• Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Baubau Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Pengelola UPTD TPI Wameo Tahun Anggaran 2017 tanggal 09 Januari 2017;
  - 12 (dua belas ) Blok Formulir Pembekuan/ Penyimpanan Ikan TPI Wameo terhitung bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2017 atas nama H.

  ZAHARI ALS P.AARI BIN LA TADU (Alm);
  - 98 (sembilan puluh delapan) lembar formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama AGUS NUNU Tahun 2017;
  - 1 (satu) rangkap Tarif Pelayanan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wameo;
  - 1 (satu) Buah Buku Daftar Penerimaan TPI Wameo tahun 2017;
  - 1 (satu) buah map snelhekter warna biru berisi Daftar Setoran Dinas Perikanan Kota Baubau;
  - 1 (satu) buah map snelhekter warna kuning berisi fotocopy bukti setoran bendahara

  JIMMY untuk kegiatan maintenance dan operasional UPTD TPI Wameo tahun 2017;
  - 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama AGUS NUNU bulan Juli tahun 2017;
  - 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama AGUS NUNU bulan Oktober tahun 2017;
  - 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama JORDAN bulan Juli-September tahun 2017;
  - 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama

  JORDAN bulan Oktober tahun 2017;
  - 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama JORDAN bulan September tahun 2017;
  - 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulan Januari tahun 2017;
  - 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulan Januari-Februari tahun 2017;
  - 1(satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulan Maret tahun 2017;
  - 1 (satu)

  blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulan Maret-April tahun 2017;
  - 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulan April-Mei tahun 2017;
  - 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulan Mei-Juni tahun 2017;
  - 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulan Juli-Agustus tahun 2017;
  - 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas

  formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasnama JORDAN bulan September tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasnama KEN bulan Januari tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasnama KEN bulan JanuariFebruari tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasnama KEN bulan Maret tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasnama KEN bulan MaretApril tahun 2017.1 (satu

  ) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasnama KEN bulan AprilMei tahun 2017.1 (Satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasnama KEN bulan MeiJuni tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasnama KEN bulan JuliAgustus tahun 2017.Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT KDI4.24 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasnama UMUM tahun 2017.Dikembalikan kepada masingmasing yang berhak melalui

  formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasnama JORDAN bulan September tahun 2017.1 (Satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasnama KEN bulan Januari tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasnama KEN bulan JanuariFebruari tahun 2017.Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT KDI19)20)21)22)23)24)1 (Satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanannama KEN bulan Maret tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanannama

  formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameoatas nama JORDAN bulan September tahun 2017;1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameoatas nama KEN bulan Januari tahun 2017;1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameoatas nama KEN bulan JanuariFebruari tahun 2017;1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameoatas nama KEN bulan Maret tahun 2017;1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameoatas nama KEN bulan MaretApril tahun 2017;1 (satu

  ) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameoatas nama KEN bulan AprilMei tahun 2017;1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameoatas nama KEN bulan MeiJuni tahun 2017;Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT KDI1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameoatas nama KEN bulan JuliAgustus tahun 2017;1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameoatas nama UMUM tahun 2017;Dilekatkan dalam berkas perkara;7.

• 12 (dua belas ) Blok Formulir Pembekuan/ Penyimpanan Ikan TPI Wameo terhitung bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2017 atas nama H. ZAHARI ALS P.AARI BIN LA TADU (Alm).
• 98 (sembilan puluh delapan) lembar formulir pembekuan/penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama AGUS NUNU Tahun 2017.
• 1 (satu) rangkap Tarif Pelayanan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wameo.
• 1 (satu) Buah Buku Daftar Penerimaan TPI Wameo tahun 2017.

• 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama AGUS NUNU bulan Juli tahun 2017.
• 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama AGUS NUNU bulan Oktober tahun 2017.
• 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama JORDAN bulan Juli-September tahun 2017.
• 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama JORDAN bulan Oktober tahun 2017.

• 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama JORDAN bulan September tahun 2017.
• 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulan Januari tahun 2017.
• 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulan Januari-Februari tahun 2017.
• 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulan Maret tahun 2017.

• 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulan Maret-April tahun 2017.
• 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulan April-Mei tahun 2017.
• 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulan Mei-Juni tahun 2017.
• 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulan Juli-Agustus tahun 2017.

• 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama UMUM tahun 2017.

Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Baubau.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

JIMMY untuk kegiatan maintenance dan operasional UPTD TPI Wameo tahun2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI WameoAGUS NUNU bulan Juli tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI WameoAGUS NUNU bulan Oktober tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI WameoJORDAN bulan JuliSeptember tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI WameoJORDAN bulan Oktober tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan

TPI WameoJORDAN bulan September tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasbulan Januari tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasbulan JanuariFebruari tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasbulan Maret tahun 2017.1 (Satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasbulan MaretApril tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atasbulan AprilMei tahun 2017.1

Kdi17.18.19.20.21.22.23.24.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulanJanuari tahun 2017.1 (Satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulanJanuariFebruari tahun 2017.1 (Satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulanMaret tahun 2017.1 (Satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KEN bulanMaretApril tahun 2017.1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama

Wameo atas nama AGUSNUNU bulan Oktober tahun 2017.14) 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas namaJORDAN bulan JuliSeptember tahun 2017.15) 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas namaJORDAN bulan Oktober tahun 2017.16) 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas namaJORDAN bulan September tahun 2017.17) 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TP!

Wameo atas nama KENbulan Maret tahun 2017.20) 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KENbulan MaretApril tahun 2017.21) 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KENbulan AprilMei tahun 2017.22) 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KENbulan MeiJuni tahun 2017.23) 1 (satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan ikan TPI Wameo atas nama KENbulan JuliAgustus tahun 2017.24) 1 (Satu) blok formulir pembekuan/ penyimpanan

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan aturan dan kebijaksanaan Pihak Perusahaan Penggugat mengenai tatacara Proses pembekuan ikan dan metode pembayarannya berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat
  3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap aturan dan kebijaksanaan Pihak Perusahaan Penggugat mengenai tatacara Proses pembekuan ikan serta metode pembayarannya ;
  4. Menyatakan menurut

  Bahwa Penggugat ada memiliki dan menjalankan usaha Perusahaan /Pabrik Pembekuan es dan Pembekuan Ikan yang berkedudukan di KotaBitung yakni PT. indo Hong Hai International ;Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pat.G/2020/PN Bit2. Bahwa Tergugat ada memasukan ikan mentah milik Tergugat sebanyak17.490 kg (tujuh belas ribu empat ratus Sembilan puluh Kilogram) kePerusahaan Penggugat untuk diproses menjadi ikan beku ;3.

  Bahwa karena Tergugat belum membayar biaya Proses pembekuan ikanyang menjadi tanggung jawab tergugat kepada Penggugat makaPenggugat tidak memperbolehkan ikan tersebut diambil untuk dibawahkeluar dari Perusahaan Penggugat ;7.

  Menyatakan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat yakniaturan dan kebijaksanaan Pihak Perusahaan Penggugat mengenaitatacara Proses pembekuan ikan dan metode pembayarannya ;Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pat.G/2020/PN Bit3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap aturandan kebijaksanaan Pihak Perusahaan Penggugat mengenai tatacaraProses pembekuan ikan serta metode pembayarannya ;4.

  ikan di perusahaan;Bahwa Ikan milik dari Tergugat dan sudah dibekukan oleh PerusahanPT.Indo Hong Hai Internasional dan biaya pembekuan per kilogramnya Rp.2.500.

  ikan dan mengambil ikan miliknya dan bila tidakdilaksanakan makalistrik perusahaan akan dimatikan untuk menghentikanproses pembekuan ikan tersebut;Menimbang, bahwa dari proses penghentian proses pembekuan ikanterhadap pembekuan ikan yang belum dilunasi dan belum diambil oleh tergugattersebut mengakibatkan ikan rusak dan menimbulkan bau tidak sedap/ busuk diperusahaan milik penggugat sehingga akhirnya penggugat membuang ikanrusak milik tergugat tersebut dan harus mengeluarkan biaya bongkar fishmill

• Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupetan Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP.600/66/kab.Rn/2016 Perihal : Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Perusahaan Dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil An. Cv Duta Sentosa tanggal 18 Mei 2016 ;---------------------------b.

  Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Nomor : BPMP2TSP/74/KEP/2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Ganngguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) AN. CV. Duta Sentosa tanggal 16 Mei 2016 ;----------------------------- Mewajibkan kepada Pembanding/Tergugat untuk mencabut :-----------------a.

  Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP/74/KEP/2016 Tanggal 16 Mei 2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) An. CV.

• DALAM PENUNDAAN : - Menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara/obyek sengketa yaitu berupa surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070 tertanggal 4 Pebruari 2016 perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditujukan kepada Pemilik Hotel Salabintana sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan lain yang mencabutnya ; -II. DALAM POKOK PEKARA/SENGKETA :----------------------------------------------------------1.

  Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara /obyek sengketa yaitu berupa surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070 tertanggal 4 Pebruari 2016 perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditujukan kepada Pemilik Hotel Salabintana ; ------------------ 3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara/obyek sengketa yaitu berupa surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070 tertanggal 4 Pebruari 2016 perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditujukan kepada Pemilik Hotel Salabintana ; ------------------------------------------------------------------------------------------- 4.

  Bahwa Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai sebelummenerbitkan/mengeluarkan Pembekuan Sementara Tanda Daftar UsahaPariwisata Nomor : 556070, Tertanggal 4 Pebruari 2016 sama sekali tidakpernah melakukan peringatan/teguran kepada Penggugat ; 8.

  Terkena sanksi pembuatan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementarakegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,QUA J mnanne nner nnn nn nn sen neb. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangkawakiu 6 (Gna) Bula Atal lODIN ~~0 ann nnnnnnnnn nnn nnn nnn nennnnnn9.

  Bahwa dari apa yang diuraikan diatas nyatanyata Tergugat dalam menerbitkanSurat Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimanatermuat dalam Surat Nomor : 556070 Tertanggal 4 Pebruari 2016 tidakmemenuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 dan terkesan berpihak sertatidak cermat dalam membuat suatu keputusan ; Hal. 6 dari 52 halaman Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUNMDN10.Bahwa Tergugat dalam hal Penerbitan Surat Pembekuan Sementara

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556070, Tertanggal 4 Pebruari 2016Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkanRNS TSENG, $e m mm mmm4.

  Bahwa permohonan Penggugat untuk menunda/menangguhkan pelaksanaanSuratKepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556070,Tertanggal 4 Pebruari 2016 Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar UsahaPariwisata harus ditolak demi keamanan dan ketertiban Kota Binjai yang jikadikabulkan dikhawatirkan akibat pada tindakan anarkis dari masyarakat sekitaryang menuntut penutupan operasional Hotel Salabintana ; 3.

• Penggugat tegaskan Surat Tergugat Nomor136/DPMPTSP.570/VIIV2017 tanggal 11 Agustus 2017 PerihalPeringatan Tertulis, yang didalilkan Tergugat dalam Surat Nomor : 189 /DPMPTSP.570/VIIV2017 Tanggal 9 Oktober 2017 Perihal PembatasanKegiatan Usaha, dan surat Nomor: 190/DPMPTSP.570/VIIV2017,Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha, TIDAKPERNAH DITERIMA Penggugat;.

  Pembekuan kegiatan sementara;Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali ;Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusahayang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepadapengusaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana pada ayat(3) Cant eayatt (0) jensenre ener ner ere ee.

  DALAM POKOK PERKARA.1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten RokanHilir, Nomor: 190/DPMPTSP.570/VIIV2017, tanggal 23 Oktober 2017,Perihal Surat Pembekuan Kegiatan Usaha ;.

  Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenRokan Hilir, Nomor: 190/DPMPTSP.570/VIIV2017, tanggal 23 Oktober2017, Perihal Surat Pembekuan Kegiatan Usaha ;.

  Dengan demikiantindakan pembekuan kegiatan usaha Penggugat oleh Tergugat sudahsesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.

• Menyatakan aturan dan kebijaksanaan Pihak Perusahaan Penggugat mengenai tatacara Proses pembekuan ikan dan metode pembayarannya berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap aturan dan kebijaksanaan Pihak Perusahaan Penggugat mengenai tatacara Proses pembekuan ikan serta metode pembayarannya ;4. Menyatakan menurut Hukum Penggugat telah dirugikan akibat perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat ;5.

• Objek Gugatan:1.Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor: BPMP2TSP.600/66/KAB.RN/2016 Perihal: Pembekuan Izin Gangguan, Tanda DaftarPerusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil a.n.

  Bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik;Bahwa dasar hukum pembekuan Izin Gangguan, Tanda DaftarPerusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dari Penggugatoleh Tergugat, bersifat sewenangwenang, aprosedural dan tidakberalasan hukum dengan alasan:a.

  Dari aspek prosedural, pembekuan Izin Gangguan, Tanda DaftarPerusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil milikPenggugat tersebut, tidak ada dasar hukumnya sama sekali.Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah,sama sekali tidak mengatur tentang syaratsyarat dan prosedurtentang pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan danSurat Izin Usaha Perdagangan Kecil.

  Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan PerijinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor: BPMP2TSP.600/66/KAB.RN/2016, tanggal 18 Mei 2016 Perihal Pembekuan IzinGangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin UsahaPerdagangan Kecil a.n. CV Duta Sentosa;b.

  Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor: BPMP2TSP.600/66/KAB.RN/2016 tanggal 18 Mei 2016 Perihal Pembekuan IzinGangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin UsahaPerdagangan Kecil a.n. CV Duta Sentosa;b.

• BAB XIWilayah Layanan dan Butir 1 s.d 6 ;Butir 1, huruf E pada BAB V Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat / NomorRegistrasi bagian A Pembekuan (Suspend) Sertifikat / Nomor Registrasi ;Butir 1 dan 2 BAB IX Cabang Perusahaan yang terdapat pada Surat KeputusanKepala Badan Karantina Pertanian Nomor 699/Kpts/KT.240/L/9/10 TentangPedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu Skim Audit Badan KarantinaPertanian tanggal 1 September 2010;pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam

  Putusan Nomor 79 P/HUM/2014e Butir 1, huruf E pada BAB V Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat /Nomor Registrasi bagian A Pembekuan (Suspend) Sertifikat / NomorRegistrasi pada SK Badan Karantina 699/2010 memberikan peluanguntuk TERMOHON secara sewenangwenang memberikan sanksi(suspend) / pembekuan / pencabutan registrasi perusahaan apabilaPEMOHON atau para perusahaan kemasan kayu melakukan perlakuan(treatment) dan sertifikasi (dengan kata lain menjalankan / membukausaha) diluar Wilayah Layanan yang

  Putusan Nomor 79 P/HUM/201419.20.21.1ditetapkan TERMOHON, maka PEMOHON berpotensi diberikan pembekuan(suspend) Sertifikat / Nomor Registrasi.Hal ini sesuai dengan Butir 1, huruf E pada BAB V Pembekuan dan PencabutanSertifikat / Nomor Registrasi bagian A Pembekuan (Suspend) Sertifikat /Nomor Registrasi pada SK Badan Karantina 699/2010 yang berbunyi :A.

  BAB XI Wilayah Layanan dan Butir 1 s.d 6 KetentuanWilayah Layanan, dan (ii) Butir 1, huruf E pada BAB V Pembekuan danPencabutan Sertifikat / Nomor Registrasi bagian A Pembekuan (Suspend)Sertifikat / Nomor Registrasi, serta (iii) Butir 1 dan 2 BAB IX CabangPerusahaan yang terdapat pada Surat Keputusan Kepala Badan KarantinaPertanian Nomor 699/Kpts/KT.240/L/9/10 Tentang Pedoman RegistrasiPerusahaan Kemasan Kayu Skim Audit Badan Karantina Pertanian.5.

  BAB XIWilayah Layanan dan Butir 1 s.d 6 Ketentuan Wilayah Layanan, dan (ii) Butir1, huruf E pada BAB V Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat / NomorRegistrasi bagian A Pembekuan (Suspend) Sertifikat / Nomor Registrasi, serta(ii) Butir 1 dan 2 BAB IX Cabang Perusahaan yang terdapat pada SuratKeputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 699/Kpts/KT.240/L/9/10Halaman 33 dari 76 halaman.

• sehingga pembekuan danpencabutan adalah kewenangan administrasi Menteri Keuangan dibidang Cukai.

  Sehingga jika Tergugat tidak melakukan pembekuan terhadapPenggugat yang melanggar ketentuan dibidang cukai, maka dikhawatirkan akanmenimbulkan efek negatif terhadap perusahaan rokok lainnya ;6 Bahwa perlu Tergugat jelaskan, Pembekuan ini adalah konsekuensi logis daritindakan Penggugat yang tidak terpuji dalam melaksanakan usahanya sehingga sudahsepantasnya pembekuan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang cukai ; 7 Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, permohonan

  Barang Bukti (c) Pasal 15 ayat (1) menyatakan Pembekuan NPPBKC sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1)dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Pembekuan NPPBKC olehKepala Kantor atas nama Menteri Keuangan sesuai dengan contohformat sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III Peraturan MenteriKeuangan ini k.

  Karena justruTergugat melakukan Pembekuan NPPBKC milik Penggugat dalam rangkamelaksanakan UU Cukai, PP NPPBKC, dan PMK NPPBKC seperti yang telahdiuraikan dalam jawaban di atas ;Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa dasara hukum pembekuan adalahdiatur dalam Pasal 14 ayat (3a) UU Cukai dan diatur dalam Pasal 9 PP NPPBKC danPMK NPPBKC.

  sehingga pembekuan dan pencabutanadalah kewenangan Administrasi Menteri Keuangan dibidang Cukai.

• Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Perda DKI No. 7 Tahun 1991 menyatakanbahwa pemegang izin (Penggugat) harus diberi kesempatan untukmenjelaskan terlebih dahulu sebelum Keputusan Pembekuan (objeksengketa) diterbitkan.

  suratKeputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta No. 39/IPSTR/VI/2010 tanggal 23 Juni2010 tentang jin Pendahuluan Struktur Menyeluruh a.n Sekneg RI CqBPGBK cq PT Ariobimo Laguna Perkasa berlokasi di Jalan GerbangPemuda Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat yangsebelumnya diterbitkan kepada Penggugat;Bahwa secara hukum kata pembekuan mengandung arti belum bersifat finalkarena pembekuan masih dapat ditindaklanjuti dengan pencabutan

  Ariobimo Laguna Perkasa untuk dibekukan;Bahwa apabila dicermati lebih lanjut dalam surat Kepala Dinas Pengawasandan Penertiban Bangunan No. 2387/1.3785.1 tanggal 27 Juli 2010 yangmenjadi salah satu) dasar pertimbangan pembekuan pada intinyamenyatakan:Bahwa langkah pembekuan surat izin pendahuluan Struktur Menyeluruh No.39/IPSTR/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 a.n Sekneg RI cq BPGBK qq PT.Ariobimo Laguna Perkasa ditempuh karena untuk menghindari adanyatuntutan hukum mengingat dokumen yang tercantum dalam

  konsiderankeputusan tersebut belum dicabut, sehingga apabila nantinya dokumentersebut telah dicabut maka baru dapat diambil langkah pencabutan izinsehingga dengan demikian langkah pembekuan ini adalah belum bersifatfinal;Bahwa pembekuan surat izin pendahuluan Struktur Menyeluruh No. 39/IPSTR/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 an Sekneg RI cq BPGBK qq PT.Ariobimo Laguna Perkasa sebagaimana dituangkan dalam KeputusanTergugat tanggal 28 Juli 2010 No. 84 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010 inlitis objek sengketa

  AriobimoLaguna Perkasa dan bukan pembekuan sebagaimana gugatan a quo;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatelah mengambil putusan, yaitu putusan No. 137/G/2010/PTUNJKT tanggal 18Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 84Tahun 2010 tentang Pembekuan

• Kepala Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556070, Tertanggal 4 Februari2016, Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata padatanggal 4 Februari 2016.

  Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerusuntuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih;Bahwa dari apa yang diuraikan diatas nyatanyata Tergugat dalammenerbitkan Surat Pembekuan Sementara Tanda Daftar UsahaPariwisata sebagaimana termuat dalam Surat Nomor : 556070Tertanggal 4 Februari 2016 tidak memenuhi AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam UndangHalaman 4 dari 12 halaman.

  Nomor:PM86/HK.501/MKP/2010, Tertanggal 16 Februari 2016 dalampenerbitannya;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kepala Dinas Pariwisata, PemudaDan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556070, Tertanggal 4 Februari 2016Perinal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisataterhadap Hotel Salabintana yang beralamat di Jalan T.

  Amir HamzahNomor : 685, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjaimilik Penggugat tidak dapat beroperasi sejak diterbitkannya SuratKepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai Nomor :556070, Tertanggal 4 Februari 2016 Perihnal Pembekuan SementaraTanda Daftar Usaha Pariwisata hingga saat ini;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kepala Dinas Pariwisata, PemudaDan Olahraga Kota Binjai Nomor: 556070, Tertanggal 4 Februari 2016Perinal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata

  Putusan Nomor 492 K/TUN/20174Pebruari 2016 Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar UsahaPariwisata yang diterbitkan oleh Tergugat;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 56/G/2016/PTUNMDN.,tanggal 30 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:.

• Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP.600/66/KAB.RN/2016, tanggal 18 Mei 2016 Perihal Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan Dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil An. CV Duta Sentosa ; -------------------------------b.

  Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP/74/KEP/2016,tanggal 16 Mei 2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) An. CV.

  Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP.600/66/KAB.RN/2016 Tanggal 18 Mei 2016 Perihal Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan Dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil An. CV Duta Sentosa ; -------------------------------b.

  Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP/74/KEP/2016 Tanggal 16 Mei 2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) An. CV. Duta Sentosa ; ---------------5.

  Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao NomorBPMP2TSP.600/66/KAB.RN/2016 Perihal : Pembekuan Izin Gangguan,Tanda Daftar Perusahaan Dan Surat Izin Usaha Perdagangan KecilAN. CV. Duta Sentosa Tanggal 18 Mei 2016 ; 2. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan PerijinanTerpadu. Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao NomorBPMP2TSP/74/KEP/2016 Tentang Pembekuan Terhadap izinGangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan TandaDaftar Perusahaan (TDP) AN. CV. Duta Sentosa Tanggal 16 Mei20)ll.

  Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut : 1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Badan PenanamanModal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten RoteNdao Tanggal 18 Mei 2016 NOMOR: BPMP2TSP.600/66/KAB.RN/2016 Perihal: Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar PerusahaanDan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil AN. CV.

  Duta Sentosa ; Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan PenanamanModal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu NomorBPMP2TSP/74/KEP/2016 tentang Pembekuan Terhadap izinGangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan TandaDaftar Perusahaan (TDP) AN. CV. Duta Sentosa Tanggal 16 MeiDUONG essere renee errr errr aeeneenneresreeeeeseHalaman 13 dari 62 halaman Putusan No.21/G/2016/PTUN.KPG4.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Kepala Badan PenanamanModal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten RoteNdao Tanggal 18 Mei 2016 Nomor : BPMP2TSP.600/66/KAB.RN/2016Perihal : Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan DanSurat Izin Usaha Perdagangan Kecil AN. CV. Duta Sentosa ; 5.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu PintuNomor: BPMP2TSP/74/KEP/2016 tentang Pembekuan Terhadap IzinGangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan TandaDaftar Perusahaan (TDP) AN. CV. Duta Sentosa Tanggal 16 Mei 2016;6. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Izin Gangguan (HO),Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan(TDP) Atas Nama CV. Duta Sentosa ; 7.

• Samsul Hadi, S.E, tidak pernahmenerima Surat Keputusan Pembekuan Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah101112Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali, dari Dewan PengurusPusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB);Bahwa Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) tanpaalasan yang sah, menetapkan Susunan Pengurus Sementara/Tim CarekaterDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Balidengan Surat Keputusan Nomor 5001/DPP03/V/A.1/I/ 2010 tertanggal 31Januari

  Pengurus telah diatur dalam Bab VI Pasal 24;Ayat (1) Dewan Pengurus Pusat dapat membekukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW)Ayat (5) Alasan Pembekuan harus kuat secara organisatoris dan tidak bertentangandengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum permusyawaratanpartai, dan Peraturan Partai;Ayat (6) sebelum Pembekuan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3(tiga) kali selambatlambatnya 14 hari untuk memperbaiki pelanggarannnya;Bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas

  jelaslah bahwa Pembekuan DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali dengan KetuaDewan Tanfidz, H.

  Samsul Hadi, S.E., yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat4Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) adalah terbukti tidak sah, karena Penggugattidak pernah menerima Surat Peringatan;Bahwa Pembekuan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan bangsa (DPW PKB)Propinsi Bali dengan Ketua Dewan Tanfidz, H.

  Bali tersebut tanpa didahului oleh Surat Keputusan Pembekuan dan atauSurat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;bahwa sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB hasilMuktamar 2 PKB tanggal 19 April 2005 : ayat (1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) dapat membekukan Dewan PengurusWilayah (DPW); ayat (5) alasan pembekuan harus kuat secara organisatoris dan tidak bertentangandengan AD, ART, Putusan Forum Permusyawaratan Partai, dan Peraturan Partai; ayat (6) sebelum pembekuan terlebih dahulu

• M E N G A D I L I

  DALAM PENUNDAAN :

  • Menyatakan Penetapan Nomor: 76.MH/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY. tanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya Nomor : S-8103/WBC.11/KPP.MP.01/2018 tanggal 11 Desember 2018 Perihal : Pembekuan Izin Fasilitas Gudang Berikat PT.Maju Jaya Sakti Sejahtera, tetap sah dan

  tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya Nomor: S-8103/WBC.11/KPP.MP.01/2018 tanggal 11 Desember 2018 Perihal : Pembekuan

   Maju Jaya Sakti Sejahtera ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya Nomor : S-8103/WBC.11/KPP.MP.01/2018 tanggal 11 Desember 2018 Perihal : Pembekuan Izin Fasilitas Gudang Berikat PT. Maju Jaya Sakti Sejahtera ;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 748.000,- (Tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Sehingga dengan demikian ObyekSengketa Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya perihal Pembekuan izin fasilitasGudang Berikat PT.

Bahwa berdasarkan buktibukti permulaan yang cukup (Vide huruf cdan d) Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur , KepalaKPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak menerbitkan Surat nomorS 8103/WBC.11/KPP.MP.01/2018 tanggal 11 Desember 2018 hai :Pembekuan Izin Fasilitas Gudang Berikat PT. Maju Jaya SaktiSejahtera, sesuai dengan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 143/PMK.04/2011 Tentang Gudang Berikat.2. Dasar Hukum Pembekuan Izin Gudang Berikata.

Bahwaberdasarkan hal tersebut merupakan bukti permulaan yang cukupdalam melakukan pembekuan izin Pengusaha Gudang Berikat;c. Bahwa Tergugat telah melaksanakan Pembekuan izin PengusahaGudang Berikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.3. Proses Setelah Pembekuan zin Gudang Berikata.

MJSS,tanggal 11 Desember 2018 (fotokopi dari fotokopi);Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 015/H&R/II/2019Perihal Surat Keberatan Pembekuan Izin Fasilitas GudangBerikat PT.

Maju Jaya Sakti Sejahteranomor: S8103/WBC.11/KPP.MP.01/2018, tertnggal 4Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 007/HR&A/III/2019Perihal Banding atas Pembekuan Izin Fasilitas GudangBerikat PT.

• ., untuk Masa Bakti 2016 - 2021 adalah sah menurut hukum;

• Menyatakan Surat Keputusan Pembekuan Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (DPP JPKP) Nomor : 053/SK/DPP-JPKP/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 Tentang Pembekuan dan Pencabutan SK Ketua Dewan Pengurus Daerah JPKP Kabupaten Batu Bara atas nama Romulus Tindaon, S.H., adalah tidak sah secara hukum;
• Menyatakan pengangkatan Erwin TP.

  Kerugian Immaterial bagi Penggugat, dimana Penggugat adalahsebagai Pengacara dan sebagai Ketua SBSI Kabupaten Batu Baradan akibat Surat Pembekuan dan Pencabutan SK.

  dan pencabutanSK No. 0235/SK/DPPJPKP/XII/2016 dan atau Pembekuan KetuaDewan Pengurus Daerah Kabupaten Batubara an.

  tentang pembekuan Ketua DPD JPKPKabupaten batu bara telah sesuai dan mengacu pada AD/ARTJPKP pasal 43 tentang Ketentuan tata cara Pembekuankepengurusan diatur dalam peraturan Organisasi.Pasal 43.Ketentuan Tentang Cara pembekuan kepengurusan diaturdalam Peraturan Organisasi.Bahwa Peraturan Organisasi dimaksud adalah PeraturanOrganisasi Nomor PO001/DPPJPKP/I/2016 Tentang Pembekuan,Pemberhentian dan Pemecatan Kepengurusan serta Keanggotaan,Dasar Hukum adalah Hak Prerogatif Pendiri dan Ad ART Pasal

  Putusa Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Kisserta Peraturan Organisasi Nomor PO001/DPPJPKP/I/2016Tentang Pembekuan, Pemberhentian dan PemecatanKepengurusan serta Keanggotaan, Dasar Hukum adalah HakPrerogatif Pendiri dan Ad ART Pasal 43 tertanggal 18 Januari 2016,dengan demikian hal dimaksud dapat dilakukan;Bahwa alasan yang paling mendasar bertalian dengan SuratKeputusan Pembekuan Dewan Pimpinan Pusat JaringanPendamping Kebijakan Pembangunan Nomor 053/SK/DPPJPKP/VII/2017 Tentang Pembekuan dan Pencabutan SK

  surat pembekuan atau pemecatan ketua dan pengurusDPD JPKP Kab.

• dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 20132017, sebagaimana SK PEMBEKUAN, adalah melanggar Pasal 8 Jo.

  Adanya kesalahan;Perbuatan Tergugat yang menjatuhkan hukuman berupaskorsingskorsing hingga Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 20132017 "sebagaimana "SK PEMBEKUAN adalah merupakan kesalahan Tergugat.4) Adanya hubungan kausal antara perouatan dan kerugian;Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menjatuhkan hukumanberupa skorsingskorsing hingga Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar

  Masa Bhakti 20132017 sebagaimana "SK PEMBEKUAN nyatanyata menimbulkan kerugian bagiPenggugat.Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu teorihubungan yang nyata dan teori penyebab kirakira.

  dan Pengambil Alihan Susunan PersonaliaPengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 20132017 sebagaimana "SK PEMBEKUAN;Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) dalam menerbitkan SK PEMBEKUAN, makaSK PEMBEKUAN itu adalah cacathukum, untuk itu mohon kepadayang mulia Maijelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untukHal 25 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS30.31.32.Dmembatalkan SKtersebut dan menyatakan SKtersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

  Pembekuan dan pengambil alihankepengurusan kabupaten/kota dalam Angaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Taekwondo Indonesia tidak ditentukan harus membatalkan danmencabut SK Susunan Penggurus sebelumnya.

• yang dilakukan olehMajelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok dengansurat bertanggal 30 April 2019, ditandatangani oleh Tergugat Illmenggunakan nama Trisno, NKP bertindak sebagai Ketua Pimpinan AnakCabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Sukmajaya;Bahwa Tergugat Ill juga mengirim Surat Keberatan atas pembekuan danskorsing dirinya dengan No : 23/B5/PAC.PP/S.DPK/V/2019, Perihal SuratSikap Dan Pandangan Atas SK Pembekuan PAC Sukmajaya bertanggal 13Mei 2019, yang ditujukan kepada Ketua

  Penggugat hanyaselang beberapa hari setelahnya hanya mengirimkan screenshoot keWhatsApp (WA) Tergugat III setelan melakukan pembekuan Pengurus PACPP Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang dipimpin oleh Tergugat III dantentunya langsung dijawab oleh Tergugat Ill dengan jawaban singkatsilahkan saja bekukan.

  Namun demikianterhadap Pembekuan serta skorsing tersebut saat ini telah diakui olehPenggugat sendiri dalam Posita Gugatannya butir ke6 baris ke6 yangtelah dibacakan pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 perihal mencabut SuratHalaman 13 dari 25 halaman putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT BDG10.11.12.Keputusan MPC PP Kota Depok Nomor : 01/B/KPTS/P/MPC.PP/DPK/IV/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Pembekuan PAC Sukmajaya, HasilPleno Harian MPC Pemuda Kota Depok, sedangkan terhadap pencopotanjabatan Saudara Lail

  Pembekuan kepengurusan terhadap suatu jenjang organisasidilakukan oleh jenjang organisasi setingkat di atasnya.b. Apabila pembekuan kepengurusan sebagaimana dimaksudpada butir a) tidak memenuhi dasardasar dalam Pasal 20ayat (2) butir a), butir b) dan butir c) yang dapat dibuktikanoleh jenjang setingkat di atas pengurus yang mengeluarkanpembekuan, maka pembekuan itu dinyatakan batal.c.

  Dalam hal pembekuan terhadap kepengurusan MajelisPimpinan Wilayah oleh Majelis Pimpinan Nasional, dankemudian MPO Tingkat Wilayah menilai bahwa pembekuantersebut tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) butir a), butirb) dan butir c), maka MPO Tingkat Wilayan dapatmengusulkan kepada MPO Tingkat Nasional untuk dapatmempertimbangkan agar keputusan tentang pembekuantersebut ditinjau Kembali.d.

• ----------------------------------------------------

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------------------------------------------------------------
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, Tentang Pembekuan

   Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Mesjid;-------------------------------------------------------------------------

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, Tentang Pembekuan

   Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUNBDG Saksi menyatakan mengenai penolakan oleh masyarakat sekitar,yang saksi ketahui biasanya kalau ada yang ceramah lain disitu itumenjelekan pihak lain, dan tanggapan masyarakat menyatakan inimengkafirkan ; Saksi menyatakan tidak mengetahi apa yang mendorong WalikotaBogor mengeluarkan izin pembekuan Surat Keputusan dari Kepala DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor ; Saksi menyatakan bahwa Masjid Imam Ahmad bin Hanbal selaluterbuka untuk umum

   jinsecara waktu dan biaya dirugikan antara lain biaya operasional, termasukpegawai dan alatalat yang masih ada disitu : Saksi menyatakan menghentikan pengerjaan Masjid Imam Ahmadsetelah ada pembekuan IMBtersebut ; Saksi menyatakan yang mengajukan desain tebing penahan adalahdari Pemerintah KotaHal. 52 dari 93 Hal.

   Secara waktu danbiaya sangat dirugikan ;Saksi menyatakan dari bulan November 2016 sampai Mei 2017 laluvakum lagi setelah ada pembekuan, setelah ada pembekuan tidak ada lagipengerjaan hingga saat ini. Dan kerugiannya mencapai Rp.1,8 M biayayang sudah keluar, sedangkan kerugian operasional sebesar Rp.70 juta ;Saksi menyatakan pernah melapor kepada polisi bahwa pada saatmengerjakan pengecoran tebing penahan tanah ada pemblokiran ;4.

   Bahwa dari bukti T14, pada tanggal 19 September 2017, Sekretaris Daerahselaku Ketua Tim Teknis menyampaikan surat Nomor 640/3030DPMPTSPkepada Walikota Bogor, perihal kronologis proses pembekuan IMB MasjidImam Ahmad bin Hanbal ; 722222 n nnn n nnn nnn nen8.

   Bahwa dari bukti P38 = T16, pada tanggal 20 September 2017, diterbitkanSurat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Nomor 645.8/1094 tahun 2017 Tentang Pembekuan KeputusanKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal KotaHal. 77 dari 93 Hal.

• Pembekuan hak penggunaan Cekdan/atau BilyetGiro pada Bank Tertarik dilakukan untuk seluruh Rekening Giro yangdimiliki oleh Pemilik Rekening pada Bank Tertarik tersebut.

  Pembekuan hak penggunaan Cekdan/atau Bilyet Giro tidak menyebabkan penutupan Rekening GiroPemilik Rekening, sehingga Pemilik Rekening yang bersangkutanmasih dapat menggunakan sarana lain di luar Cek dan/atau Bilyet Giro,misalnya form transfer Dana atau slip penarikan tunai.

  Pembekuan hakmenggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro dilakukan terhadap seluruhRekening Giro dari Pemilik Rekening, baik berupa Rekening Giroperorangan, Rekening Giro gabungan maupun Rekening Giro yangdimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman dan Bank Tertank.Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengadaada karena denganmenggunakan sarana lain di luar Cek dan/atau Bilyet Giro Penggugatmasih dapat melakukan kerjasama dan/atau transaksi bisnis;Bahwa Pembekuan Cek dan/atau Bilyet Giro atas nama

  Bahwa PENGGUGAT pada bagian DALAM PROVISI meminta sebagaiberikut :Menyatakan penerbitan surat nomor 089/BCA/KPM/VIII/16 tertanggal31 Agustus 2016 perihal Pembekuan Penggunaan Cek dan/atau BilyetGiro Rekening Girosaudara Sukran Abdul Gani (PENGGUGAT) adalahkesewenangwenangan dan tidak sah serta cacat hukum2.

  Fotocopy : dari copy surat pemberitahuan pembekuan hakPenggunaan cek~ dan/atau Bilyet Giro (SPP)no.089/BCA/KPM/VIII/16 tertanggal 31 Agustus 2016perihal pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau BilyetHal 50 dari 58 Hal Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PN.Jkt.SelGiro rekening Saudara karena Penarikan cek dan/atauBilyet Giro kosong, (diberi tanga TT6);7. Fotocopy : Print out printscreen inquiry Daftar Hitam Nasional tanggal29 September 2017, (diberi tanda TT7);8. Fotocopy : sesuaiaslinya:a.