Ditemukan 2114 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 31-10-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Kfm
Tanggal 21 Nopember 2016 — - Drs. BENEDIKTUS AMLENI sebagai PEMOHON - HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H. sebagai KUASA PEMOHON - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TIMUR TENGAH UTARA CQ. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIBOKI UTARA sebagai TERMOHON
16371
  • Cardozo sebagai hakim terkenal di Amerika,menyatakan The law which is the resulting product is not found but made.The process in its highest reaches is not discovery, but creation .
Putus : 05-03-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 57/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 5 Maret 2015 — 1. DJAELANI, Cs melawan 1. ROSYID ACHMAD, bin SARMADA Cs
5731
  • Bahwa Hakikat Hak Milik Atas Tanah dalam teori hak milik, beberapa ahli hukumpertanahan memberikan definisi mengenai hak milik, yakni;a) Curzon mendefinisikan hak milik dengan property yakni;The following are examples of many definitions of property: The highest rightmen have to anything; a right over a determinate thing either a tract of land or achattel; an exclusive right to control an economic good; an aggregate ofrights guaranteed andprotected by the government; everything which is thesubject
    Fungible property is that type of property which we treat as a commodity,is expressed in terms of market rhetoric. Constitutive property is the type ofproperty we associate with our personhood and is not, or should not be expressed interms of market rhetoric49.
Putus : 19-04-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/MIL/2015
Tanggal 19 April 2016 — DJADJA SUPARMAN, S.Ip., M.M.
2571016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Michael Kirby, dalam suatu kuliah di London pada tanggal 4 Juni1991 mengungkapkan "Between the idea of British justice and thereality, between the motion of our famous legal procedures and theHal. 53 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015act of criminal conviction, a shadows has fallen which is calledmiscarriage of justice. It casts its dark reflection to our four cornersto the world where English is spoken and the procedures of justicein this city have been copied by quarter humanity".
    The only man institution which rejects progress is thecemetery. (Siapa yang menolak perubahan adalah arsitekkebusukan, satusatunya institusi manusia yang menolak kemajuanadalah kuburan).
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
24771578
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • konstitusionalitas norma dalam pengujian UndangUndang.Kekuatan mengikat dari praktik ketatanegaraan tidak lebih dari keterikatansecara moral, karena itu praktik ketatanegaraan biasa dikenal juga sebagaiketentuan moralitas konstitusi (rules of constitutional morality), yaitu kekuatanmoralitas konstitusional yang membentuk kekuasaan dan membebanikewajiban yang secara legal tidak dapat dipaksakan tetapi dihormati dandianggap mengikat ( rules of constitutional morality, create powers and imposedobligations which
    are not legally enforceable, but which are regarded asbinding).
Register : 28-05-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 07-10-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 21 Juni 2018 — Pemohon:
Yuliana
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kapolda Bali
154136
  • TO be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him.(Teyemahan: Untuk diberitahukan dengan segeradanterperincidalam bahasayang dapat dimengerti tentang sifatdan alas an(Sebab) tuduhan yang dikenakan terhadapnya).
Putus : 24-01-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3305 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — 1. PT HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA, dkk. VS PT BASUKI PRATAMA ENGINEERING dan 1. SHUJI SOHMA, dkk.
17901285 Berkekuatan Hukum Tetap
  • The judicial authorities snail aiso have the authority to order theinfringer to pay the right holder expenses, which may includeappropnate attorney's fees. In appropriate cases, members mayHalaman 14 dari 63 hal. Put.
Register : 18-06-2008 — Putus : 17-06-2009 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 252/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Juni 2009 — PT. ULTRAADILESTARI STELLA PERKASA >< PT.ULTRAMOS JAYA,Cs
15048
  • However, you received my letter yet failed to inform meabout that change which led to this unacceptable situation.Terjemahan bebas:....menjadi perhatian saya bahwa anak lakilaki anda Daniel, yang anda klaim telahmemutuskan untuk meninggalkan Baygon, menghadiri briefing denganpramuniagawati kita dimana semua rencana kerja untuk bulan mendatangdidiskusikan. Rapat itu terjadi pada tanggal 6 Nopember.
Register : 26-04-2013 — Putus : 06-12-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 16/G/2013/PHI.PBR
Tanggal 6 Desember 2013 — PT.HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA VS FELICIA YULY
10338
  • Handayani@Haliburton.com (HRD TERGUGATREKONVENSI) kepada FeliciaYuly@Halliburton.com (PENGGUGAT REKONVENSI)pada tanggal 26 April 2010, As per quotations received, you are entitled to cash inlieu of Car shipment which is 50% from the appointed quotation ie. Rp. 10MIION, 0". ween mene nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn crn n nn nnnnC. Bantuan Uang Perumahan Rp. 61,528,642."i.
Register : 07-11-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 400/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2019 — TUAN ARUNACHALAM NANDAA KUMAR VS BANK OF INDIA
12065
  • PengertianCross Default dapat dilinat didalam buku Blacks Law Dictionary7th edition, halaman 383 yang untuk lebih jelasnya akan disalinsebagai berikut :Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 400/Pdt/2018/PT MDN26.27.Cross default : A provision under which default on one debtobligation triggers default on another obligationTerjemahan bebasnya :Pelanggaran Silang : suatu ketentuan dimana kelalaian terhadapsuatu kewajiban pembayaran menyebabkan kelalaian terhadapkewajiban pembayaran yang lain;Dalam perkara
Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1792 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FREEPORT INDONESIA
7446 Berkekuatan Hukum Tetap
  • in effect onthe date of the singing of this Agreement, paid to or accrued by the Company,including: (a) the gross proceeds received or accrued from the sale of theProduct F.O.B. point of shipment in Indonesia on the basis described inArticle 11 of this Agreement...Bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (2) Kontrak Karya mengatur bahwaThe Company shall sell the Products in accordance with generally acceptedinternational business practices, and use its best efforts to do so at pricesand on terms of sale which
Register : 22-12-2016 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 18 September 2017 — PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. R.C. Veteran No 4, Bintaro, Jakarta 12330, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tabrani Abby, SH., M.Hum., C.L.A., Irsan Pardosi., S.H., M.H., Arie Wirahadikusuma, S.H., LL.M dan Laris Panjaitan, S.H., M.H, para Advokat dan Konsultan Hukum masing-masing dari MR & Partners Law Office, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Grand Wijaya Centre Blok B No. 8-9, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih kedudukan dan domisili di kantor MR & Partners Law Office tersebut di atas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 163/MRP-BBSI/SK/XI/2016 tanggal 8 November 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”.
279165
  • dalammengembalikan uang muka/advance payment, dan melaksanakanPekerjaan sesuai Perjanjian atau Jadwal Rencana Pekerjaan.Bahwa di dalam Paragraf ke8 dari Advance Payment Bond maupunPeformance Bond, TERGUGAT (Surety Company) selaku penjaminmenyatakan secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1832KUHPerdata dan Pasal 1831 KUHPerdataParagraf ke8 Advance Payment Bond: In so doing we expressly release our privilage as guarantor to claim confiscationin advance of debtor belongings to settle this debts which
Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/PDT.SUS/2011
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII ( PERSERO ), DKK.; PT. ALAM INTI ENERGI
263230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Al E pada pasal 10.2 TheBuyer represents and warrants to the Seller that as of the date hereof and asof the Closing Date, there is no Conflict Event which has occured or is inexistence.
Register : 10-05-2010 — Putus : 23-11-2010 — Upload : 09-01-2012
Putusan PN MATARAM Nomor 54/PDT.G/2010/PN.MTR
Tanggal 23 Nopember 2010 — TIKNOGIANTO ANANTA. DKK VS PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat. DKK
8539
  • NTB (Site) disediakan olehTERGUGAT I sebagai pemilik (owner), yaitu yang tertulissecara jelas sebagai berikut:Site means the lands and other places on, under, in orthrough which the Works are to be executed or carriedout and any, other lands or places provided by theowner for the purposes of the Contract, together withsuch other places as may be specifically designated inthe contract as forming part of the Site;.
Register : 30-01-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Bln
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat: GOLDEN AVENUE GWS PTE LTD Tergugat: 1.PT. BATULICIN NUSANTARA MARITIM 2.SUWARNA
2311278
  • (b) In construing and complying wth these Rules due regard shall behad to all dangers of navigation and collision and to any specialcircumstances, including the limitation of the vessels involved,which may make a departure from these Rules necessary to avoidimmediate danger.Terjemahan (Capt.
Register : 24-11-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 331/Pdt.G/2014/PN Sgr
Tanggal 12 Mei 2015 — * PERDATA - PENGGUGAT MADE DANA, dkk. - TERGUGAT MADE PASEK, dkk.
4419
  • (Lihat L.B.Curzon, LandLaw, Seventh edition, Pearson Education Ltd, GreatBritain, 1999, h. 89. dikatakan Property is the highest right a manhave to any thing; a right over a determinate thing, either a tract ofland or chattel ; an exclusive right to control an economic good; anaggregate of rights guaranteed and protected by the government;everything which is the subject of ownership; a social institutionwhereby people regulate the acquisitionand use of the resources ofour environment according to
Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — 1. PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
210142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ruang lingkup Pasal 7 ICCPRmeliputi hukuman terhadap tubuh, termasuk penyiksaanyang berlebihnan sebagai bentuk hukuman atas kejahatanatau sebagai tindakan edukatif atau disipliner,Bahwa lebih jauh, United Nation Human Rights Committeedalam Concluding Obeservation terhadap beberapanegara menegaskan penghukuman cambuk merupakanpelanggaran terhadap Pasal 7 ICCPR, antara lain: 1)Concluding Observation terhadap Sudan (UN DOC.CCPR/C/79/Add. 85) menyatakan: Flogging, amputationand stoning, which are recognized
Register : 08-05-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 41/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL.
Tanggal 15 Juni 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO Warga Negara Indonesia, lahir di Solo, tanggal 7 November 1950, bertempat tinggal di Jalan Jaidi Nomor 22, Pejaten Timur RT/RW 002/011, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : Jonas M. Sihaloho, S.H.M.H., Dr. Tommy Sihotang, S.H. LL.M., Asep B. Hermanto, S.H. M.H., Muhammad Ridwan, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada MR & Partners Law Office, berkantor di Grand Wijaya Center Blok B 8-9, beralamat di Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut PEMOHON. Melawan KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut TERMOHON.
322194
  • dalamICCPR yang relevan mengikat juga kepada TERMOHON.Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, setiap orang yangditetapkan ketentuan pidana berhak untuk diberitahukan dengan jelasdugaan tindak pidana yang diterapbkan dan penyebab ditetapkannyaketentuan tersebut kepadanya.Pasal 14 ayat 3 hurufa ICCPR berbunyi:In the determination of any criminal charge against him, everyoneshall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which
Putus : 15-01-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 353/Pid.B/2012/PN-PSP
Tanggal 15 Januari 2013 — Tarulina Marpaung, S.Pd
456
  • Tjeenk Willingk, 1959, Halaman 3) dan hukumpidana itu juga merupakan cerminan peradaban suatu bangsa (One of the most faithfulmirrors of a given civilization, reflecting the fundamental values on which latter rests);Menimbang, bahwa di dalam aliran pemidanaan modern harus diperhatikan faktorfaktor yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa /pelaku tindak pidanamenyangkut keadaankeadaan objektif mengenai perbuatan dan akibat yangditimbulkannya bukan hanya sekedar dari sikapsikap Terdakwa
Register : 29-12-2017 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 716/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19785
  • Untuk lebihjelasnya kami kutip isi ketentuan Pasal 4.6 dan Pasal 23 Perjanjian Distribusisebagai berikut:Pasal 4.6 Perjanjian Distribusi:DISTRIBUTOR hereby undertakes and agrees with Gunnebo that it will atall times during the term of this Agreement (including any period of noticegiven pursuant to clause 2 thereof) observe and perform the terms andconditions set out in this Agreement and in particular that DISTRIBUTOR:4.6 Not to mislead as to capacity in which actingShall not hold itself out as part
    Untuklebih jelasnya kami kutip isi ketentuan Pasal 4.6 dan Pasal 23 PerjanjianDistribusi sebagai berikut:Pasal 4.6 Perjanjian Distribusi:DISTRIBUTOR hereby undertakes and agrees with Gunnebo that itwill at all times during the term of this Agreement (including anyperiod of notice given pursuant to clause 2 thereof) observe andperform the terms and conditions set out in this Agreement and inparticular that DISTRIBUTOR:4.6 Not to mislead as to capacity in which actingShall not hold itself out as part
    Untuk lebih jelasnya, kami kutipisi kKetentuan MSA sebagai berikut:"INDOLOK shall pay CHUBB SAFES an annual fee ("the Fee) ofnot less than US$300,000 (Three Hundred Thousand United StatesDollars) per year or pro rata for part of the year.In addition, INDOLOK shall pay annual to CHUBB SAFES a fee ("theAdditional Fee) which shall be not less than 10.0% (ten percent)of the annual turnover of INDOLOK or pro rata of such fee for part ofthe year...Yang terjemahan resmi dan tersumpahnya adalah sebagai berikut
Register : 03-08-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 80/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 14 September 2021 — Pemohon:
ALBERT HANY KALOH
Termohon:
1.Jaksa Agung Republik Indonesia
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
9977
  • Karakteristik pelaku kejahatankorupsi yang demikian itu, sebagaimana yang dikemukakan Edwin H.Sutherland yang mengartikan the white collar crime sebagai: ...of crime in theupper, or white collar class, which is composed of respectable, or at leastrespected, bussines and professional men... (Gilbert Geis and Robert F.Meier: 1977, 38).Sejalan dengan itu, Prof.