Ditemukan 77543 data
19 — 7
Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama ayah Pemohon pada kutipan akta kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Malang, Nomor: 31/1986 tertanggal 29 Januari 1986 atas nama LIE, DENY ISKANDAR anak laki-laki sah dari suami isteri LIE, TJIN HUA dan GO, GIOK LAN diubah/diganti menjadi atas nama LIE, DENY ISKANDAR anak laki-laki sah dari suami isteri SOEBROTO ADJAMASAE dan GO, GIOK LAN;
Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama ayah Pemohonpada kutipan akta kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan Kota Malang, Nomor: 31/1986 tertanggal 29 Januari 1986atas nama LIE, DENY ISKANDAR anak lakilaki sah dari suami isteri LIE,Halaman6dari7halaman Penetapan Nomor :138/Pdt.P/2015/PN.Mlg.TJIN HUA dan GO, GIOK LAN diubah/diganti menjadi atas nama LIE,DENY ISKANDAR anak lakilaki sah dari suami isteri SOEBROTOADJAMASAE dan GO, GIOK LAN;.
18 — 0
Menyatakan meralat dan mengubah nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/90/VI/1992 tanggal 24 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, menjadi Mohammad Muhyi bin Abd. Mannan dan tanggal lahir 21 Januari 1971;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya;4.
56 — 5
50 — 16
Memberikan Ijin untuk mengubah Akta Kelahiran Nomor 474.1/2518, tertanggal 5 Juli 2001, atas nama ERICK DOMINGGUS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, yang semula tertulis nama ERICK DOMINGGUS,diubah menjadi ERICK D. WAROY; -----------------------------3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah); ---------
sebagai berikut:membenarkanketerangansaksi;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu. saksi adalah kakakkandungdariPemohon;Bahwa Saksi mengerti bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan untukmengubah nama pada Akta Kelahiran dari anak Pemohon yang bernamaBahwa pada kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pencatatan SipilNomor 474.1/2518, tanggal O05 Juli 2001, tertulis atas nama ERICKBahwa anak Pemohon saat ini hendak mendaftar untuk masuk menjadi calonanggota kepolisian, sehingga Pemohon ingin mengubah
WAROY; 27222 n nen nnn nnn nnn nnn nnn noe nnn nee cme nenHalaman3dari6PenetapanNomor 110/Pdt.P/2017/PN Jap Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pencatatan SipilNomor 474.1/2518, tanggal O05 Juli 2001, tertulis atas nama ERICKDOMINGGUS; 72222 22 nnn nnn nnn nnn nnn nee rence nee ne Bahwa anak Pemohon saat ini hendak mendaftar untuk masuk menjadi calonanggota kepolisian, sehingga Pemohon ingin mengubah Akta Kelahiran anakPemohon atas nama ERICK DOMINGGUS untuk disamakan dengan jazahdan
222020 =2Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan buktibukti berupa surat maupun saksisaksi sebagaimanatersebut diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang diberi tanda Bukti P.1sampai dengan Bukti P.3 dihubungkan dengan keterangan saksisaksi yang salingbersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan pula dengan keteranganPemohon, maka dapat disimpulkan adanya faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengubah
nama pada Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pencatatan SipilNomor 474.1/2518, tanggal O05 Juli 2001, tertulis atas nama ERICKDOMINGGUS; 72222 222 nnn nnn nnn nnn nnn nee nen nnn neeHalaman4dari6PenetapanNomor 110/Pdt.P/2017/PN Jap Bahwa anak Pemohon saat ini hendak mendaftar untuk masuk menjadi calonanggota kepolisian, sehingga Pemohon ingin mengubah Akta Kelahiran anakPemohon atas nama ERICK DOMINGGUS untuk disamakan dengan ljasahdan dokumen lainnya yaitu tertulis ERICK D.
Memberikan jin untuk mengubah Akta Kelahiran Nomor 474.1/2518, tertanggal5 Juli 2001, atas nama ERICK DOMINGGUS, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, yang semula tertulis namaERICK DOMINGGUS,diubah menjadi ERICK D. WAROY; 3.
43 — 9
Mengijinkan Pemohon untuk mengubah tahun kelahiran pada Akte Kelahiran Nomor 9171-LU-13112012-0025,atas namaanak Pemohon yaitu AMALIA VIDHYANA, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, yang semula tertulis tahun 2006, untuk diubah menjadi tahun 2007;3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
Mengijinkan Pemohon untuk mengubah tahun kelahiran pada Akte KelahiranNomor 9171LU131120120025,atas namaanak Pemohon yaitu AMALIAVIDHYANA, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Jayapura, yang semula tertulis tahun 2006, untuk diubah menjaditahun 2007;3.
50 — 14
Mengijinkan Pemohon untuk mengubah dan menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama JUNNI, menjadi nama JUNNI JAPIT;3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
Mengijinkan Pemohon untuk mengubah dan menambah nama Pemohon padaAkta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama JUNNI, menjadi nama JUNNIJAPTT;3.
39 — 8
RIYANDIE PRANA BAKTI Bin BAKRI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Mengubah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I.
RIYANDIE PRANABAKTI bin BAKRI bersalah melakukan tindak pidanamelakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan yaitu. dengan sengaja mengubah,merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutansuara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suaraoe oesebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (2)sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Jo pasal 321 Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD jo Pasal 55ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan
Tapin atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerahhukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagaiyang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitudengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutansuara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181ayat (2), perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa ketika
Tapinpada tanggal 20 April 2014 dan yang melakukan perbuatan mengubah formulir DB1DPR hasil rapat pleno Terbuka KPU Kab. Tapin untuk perolehan suara calon atas namaBambang Heri Purnama dari Partai Golkar dari semula 33.227 menjadi 35.226 adalahsaudara Muhammad Zainnoor Wal Aidi Rakhmad M.PD, lalu dari klarifikasi dantemuan tersebut kemudian KPU Propinsi Kalsel melakukan rapat pleno yangmemutuskan untuk memberhentikan sementara anggota KPU Kab.
MARSA, Penuntut Umum menanggapinya dalamreplik yang pada Pokoknya menyatakan :Bahwa uraian unsur dalam dalam Pasal 312 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD yaitudengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acarapemungutan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimanadimaksud dalam pasal 181 ayat (2), dalam frase mengubah, merusak dan/ataumenghilangkan berita acara pemungutan suara dan/atau sertifikat hasilpenghitungan
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPR Citraloka Danamandiri (terdakwa dalamberkas perkara terpisah), pada waktu kejahatan dilakukan, sebagaimana dalamdakwaan PERTAMA kesatu diatas, yang harus dipandang sebagai perbuatanberlanjut, yaitu mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, ataumenghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalamlaporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporantransaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah,mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak
BPR Citraloka Danamandiri(terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang melakukan, atauturut melakukan perobuatan pada waktu dan tempat seperti disebut dalamdakwaan Alternatif KEDUA Pertama diatas, yang harus dipandang sebagaiperbuatan berlanjut, dengan sengaja mengubah, mengaburkan,meyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatandalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporankegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau
dengansengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan ataumerusak catatan pembukuan, yaitu dilakukan para terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut: Bahwa selain membuat pencatatan palsu, dan menghilangkan pencatatandidalam pembukuan bank, para terdakwa juga berupaya untuk mengaburkanadanya transaksi lain yang prosesnya sama dengan pemberian kredit (tidakdicatat dalam pembukuan bank dan tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia)yaitu terhadap transaksi deposito.
Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.Dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menyatakanbahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan Membantu membuatpencatatan palsu dan menghilangkan pencatatan dan mengubah ataumengaburkan pencatatan dalam pembukuan atau laporan maupun dalamdokumen atau laporan kegiatan usaha atau transaksi atau rekening suatuBank yang dilakukan secara berlanjut.
761 — 551 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsu pada Pengadilan Negeri Kupang. Judex Factie menghukum Terdakwa karena terbukti menyelesaikan pekerjaan yang tidak sesuai ... [Selengkapnya]
Berdasarkanpertimbangan tersebut unsur memperkaya diri sendiri terbukti dariperbuatan Terdakwa yang telah mengubah/item pekerjaan tetapi tidakmenyesuaikan anggarannya.Bahwa beradasarkan fakta persidangan, Terdakwa selaku kontraktorpenyedia barang/jasa pengadaan konsitruksi jembatan Tambatan Perahu(JTP) berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) Nomor Dis.Kp.059/853/SEK/2011 tanggal 6 Oktober 2011 dengan nilai kontrak sebesarRp573.400.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus riburupiah) jangka
55 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Tentang : UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948
Menetapkan:UNDANGUNDANG DARURAT TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDELIJKEBYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANGUNDANGREPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948).Pasal 1(1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata
- Tentang : Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 73 TAHUN 1958TENTANGMENYATAKAN BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NO. 1 TAHUN 1946REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUKSELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DAN MENGUBAH KITABUNDANGUNDANG HUKUM PIDANA *)Presiden Republik Indonesia,Menimbang:a. bahwa perlu dinyatakan berlakunya Undangundang No. 1 tahun1946 Republik Indonesia untuk seluruh wilayah Republik Indonesia;b. bahwa berhubung dengan ditetapkan PeraturanperaturanPemerintah tentang Bendera Kebangsaan
tentangPenggunaan Bendera Asing di Indonesia dan tentang PenggunaanLambang Negara (Lembaran Negara tahun 1958 No. 68, No. 69 danNo. 71), perlu diadakan perubahan dalam Kitab UndangundangHukum Pidana;Mengingat:pasal 89 dan pasal 102 Undangundang Dasar Sementara RepublikIndonesia;Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;Memutuskan :Menetapkan:Undangundang Tentang Menyatakan Berlakunya Undangundang No. 1Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana UntukSeluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah
JOKO PRAMUDHIYANTO, SH
Terdakwa:
3.Partoleo Laga Suban alias Leo
4.Aloysius Hada alias AL
95 — 61
21 — 7
MENGUBAH
10 — 0
MENGUBAH
7 — 0
MENGUBAH
MENGUBAH
pidana yang diatuhkan kepadaTerdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan ; Mengingat selain Pasal 310 ayat (1) UU.RI No.22 Tahun 2009, UndangundangNo. 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan Perundangundangan lainnya yangbersangkutan dalam perkara ini ; MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Mengubah