Namun perselisihan danpertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakanPut.No. 36/Pdt.G/2014/PA.MkI Halaman 8 dari 11dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah sertapengabaian kewajiban masingmasing;Menimbang, bahwa dalam masalah pemikahan dan atau perceraian,tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (matri monial guilt), namun yangmenjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim adalah telah menjadi fakta hukumbahwa sejak Juli 2014 hingga sekarang,

Termohon, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohonberpisah tempat tinggal sejak Agustus 2011;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut, dihadapkandengan dalildalil permohonan Pemohon serta keterangan saksisaksi yangturut menguatkan, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohontelah terjadi perselisihan disebabkan Termohon telah berpindah agama(murtad) dari Islam ke Kristen Protestan;Menimbang, bahwa dalam masalah pernikahan dan atau perceraian,tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (matri

monial guilt), yangmenjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim adalah telah menjadi faktahukum bahwa adanya perbedaan ketauhidan antara Pemohon danTermohon yang mengakibatkan sejak Agustus 2011 hingga sekarangPemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal (broken marriage),Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan semaksimalmungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohontetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidakberubah, dan ternyata hingga

Pasal 116 huruf (h) Kompilasi HukumIslam dan diterapbkan yurisprudensi MA Nomor 28PK/AG/1995 tanggal 16Oktober 1996 yang harus diterapbkan dalam perkara perceraian bukanlah matri monial guilt akan tetapi broken marriage (pecahnya tumah tangga)tidak penting mencari siapa yang salah tapi adalah mengetahui keadaansenyatanya;Put.No. 7/Pdt.G/2015/PA.MkI Halaman 10 dari13Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memeluk agamaKristen Protestan sehingga dengan demikian hak Pemohon untuk berikrarmenjatuhkan

Islam ke Kristen Protestan;Menimbang, dengan adanya pengakuan penggugat bahwa dirinya telahpindah agama serta keterangan saksisaksi yang turut menguatkan, makaterbukti bahwa murtadnya penggugat tersebut telah menimbulkan perselisihanantara penggugat dan tergugat, sehingga perkawinan yang demikian harusdiceraikan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besardaripada maslahatnya;Menimbang, bahwa dalam masalah pernikahan dan atau perceraian,tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (matri

monial guilt), yangmenjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim adalah telah menjadi fakta hukumbahwa adanya perbedaan ketauhidan antara penggugat dan tergugat yangmengakibatkan sejak awal 2014 hingga sekarang, penggugat dan tergugat telahberpisah tempat tinggal;Salinan Put.No. 24/Pdt.G/2014/PA.MkI Halaman 7 dari 10Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telahmengupayakan semaksimal mungkin menasihati penggugat agar rumahtangganya dengan tergugat tetap rukun dan harmonis, begitupun upaya

Pasal 3 dan Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) KompilasiHukum Islam dan diterapkan yurisprudensi MA Nomor 28PK/AG/1995 tanggal16 Oktober 1996 yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah matri monial guilt akan tetapi broken marriage (pecahnya tumah tangga) tidakpenting mencari siapa yang salah tapi adalah mengetahui keadaan senyatanya;Menimbang, bahwa talak merupakan hak tergugat sebagaimanaketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian inidiajukan oleh penggugat

penderitaan isteri itu membuatnyatidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suamidan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, makahakim wajib menceraikannya dengan talak (satu) bain;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukunsebagai suami isteri;Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harustditerapkan bukanlah matri

monial guilt akan tetapi broken marriage olehkarenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yangmenyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yangterpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami olehPenggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyatanyata sudahpecah atau masih bisa diperbaiki lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telahterbukti terjadi pertengkaran

Namunperselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jikamenyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yangberakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masingmasing;Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat darisiapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkanpihak lain(matri monial guilt), tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itusendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, yangmenjadi

Pasal 3 dan Pasal 116 dan huruf (f)Kompilasi Hukum Islam dan diterapkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang harus diterapkan dalam perkaraperceraian bukanlah matri monial guilt akan tetapi broken marriage(pecahnya tumah tangga);Put.No. 9/Pdt.G/2015/PA.MkI Halaman12 dari 15Menimbang, bahwa majelis hakim memiliki alasan hukum untukmenetapkan talak satu) bain shugraa dari TergugatterhadapPenggugatsebagaimana yang diatur di dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c)Kompilasi

bisa didamaikan lagi, maka hakim wajyibmenceraikannya dengan talak (satu) bain;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harusditerapkan bukanlah matri

monial guilt* akan tetapi broken marriage olehkarenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yangmenyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yangterpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami olehPenggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyatanyata sudahpecah atau masih bisa diperbaiki lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana telah diuraikan diatas, maka sesuai isi dan maksud YurisprudensiNomor: 28 PK/AG/1995

harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak salingmempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untukbercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidahdalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalamperkara perceraian bukanlah matri

monial guilt tetapi broken marriageatau azzawwaj almaksuroh (pecahnya rumah tangga), sehinggaPengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanyaHal. 9 dari 15 Hal.

sebagai pendapat majelis hakim, berbunyi :Colca) Gila (gle aude suliall aArtinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarikkemaslahatan,Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidahdalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalamperkara perceraian bukanlah matri

monial guilt tetapi broken marriageatau azzawwaj almaksuroh (pecahnya rumah tangga), sehinggaPengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanyaperselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tanggaitu sendiri;Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadipenyebab perselisinan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapunyang melatar belakanginya, yang tampak adalah Penggugat denganTergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihnan serta keduanya

Namunperselisinan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jikamenyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yangberakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masingmasing;Menimbang, bahwa dalam masalah pernikahan dan atau perceraian,tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (matri monial guilt), yangmenjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim adalah telah menjadi faktahukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakeharmonisan, yang mengakibatkan

Pasal 3 dan Pasal 116 dan huruf (f)Kompilasi Hukum Islam dan diterapkan yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 28PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 yang harus diterapkandalam perkara perceraian bukanlah matri monial guilt akan tetapi brokenmarriage (pecahnya tumah tangga) tidak penting mencari siapa yang salahtapi adalah mengetahui keadaan senyatanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugattelah terbukti, oleh karenanya

tangga keduanya hal tersebut telahmenunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara penggugat dengantergugat telah hilang, begitu juga dengan hak dan kewajiban sebagai suami istritidak dapat lagi dijalankan sebagaimana mestinya sehingga sulit mewujudkanrumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esaserta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;Menimbang, bahwa dalam masalah pernikahan dan atau perceraian,tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (matri

monial guilt), yangmenjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim adalah telah menjadi fakta hukumbahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan,Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan semaksimalmungkin menasihati penggugat agar rumah tangganya dengan tergugat tetaprukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian penggugat tidak berubah, danternyata hingga perkara ini diputus, kondisi rumah tangga penggugat dantergugat tetap tidak berubah, maka Majelis Hakim memandang

Pasal 105 huruf (a), Pasal 116 huruf (a) danhuruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan diterapkan yurisprudensi MA Nomor28PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 yang harus diterapbkan dalam perkaraperceraian bukanlah matri monial guilt akan tetapi broken marriage(pecahnya tumah tangga) tidak penting mencari siapa yang salah tapi adalahmengetahui keadaan senyatanya;Put.No. 38/Pdt.G/2014/PA.MkI Halaman 11 dari13Menimbang, bahwa majelis hakim memiliki alasan hukum untukmenetapkan talak satu bain shugraa dari tergugat

Ex pasal 125 ayat (1) HIR, namun demikian karena perkara ini termasuk perkaraperceraian maka sesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkansematamata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karenadikawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen ) ex pasal 208 BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri

monial guilt akan tetapi broken marriage oleh karenaya tidaklahpenting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnyaperselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahuikeadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugatdan Tergugat di dalam membina rumahtangganya.

Pasal 77 ayat (2) Kompilasi HukumIslam);Menimbang, bahwa dalam syariat islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat(Mitsagon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaandengan pergaulan yang maruf guna menegakkan HukumHukum Allah;Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri monial guilt tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanyatidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang

Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti penyebab perselisinan dan pertengkaran yang terjadidalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidakmenjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalahpernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yangbenar (matri monial guilt) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihandan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan

oleh suatu halangan yang sah, namun demikian karenaperkara ini termasuk perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraiantidak dibenarkan sematamata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja6karena dikawatirkan timbulnya kebohongan besar ( de grote langen ) ex pasal 208 BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri

monial guilt akan tetapi broken marriage oleh karenaya tidaklah pentingmenitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan danpertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yangdialami oleh Pemohondan Termohon di dalam membina rumah tangganya.

Ex pasal 125 ayat (1) HIR, namun demikian karena perkara ini termasuk perkaraperceraian maka sesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkansematamata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karenadikawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen ) ex pasal 208 BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri

monial guilt akan tetapi broken marriage oleh karenaya tidaklahpenting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnyaperselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahuikeadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugatdan Tergugat di dalam membina rumahtangganya.

eaArtinya : Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari padamengharap kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukupalasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suamiisteri;Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harusditerapkan bukanlah matri monial guilt akan tetapi broken marriage olehkarenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yangmenyebabkan

maupun diluar wilayah Indonesia namundemikian karena perkara ini termasuk perkara perceraian maka sesuai dengan YurisprodensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalamperkara perceraian tidak dibenarkan sematamata didasarkan pada adanya pengakuan dan atauadanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnya kebohongan besar ( de grote langen ) expasal 208 BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri

monial guilt akan tetapi broken marriage oleh karenaya tidaklah pentingmenitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan danpertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang6dialami oleh Pemohondan Termohon di dalam membina rumah tangganya.

Penggugat, meskipun membantah alasan yangmenyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,namun demikian karena perkara imi termasuk perkara perceraian maka sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan sematamata didasarkan padaadanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, dan disamping itu doktrin yang harusditerapkan dalam perkara perceraian bukanlah matri

monial guilt akan tetapi brokenoemarriage , oleh karenaya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yangbersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yangterpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami olehPenggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya.