14 Nopember 2012 ;

Faisal Ishak, S.H. untukpembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00(Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untukSP2D Tambahan Uang kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun.1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendaharapengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.lp, MM untukHalaman 152 Putusan No.16/Pid.SusTIPIKOR/2014/PT.PLGpembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.090.000,00

;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;1 (Satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;1 (Satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653

Faisal Ishak,S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.8.320.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh RibuRupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatanPenyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 1 (Satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP.MM dengan lampiran SPPtanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani olehbendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n.

/2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;Halaman 256 Putusan No.16/Pid.SusTIPIKOR/2014/PT.PLG1 (Satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653

Berdasarkan Pasal 1653 KUH.Perdata, setiapperkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum, selamaorangorang yang tergabung didalamnya memang bermaksud untukmendirikan suatu organisasi. Sejalan dengan hal tersebut diatas makaHalaman 8 dari 49 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2016Prof. Subekti dalam bukunya Pokokpokok Hukum Perdata, PenerbitPT.

Bahwa perusahaan Penggugat yang bergerak dibidangperdagangan/penjualan barangbarang dagangan HYDROLIC PARTS dansejenisnya sudah sangat dikenal di Indonesia dan termasuk salah satuperusahaan terbesar dibidang perdagangan alatalat Hydrolic Parts dansejenisnya tersebut.10.Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya dari KantorPengacara STEFANUS & REKAN juga telah menulis surat kepada Tergugatdengan suratsurat kami 1/.No.1653/SG/JB, tanggal 12 Mei 2017, perihal :Tegoran/Somasi dan 2/.No.1657/SG/JB

PLATINUM CERAMICSINDUSTRY Nomor : POBH1606000029, tanggal 10 Juni 2016sebesar Rp. 50.473.500 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluhtiga ribu lima ratus rupiah);Asli Surat No.1653/SG/JB, tanggal 12 Mei 2017, PerihalTegoran/Somasi.Asli Surat No.1654/SG/JB, tanggal 12 Mei 2017, PerihalPeringatan/Warning Letter.Asli Surat No.1657/SG/JB, tanggal 22 Mei 2017, PerihalTegoran/Somasi II & Terakhir.Asli Surat No.1680/SG/JB, tanggal 14 Juli 2017, Perihal : SuratPeringatan Kedua dan Tanggapan atas surat No

wanprestasi disebabkan, tidak melaksanakanisi perjanjian, melaksanakan tapi terlambat, melaksanakan isi perjanjiantapi sebagian, sehingga karena dalil gugatan penggugat tidakmencantumkan akan perjanjian yang mana sehingga terhadap gugatanyang demikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau tidakdapat diterima ;Bahwa Gugatan Penggugat ternyata ada terdapat kekaburan, ketidakjelasan dan tidak cermat serta tidak teliti dalam mengidentifikasi subyekHukum selaku Penggugat, yang mana berdasarkan Pasal 1653

Sedangkan badan hukum adalah perkumpulanperkumpulanyang sah karena mendapatkan pengesahan dan pengakuan dariKementerian Hukum dan HAM R.I atau kekuasaan umum, sehinggadapat melakukan tindakan perdata, termasuk mengajukan Gugatanaquo:Pasal 1653 KUHPerdata:Halaman 34 Putusan No.6/Pdt.G/2020/PN.JKT.BRTSelainnya perseroan yang sejati oleh undangundang diakui pulaperhimpunanperhimpunan orang sebagai perkumpulanperkumpulan, baik perkumpulanperkumpulan itu diadakan ataudiakui sebagai demikian oleh kekuasaan

JKT.PST.Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nama pencipta dan nama pemegang hakcipta terdaftar tersebut adalah PERPIT sebagai badan hukum, maka yang berhak mewakiliPERPIT untuk mengajukan gugatan adalah Perhimpunannya yang dalam hal inipengurusnya, sepanjang tidak ditentukan lain di dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangganya (Vide Pasal 1653, 1655 KUHPerdata dan Staatsblaad 1939 No.Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti Akta Pendirian Perhimpunan danAktaakta Perubahannya, (Bukti P1 s/d

Pdt.I.C.1 PUTUSANNomor 1/Pdt.G/2020/PN PbmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:Zamhariro, berkedudukan di Jalan Dusun II Kelurahan/Desa AURKecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim ProvinsiSumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasakepada SOFYAN BACHTIAR,SHI beralamat di JalanAwinasrun RT.32 RW.12 No.1653 Kelurahan TalangBetutu

Awinasrun Lg Kusuma, RT/RW 032/012, No 1653,Kel. Talang Betutu, Kec.

Malik ( dalam gugatanobyek Nomor 6.24);1(satu) petak tambak seluas 19.176 M2, dengan Nomor SPPT 1653 yangterletak di So Langguru Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha KabupatenBima, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siti Mairiam Jakariah; Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Maman/M. Sidik/H. Ahmad;Asalnya dari H. Jakariah dan Hj. Fatimah, sekarang dikuasai oleh H.

Terhadap obyek gugatan 6.27 berupa Tanah Tegalan , seluas 19.176 M2,Nomor SPPT 1653 yang terletak di So Langguru watasan Desa PandaiKecamatan Woha Kabupaten Bima tercatat atas nama H. MALIK Bin H.JAKARIAH (Tergugat I), dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah barat berbatasan dengan tanah Siti Mariam H. Jakariah Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan Raya Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Maman/M. Sidik/H.

Milik Nomor 1452 Desa Tanjung, yang selanjutnyapada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P21 ;22.fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1444 Desa Tanjung, yang selanjutnyapada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P22 ;23.fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1448 Desa Tanjung, yang selanjutnyapada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P23 524.fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1451 Desa Tanjung, yang selanjutnyapada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P24 ; ++ +="25.fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1653

Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yangdiminta sebesar Rp. 8.320.000,00 (Delapan Juta Tiga RatusDua Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uangkegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendaharapengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untukpembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.090.000,00 (DuaJuta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal

PT.PLG1761761 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU /PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD/ 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU /PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653

Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yangdiminta sebesar Rp. 8.320.000,00 (Delapan Juta Tiga RatusDua Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uangkegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012kepada Megawati, SIP,MM dengan lampiran SPP tanggal 09Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendaharapengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.

;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU /PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD/ 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU /PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653

Sedangkan dalam Replik Eksepsinya PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan merujuk Pasal 1653 Perdata joPasal 1 angka 1 jo pasal 116 ayat(1) Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, maka jelas kedudukan Kampung Bandar Sakti(PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi) adalah sebagai penyandang hak dankewajiban yang dalam hal ini diwakili oleh Hi.

penegasanselaku Menteri yang mewakili Kementerian Lingkungan HidupRepublik Indonesia (dan Kehutanan) tidak mempunyai legalstanding, Izinkanlah Terlawanll,melanjutkan uraian berikut ini:e Bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang memilikikewenangan hukum, penyandang hak dan kewajiban dalammelakukan perbuatan hukum yang dalam dunia hukum dikenaldua jenis Subjek hukum yaitu:a.Manusia sebagai hak kodrati (natural person)b.Badan hukum (Rechts person)e Bahwa tentang badan hukum diatur pada pasal 1653

KUHPerdatayang berbunyi :Selainnya perseroan yang sejati oleh undangundang diakui pulaperhimpunanperhimpunan orang sebagai perkumpulanperkumpulan Baik perkumpulanperkumpulan itu diadakan ataudiakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum,maupunperkumpulanperkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan, atautelah didirikan untuk sSuatu) maksud tertentu. yang tidakHalaman 38 Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT BNA.bertentangan dengan undangundang atau kesusilaan baik;e Jadi menurut pasal 1653 KUHPerdata terdapat

KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri sebagaipimpinan Kementerian tak boleh mengabaikan Pasal 1655KUHPerdata yang berbunyi:Para pengurus suatu perkumpulan adalah sekedar tentang itutidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya,persetujuan persetujuannya dan reglemenreglemennya,berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikatperkumpulan kepada orangorang pihak ketiga dan sebaliknyabegitu pula bertindak dimuka hakim baik sebagai penggugatmaupun sebagai Tergugat.e Jadi dari pasal 1653

Ketentuan perundanganini memberikan legitimasi bahwa Dewan Masjid Indonesia adalah organisasimasyarakat yang dibentuk, berhimpun dan melaksanakan kegiatannya sesuaidengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi ;Menimbang, bahwa Pasal 1653 BW (Burgerlijk Wetboek) menegaskanmengenai perkumpulan dimana disebutkan adanya tiga (3) macam perkumpulan(badan hukum), yaitu : 1) yang diadakan oleh kekuasaan umum; 2) perkumpulanyang diakui oleh kekuasaan umum; 3) perkumpulan yang diperkenankan atauuntuk

suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan Undangundang ataukesusilaan, dalam hal ini Dewan Masjid Indonesia secara umum dan Dewan71Kesejahteraan Masjid Jami AlMunawaroh secara khusus, sebagai suatuperkumpulan yang memperoleh legitimasi dari pemerintah (kekuasaan umum),dan tidak bertentangan dengan UndangUndang, dengan demikian berdasarkanpasal 1653 BW angka 2 (dua) dan (tiga) DKM Jami Al Munawaroh sahbertindak sebagai subyek hukum ;Menimbang, bahwa Pasal 1655 BW (Burgerlijk Wetboek) menyebutkanbahwa

orang pintar, orang bodoh, oang sakit tanpa terkecuall) ataudisebut natuurlijke personen; dan Badan Hukum Perdata (privaatrehtelijike rechtoersonen) yaituBadan Hukum Perdata dari Perkumpulanperkumpulansebagaimana diatur dalam KUHPedata Buku ke3, Bab 9, PasalHalaman 7Putusan No.65/G/2020/PTUNMDN10.11.12.13.1653 s/d 1665 yang dikenal dengan istilah Zedelijke ingesteld,Misalnya Badan Hukum, atau Perkumpulan Keagamaan, menuruthemat Penggugat temasuk BKM Al Huda/Nazir (Penggugat);Bahwa menurut Pasal 1653

(lima ratusdelapan belas meter persegi);BARIMANAlas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1653 tertanggal 25 Oktober 2007terletak di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, KabupatenLampung Tengah, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1192/GunungSugih/2007, tanggal 24 Oktober 2007, sebelah utara berbatasan dengan01714, sebelah timur dengan gang, sebelah barat dengan 01716 dansebelah selatan berbatasan dengan 01711, seluas 438 M?

No.1437 K/Pid.Sus/2016on oa FeO N =Hak Guna Bangunan Nomor 1651/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1652/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1653/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1654/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1655/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1656/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1657/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1658/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1659/Gang Buntu;.

Hak Guna Bangunan Nomor 1653/Gang Buntu;Hal. 62 dari 217 hal. Put. No.1437 K/Pid.Sus/2016oN fF OFSHak Guna Bangunan Nomor 1654/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1655/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1656/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1657/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1658/Gang Buntu;Hak Guna Bangunan Nomor 1659/Gang Buntu;.

Mitra FinexAntarnusa 72 M2;Hak Guna Bangunan Nomor 1653/Gang Buntu, Drg. Susanna Halim72 M2;Hak Guna Bangunan Nomor 1654/Gang Buntu, Ir. Sutrisno 90 M2;Hak Guna Bangunan Nomor 1655/Gang Buntu, Ir.

sampai anak tersebut dewasa yakni berusia 21 tahun atau sudah menikah, biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Bahwa badan hukum atau Rechtpersoon adalah entitas yangmengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampuHalaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 33 P/HUM/20142.3.2.4.melakukan sesuatu tindakan hukum (rehctsbevoegd), sehingga dapatdijadikan subyek hukum.Berdasarkan Pasal 1653 KUH.Perdata, setiap perkumpulan orang harusdianggap sebagai badan hukum, selama orangorang yang tergabungdidalamnya memang bermaksud untuk mendirikan suatu organisasi.Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Prof.

Putusan Nomor 23 P/HUM/201910.Berdasarkan Pasal 1653 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(vide Bukti P14), badan hukum yang diadakan oleh kekuasaanumum merupakan bagian dari badan hukum yang dikenal sebagaibadan hukum publik. Kekuasaan umum yang dimaksud di sini taklain merujuk pada peraturan perundangundangan;b.