Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-2696 Tahun 2013 Tanggal 3 April 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Paniai Provinsi Papua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-2697 Tahun 2013 Tanggal 3 April 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Paniai Provinsi Papua ; 3.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.912696 Tahun2013 Tanggal 3 April 2013 Tentang Pengesahan PengangkatanBupati Paniai Provinsi Papua (selanjutnya disebut objek sengketake1) ;2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.912697 Tahun2013 Tanggal 3 April 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan WakilBupati Paniai Provinsi Papua (selanjutnya disebut objek sengketake2) ;3.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.912696Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 Tentang PengesahanPengangkatan Bupati Paniai Provinsi Papua.b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 132.912696Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 Tentang PengesahanPengangkatan Wakii Bupati Paniai Provinsi Papua.c.

Menolak gugatan Penggugat.DALAM POKOK PERKARA.1,2.8Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.Menerima jawaban Tergugat II Intervensi seluruhnya.Menyatakan sah :Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.912696Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 Tentang PengesahanPengangkatan Bupati Paniai Provinsi Papua.Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan No. 11/G./2013/PTUN.JPRb.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 132.912696Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 Tentang PengesahanPengangkatan Wakii Bupati Paniai Provinsi Papua.c. Surat Keputusan Komisi Pemmhan Umum Kabupaten Paniai Nomor27 Tahun 2012 tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Penetapan danPengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PaniaiPeriode Tahun 20122017.4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.5.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12-6638 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 September 2013 atas nama Pasiruddin Daulay;2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12 -6639 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 September 2013 atas nama Ance;3.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.126638 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12September 2013 atas nama Pasiruddin Daulay;2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.126639 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSumatera Utara Tanggal 12 September 2013 atas nama ANCE;3.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.126638 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12September 2013 atas nama Pasiruddin Daulay;2.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.126638 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12September 2013 atas nama Pasiruddin Daulay;2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.12 6639 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSumatera Utara Tanggal12 September 2013 atas nama ANCE;3.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.126638 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 September2013 atas nama Pasiruddin Daulay;2.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.126638 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 September2013 atas nama Pasiruddin Daulay;2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.126639 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera UtaraTanggal 12 September 2013 atas nama Ance;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tertanggal 09 November 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.71-981 tahun 2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Minahasa Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara

Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.71-981 tahun 2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Minahasa Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara ;5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengesahkan pengangkatan Penggugat I sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Utara periode 2010-2015 ;6.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.71 981Tahun2010 Tanggal 01 Desember 2010 TENTANG PEMBERHENTIANPENJABAT BUPATI MINAHASA UTARA DAN PENGESAHANPENGANGKATAN BUPATI MINAHASA UTARA PROPINSI SULAWESIUTARA. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.71 982Tahun2010 tertanggal 01 Desember 2010 TENTANG PENGESAHANPENGANGKATAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA PROPINSISULAWESI UTARA ;Adapun............Adapun yang menjadi alasanalasan gugatan Penggugat sebagaiberikut:1.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor137.71 981tahun 2010 itanggal 01 Desember 2010 TentangPemberhentian Penjabat Bupati Minahasa Utara danPengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa UtaraPropinsi Sulawesi Utara Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor132.71 982 tahun 2010 tertanggal 01 Desember 2010Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati MinahasaUtara Propinsi Sulawesi UtaraaMenimbang ,.........50Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat mengajukan tuntutanagar objek sengketa dinyatakan batal

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.71 981 tahun 2010 tanggal 01 Desember 2010 TentangPemberhentian Penjabat jBupati Minahasa Utara danPengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara PropinsiSulawesi Utara Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.71982 tahun 2010 tertanggal 01 Desember 2010 TentangPengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Minahasa UtaraPropinsi Sulawesi Utara ;Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ketiga objek sengketatersebut adalah merupakan suatu) Keputusan Tata Usaha

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131.71 981tahun 2010 itanggal 01 Desember 2010 TentangPemberhentian Penjabat Bupati Minahasa Utara danPengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa UtaraPropinsi Sulawesi Utara ; Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor : 132.71 982 tahun 2010 tertanggal O01 Desember2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil BupatiMinahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia No. 131.71 981 tahun 2010 tertanggal 01Desember 2010 tentang Pemberhentian Pejabat BupatiMinahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara danPengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa UtaraPropinsi Sulawesi Utara ;Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat memintaPengadilan Tata Usaha Negara Manado menyatakan batal atau tidaksah objek objek sengketa tersebut diatas , karena objek objeksengketa tersebut penerbitannya telah bertentangan denganperaturan perundang

Darmo Permai, Nomor 50/HGB/Tahun/1988 yang dikeluarkan tanggal 30 Juni 1988 oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 288/HGB/DA/82 ; - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 288/HGB/DA/82/A/12 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu. Pendaftaran. Hak Guna Bangunan atas nama PT. Darmo Permai Surabaya ; Adalah batal demi hukum ; 3.

Menyatakan menurut hukum bahwa nama suami Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kk.11.02.24/DN/70/20112 tanggal 4 Juli 2012 tertera SUWARKO Bin SANIRSAD adalah sama dengan nama MITRO MIHARJO Bin SANIRSAD yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri suami Pemohon yang bernama TOERMOEDI AL ROESMOWIREDJO serta dokumen/surat-surat yang lain dan nama TURMUDI Bin DULFATAH yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :356/1965 tanggal 27 Agustus 1965 adalah sama dengan dengan

Menyatakan menurut hukum bahwa nama suami Pemohon dalamDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kk.11.02.24/DN/70/20112tanggal 4 Juli 2012 tertera SUWARKO Bin SANIRSAD adalahsama dengan nama MITRO MIHARJO Bin SANIRSAD yang tercantumdalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri suami Pemohonyang bernama TOERMOEDI AL ROESMOWIREDJO serta dokumen/suratsurat yang lain dan nama TURMUDI Bin DULFATAH yangtertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :356/1965 tanggal 27Agustus 1965 adalah sama dengan dengan nama TURMUDIRUSMOWIREDJO

tanggal 6 September 2018, Nomor 45/Pid.B/2018/PN Tob yang dimintakan banding;DAN M E N G A D I L I S E N D I R I :Menyatakan Terdakwa Novet Charles Akkolo Als Novet, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto copy salinan Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131;82-224 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara An.Ir.

TATI HARTATI, tempat tanggal lahir karawang, 0904 -1957 sesuai bukti KTP, Surat Nikah dan KK adalah orang yang sama dengan TATI PUDHOLI, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593.32-678 tanggal 18 Agustus 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak atas Tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang kepada Masyarakat/Penduduk dengan Pembayaran Ganti Rugi;

--------

1. DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

1. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; ---------------------------------------
2. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat I, yaitu Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161. 92 8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017 2022 Tertanggal 16 November 2017, sepanjang lampiran Nomor 24 wakil perempuan atas nama Dra.

Flora Rumbekwan;

Surat Keputusan MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR161. 92 8564 TAHUN 2017, tertanggal 16 November 2017 TENTANGPENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUAPROVINSI PAPUA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2017 2022 WAKILPEREMPUAN sepanjang lampiran NO 24 atas nama Dra. FloraRumbekwan); 222 n anne nnn nn nc cnn n ncn cn nce ccc nnn eccceeSelanjutnya disebut Objek Sengketa ; 2.

Surat Keputusan MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 161. 92 8564 TAHUN 2017, tertanggal 16 November 2017TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYATPAPUA PROVINSI PAPUA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2017 2022WAKIL PEREMPUAN sepanjang lampiran NO 24 atas nama Dra. FloraRumbekwan,; nne nner n nnn nnn nnn cence nn cence enn2.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.928564 Tahun 2017tentang Pngesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua ProvinsiPapua Barat Masa Jabatan Tahun 20172022; b. Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/151/8/2017 tanggal 25Agustus 2017 tentang Penetapan Calon anggota Majelis Rakyat Papua BaratTerpilin Masa Keanggotaan 20172022; 22222 22 c.

Dimana dalamFundamentum Petendi/Posita dalildalil gugatan Penggugat lebin banyakmenjelaskan mengenai mekanisme seleksi MRPB beserta usulan yang diajukanoleh Gubernur Papua Barat, namun dalam Positanya Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyatakan batalatau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.928564 Tahun2017 tentang Pngesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua ProvinsiPapua Barat Masa Jabatan Tahun 20172022; Sehingga dapat

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.928564 Tahun 2017 tentangPngesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua BaratMasa Jabatan Tahun 20172022; 22 b. Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/151/8/2017 tanggal 25Agustus 2017 tentang Penetapan Calon anggota Majelis Rakyat Papua BaratTerpilin Masa Keanggotaan 20172022; 27272 2c.

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menghina Kekuasaan Yang Ada Di Negara Indonesia yaitu Bupati Halmahera Utara;

1. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa NOVET CHARLES AKOLLO Als NOVET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) bulan ;
2. Menetapkan agar terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   • 1 (satu) lembar foto copy salinan Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131;82-224 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara An.

bertuliskan KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK REPUBLIK INDONESIA) serta gambar burung Garuda dengan dasar warna merah putih yang didalamnya terdapat kartu identitas bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan foto serta nama RISDIYANTO dengan NPP 004233;

Keputusan Menteri Dalam Negeri atas pengangkatan RISDIYANTO dengan NPP : 114233 dan Pendidikan terakhir S1 untuk menjadi Calon Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Unit Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Korwil DIY dengan Nomor 670.2/20/07-2018 tanggal 1 Juli 2018;

Menyatakan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No Sk 42/HGU/DA/78 tanggal 1 Juni 1978 sah dan memiliki kekuatan hukum;6. Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi untuk selebihnya.DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

KEputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.42/HGU/DA/78 tanggal01 Juni 1978;Bahwa selanjutnya Seretifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman,atasnama PT.PP London Sumatera Indonesia oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Simalungun tanggal 07 Agustus 1984 diperpanjang sehingga terbitHalaman 9 dari 58 halaman11.12.13.14.15.Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman atas nama PT PP LondonSumatera Indonesia,Tbk tanggal 4 September 1997 berdasarkan KeputusanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan

Centraal Sumatra Rubber Est.Ltd tanggal 15 September 1916yang disyahkan oleh Resident Sumatra timur,kemudian dalam rangka konversimenurut UndangUndang No 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria,hakConcessie tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha;Bahwa oleh karena itu,maka terbitlah Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1Desa Panduman atas nama PT PP London Sumatera Indonesia oleh badanPertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 7 Agustus 1984berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 sah danmemilikikekuatan hukum;Bahwa oleh karena sertifikat Hak GUna Usaha (HGU) No 1 Desa Pandumantanggal 4 September 1997 atas nama PT PP London Sumatera Indonesia, Tbkseluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enamhektar),yang berakhir hingga 31 Desember 2023 adalah sah dan memiliki kekuatanhukum,maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri NoSk

BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 sah danmemilikikekuatan hukum;Bahwa oleh karena sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Pandumantanggal 4 September 1997 atas nama PT PP London Sumatera Indonesia, Tbkseluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enamhektar),yang berakhir hingga 31 Desember 2023 adalah sah dan memiliki kekuatanhukum,maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri NoSk

Menyatakan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No Sk 42/HGU/DA/78 tanggal1 Juni 1978 sah dan memiliki kekuatan hukum;6.

YEPTABERTO, S.Th ;Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor161643179, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Propinsi Kalimantan Timur, An. MM. Rini Puspa Nereng,S.SOs ;Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor161.643177, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Propinsi Kalimantan Timur. An.

Arthya Fathra Martin, SE ;Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :1.Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Ir.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor : 161.64.3177 Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 9 Juni 2014, An.yang diberhentikan Arthya Fathya Martin, SE ;Bahwa keanehan lagi atas terbitnya Surat Keputusan Menteri DalamNegeri c.q.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia berupa :A. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :1.Nomor : 161.643175 Tahun 2014, tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Kalimantan Timur, Tanggal 9 Juni 2014, An. Pdt.YEPTA BERTO, S.Th ;Nomor : 161.643179, Tahun 2014, tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Kalimantan Timur, tanggal 9 Juni 2014, An. MM.

keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia berupa:A.

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3.Menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.64-4353 Tahun 2019, tanggal 25 September 2019

tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berlaku sejak

Tahun 2019 s/d tahun 2024;

4.

Nomor Induk Nomor : 0111/KV/XII/24206Kep/2013 Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional;- 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Gubemur Nomor : 908.12/Kep.50-BKD/2016 Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubemur Nomor : 902.2KPTS.01.2421/IV-2016 Gubemur Provinsi Jawa Barat;- 1 (satu) lembar Petikan Surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : SPMT-901/SET/UP.11/2016 Sekretariat Jenderal Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia; - 1 (satu) lembar Surat

Keputusan Menteri dalam Negeri Rl Nomor : 1270.2/209-2016 Kemetrian Dalam Negeri Republik Indonesia.- 2 (dua) stel seragam pegawai negeri sipil;Dirampas untuk dimusnahkan;- 3 (tiga) buah buah kwitansi antara lain :d.

Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor :1270.2/2092016 Kemetrian Dalam Negeri Republik Indonesia.2 (dua) stel seragam pegawai negeri sipil;Dirampas untuk dimusnahkan;3 (tiga) buah buah kwitansi antara lain :a.

Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor :1270.2/2092016 Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia; 2 (dua) stel seragam pegawai negeri sipil; 3 (tiga) buah buah kwitansi antara lain:Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN BIba.

Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor :1270.2/2092016 Kemetrian Dalam Negeri Republik Indonesia.2 (dua) stel seragam pegawai negeri sipil;Bahwa saksi Nana Suryana mengalami kerugian sejumlahRp.55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah); Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki Katana2 WD, tahun 1991, warna hitam.

Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor :1270.2/2092016 Kemetrian Dalam Negeri Republik Indonesia; 2(dua) stel seragam pegawai negeri sipil;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukum ;Ad.3.

Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor :1270.2/2092016 Kemetrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2 (dua) stel seragam pegawai negeri sipil;Dirampas untuk dimusnahkan; 3 (tiga) buah buah kwitansi antara lain :d.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.712750 Tahun2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan PengangkatanBupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;2.2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.712751 Tahun2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan WakilBupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/20213. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa:3.1.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.712750 Tahun2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan PengangkatanBupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;3.2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.712751 Tahun2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan WakilBupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya perkara menuruthukum;Atau:Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Up.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.712750 Tahun2019 Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan BupatiKepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.712751 Tahun2019 Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan WakilBupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa :a.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.712750 Tahun2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan BupatiKepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.712751 Tahun2019 Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan WakilBupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.4.

Menyatakan Batal : e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.16339 Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 7Februari 2014 atas nama ArudjiKartawinata ;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.16340 Tahun 2014, tentang Peresmian Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSumatera Selatan, tanggal 7 Februari 2014 atas nama H.

No. 232/B/PT.TUNJKTDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal7 Februari 2014 atas nama ArudjiKartawinata ;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.16340 Tahun 2014, tentang Peresmian Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSumatera Selatan, tanggal7 Februari 2014 atas nama H. Anton Nurdin HP, ST ;4.

Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan Sependapat dengan putusan MajelisHakim Tingkat Pertama aquo dan memohon kepada Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untukmemberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI.Menyatakan menolak eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnyaDALAM POKOK PERKARA1 Menguatkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5Juni 2014; 2 Menyatakan Batal dan memiliki kekuatan hukum mengikat ; Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.16339 Tahun2014 tentang peresmian Pemberhentian Anggota DPRD ProvinsiSumatera Selatan, tanggal 7 Februari 2014 atas nama ArudjiKartawinata ;Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.16340 Tahun 2014tanggal 7 Februari 2014 tentang Peresmian Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 7Februari 2014 atas nama H.

Anton Nurdin HP, ST;3 Mewajibkan Pembanding/Tergugat untuk mencabut; Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.16339Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD ProvinsiSumatera Selatan, tanggal 7 Februari 2014 atas nama ArudjiKartawinata ; Hal 7 dari hal 13 Put. No. 232/B/PT.TUNJKTe Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.16.340 Tahun2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 7 Februari 2014atas nama H.

Mohamad Rokhim, S.P.d;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 813.2 2151 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri tanggal 01 April 2014 atas nama Setyo Wibawanto, 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor: 817/1967/SJ tanggal 13 Agustus 2015 atas nama Setyo Wibawanto dan 1 (satu) lembar foto copy Penetapan NIP CPNS pusat / Daerah atas nama Setyo Wibawanto;

CPNS pusat/Daerah atas nama Andri Sucahyo, A.Ma;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 813.2 2151 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri tanggal 01 April 2014 atas nama Siti Muafiroh, 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor: 817/1949/SJ tanggal 13 Agustus 2015 atas nama Siti Muafiroh dan 1 (satu) lembar foto copy Penetapan NIP CPNS pusat/Daerah atas nama Siti Muafiroh;