) Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd. menyebabkan calonanggota legislative yang diusungnya dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd.!

PPP (Partai PersatuanPembangunan) Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd. menyebabkan calonanggota legislative yang diusungnya dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd.!

Partai PersatuanPembangunan) Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd. menyebabkan calonanggota legislative yang diusungnya dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd.!

PPP (Partai PersatuanPembangunan) Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd. menyebabkan calonanggota legislative yang diusungnya dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd. mendapatkan tambahan suara,sedangkan Ir.

Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN OlmTahun 2008 Tentang Partai Politik maka jelas bahwa:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa dasar hukum diatas diatur pula secara tegas dalam Pasal 52 ARTPartai

Golkar yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisinan Hukum danPeraturan Organisasi DPP Partai GOLKAR Nomor: PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI DPP PARTAIGOLKAR Nomor: PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 TENTANG PEDOMANBERACARA DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI GOLKAR DIMAHKAMAH PARTAI GOLKARBahwa Mahkamah Agung menegaskan pula bahwapenyelesaianperselisinan partai politik haruslan diselesaikan dalam internal partai melaluiMahkamah Partai dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor28K

aquo tersebut denganpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikmenyatakan bahwa :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (3

dicermati dalam Pasal 32 ayat (1) dengan (2)tersebut diatas bahwa saling berkaitan erat yang menghendaki penyelesaianperselisinan internal partai dilakukan oleh internal Partai Politik itu sendiri denganmelalui Suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik itusendiri sebagaimana dalam AD/ART masingmasing partai sedangkan dalampenjelasan Pasal 32 ayat (2) tersebut dikatakan cukup jelas maka terhadap pasaltersebut tidak dapat ditafsirkan lain bahwa perselisihan partai politik

Untuk memeriksa dan memutus perselesihan internal partai Golongan Karyadibentuk Mahkamah Partai;2. Hakim Mahkamah Partai Golongan Karya harus Independen dan bebas darikonflik kepentingan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Internal Partai;3. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat ;4. Mahkamah Partai berkedudukan di Sekretariat Jenderal Partai GolonganKarya;5.

Bulan Bintang Kabupaten Bondowoso, PartaiPatriot Kabupaten Bondowoso dan Partai Republika Nusantara sebagaiPengusung Bakal Pasangan Calon HARISMA, terdapat 5 (lima) PartaiPolitik yang sama dengan yang diajukan oleh 20 Gabungan PartaiPolitik yang mengusung Bakal Pasangan Calon ASWAJA, yaitu:1 Partai Republika Nusantara;Partai Kedaulatan;Partai Patriot;Partai Bulan Bintang;Partai Demokrasi Pembaruan;Bahwa atas adanya 5 (lima) Partai Politik yang sama yang diajukan olehGabungan Partai Politik Pengusung

, yaitu PartaiRepublika Nusantara, Partai Kedaulatan, Partai Patriot, Partai Bulan Bintangdan Partai Demokrasi Pembaruan dianggap telah mendukung Bakal PasanganCalon atas nama H.A.

RepublikaNusantara, Partai Kedaulatan, Partai Patriot, Partai BulanBintang dan Partai Demokrasi Pembaruan tetap mendukungpencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso atas namaH.A.

HarimasM.Si. atau disebut sebagai TIM HARISMA dengan mencantumkan beberapa namaPimpinan Partai Politik/Pimpinan Gabungan Partai Politknya yaitu Partai PolitikBulan Bintang (PBB), Partai Patriot dan Partai Republika Nusantara yangmerupakan bagian dari 13 (tiga belas) Partai Politik/Gabungan Partai PolitikPengusung bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso priode20132018.

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 33.572suara sah;Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memperoleh 12.053 suara sah;Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 5.182 suara sah;Partai Patriot memperoleh 10.737 suara sah;Z343D Partai Republik Nusantara (PRN) memperoleh 3.326 suara sah;6 Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) memperoleh 1.132 suara sah;7 Partai Kedaulatan memperoleh 2.020 suara sah;8 Partai Pemuda Indonesia (PPI) memperoleh 1.790 suara sah;9 Partai Indonesia Sejahtera (PIS) memperoleh

: 35/G/2018/PTUN.SBYPasal 102 ayat 2 huruf h : Anggota DPRD Kabupaten / Kotadiberhentikan antarwaktu pada ayat 1 huruf c apabila ;diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai denganperaturan perundangundangan;Penjelasannya adalah Dalam hal anggota partai politikdiberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 pemberhentian anggota partai politikyang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan

, kalau tidak salah Penggugat sebagaiwakil ketua konsep partai;Bahwa, Penggugat masih sebagai anggota partai;Bahwa, Penggugat di PAW oleh ketua partai saksi tahunya dari temanteman;Bahwa, saksi tidak tahu terkait putusan Mahkamah Partai yang mem PAWPenggugat, saksi tahunya setelah dilantik, berarti tidak melalui melaluimekanisme partai;Bahwa, saksi pernah melihat bukti P9, waktu Penggugat memanggil saksi kerumahnya, saksi pernah mendengar ada PAW namun fisiknya pernahdiperlihatkan Penggugat sebulan

kami senantiasa diberi tahubaik oleh Pimpinan Partai maupun oleh Para Pihak yang terlibat didalampersoalan partai, karena mereka merasa persoalan di internal partai itumerupakan kewenangan Mahkamah Penasehat Partai;Bahwa, seandainya sudah ada putusan inkracht, lazimnya diusulkan kembalidari bawah sebagaimana AD/ART dan UndangUndang, tidak boleh langsungke Gubernur;Bahwa, Mahkamah Partai berada di pusat;Bahwa, secara prinsip dalam AD/ART Partai mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku tidak

AD/ART maka diajukan kePengadilan karena yang berwenang adalah Pengadilan;Bahwa, Putusan Mahkamah Partai tidak mengikat, karena yang mengikatdalam putusan Mahkamah Partai itu adalah masalah kepengurusan, putusanMahkamah Partai boleh dikesampingkan, kecuali masalah kepengurusan;Bahwa, kalau yang harus dikesampingkan Mahkamah Partai manakalakeputusan bertentangan AD/ART karena Mahkamah Partai diikat denganAD/ART dalam melaksanakan tugas;Bahwa, karena kewenangan Mahkamah Partai diatur dalam sebuah

sebelum adanya SK Gubernur itu kapan hak itudimiliki oleh partai pada saat partai itu memperoleh sejumlah suara dalampemilu maka dia memiliki hak untuk menunjukkan wakilnya di anggota dewancuma Gubernur meresmikan saj aorang yang diutus oleh partai itu makanyaahli kategorikan itu adalah deklaratif dan konstitutif;Bahwa, Ahli memahami konteks kasus ini adalah sengketa internal partai,tidak yang berkaitan dengan partai lain diluar PAN dan clien sdr akanmelakukan pembelaan, dan itu dilindungi oleh

Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PartaiPolitik dimana dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik ditegaskan bahwa : Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagimana diatur dalam AD dan ART ;Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud

pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian 5 nn non nonnn enn nnn en nnn nnnePenyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) Nari ; 2022 2n nen nen nnn nn nnn nen nn nnn nn nnnPutusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaandengan kepengurusan 5 nn 0m nnn nn nnn nnn nenaSelanjutnya Pasal 33 UndangUndang

dapat diselesaikanmelalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ini ;2.

Pasal 33 UndangUndang Nomor2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang seharusnya dihormati danditaati oleh Penggugat ;Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUNBKL, Hal. 15 dari 43 hal.3.

2011 tentang PartaiPolitik ditegaskan bahwa : " 2220 20251)Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD danART 52 2222202222022 2 2222222Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau. sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik ;Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai PolitikkepadaKementerian

Demokrat suara Partai Demokrat diwilayah Kecamatan Tanjung, Kab.

Brebes yang dihadiri oleh Perwakilan PartaiPolitik yaitu khusus perolehan Partai Demokrat adalah sebanyak 1.524 suara,sehingga tidak ada penggelembungan atau penambahan suara Partai Demokrat ;Hal. 29 dari 44 hal. Put.

Selanjutnyadengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Partai Demokrat.

Politik yang berbunyi :Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2)(1) Perselisthan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD/ART. (2) Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik.Halaman 9 dari 73 halaman Putusan No: 35/G/2016/PTUNPLG;Pasal 33 Ayat (1) :Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32tidak tercapai, penyelesaian

perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.Hal ini mempertegas bahwa putusan Mahkamah partai Politik atau sebutanlainnya yang dibentuk oleh partai Politik tidak bersifat final sehingga sanksipemberhentian yang diputuskan oleh Mahkamah partai Politik tidak dapatdiartikan sebagai keputusan yang mutlak, karena sesuai dengan PeraturanPerundangan dan AD/ART Partai Demokrat yang berhak mengeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai dan usulandari Pimpinan partai setingkatnya

Umum Anggota Legislatif Partai DemokratTahun 2014 bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat wajib dilaksanakanoleh DPP Partai Demokrat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggalputusan, apabila DPP Partai Demokrat tidak melaksanakan putusan, makaDPP Partai Demokrat telah menyerahkan kewenangannya untukmelaksanakan putusan kepada DPD Partai Demokrat atau kepada DPCPartai Demokrat; Mahkamah Partai Demokrat telah memberitahukan putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap No. 586/Pdt.G/2015/PNJKT.PST joPerkara

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai Nomor: 044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014, Penggugat mengajukangugatan terhadap Mahkamah Partai dan sdr.

PUTUSANNomor 20 P/HUM/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan hak uji materiil terhadap Pasal24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/WakilGubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai syaratmengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal palinglambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon, bagi bakal pasangan calonperseorangan, pada tingkat pertama

politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulansebelum pendaftaran calon, bagi bakal pasangan calon perseorangan, dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:.

Olen karena itu berhentinya keanggotaandari suatu partai politik merupakan hak authority partai politikterhadap anggotanya berdasarkan AD/ART Partai Politik yangbersangkutan, sehingga pengunduran diri dari kKeanggotaan partaiHalaman 8 dari 21 halaman.

politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga)bulan sebelum pendaftaran calon, bagi bakal pasangan calonperseorangan;Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 24 huruf hh Qanun Aceh Nomor5 tahun 2012 tentang Pemilihnan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/WakilBupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai syarat mengundurkan diridari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga)Halaman 14 dari 21 halaman.

Namundemikian pemberhentian keanggotaan dari suatu partai politikmerupakan hak authority partai politik yang bersangkutan berdasarkanAD/ART Partai Politik.

Mewajibkan:----------------------------------------------------------------------------1) Tergugat I untuk Menerbitkan Keputusan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dari Partai Golkar, atas nama Drs. H. Muh. Tabri, M.BA.;----------------------------------------------------------------2) Tergugat II untuk Mengusulkan Drs. H. Muh.

Tabri, M.BA. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan 2014 2019 dari Partai Golkar;---------------------3) Tergugat III untuk Menerbitkan Berita Acara Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan 2014 2019 dar Partai Golkar atas nama Drs. H. Muh. Tabri, M.BA.;---------------e.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 730/DPRDBK/XII/2015 tanggal 29Desember 2015, Surat Partai Golkar Nomor 31/PGBK/XII/2015 tanggal 29Desember 2015, Berita Acara rapat Pleno Partai Golkar Bulukumba tanggal30 September 2015, persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkarmenetapkan Tergugat IV Intervensi sebagai calon Pengganti Antar Waktu,Surat Nomor 30/PGBK/XI/2015 tanggal 10 November 2015 sejalan dengankeputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon Penggantian AntarWakiu baik jawaban surat pertama

Bahwapertimbangan yang keliru jika mempertimbangkan surat partai GolkarNomor B208/GOLKAR/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015, karena ketentuaninternal partai Golkar untuk mencalonkan harus ditandatangani oleh duakubu sebagai kosekuensi islah partai Golkar hanya berlaku dalam tah apanPencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai Pasal 42 A Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;. Bahwa surat pengunduran diri Drs. H.

Bahwa keberatan tidak dipertimbangkan UndangUndang Partai Politik,mengingat esensi sengketa ini adalah perselisinan internal Partai GolkarKabupaten Bulukumba antara Pembanding dan Terbanding sebagai CalonLegislatif Daerah Pemilinan 3, seharusnya diselesaikan lebih dahulu melaluiMahkamah Partai Politik sesuai Pasal 32 (1) (2) dan Pasal 33 (1) UndangUndang Nomor. 2 Tahun 2008 juncto UndangUndang Nomor. 2 Tahun2011;2.

Golkar Kabupaten Bulukumba, maupun alasankeberatan Pembanding IV dahulu Tergugat IV Intervensi pada angka 1 (satu)dan 2 (dua) mengenai tidak dipertimbangkan UndangUndang Partai Politikmengingat esensi sengketa ini adalah perselisihan internal Partai GolkarKabupaten Bulukumba seharusnya diselesaikan lebih dahulu melaluiMahkamah Partai Politik sesuai Pasal 32 (1) (2), Pasal 33 (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 jo.

Andi Rukmawati AM tersebut, berdasarkanSurat Dewan Perwakilan Daerah II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba Nomor27/PGBK/X1/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani Ketua H.Zainuddin Hasan dan Sekretaris Suryati Eka Dinar, terbukti telah dicabut dandianggAdministrasi Pemerintahan tidak berlaku karena tidak sesuai denganmekanisme yang diatur AD/ART Partai Golkar (Vide Bukti P9=Bukti T.33d,T.33);Menimbang, bahwa Surat Dewan Perwakilan Daerah Il Partai GolkarKabupaten Bulukumba Nomor 27/PGBK/XI

Hal int mempertegas bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik tidak bersifat final, sehingga saksiPemberhentian yang diputuskan oleh Mahkamah Partai tidak dapat diartikansebagai keputusan yang mutlak, karenanya sesuai Peraturan Perundangan danAD/ART Partai Demokrat yang berhak mengeluarkan Surat KeputusanPemberhentian adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai dan usulan dari PimpinanPartai Setingkatnya.

2016 memberitahukan diantaranya kepada Ketua DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumsel dan DewanPimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kab.

Berdasarkan Pasal 32 UndangUndang No. 2 Tahun 2011 perubahan atasUndangUndang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu : Halaman 26 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUNPLG;(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART; (2) Penyelesaian perselisihan imternal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik; (3) Susunan Mahkamah

kepada DPD Partai Demokrat atau Kepada DPC Partai Demokrat; 7.

Partai Demokrat terkait dengan penyelesaian PHPU Tahun 2014tindak tunduk pada ketentuan tata cara pemberhentian anggota Partai Demokratmenurut Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, akan tetapi wayjibdilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dalam waktu palingHalaman 29 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUNPLG;10.11.lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah isi Putusan Mahkamah Partai diterima olehDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, yang diwakili oleh Pelaksana Harian Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jendral, yang beralamat di Jalan S Parman No 62 Bundaran Slipi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.2.

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Propinsi Sumatera Utara , yang diwakili oleh Pelaksana Harian ( PLH ), DPW dan Pelaksana Harian (PLH ) , Sekretaris, Jalan HM Joni / Menteng Raya, No 124, Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.3. Pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Utara , jalan Imam Bonjol No 5 Kota Medan , selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Bahwa dengan dipenuhinya persyaratan Keputusan Rapat PimpinanNasional IV Partai Damai Sejahtera Tahun 2012 tersebut maka secarahukum Pencalonan anggota Legislatif dari partai lain tidak menyalahi aturandari Partai Damai Sejahtera, karena Rapat Pimpinanan Nasional diatur dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai DamaiSejahtera,Partai Damai Sejahtera yang tentunya berlaku dan mengikat bagisemua anggota dan Pengurus Partai Damai Sejahtera ;8.Bahwa kemudian sehubungan Sdr. Dr.

Para Penggugat tidak menghargai lembaga MahkamahPartai,dimana untuk penyelesaiannya yang dibutuhkan waktu 60hari sebagaimana yang diatur dalam undangundang nomor : 2tahun 2011 tentang Partai politik Pasal 32 menyebutkan yaitu (1)Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaianperselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk

partai PKPI pimpinanSdr.Sutioso dan Partai Amanat Nasional, sedangkan Partai Hanura hadirpada saat Hari Ulang Tahun Partai PDS.Bahwa lahirnya Keputusan Rapimnas ini dikarenakan Partai PDS tidaklolos verifikasi untuk mengikuti pemilu untuk April 2014,sehingga KetuaUmum mengundang Pengurus inti DPP PDS dan Pengurus inti DPW PDSseluruh Indonesia untuk mengadakan rapat pimpinan nasional partai PDSdan mengeluarkan keputusan Rapimnas serta juga untuk menentukanuntuk bergabung ke partai mana,akan tetapi

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 036 / SK DPP PDS / IX /2013, Tanggal 13 September 2013 , tentang Pergantian Antar waktu ( PAW )ANDREAS SILITONGA .SE., utusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda :P3;4.

yang kenalsudah pindah partai karena Partai Damai Sejahtera, tidak lolos dalam pemilutahun 2014 ;e Bahwa saksi mengetahui kalau para Penggugat keluar dari partai DamaiSejahtera , karena dari media masa juga dari KPU yang menetapkan kalaupara Penggugat sudah masuk dalam Daftar Calon Tetap dari partai lain.e Bahwa benar sesuai dengan isi rapat pimpinan nasional Partai DamaiSejahtera IV tahun 2013 di Jakarta dinyatakan bahwa anggota DPRD PDSdapat mendaftar ke parpol lain, dengan terlebih dahulu menyelesaikanseluruh

ENDIN GUSTANDI, SP 5 72 22222 ooo noe one nee neKeduanya Kewarganegaraan Indonesia, secara berurut selaku Ketua danSekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Indonesia Perjuangan( PDI Perjuangan ) Kabupaten Bondowoso Masa Bhakti 2010 2015,sekretaris Jalan A. Yani Nomor 30 A Bondowoso ;"Selanjutnya disebut sebagal.................:.:ceceeeeee eee eeeeeeeeeees PENGGUGAT I;1.

ENDRO YULIKUSDIANTO, S.E, M.S.ji 2.GIGIH BUAKSOPRANOTO, S.H. 5 27220 30222 oon nnn one nee neeKeduanya kewarganegaraan Indonesia, secara berurut selaku Ketua danSekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura )Kabupaten Bondowoso Masa Bakti 2010 2015, sekretariat Jalan M.T.Maryono NG..47 BOPGAOWOSO 5~~~~~nnn nn nnn nnn nnn nninn nen nm nin nnminn meniSelanjutnya disebut sebagai ....................cceceeceeeeeeeeeeeeees PENGGUGAT II ;1.

danSekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Matahari Bangsa ( PMB )Kabupaten Bondowoso, sekretariat Jalan Perikanan Darat RT 15/05 KaumanBaru, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso 5Selanjutnya disebut sebagai ...................:.cceceeeeeeee eee ees PENGGUGAT VII ;1.

MARTHA CHRISTINE DAMAYANTI, S.E 5 =" Keduanya kewarganegaraan Indonesia, secara berurut selaku Ketua danSekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera ( PDS )Kabupaten Bondowoso Masa Bakti 2011 2015, sekretariat Jalan P.B.Sudirman Gg. Guntur No. 94 Bondowoso ;Selanjutnya disebut sebagai ....................0cceceeeee eee eee eens PENGGUGAT IX ;2.

BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSONomor : 15 / BA / KPU Kab.014329693 / II / 2013 tertanggal 7 Pebruari2013 tentang Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihnan Umum KabupatenBondowoso Tentang Pemenuhan Surat Keputusan Dukungan DPC / DPDAtau Sebutan Lainnya Partai Politik / Gabungan Partai Politik Kepada BakalPasangan Calon Atas Nama H.A. HARIS SONHAuI, S.T., M.M. Dan Drs H.Selanjutnya disebut sebagai .............0::ceeeeeeeee OBJEK SENGKETAI.2.

Selanjutnya padasaat Tergugat melakukan sosialisasi lagi khusus di Kantor DPC Partai GerindraKabupaten Pemalang, dihadapan 50 orang Kader Caleg dari Partai Gerindra,Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang menanyakan kembali apakahKader Caleg dari Partai Gerindra yang sudah mengirimkan syaratsyarat dandilakukan verifikasi apakah sudah memenuhi syarat semua, dijawab Tergugatdengan tegas, bisa bahkan berani menyatakan Potong tangan saya kalausampai Bapak tidak bisa dilantik.

Ketentuantersebut sejalan dengan bunyi Pasal 52 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012yang menegaskan Partai Politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calonanggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya DaftarBakal Calon disusun dan ditetapkan oleh pengurus Partai Politik, sesuaitingkatannya, dan diajukan oleh Partai Politik kepada Komisi Pemilhan Umumsesuai tingkatannya.

Bahwa sesuai penjelasan Tergugat pada angka 3 diatas, pencalonanmerupakan wilayah partai politi peserta pemilu, maka kegiatan sosialisasimengenai tatacara pencalonan dilaksanakan oleh Tergugat kepada Partai Politik;Bahwa dalam sosialisasi kepada partai politik, telah disampaikan syaratsyaratyang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota legislatif.

Gerindra Kecamatan Pulosari, yangmendaftar lewat partai saya, untuk menjadi Caleg Partai Gerindra;Bahwa saya mendapatkan penjelasan/sosialisasi, informasi tentang Tahapan danPersyaratan Pemilu Legislatif adalah dari Pengurus DPC Partai GerindraKabupaten Pemalang, baik melalui rapat, tatap muka, surat, sms, telephonemaupun sekedar pengumuman yang ditempel di Kantor DPC;Bahwa sesuai dengan syaratsyarat pencalegan, semua saya lengkapi sesuaidengan petunjuk DPC Partai Gerindra, termasuk Formulr BB,

, dalam hal ini saya hanya berhubungandengan DPC Partai Gerindra.

dengan sengaja merusak barang hingga tidak dapat dipakai lagi;

Hal inidikarenakan Penggugat telah bertindak sebagaimana mestinya sebagaiAnggota Partai, yang tertuang dalam Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik.Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008 20020 nono non1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yangdilaksanakan menurut AD dan ART .2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakanserta hak memilih, dan dipilih.3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD danART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai

UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;2. UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;3. Anggaran Dasar Partai Tahun 201 0;4. Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 201 0;5.

No.282/PDT/2016/PT.DKIsampai dengan 2015 tidak pernah disesuaikan dengan Pasal 2 Ayat 4dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan :Pasal 2 Ayat 4 UU No. 2 Tahun 2011 "(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat paling sedikit : a. asas dan ciri Partai Politik ;b. visi dan misi Partai Politik ;c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;d. tujuan dan fungsi Partai Politik ;e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;f. kepengurusan Partai Politik; g. mekanisme rekrutmen

keanggotaan Partai Politik dan jabatanFIO Kt ~~ mn nn et nch. sistem kaderisasi; nne nnn nn nnn enn nei. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;j. peraturan dan keputusan Partai Politik; k. pendidikan politik;. keuangan Partai Politik; dan m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari PartaiPolitik apabila: a. meninggal dunia; b . mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota

internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART .2) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN), dalam hal ini diwakili oleh M. HATTA RAJASA dan TAUFIK KURNIAWAN masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, DKK

PUTUSANNomor 153/Pdt.G/2014/PN PlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkaraperkaraperdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :1 Nama : Hj. LUCIANTY,Alamat : Jl. Kol.

Letnan Hadin No. 1865, Km 3,5, Palembang.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014.Lawan:1 DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN),dalam hal ini diwakili oleh M. HATTA RAJASA dan TAUFIK KURNIAWANmasingmasing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, yangberkedudukan di JIn. TB.

Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatanuntuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.2 DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPWPAN) PROVINSI SUMATERA SELATAN, dalam hal ini diwakili olehISKANDAR, SE dan Drs. H. SUPADMI KOHAR, MM masingmasing sebagaiKetua dan Sekretaris, yang berkedudukan di JIn. Anggkatan 45 Nomor 1941,RT/RW: 039/012, Kel.

LUCIANTY SEBAGAITANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL, (P07);4 SK. Nomor : PAN / A / Kpts / KUSJ / 023 / VIII / 2014, tentangPEMBERHENTIAN TETAP SAUDARA MARDIANSYAHSEBAGAI ANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL, (P08);5 Nomor : PAN / A / Kpts / KUSJ / 024 / VII/2014, tentangPEMBERHENTIAN TETAP SAUDARA WAHIDIN, SH., S.AGSEBAGAI ANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL, (P09);6 Nomor : PAN / A / Kpts / KUSJ / 021/ VIII / 2014, tentangPEMBERHENTIAN TETAP SAUDARA IR.

RUSTANDI SEBAGAIANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL, (P10);7 Surat Nomor : PAN/06/A/KS/044/VIII/2014, perihal: Pengganti CalonAnggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Terpilih asal PAN Dapil 9(Kabupaten Musi Banyuasin), tertanggal 15 Agustus 2014, (P11);8 Surat Nomor : PAN/A/KUSJ/063/VII/2014, perihal: PenggantianCalon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari PAN,tertanggal 25 Agustus 2014, (P12).I KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT :2 Bahwa Penggugat I Sdri. Hj.

MKS. halaman 5 of halaman 15 Bahwa, dukungan para Penggugat telah mencapaisyarat minimum 15% dari Parpol Pendukung antaralain , Partai Persatuan Pembangunan ; 2 kursi denganprosentase 10 %: Partai Pelopor ; 1 kursi yaitu 5 %; Dukungan Partai Kebangkitan Bangsa ; Dukungan Parta Kasih Demokrasi Indonesia ; Dukungan Partai Perjuangan Indonesia Baru ;Bahwa, dari alasan tersebut Tergugat menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telahmelanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor13 Tahun

Politik pengusung yaitu PartaiPersatuan Pembangunan (PPP), Partai Pelopor (PP),Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai KasihDemokrasi Bangsa (PKDB) dan Partai PerjuangPerkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 281.000, (dua ratus delapanpuluh satu ribu rupiah)Menimbang, bahwa alasan pokokpertimbangannya, karena Para Penggugat sebagaiPasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati KabuptenSarmi yang diusung oleh gabungan partai politik,terbukti partai partai politik yang mendukung ParaPenggugat tidak semuanya sepakat mendukung ParaPenggugat, sehingga berdasarkan bukti T4 mengenaidata kursi DPRD Kabupaten Sarmi, dukungan yangdiperoleh Para Penggugat

politik $pendukung antara laintersebut dalam bukti P9 dari DPC Partai KasihDemokrasi Indonesia Kabupaten Sarmi, tanggal 17Juni 2010, bermeterai ditandatangani oleh KetuaDPC dan Sekretaris, bukti P 10 dukungan dariDPC Partai Pelopor Kabupaten Sarmi tanggal 18Oktober 2010, ditanda tangani Ketua DPC danPerkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN.

SAMSUNAR yang diusungdari gabungan partai poltik (1). Parta PersatuanPembangunan (2). Partai Pelopor (8). PartaiKebangkitan Bangsa (4). Partai Kasih DemokrasiIndonesia (5).

Bahwa pada tangal 28 April 2016 di Jakarta, DEWAN PIMPINAN PUSAT(DPP) PARTAI NASDEM, telah menerbitkan surat Keputusan Nomor:011 /Tahun 2016 Tentang Pengganti Antar waktu Saudara Irsan YuliadiAudi Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi SumateraSelatan, yang menjadi dasar yaitu Surat dari DEWAN PIMPINANWILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM PROVINSI SUMATERA SELATAN,Nomor: 108/DPWNasDem/SS/I/2015, tanggal 11 Januari 2016 tentangusulan pemberhentian anggota Partai NasDem, karena adanya surat dariDEWAN

No.10/G/2018/PTUNPLGUndangUndang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaiKGET ELIE mm mmm mmm a a rere Pasal 32, menyatakan: 202220022 202(1) Perselisihan Partai Palitik diselesaikan oleh internal Partai politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partaiatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (3) Susunan Mahkmah Partai........

pelanggaranpelanggaran terhadap diri Penggugat, yaitu sesuai penjelasan pasal 32UndangUndang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; dalambentuk: Pelanggaran terhadap hak anggota Partai politik, Pemecatantanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan, keberatanterhadap keputusan partai politik, yang dilakukan oleh DPP PartaiNasDem, DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Selatan dan DPDPartai NasDem Kabupaten Ogan Komering Ulu. 8.

No.10/G/2018/PTUNPLG10.11.Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan Dalam hal anggota partai politikdiberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukankeberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanyaputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

sebagai berikut bahwa Penggugat bisa menjadianggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dikarenakan penggugatmenjadi anggota partai (Partai NasDem) seandainya Penggugat bukananggota dari partai politik sudah pasti tidak bisa menjadi anggota DPRDOKU, melainkan anggota DPD (sesuai UU).

Buku tabungan Bank Lampung Partai PKPI DPK LU dan copy rekening tabungan;2. Copy Laporan Pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Partai PKPI DPK LU Tahun 2012,2013,2014 tahap I dan Tahap II, 2015;3. Copy Rencana Penggunaan Dana bantuan keuangan partai PKPI DPK LU Tahun 2013 dan 2014;4. Copy SP2D Pencairan dana hibah Partai PKPI DPK LU Th.2012 s/d Th.2015;5. Peraturan Daerah Kab. Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;6.

Dikembalikan kepada sekretariat Partai PKPI DPK LU.8. Membebankan kepada Terdakwa Mgs Bustomi Bin Mgs Abdul Halim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (Lima ribu rupiah).