--
DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan; --------------------------------
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 025/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 tanggal 13 Februari 2020 dengan perbaikan Amar Putusan sehingga menjadi sebagai berikut;

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;------------

[6.2] Menyatakan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf

menyatakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan Pemohon yaitu berupa informasi terkait dengan bagian dari dokumen warkah lokasi yang diklaim Pemohon sebagai miliknya adalah informasi yang terbuka untuk Pemohon dan Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi tersebut;-------------------------------------------------------------------------

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk:----------------------------------------

1. Memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf

[6.3] dalam bentuk salinan sesuai dengan kewenangan Termohon kepada Pemohon;---------------------

Menghukum Tergugat selaku istri sah dan ahli waris dari Almarhum DJAILAN A, TARAN (suami Tergugat) untuk melunasi hutang suami Tergugat sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, dengan perincian sebagai berikut; Pinjaman pokok Rp.100.000.000,- x 6% (Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerdata adalah bunga sebesar 6% (enam) persen pertahun = Rp.6.000,000,- (enam juta rupiah/tahun) maka bunga untuk setiap

bulannya adalah sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) x lama Pinjaman = 56 bulan (terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d diajukan gugata a quo tanggal 30 April 2018) = Total bunga yang dibayarkan menurut Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerdata = Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), hingga Total keseluruhan menjadi = Rp 128.000.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);6.

Menghukum Tergugat selaku istri sah dan ahli waris dari Almarhum DJAILAN A,TARAN (suami Tergugat) untuk melunasi hutang suami Tergugat sebesarRp.128.000.000, (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugatsecara tunai, dengan perincian sebagai berikut; Pinjaman pokokRp.100.000.000, x 6% (Bunga yang ditentukan berdasarkan undangundangPasal 1250 paragraf (8) KUHPerdata adalah bunga sebesar 6% (enam) persenpertahun = Rp.6.000,000, (enam juta rupiah/tahun) maka bunga untuk setiapbulannya adalah

Dalam hal ini PengadilanTinggi Agama berpendapat, bahwa hal itu tidak dibenarkan dengan alasandan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai tata cara perceraian bagi orang yangberagama Islam telah diatur dengan jelas dalam Bab VIII pasal 40 ayat (2)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 Jo Bab V ( tata cara perceraian )Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 dan paragraf 3 mengenai cerai gugat dalamUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Joni Hendarwin Ismoyo, SpKj sehingga mengakibatkan tidak dapat memutuskan perkara hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 433 paragraf ke-2 KUHP Perdata dan oleh karenanya harus berada dibawah pengampuan ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Manyatakan eksepsi Turut Terbantah II tidak dietrima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah sebagaian;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menyatakan Penetapan Nomor 01/Eks/2023/652/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 21 Maret 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek bantahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.2.10;
4. Menghukum

Mengingat, Pasal 331, 359 paragraf pertama, 383, 385, 393 KUHPerdata, dan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon FITRIAN NOOR, S.H. sebagai WALI dari anak bernama NOVY AULIA, perempuan, lahir pada tanggal 29 Desember 2007, saat ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat kesepakatan nilai dan periode cicilan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan ditegaskan dalam paragraf 7 baris 3 sampai dengan 6 Surat Tergugat tanggal 15 April 2021
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat berdasarkan Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar

Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.52)dan paragraf (4.53) halaman 3839 putusannya, Komisi Informasi Pusatmenyatakan sebagai berikut:(4.52) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.50) dan paragraf(4.51) Majelis berpendapat bahwa informasi yang menjadi objek dalamsengketa a quo yang dikecualikan Termohon sebagaimana diuraikan dalamparagraf (4.47) dengan mendasarkan Pasal 47 UndangUndang Nomor 8Tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto Pasal 40 UU Perbankan, bahwadasar

Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.62)s.d. paragraf (4.67) halaman 4143 putusannya, Komisi Informasi Pusatmenyatakan sebagai berikut:(4.62) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikandalam paragraf (4.54) sampai dengan paragraf 4.61 danmempertimbangkan fakta persidangan serta memperhatikan dalil Pemohonsebagaimana diuraikan dalam tanggapan Pemohon terhadap hasil ujikonsekuensi Termohon pada paragraf (2.15) bagian romawi III angka 1,yang pada pokoknya

Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.52) danparagraf (4.53) halaman 3839 putusannya, Komisi Informasi Pusat menyatakansebagai berikut:(4.52) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.50) dan paragraf(4.51) Majelis berpendapat bahwa informasi yang menjadi objek dalamsengketa a quo yang dikecualikan Termohon sebagaimana diuraikan dalamparagraf (4.47) dengan mendasarkan Pasal 47 UndangUndang Nomor 8 TahunHalaman 31 dari 47 halaman.

(4.62) s.d. paragraf (4.67)halaman 4143 putusannya, Komisi Informasi Pusat menyatakan sebagaiberikut:(4.62) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikandalam paragraf (4.54) sampai dengan paragraf (4.61) dan mempertimbangkanfakta persidangan serta memperhatikan dalil Pemohon sebagaimana diuraikandalam tanggapan Pemohon terhadap hasil uji konsekuensi Termohon padaparagraf (2.15) bagian romawi II angka 1, yang pada pokoknya Pemohonmemohon informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf

Komisi Informasi Pusat tidak terdapat paragraf (4.66);Bahwa pertimbanganpertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf(4.62) s.d. paragraf (4.67) halaman 4143 putusannya, jelasjelas tidak sesuaidengan semangat perlindungan konsumen yang diamanatkan oleh UU OJKkepada Pemohon Keberatan;Bahwa terkait dengan pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf(4.65) yang mengaitkan antara informasi yang dimohonkan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dengan tugas dan fungsi Pemohon Keberatan di bidangperlindungan

Mencermati keterangan saksi sebagaimana termuat dalam halaman11 paragraf ke7 putusan in casu, dengan ini Terdakwa EDYYULIANSYAH ALS EDY BIN SUPIANSYAH (ic.

, maka sudah sepatutnya keterangan saksisebagaimana termuat dalam halaman 11 paragraf ke11 putusanin casu dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaktidaknyadinyatakan untuk DIKESAMPINGKAN sebagai faktafakta hukum dipersidangan karena TIDAK MEMENUHI atau TIDAK SESUAI denganamanat ketentuan Pasal 185 KUHAP.mencermati keterangan saksi sebagaimana termuat dalam halaman12 paragraf ke2 putusan in casu, dengan ini Terdakwa EDYYULIANSYAH ALS EDY BIN SUPIANSYAH (ic.

halaman 12 paragraf ke7 putusanin casu dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaktidaknyadinyatakan untuk DIKESAMPINGKAN sebagai faktafakta hukum dipersidangan karena TIDAK MEMENUHI atau TIDAK SESUAI denganamanat ketentuan Pasal 185 KUHAP.mencermati keterangan saksi sebagaimana termuat dalam halaman12 paragraf ke8 putusan in casu, dengan ini Terdakwa EDYYULIANSYAH ALS EDY BIN SUPIANSYAH (ic.

ketentuan Pasal 185 KUHAP.. mencermati keterangan saksi sebagaimana termuat dalam halaman16 paragraf ke3 putusan in casu, dengan ini Terdakwa EDYYULIANSYAH ALS EDY BIN SUPIANSYAH (ic.

MEMENUHI atau TIDAK SESUAI dengan amanat ketentuanPasal 185 KUHAP.mencermati keterangan saksi sebagaimana termuat dalam halaman16 paragraf ke5 putusan in casu, dengan ini Terdakwa EDYYULIANSYAH ALS EDY BIN SUPIANSYAH (ic.

Pertimbangan pada halaman 3 paragraf 5 yang menyatakanMenimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatanPenggugat, maka menurut Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta : gugatan Penggugat menyangkut PemilihanUmum Kepala Daerah (PEMILUKADA) in casu PEMILUKADA diKotaPematangsiantar; 220 rr reece tree eee6.2.

Pertimbangan halaman 4 paragraf 1 yangmenyatakan : rrre eeeMenimbang, bahwa berbagai putusan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskanmengenai keputusan yang berkaitan dan termasuk ruanglingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa danHal. 3 dari hal. 20 Putusan Perlawanan No.: 136/PLW/2010/PTUNJKT.mengadilinya ( antara lain putusan Nomor482K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004);6.3.6.4.6.6.6.7.Pertimbangan halaman 4 paragraf 2

4 paragraf 4 yangmenyatakan, Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketaaquo yaitu. menyangkut lanjutan hasil Pemilihan UmumKepala Daerah adalah bukan merupakan obyek Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 51 TahunBONG ss 25 senemee os aemeciss on asmemee oe astemEs ee emmEE BePertimbangan halaman 4 paragraf 5 yang menyatakanMenimbang, bahwa didalam Penjelasan Umum Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang

++ 2 ee ee eee eee eee eee eee eee eee7.1.7.1.Hal. 4 dari hal. 20 Putusan Perlawanan No.: 136/PLW/2010/PTUNJKT.Bahwa, pertimbangan pada halaman 3 alinea ke 3tersebut tidak tepat; Bahwa pertimbangan pada halaman 3 paragraf 5, halaman4 paragraf 1, halaman 4 paragraf 2 dan halaman 4paragraf 3 adalah tidak tepat karena gugatan Pelawanbukanlah mengenai hasil Pemilihan Umum Kepala DaerahKota Pematangsiantar akan tetapi mengenai terbitnyaKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12 577 Tahun2010 tentang

4,halaman 4 paragraf 5 dan halaman 4 paragraf 6, tidaktepat karena obyek gugatan Pelawan bukanlah KeputusanKomisi Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalamPasal 2 huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yangtelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 akan tetapi Keputusan yang dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara (i.c Menteri Dalam Negeri)sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat 9Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UdangUndang Nomor

,oada halaman 22 pada paragraf ke 1 dan ke 2,Penggugat sekarang Pembanding sependapat, karena sudah tepat danbenar;3.

ke 4;Bahwa pertimbangan hukum, pada halaman 25 pada paragraf ke 5, danhalaman 26 pada paragraph ke 1, 2 , 3 dan ke 4 Penggugat sekarangPembanding sangat sependapat, dengan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Negeri Ternate;Bahwa pertimbangan hukum, pada halaman 27 pada paragraf ke 1,Penggugat sekarang Pembanding sangat sependapat, sedangkanpertimbangan hukum Majelis Hakim, pada halaman 27 pada paragraf ke2, Penggugat sekarang Pembanding tidak sependapat, karena MajelisHakim tidak mempertimbangan

paragraf ke 5 danke 6, Penggugat sekarang Pembanding, sangat sependapat dan sangatbenar;Bahwa pertimbangan hukum, pada halaman 28 pada paragraf ke 1,2,3,dan ke 4, Penggugat sekarang Pembanding, sangat sependapat dansangat benar;Bahwa pertimbangan hukum, pada halaman 29 pada paragraf ke 1,Penggugat sekarang Pembanding, sangat sependapat, karena Tergugattelah mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat(Asrul Habu) dan Turut Tergugat (Aisah A.

Muhammad Haekal A.Habu, dianggap tidak sah, adalah sangat keliru dan tidakobjektifdalam pertimbangan hukum Majelis Hakim;Bahwa pertimbangan hukum, pada halaman 29 pada paragraf ke 4, danpada halaman 30 pada paragraf ke 1,2 dan ke 3, Penggugat sekarangPembanding tidak sependapat, karena bertentangan dengan Bukti P.2(salinan putusan No. 2/Pdt.G/2010/PTA.MU, tanggal 29 Juli 2010) danbukti P.11 (Surat pernyataan);Bahwa pertimbangan hukum, pada halaman 31 pada paragraf ke 1,angka 1, 2, dan 3 serta pada

Bahwa khusus untuk keberatan banding angka 10 hal 5, karena tidakberisi keberatan akan tetapi Pembanding menyatakan sependapatdengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama,pada paragraf 1,2,3 dan 4 hal 25, maka Terbanding akan menaggapisebagai berikut:7.1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama padahal 25 paragraf ke5 dan hal 26 pada seluruh paragraf, adalahpertimbangan yang keliru dan kurang cermat mempertimbangkanbuktibukti sebagai fakta persidangan, bahkan pertimbangan

Pada Bab paragraf 35 dan paragraf 69, yang intinya tertulisPada jaman jayanya Lippo Bank, adalah salah satu bank besaryang sangat disegani di Indonesia dengan berbagai produkkreatifnya. Tapi Bank ini memiliki sisi gelap, karena digunakanoleh pemiliknya untuk merampas bisnis orang lain.c. Pada Bab paragraf 19, yang tertulis Lippo jelas memanfaatkansekali koneksi Pemerintahan ini untuk berbagai kepentinganpribadi. Tapi memang, cara kerjanya jauh lebih halus daripadaorang kebanyakan.

;Pada Bab paragraf 35 dan paragraf 69, yang intinya tertulisPada jaman jayanya Lippo Bank, adalah salah satu bank besaryang sangat disegani di Indonesia dengan berbagai produkkreatifnya. Tapi Bank ini memiliki sisi gelap, karena digunakanoleh pemiliknya untuk merampas bisnis orang lain.;Pada Bab paragraf 19, yang tertulis Lippo jelasmemanfaatkan sekali koneksi Pemerintahan ini untuk berbagaikepentingan pribadi. Tapi memang, cara kerjanya jauh lebihhalus daripada orang kebanyakan.

Pada Bab paragraf 35 dan paragraf 69, yang intinya tertulisPada jaman jayanya Lippo Bank, adalah salah satu bank besaryang sangat disegani di Indonesia dengan berbagai produkkreatifnya. Tapi Bank ini memiliki sisi gelap, karena digunakanoleh pemiliknya untuk merampas bisnis orang lain.c. Pada Bab paragraf 19, yang tertulis Lippo jelasmemanfaatkan sekali koneksi Pemerintahan ini untuk berbagaikepentingan pribadi. Tapi memang, cara kerjanya jauh lebihhalus daripada orang kebanyakan.

Juga sebaliknya, bisnis manipulatif akanmembuka jalan bagi bisnis normal mereka.Pada Bab paragraf 35 dan paragraf 69, yang intinya tertulisPada jaman jayanya Lippo Bank, adalah salah satu bank besaryang sangat disegani di Indonesia dengan berbagai produkkreatifnya. Tapi Bank ini memiliki sisi gelap, karena digunakanoleh pemiliknya untuk merampas bisnis orang lain.Pada Bab paragraf 19, yang tertulis Lippo jelasmemanfaatkan sekali koneksi Pemerintahan ini untuk berbagaikepentingan pribadi.

Store.Pada Bab Ill paragraf 41, yang pada intinya tertulis Salah satupejabat tinggi Carefour di masa itu yang sempat sayawawancarai menceritakan lebih jauh pada saya, kalau Lipposudah membeli Polisi, DPR, OJK, BPK, Kehakiman, bahkanTentara.Pada Bab IV paragraf 8, yang tertulis Untuk mencaricarikesalahan ini, Lippo tidak segansegan menyuruh anak buahnyamelakukan sabotase sadis yang konon menyebabkan pasienmeninggal.

;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada Paragraf 7,Paragraf 8 halaman 18 sampai dengan Paragraf 1 halaman 19 yangmenyatakan sebagaimana Pemohon Kasasi/Penggugat Asal kutip berbunyi:Paragraf 7 halaman 18: Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 96 ayat(1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004,menurut pendapat Majelis Hakim putusan selaatau putusan provisi berupa perintah kepadapengusaha untuk membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima pekerja/ouruhyang bersangkutan hanya dapat dikabulkanHal

Putusan Nomor 597 K/Pdt.SusPHI/2015apabila pekerja/oburuh yang bersangkutan terbuktidiskorsing oleh pengusaha;Paragraf 8 halaman 18: Menimbang, bahwa seluruh bukti yang diajukanPenggugat sudah dipelajari secara cermat olehMajelis Hakim akan tetapi dari seluruh buktitersebut ternyata tidak ada bukti yangmembuktikan Penggugat diskorsing olehTergugat;Paragraf 1 halaman 19: Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada buktiPenggugat diskorsing oleh Tergugat, makapermohonan putusan provisi yang diajukanPenggugat

Bahwa oleh karena Judex Factididalam membuat pertimbangan hukum pada paragraf 4 halaman 19 telahkeliru dan salah, maka pengadilan salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dan pengadilan lalai memenui syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaianitu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada Paragraf 2halaman 20 sampai dengan Paragraf 1 halaman 22 yang menyatakansebagaimana Pemohon Kasasi/Penggugat Asal

Putusan Nomor 597 K/Pdt.SusPHI/2015Paragraf 4 halaman 20:Paragraf 5 halaman 20:Paragraf 6 halaman 20 :Paragraf 7 halaman 20 :Paragraf 1 halaman 21 :mengajak temantemannya untuk tidakmenjalankan kebijakan perusahaan dan provokasiuntuk mogok kerja, tidak mengindahkan perintahatasan langsungnya dalam proses bekerja danmaunya bekerja sekeinginan hatinya saja, telahdiperingatkan oleh atasannya, tetapi tidakdiindahkan, dan sering berkata kasar kepadaatasannya;*"Menimbang, bahwa selain alasan tersebut di

Putusan Nomor 597 K/Pdt.SusPHI/2015Paragraf 2 halaman 21 :Paragraf 3 halaman 21 :Paragraf 4 halaman 21 :Paragraf 5 halaman 21 :Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat sesuai denganketentuan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003;*"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telahterbukti melakukan kesalahan dalam tingkat SP3dan juga telah terjadi kesepakatan PHK makaberdasarkan keadilan hubungan kerja antaraTergugat dengan Penggugat haruslah dinyatakanputus terhitung

Penggugat tidak terima terhadap Amar Putusan Komisi Informasi ProvinsiKepulauan Riau yang memutuskan pada paragraf 5.1 menolak seluruhinformasi yang dimohonkan oleh Penggugat, dengan alasan sebagaiberikut:1.

Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukumpada Pendapat majelis pada paragraf 3.45 yaitu. menyatakan:Menimbang permohonan Penggugat pada paragraf 2.2 khususnyapermohonan poin 1,2,3,4, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempatbahwasanya Badan Publik tidak menguasai permohonan Penggugat,maka majlis berpendapat bahwa Badan Pubik tidak punya kewajibanuntuk memenuhi permohonan Penggugat;Halaman 8 dari 22 halaman.

Permohonan Penggugat pada paragraf 2.2 poin 3dan 4 adalah pedoman untuk melakukan pemeriksaan. Penggugat tidakdapat menerima Pertimbangan Hukum pada Pendapat majelis padaparagraf 3.45 dikarenakan majelis tidak mempunyai ukuran yangobjektif dalam pertimbangan hukum tersebut;Apabila pertimbangan Hukum pada paragraf 38.45 tidak segeradibatalkan maka hal ini akan memberikan peluang kepada PejabatPublik melakukan dan menjalankan tugas Pokok dan Fungsi tidak perluada aturan dan ketentuan.

Pertimbangan Hukum pada paragraf 3.45akan menjadi ancaman bagi keterbukaan informasi publik di Indonesiakarena semua Badan Publik akan menjadikannya Yurisprudensi untukmelindungi pejabat yang melanggar ketentuan dan aturan;.

Bahwa Penggugat tidak Sependapat dengan Pertimbangan Hukum poinE Pendapat majelis pada paragraf 3.54 yang menyatakan: Menimbangbahwa permohonan Penggugat adalah bagian dari isi Warkah makaMajelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi tersebuttermasuk informasi yang tidak dapat diberikan;Penggugat tidak Sependapat dengan Pendapat Majelis pada paragraf3.54 dikarenakan pada Duduk Perkara pada paragraf 2.2 adalah milikPenggugat yang bersumber dari pembelian dengan yaitu:1.

Pada alinea pertama paragraf 1 Saudara Trimawan Jogo Prijono telahmendatangi Biro Administrasi Pemerintahan sejak tahun 2015 dalam halPengaduan tanahnya di lokasi Tanjung Siambang dan lahan telahdiukur oleh BPN hasilnya telah disampaikan secara lisan bahwa lokasiyang dimaksud masuk dalam areal pembebasan tanah persil atas namaRusdi Candra.

Pada alinea kedua paragraf 1 disebutkan bahwa lokasitanah pengakuan saudara Trimawan Jogo Prijono telah dibebaskanpemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2008 sesuai suratketerangan tanah yang dikeluarkan BPN RI Kantor Pertanahan KotaTanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015, lampirannya bernama Misni untukdan atas nama Mansyuri M.Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 495 K/TUN/KI/2017Dari uraian alinea pertama paragraf 1 dan alinea kedua paragraf 1 telahterjadi duplikasi objek bidang tanah yang sama

Kepala Biro Administrasi PemerintahanUmum Setda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 425/ADMPUM/ND/X1/2016tanggal 30 November 2018 pada alinea kedua paragraf 3.7.

5.2 poin 1 dan 2merupakan informasi yang dikecualikan, dengan surat ini mengajukanPermohonan Peninjauan Kembali terhadap Amar Putusan Komisi InformasiNomor 001/I/KIKepriPS/2017 dalam paragraf 5.2 poin 1 dan 2 antara saya(Trimawan Jogo Prijono) terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,bersama surat ini saya lampirkan sebagai berikut:1.

Amar Putusan pada paragraf 5.2 poin 1 dan 2 merupakan informasi yangdikecualikan menjadi Informasi publik yang bersifat terouka;2.

Putusan Nomor 89 K/TUN/2016Dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi InformasiProvinsi Jawa Timur (vide Putusan halaman 1819) terkait denganinformasi publik yang dikecualikan (vide Putusan halaman 1819paragraf 4.34, paragraf 4.35 dan paragraf 4.37), Majelis KomisionerKomisi Informasi Provinsi Jawa Timur salah memberikan pertimbangandengan tidak mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan;Pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi ProvinsiJawa Timur halaman 1819 paragraf

KEBERATAN III:Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dimohonkan Keberatana quo, telah melanggar hukum dan melampaui kewenangan yang diberikanhukum acara, yakni:3.1 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dimohonkanKeberatan a quo telah mengubah petitum angka 2 dan angka 3Termohon Keberatan yang merupakan pelanggaran hukum acara;Dalam amar Putusan paragraf 6.2 dan paragraf 6.3 a quo, disebutkansebagai berikut: Amar Putusan paragraf 6.2 : Menyatakan bahwa Dokumen UpayaPengelolaan

6.3, disebutkan sebagai berikut:" Amar Putusan paragraf 6.2:Menyatakan bahwa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan (UKLUPL) adalah informasi yangterbuka dan dapat diakses oleh Pemohon.

Amar Putusan paragraf 6.3:Memenntahkan kepada Termohon untuk membenkan seluruh datainformasi sebagaimana paragrap 6.2 paling lambat 10 (sepuluh) hariHalaman 24 dari 41 halaman.

4.34, paragraf4.35 dan paragraf 4.37), penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telahsalah dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidakmendasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan;Penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Majelis KomisionerKomisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam Putusan halaman 1819 paragraf 4.34, paragraf 4.35 dan paragraf 4.37 menyatakansebagai berikut:4.34 Menimbang bahwa, keterangan saksi ahli menyatakan:bahwa

Salah Menerapkan Hukum Azas Kebebasan Berkontrak Dalam Pasal 52Ayat 1 Huruf A s/d D Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Oleh Karenanya, Putusan Judex Facti Beralasan Hukum Dibatalkan;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak secara tegas Putusan JudexFacti pada halaman 13 paragraf ke3, paragraf ke4, yang menyatakan:Menimbang bahwa fakta dalam persidangan melalui keterangan saksi ZAbahwa Penggugat memberikan blanko surat pengunduran diri dan Tergugattelah membaca dan menandatangani blanko pengunduran

Bahwa Judex Facti Dalam Putusan Telah Salah Menerapkan Hukum DanPutusan Judex Facti Didasarkan Pada Ketentuan Hukum Yang Keliru (YaituPasal 59 Dan Pasal 56 Ayat (4), (5), (6) Dan (7) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003), Karenanya Putusan Judex Facti Beralasan Hukum UntukDibatalkan;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak secara tegas PutusanJudex Facti pada halaman 15 paragraf ke1 dan paragraf ke2, berbunyi:Menimbang, bahwa setelah PKWT dan PKWT II, Penggugat dan Tergugatmelanjutkan hubungan kerja

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Putusan Judex Facti pada halaman15 paragraf ke2 dan paragraf ke3 adalah bertentangan denganPasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena:i). Hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi(vide Bukti P5) adalah tidak dapat dikategorikan perjanjian kerjawaktu tertentu yang lama;ii).

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan merujuk pada ketentuan Pasal 59ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka hubungan kerjaantara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah hubungan kerjawaktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan bukan berubah demi hukum menjadiPKWTT sejak tanggal 19 April 2013 sebagaimana pertimbangan JudexFacti pada halaman 15 paragraf ke1 dan paragraf ke2 Putusan;4.7.

Bahwa Putusan Judex Facti pada halaman 15 paragraf ke4, padapokoknya menimbang bahwa Penggugat secara aktif mengajukanproses penyelesaian perselisihan PHK ini, hal ini menunjukkankeinginan salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan kerja yangterjadi adalah jelasjelas bertentangan dengan fakta dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;5.2.

Nomor 1279 K/Pid.SusLH/2017Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbanganputusan halaman 57 pada Paragraf ke2 dan Paragraf ke3 yang padapokoknya menguraikan pertimbangan ...menempatkan wargamasyarakat setempat sejajar dengan perusahaan pemegang izinpemamfaatan atau pengelola kawasan hutan secara bersamasama...sehingga tidak patut apabila ..dipidana ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbanganputusan halaman 5/7 pada Paragraf ke1 yang pada pokoknyattmenguraikan pertinbangan ..

; Pada pertimbangan 2 (dua) anggota Majelis Hakim pada Halaman50 pada Paragraf ke4 yang pada pokoknya menguraikanHal. 8 dari 19 hal.

Nomor 1279 K/Pid.SusLH/2017masyarakat setempat sejajar dengan perusahaan pemegang izinpemamfaatan atau pengelola kawasan hutan secara bersamasama...sehingga tidak patut apabila ..dipidana ; Bahwa 2 (dua) anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri padapertimbangan putusan halaman 57 pada Paragraf ke2 yang padapokoknya menguraikan pertimbangan ...karena tidak tersedianyalagi lanan perkebunan..); Bahwa 2 (dua) anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri padapertimbangan putusan halaman 58 pada Paragraf Paragraf

Nomor 1279 K/Pid.SusLH/2017A.5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbanganputusan halaman 5/7 pada Paragraf Paragraf ke2 yang padatepokoknya menguraikan pertimbangan ...menempatkan wargamasyarakat setempat sejajar dengan perusahaan pemegang izinpemanfaatan atau pengelola kawasan hutan secara bersamasama... : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbanganputusan halaman 5/7 pada Paragraf ke2 yang pada pokoknyamenguraikan pertimbangan ...kKarena tidak tersedianya lagi lahanperkebuanan

ke2 yang pada pokoknya menguraikantepertimbangan ...menempatkan warga masyarakat setempat sejajardengan perusahaan pemegang izin pemanfaatan atau pengelolakawasan hutan secara bersamasama...: Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan putusanhalaman 5/7 pada Paragraf ke2 yang pada pokoknya menguraikanpertimbangan ...karena tidak tersedianya lagi lahan perkebuanan..) ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan putusanhalaman 58 pada Paragraf ke1 yang pada pokoknya menguraikanpertimbangan

Tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbanganputusan halaman 57 pada paragraf ke2 dan paragraf ke3 yang padapokoknya menguraikan pertimbangan ...menempatkan wargamasyarakat setempat sejajar dengan perusahaan pemegang izinpemanfaatan atau pengelola kawasan hutan secara bersamasama...sehingga tidak patut apabila ..dipidana;Hal. 5 dari 20 hal. Put.

; Pada pertimbangan 2 (dua) Anggota Majelis Hakim pada halaman 50pada paragraf ke4 yang pada pokoknya menguraikan pertimbanganHal. 9 dari 20 hal.

putusan halaman 58 pada paragraf ke1 yang padapokoknya menguraikan pertimbangan ...... apa yang dilakukan olehTerdakwa bersama dengan pelaku lainnya ..obukanlah perbuatanterlarang/tindak pidana....

57 pada paragraf ke2 yang pada pokoknya menguraikanpertimbangan ...karena tidak tersedianya lagi lanan perkebunan..); Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan putusanhalaman 58 pada paragraf ke1 yang pada pokoknya menguraikanpertimbangan ...... apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersamadengan pelaku lainnya..obukanlanh perbuatan terlarang/tindakpidana....

;Sedangkan dalam uraian pada pertimbangan putusan halaman55 pada paragraf ke1 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan...tujuan pokok dari UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan pencegahan perusakan hutan dengan memberikan efek jerakepada pelakunya dan kedua : mengoptimalkan pengelolaan danpemanfaatan hasil hutan dengan terwujudnya masyarakat sejahtera;Bahwa 2 (dua) Hakim Anggota pada pertimbangan putusanhalaman 53 pada paragraf ke2