergugat I, jikaTergugat I mendalilkan tidak atau memungkirinya maka Penggugat nantinyaakan meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar para pihak diSUMPAH
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-06-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 299/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 18 Februari 2016 — - PT. MUSIM SEMI MAS (PT. MUSIM MAS), (PENGGUGAT) - ZULNAMIS IBNU CHALDUM, S.Sos (TERGUGAT I) - MANARIS BUNGARAN MANURUNG (TERGUGAT II) - Drs. EDI DOHAR HUTABARAT (TERGUGAT III) - GORDON ELIWON HARIANJA, S.H., Notaris di Medan(TURUT TERGUGAT I) - BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL Prop. SUMATERA UTARA Cq BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN (TURUT TERGUGAT II) - KESULTANAN DELI QQ PEMANGKU SULTAN DELI GELAR TENGKU RAJA MUDA DELI QQ KEPALA URUSAN PERTANAHAN KESULTANAN DELI (TURUT TERGUGAT III)
91 — 39
  • Musim Mas tertanggal 07 Juli 2011 danstatus tanahnya, (Foto copy tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telahdibubuhi meterai secukupnya), diberi tanda dengan ..........secceeeee: Bukti P5.H ;19.Foto copy Surat pemblokiran tertanggal 15 Agustus 2011 dari Tergugat Ikepada Turut Tergugat II (Foto copy tersebut tidak disesuaikan dengan aslinyadan telah dibubuhi meterai secukupnya),diberi tanda dengan. ............
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Tanah
Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Gto
Tanggal 26 Mei 2015 — - JADI LIPUTO, dkk Lawan YAMIN PAUDI alias KO' ONA
58 — 11
  • memperoleh hakmilik sebagaimana azasazas dan ketentuan dari pemerintah, maka PermohonanTergugat I untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut dikabulkan olehPemerintah Provinsi , berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TingkatI Sulawesi Utara NO 134/HM/DA/1981, NO 137/HM/DA/ 1981, dan NO 138/HM/DA/1981 tanggal 15 April 1981.Bahwa dari tanah yang diperoleh tergugat I dari Pemerintah,kemudian ada tanah yangdibeli Tergugat I dari penggugat, dan sisa tanah tersebut telah dibayar oleh Tergugat Ikepada
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 14-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 147/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 23 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. DHARMA PUTRA KARSA Diwakili Oleh : PT. DHARMA PUTRA KARSA
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat II : BACHTIAR
405 — 335
  • provisionaladalah tuntutan agar diperoleh tindakantindakan sementara dariHakim yang tidak merupakan pokok perkara; selanjutnya dalamPutusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pdt/1997 tanggal 30 Oktober1998 bahwa tuntutan provisional adalah suatu tuntutan agar diadakantindakan pendahuluan yang bersifat sementara, tuntutan mana harusdipenuhi sebelum pemeriksaan pokok perkara;Menimbang bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak diatas,maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo berawal dari gugatan Terlawan Ikepada
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 01-12-2010 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 697/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 April 2012 —
98 — 21
  • dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi,demikina seterusnya hingga depositodeposito tersebut dicairkan (BuktiTLTII5) ;Bahwa adalah juga sama sekali tidak benar dalildalil PARA PENGGUGATpada poin 12 sampai dengan poin 18 Surat Gugatan, yang pada intinyamenyatakan PARA TERGUGAT tidak memilki itikad baik untukmenyelesaikan permasalahan depositodeposito milik PARA PENGGUGATbaik melalui pihakpihak terkait lainnya seperti Bank Indonesia, bahkanselanjutnya PARA TERGUGAT justru telah melaporkan PENGGUGAT Ikepada
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 10-06-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 77/Pid.B/2014/PN-Lsm
Tanggal 9 Februari 2015 — EFFENDI BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN
83 — 38
  • ., M.M. datangketempat usaha Aidil Fitri dengan alasan mengambil gambar untuk membuat Tokoyang sama modelnya, sehingga pemberian fasilitas kredit ikepada CV. Kasta RayaUtama dapat dikategorikan sebagai kredit rekayasa atau fiktif.Selanjutnya pada tangal 02 Nopember 2009 TERDAKWA bersamasama denganASNAWI ABDULLAH Bin ABDULLAH selaku Kepala Kredit Komersil PT.Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan ISHAQ ABDULLAH Bin ABDULLAHselaku Kepala Bagian Legal PT.
    DASNI YUZAR, S.H., M.M. datangketempat usaha Aidil Fitri dengan alasan mengambil gambar untuk membuat Tokoyang sama modelnya, sehingga pemberian fasilitas kredit ikepada CV. Kasta RayaUtama dapat dikategorikan sebagai kredit rekayasa atau fiktif.Selanjutnya pada tangal 02 Nopember 2009 TERDAKWA bersamasama denganASNAWI ABDULLAH Bin ABDULLAH selaku Kepala Kredit Komersil PT.Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan ISHAQ ABDULLAH Bin ABDULLAHselaku Kepala Bagian Legal PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 19-07-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 18 Desember 2013 — PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
131 — 90
  • KepalaKanwil BPN Sumatera Selatan setelah Tergugat memberikan Surat Peringatan Ikepada Penggugat ; Jelas TERBUKTI bahwa justru) Tergugat yang sama sekali tidakmelaksanakan peran sebagai institusi yang bertugas menegakkan kepastianhukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dalamhal ini Penggugat ; Selain itu Surat Peringatan II yang dikeluarkan oleh Tergugat juga masihmengandung kesalahan karena ditujukan kepada PT Pan London Sumatra, sedangkanpemegang HGU yang sebenarnya adalah
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 15-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 15 Desember 2015 — HERDIANTO SIGIT WIBOWO, direktur HUTAMA PT HUTAMA WAHYU KARYA,dkk
lawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kediri

48 — 17
  • Sehingga demi hukumpermohonan leiang eksekusi Pasal 6 UUHT diajukan langsung olehpemegang hak tanggungan peringkat pertama dalam hal ini Tergugat Ikepada Tergugat II.Bahwa menurut Prof. Dr. Ny.
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-04-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 40/PDT.G/2015/PN SRG
Tanggal 12 April 2016 — PERDATA - PT. IGAS UTAMA LAWAN - PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA, DKK
212 — 88
  • Di bawah ini kami kembalimencatat upayaupaya hukum PENGGUGAT tersebut beserta hasilnya:a.Pada tahun 2005, PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT Ikepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) danterhadap laporan tersebut KPPU telah memutuskan bahwaTERGUGAT Il TIDAK TERBUKTI MELANGGAR HUKUMPERSAINGAN USAHA (Vide: Putusan KPPU Nomor: 21/KPPUL/2005 tertanggal 27 Juni 2006);Pada tanggal 31 Desember 2007, PENGGUGAT mengirimkansurat kepada TERGUGAT Il dan = menyatakan bahwaPENGGUGAT lah yang memiliki Fasilitas
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 12 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : H. SYACHRIL
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. di Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : ADI GUNAWAN,S.H., NOTARIS BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
53 — 32
  • Bahwa dahulu senyatanya PENGGUGAT pernah mengajukan gugatanyang pokok perkaranya sama dengan gugatan a quo yaitu berkaitandengan KETIDAKSETUJUANNYA atau KEBERATANNYA atas eksekusiHalaman 35 dari 115 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT SMRlelang Obyek Sengketa yang dilakukan TERGUGAT IVsebagaimanapermohonan TERGUGAT Ikepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapansebagaimana gugatan perkara perdata No.124/Pdt.G/2016/PN.Bpp yangteregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22September 2016;b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 13 /Pid.Sus / TPK /2017 /PN.Bdg.
Tanggal 7 Juni 2017 — DADANG bin MUHAMMAD ZAKARIA.
61 — 18
  • Harian Pajak Bumi dan Bangunan DesaCipancur beserta kwitansinya sebesar Rp. 15.000.000,00 tanggal 01 Oktober2015DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEDI HANADI WANGSA SELAKUCAMAT KALIMANGGIS 1 lembar surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor :973/25/PBB dan BPHTB tanggal 27 Agustus 2015 perihal Undangan kepadaKepala Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis yang dilegalisir 1 lembar surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor :973/27/PBB dan BPHTB tanggal 1September 2015 perihal Angkeran Ikepada
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 02-12-2015 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 01-07-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 25 Mei 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (BADAK); melawan 1.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN; 2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA; 3.BUPATI KUTAI BARAT; 4.PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (Tergugat II Intervensi);
188 — 75
  • Teguh Swakarsa Sejahtera (TSS) berdasarkan identifikasi dananalisa Penggugat, masuk dalam kawasan hutan produksi seluas +2.087,14 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.halaman 32 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD79/MenhutI/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan PerairanProvinsi Kalimantan Timur, adalah dalil yang keliru dan tidakberdasarkan hukum dengan alasan :1) Bahwa pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan Tergugat Ikepada PT.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-01-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 3/PDT.G./2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 22 Juni 2015 — 1. ONIH MARYANIH 2. MAWI 3. WINAH 4. NESIH 5. YADI melawan 1. AHLI WARIS BENDON SUBARKAT, yaitu : a. HJ.SOEMINTEN ; b. ANTON YUDHO PRANANTO ; c. MIA AVIANE SAPITRI ; d. IVA ; 2. DRS. MARULAK SIMANGUNSONG 3. DRS. POLYCARPUS SWANTORO 4. RUDY SIAHAN 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN RI) Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 6. BOTON MARYANTO
85 — 39
  • Beli Nomor 182/JB/II/74 tanggal 11 Februari 1974 dan Akte Jual Beli Nomor Nomor182/JB/IM/74 Tanggal 11 Februari 1974);Bahwa Tergugat III secara pasti dan yakin menguasai objek lahan dalamperkara aquo bahkan sekitar tahun 1988 Tergugat III telah memberikansebagaian tanah kepada Tergugat I dan pada tahun 1995 memberikanJalan untuk Gereja HKBP, sehingga sisa dari tanah tersebut pada tahun2011 dibuat dan dimohonkan kembali pengukuran ulang kepada BPNJakarta Timur sampai dengan beralihnya objek lahan Ikepada
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-01-2011 — Putus : 15-02-2012 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 135/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR
Tanggal 15 Februari 2012 — TOHA bin DJUM; Lawan; 1. PT. ANTILOPE MAJU PURI INDAH; 2. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 3. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi DKI Jakarta;5. Walikota Administrasi Jakarta Barat; 6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat; 7. Budy Rahardja; 8. Popie Savitri Martosuhardja Parmanto,SH.
185 — 115
  • Adat GirikC.1728 Persil 148, S.II seluas + 5.000 m2 yang terletak/berada dalam lokasi PT.Antilope Madju, Puri Kembangan di Propinsi DKI Jakarta, KecamatanKembangan, Kelurahan Kembangan Selatan, setempat dikenal Kawasan SentraPrimer Baru Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan batasbatas sebagaiberikut : Sebelah Utara : Jalan Puri Indah/Kantor Walikota Administrasi JakartaBarat ; Sebelah Timur : Jalan Puri Ayu ; Sebelah Selatan : Pertokoan/Perkantoran Blok T3 Sebelah Barat : Jalan Puri Ayu IKepada
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 19-12-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 203/Pdt.G/2017/PN Bpp
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
333 — 142
  • Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGATdalam positanya point 16 dan 17 yang intinyva PENGGUGATmasih beriktikad menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGATI dengan metode penyelesaian penjadwalan ulang, karenasenyatanya solusi penjadwalan ulang telah diberikan TERGUGAT Ikepada PENGGUGAT namun solusi/ kesempatan baik berupametode penjadwalan ulang (rescheduling) yang telah diberikanoleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebanyak 2 (dua) kalisebagaimana dalil TERGUGAT I point 7 diatas tidak dimanfaatkandengan