Ditemukan 927888 data
Urut Berdasarkan
Putus : 02-09-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 2 September 2016 — IR. SUDIRMAN WAHAB
369 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
369 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUDIRMAN WAHAB. bersamasama denganABDUL GAFFAR,S.Pd (dilakukan penuntutan secara terpisah), diatur dandiancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf bUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JunctoPasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.LEBIH SUBSIDAIR
No. 423 K/Pid.Sus/2016Tindak pidana yang di pandang terbukti Judex Facti (Hakim Pertama danHakim Banding) ialah Pasal 3 Jo.
3 Jo.
Terdakwaseharusnya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yangmenolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal
3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHal. 44 dari 45 hal.
Putus : 20-12-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2352 K/PID.SUS/2018 Tanggal 20 Desember 2018 — H. JAMALUDDIN, S.H., M.H., M.Kn. DAN KAWAN-KAWAN
660 — 482 — Berkekuatan Hukum Tetap
660 — 482 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengandakwaan sebagai berikut:PRIMAIRSUBSIDIAIRPerbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat(1) KUHP;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal
3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat(1) KUHP;Hal. 3 dari 69 hal.
,M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi Secara Bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dimaksud dalamdakwaan Subsidiair
Hilangnya tanah kawasan hutan seluas412.061 m2 (empat ratus dua belas ribu enam puluh satu meterpersegi) karena menjadi milik orang lain tersebut telah menimbulkankerugian keuangan negara sebesar Rp4.120.610.000,00 (empat miliarseratus dua puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanPara Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1
3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah
Putus : 20-12-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2374 K/PID.SUS/2018 Tanggal 20 Desember 2018 — IPHON DAFFI YASSERA bin ISHAK M. ALI
196 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2374 K/PID.SUS/2018Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,Ayat (2), Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana
demikian, alasan permohonan kasasi Terdakwa tidakberalasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasii I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /Terdakwa tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal
3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah
Putus : 17-01-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 PK/Pid.Sus/2018 Tanggal 17 Januari 2019 — YUDAN WALI DAMAR, S.E., M.M. bin NURDIN
569 — 474 — Berkekuatan Hukum Tetap
569 — 474 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 317 PK/Pid.Sus/2018SUBSIDIAIR : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;ATAUKEDUA : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 9 juncto Pasal 18 UndangUndangRepublik
berdasarkanPasal 263 Ayat (2) huruf c juncto Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaterdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah AgungNomor 49 K/Pid.Sus/2018 tanggal 9 April 2018 tersebut dan MahkamahAgung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yangakan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka Terpidanadibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauankembali;Mengingat Pasal
3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan
Putus : 29-04-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 29 April 2019 — H. MATKACUNG SUSIYANTO, S.H.
180 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
180 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PRIMAIRSUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan diperbarui dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi:;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
3 juncto Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan diperbarui dengan UndangUndang RepublikHal. 1 dari 9 hal.
No. 283 K/Pid.Sus/20191999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapatdibenarkan karena terhadap Terdakwa sebagai pejabat Kepala Desa tidaksalah diterapkan Pasal 3 karena Terdakwa telah menyalahgunakanjabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa yang telahmenguntungkan diri Terdakwa sendiri; Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan.
undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 (KUHAP);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umumtersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal
3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua
Putus : 27-03-2019 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 27 Maret 2019 — DARMINSYAH
183 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-02-2021 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 24 Februari 2021 — BAKHRUDIN, S.E., M.M.
199 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
199 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-10-2019 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2743 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 — NUR SAFINA AYU ASZZAHRA
256 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
256 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-09-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 26 September 2016 — Ir. AMRAN YUNUS
187 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amran Yunus sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
No. 125 PK/Pid.Sus/2016diataur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.
No. 125 PK/Pid.Sus/2016Bahwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menuntutTerdakwa dengan alasan yang oleh jaksa penuntut umum di nyatakanterbukti sebagaimana dakwaan subsidair pada Pasal 3 ayat (1) jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubahdan di tambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
karena tidaktermasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) aKUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan Pasal
3 jo.
Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 8 Februari 2022 — ERIZAL, S.E.
241 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
241 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-01-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 K/Pid.Sus/2024 Tanggal 10 Januari 2024 — IMAM ATOILLAH, S.T
521 — 613 — Berkekuatan Hukum Tetap
521 — 613 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-09-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 843 K/PID.Sus/2016 Tanggal 8 September 2016 —
316 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
316 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
3 juncto Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangHal. 47 dari 104 hal.
3 undangundang tersebut;Kemudian, di dalam penjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 dijelaskan sebagai berikut: Dalam hal pelaku tindak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsurunsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atauperekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindakpidana tersebut.Pengembalian kerugian keuangan negara atauperekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yangmeringankan.Kemudian
Dalam Pasal4 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan antara lain bahwapengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidakmenghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimanadimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 undangundang tersebut;Hal. 93 dari 104 hal. Put.
No. 843 K/Pid.Sus/2016Kemudian, di dalam penjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 dijelaskan sebagai berikut: Dalam hal pelaku tindak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsurunsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian kKeuangan negara atauperekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindakpidanatersebut.pengembalian kerugian keuangan negara atauperekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yangmeringankan;Kemudian,
3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, danHal. 97 dari 104 hal.
Register : 18-10-2016 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 18 Juli 2017 — Senyorita Rosliana, Skm
1483 — 1090 — Berkekuatan Hukum Tetap
1483 — 1090 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sebagai PPK, Terdakwa seharusnya menyiapkan dan menetapkan Harga Penawaran Sendiri ... [Selengkapnya]
3 jo.
Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan JaksaPenuntut Umum.3.
3 jo Pasal 8 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 21 tahun 2001;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan terhadap Pasal2 ayat (1) maupun Pasal 3 tidaklan didasarkan pada kedudukan Terdakwa/pelaku melainkan diukur dari kerugian Negara yang terjadi beralasan kerugianNegara pada suatu ketentuan dan signifikan memperkaya diri sendiri makaditerapkan Pasal 2 ayat (1) sedangkan bilamana kerugian Negara kurang dariRp100.000.000,00 (seratus juta maka
dikenakan Pasal 3 ayat (1);Bahwa Judex Facti mempertinbangkan bahwa ternyata tidak terdapatkerugian Negara, Terdakwa atau orang lain tidak mendapat keuntungan dariperbuataan dan kepentingan umum terlayani, dengan demikian unsur dakwaansubsidair tidak terbukti:Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Facti bahwa tidak melanggardakwaan subsidair secara mutatis munadis dijadikan pertimbangan padaHal. 48 dari 51 hal.
Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapatJudex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukantindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum berpendapat tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaiman telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana,keberatan kasasi Penuntut Umum dapat beralasan sebagai berikut :2.
Putus : 14-03-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/PID.SUS/2018 Tanggal 14 Maret 2018 — RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL
815 — 676 — Berkekuatan Hukum Tetap
815 — 676 — Berkekuatan Hukum Tetap
SIHIRA, SE Alias RONALbersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimanadalam
Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018mengenai pidana penjara pengganti uang pengganti dan status penahananTerdakwa:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor
Putus : 20-08-2018 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1154 K/PID.SUS/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 — Ir. Hi. M. DIZA NOVIANDI, M.Sc. bin NIAZIE GANI
213 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
213 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Sc. alias Dino terbuktisecara sah dan bersalah Turut melakukan Tindak Pidana Korupsimenyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan
Sus/2018TPK/2018/PT.TJK. tanggal 9 Februari 2018 mengenai pidana penjara danpidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
Putus : 14-06-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018 Tanggal 14 Juni 2018 — IMOP SUTOPO, S.E. bin SUDARMAN
317 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
317 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa melakukan tindakpidana yang diatur dan diancam pidana dalam:KesatuPrimairSubsidair: Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;: Pasal
3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncfo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018AtauKedua : Pasal 9 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan
ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncfo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KotaAgung tanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarman terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah secara bersamasama melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair: Pasal
3 juncto Pasal18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarmandengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwamenjalani masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dandipidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus
Sehingga seharusnya Terdakwa dibebaniuang pengganti sebesar Rp740.268.400,00 (tujuh ratus empat puluh juta duaratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah), oleh karenanyapermohonan peninjauan kembali dari Pemohon patut dikabulkan khususnyamengenai pembayaran uang pengganti;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Putus : 20-12-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2347 K/PID.SUS/2018 Tanggal 20 Desember 2018 — MASHURI, S.Adm
206 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2347 K/PID.SUS/2018tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctopasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan
Judex facti telahmengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan hukum acarapidana yang berlaku serta tidak melampaui kKewenangannya;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang tidak sependapatdengan judex facti tentang pasal dakwaan yang terbukti dalam perkara aquo tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa telah memenuhiunsurunsur Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang
SEMA Nomor 7 Tahun 2012 sudah tepat diterapkan Pasal3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor20 Tahun 2001:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi / Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, makaTerdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal
3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah
Putus : 12-02-2019 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2395 K/PID.SUS/2018 Tanggal 12 Februari 2019 — HADI SUTRISNO
639 — 392 — Berkekuatan Hukum Tetap
639 — 392 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 18 Ayat (1),(2) dan (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi:: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo.
Putusan Nomor 2395 K/Pid.Sus/2018Kraksaan tanggal 16 April 2012 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Hadi Sutrisno telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.
3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan putusan judex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan judex factiHal. 8 dari 10 hal.
Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 46/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY., tanggal 12 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pid.Sus/2012/PN.SBY., tanggal 8 Juni 2012 harus diperbaiki mengenai lamanya pidanapengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal
3 jo.
Putus : 12-09-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1492 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 12 September 2017 — Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk;
951 — 531 — Berkekuatan Hukum Tetap
951 — 531 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menghukum Terdakwa menggunakan Pasal 3 UU Tipikor. Penuntut umum keberatan dengan putusan judex factie itu dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ... [Selengkapnya]
Sarikandi aliasSarikan maka pemerintah daerahKabupaten Kayong Utara mengalamikerugian yang besarnya sesuai dengan hasil perhitungan BPKPPerwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam laporan auditnya Nomor SR519/PW14/5/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp466.631.136,00(empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribuseratus tiga puluh enam rupiah);Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 junctoPasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (8) UndangUndang Nomor 31Tahun
Judex Facti salah menerapkan hukumdalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Hal. 109 dari 133 hal. Put.
Terdakwa tidakmempunyai kualitas sebagai pemangku jabatan pemerintahan tentu tidakdapat menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 junctoPasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Terdakwa hanyadipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiriatau orang lain.Bahwa pemahaman kata "setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 2dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diartikan siapa saja baikswasta maupun pemangku jabatan publik/oemerintahan.
Hal ini dilakukandalam rangka mengamankan dan melindungi keuangan negara/daerah untuktidak disalahgunakan;Bahwa eksistensi Pasal 3 tersebut dimaksudkan untuk membebankanpertanggungjawaban pidana dan menghukum para pemangku jabatanNegara/pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dalammengelola keuangan negara/daerah baik secara langsung maupun tidaklangsung;Bahwa apabila pihak swasta/privat mengelola keuangan Negara/daerah,baik langsung maupun tidak langsung dengan mendapatkan gaji atau upah
Putus : 19-10-2015 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1966 K/PID.SUS/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 — RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A
147 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
., terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana Dakwaan Subsidiair ;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs.
pidanapokok yang dijatunkan kepada Terdakwa belum setimpal dengan kesalahanatas perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara yangbesar dan belum adanya pengembalian terhadap kerugian kKeuangan Negaradengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan TinggiDKI Jakarta telah salah melakukan :Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya yakni dalam hal penjatuhan pidana pokok dalam perkara TindakPidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal
3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Jo.