Banyuwangi tanpa surat perintah dan surattugas;Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi Tergugat dalampersidangan yaitu Hairojik dan Syaiful Bachri selaku saksi yang melakukanpenarikan atas mobil Daihatsu Xenia All New 1.3 R Sporty M/T/ yang dijadikanagunan diperoleh fakta bahwa saksisaksi tersebut bukanlah pegawai dari PTWOM Finance cabang Banyuwangi namun saksisaksi adalah pegawai dari PTACC 4 (empat) Kaki dimana PT tersebut memiliki hubungan kerja sama denganPT WOM Finance cabang Banyuwangi dalam hal penyesaian

dinyatakan ditolak dengan alasan bahwapermohonan Penggugat tersebut biarlah diselesaikan menurut ketentuanpasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yangtentunya setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap, dan bukanranahnya untuk dipertimbangkan dalam gugatan sederhana ini, karenagugatan sederhana ini pada dasarnya merupakan solusi MahkamahAgung Republik Indonesia bagi rakyat Indonesia, di tengah kekosonganhukum untuk penyesaian

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyesaian tperkaraBerdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :PRIMER :1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK IIIPEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama:CALON ISTERI ANAK IIT PEMOHON binti YATIMAN;3.

., PenetapanNo. 171/Pdt.P/2021/PA.Mks Bahwa almarhum almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia padatanggal 26 Februari 2021 di Makssar karena sakit dan tetap beragamaIslam; Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM telah terlebin dahulumeninggal dunia; Bahwa para pemohon adalah ahli waris almarhum ALMARHUM semuanyaberagama Islam; Bahwa almarhum ALMARHUM selain mempunyai ahli waris jugamempunyai tabungan pada Bank Sulselbar, memerlukan penyesaian olehpara pemohon sebagai ahli waris;Menimbang bahwa sesuai

Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarkanmasalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnyamendorong Penggugat untuk membicarkan masalah ini denganKeluarga Tergugat untuk penyesaian terbaik dan pihak keluargaTergugat selalu menasehati yang nampaknya tidak pernah berhasildengan Tergugat tetap tidak mau berubah.8. Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidakingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat.9.

diserahkan kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe untukdilakukan parate eksekusi, Terlawan telah memberikan peringatanperingatan dan kunjungan kepada Pelawan melalui:Surat Nomor : B.183IKC/RTL/01/2013 tanggal 12 Januari 2012perihal Tunggakan Kredit;Surat Nomor : B.878IKC/RTL/11/2013 tanggal 11 November 2013perihal Tunggakan Kredit;Surat Nomor : B.863IKC/RTL/12/2013 tanggal 09 Desember 2013perihal Tunggakan Kredit;Surat Nomor : B.2398IKC/RTL/08/2014 tanggal 05 Agustus 2014perihal Penyesaian

Kredit;Surat Nomor : B.681IlKC/ADK/08/2016 tanggal O07 Maret 2016perihal Pemanggilan untuk Penyesaian Kredit;Surat Nomor : B.1195IlKC/ADK/04/2016 tanggal 11 April 2016perihal Pemanggilan untuk Penyesaian Kredit;Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 30 Oktober 2014;Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 13 September 2016;Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 03 Oktober 2016;Yang pada intinya meminta kepada Pelawan untuk segera melunasikewajibannya a quo terkait kredit macet, akan tetapi tidak

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari penyesaian secarakekeluargaan namun masalah ini tidak dapat diselesaikan dan jalan Putusan nomor : 0150/Pdt.G/2019/PA.Pwt.Halaman 2 dari 9terakhir pemohon mengajukan gugat cerai atas suaminya tersebutdiatas ke Pengadilan Agama Purwokerto.

Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi rakyatIndonesia, di tengah kekosongan hukum untuk penyesaian suatu perkaraperdata kualifikasi dan nominal tertentu yang pembuktiannya tidak rumit, yang dinegara negara asing disebut small claims court, small claim tribunal atau seringpula disebut small claim procedure atau apabila dalam perkara pidana di negarakita, seperti Hukum Acara Pidana Singkat ataupun Hukum Acara Pidana Cepat,yang bertujuan mempermudah masyarakat dan para pencari keadilan(Justiciabelen

Bahkan di persidangan, Maijelis Hakimmeiihnat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohontanpa ada rona penyesaian sedikitpun di wajahnya, nai mana membukiikanbanwa ikaian patin aniara Pemonon dengan jermonon ieian hiiang, apabiiaikatan batin teian niiang, maka nancurian saiah satu sendi utama perikawinan,dengan demikian perkawinan Femonon dan fermonon sudan pecan (6rokenoP AMA hyFe A aayfor Marieae) persidangan namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menjatunkan taiak

Penyesaian perkara :Rp. 50.000,00 3. Biaya Panggilan : Rp445.000,004. Redaksi :Rp. 5.000,005. Materai :Rp. 6.000,00Jumlah Rp536.000,00( lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah ).Salinan yang sama bunyinyaOlehPanitera Pengdilan Agama SidoarjoH. SRI WALUYO , S.HHal 11 dari 10 Hal. Putusan. No 1853/Pdt.G/2013/PA.Sda

kasasi Mahkamah Agungberpendapat putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salahmenerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:1.Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai sahtidaknya lelang atas obyek hak tanggungan milik Pemohon Kasasi yangdilakukan oleh Termohon Kasasi VI atas permintaan Termohon Kasasi I;Bahwa menurut Pengadilan Tinggi Surabaya alas transaksi dalamgugatan a quo adalah perjanjian pembiayaan murabahah yang didalamnya para pihak telah sepakat memilih forum penyesaian

Rw. 03 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta selatansampai dengan diajukannya permohonan ini.4.Bahwa dari awal perencanaan pernikahan dan sampai saat akandilangsungkannya pernikahan pihak orang tua Termohon sudah memperlihatkanketidak sukaannya terhadap pernikahan ini, yang acap kali mengatakan denganucapan penyesaian kalau tidak ada pernikahan ini pasti Termohon akan kuliah".5.Bahwa ketidak sukaan orang tua Termohon sudah tampak dari awalperkawinan Pemohon dan Termohon, baik dengan sikap

mabukdans sering memukul Penggugat, bahkan saksimelihat Penggugat dipukul oleh Tergugat dengankayu sehingga berdarah, bahkan sampai pingsan,Tergugat memukul Penggugat karena Tergugatmenuduh Penggugat selingkuh;Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergimeninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtuanya, sehingga menyebabkan antara Penggugat danTergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisahtempat tinggal kurang lebih satu bulan = sampaiproses penyesaian

Sipil Kutipan akta perkawinanNomor : 82/CLK/VIV2008, tertanggal 28 Juli tahun dua ribu delapan yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenProbolinggo pada tanggal 28 Juli 1996;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3, dan P 5 dan diperkuat olehketerangan Saksi CITRO WIBOWO, RUJIANTO dan TOTOK SUBIANTORO dariperkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telahdiusahakan perdamaian di Sekretariat Parisida Hindu Dharma Indonesia (PHDI)namun tidak ada penyesaian

No.135 K/Pdt/201410dari Pihak Tergugat, selanjutnya oleh karena Tergugat tidak ada tanggapan/jawaban, Penggugat mengirimkan Surat Permintaan Bantuan Pembayaran NomoSJ.0012/SPBP/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010;Bahwa terhadap Surat dari Penggugat Nomor SJ.0012/SPBP/W/2010 tanggal 11Juni 2010 Perihal Permintaan Bantuan Pembayaran, Tergugat menanggapnyamelalui Surat Nomor 268/UM/TKU/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihalMediasi Penyesaian masalah yang pada pokoknya menyatakan bahwa padatanggal 22 Desember

Bahwa dengan berpatokan pada azas peradilan tersebut di atas, makaseharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watamponemempertimbangkan mengenai buktibukti yang diajukan oleh Para pihak,sehingga tidak memperpanjang waktu penyesaian perkara tersebut.karena dengan tidak diterimanya Gugtan Penggugat, maka terbukakesempatan Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali, sehinggatidak sesuai lagi dengan azas peradilan seperti yang disebutkandiatas ;Hal. 5 dari 14 Hal.

Hal 17 dari 41 Bahwa setahu saksi pernah ada penyesaian diantara para pihak padasaat dikelurahan sudah dua kali namun tidak ada titik temu diantarapara pihak tersebut. Bahwa pada saat Tergugat dipanggil oleh pihak kelurahan tidak adamemberikan ataupun memperlihatkan surat pada saat di panggil olehLurah. Bahwa batas tanah Penggugat dan Tergugat tersebut dibawa datarantinggi tanah milik Penggugat.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akanmenanggapinya didalam kesimpulan.3.

Bahwa setahu saksi pernah ada penyesaian Perdamaian diantarapara pihak pada saat dikelurahan sudah dua kali namun tidak ada titiktemu diantara para pihak tersebut. Bahwa setahu saksi diperbatasan tanah yang disengketakan olehPenggugat dan Tergugat tidak datar akan tetapi agak mencuram dandibawah curam tersebut batas tanah Penggugat dan Tergugat. Bahwa setahu saksi Tergugat ada mempunyai 5 (lima) bersaudara.

pada saat itu yang saksi melihat adarumah Tergugat dan ditanah yang ditempati olen Penggugat sekarang inimasih kosong, Tergugat mendapatkan rumah tersebut dari orangtuanya,saksi tidak mengetahui mengenai surat tanah Penggugat dan Tergugat,saksi tidak mengetahui mengenai luas tanah milik Tergugat dan Penggugat,saksi tidak tahu mengenai batas tanah tersebut dan setahu saksi batasnyapagar bambu, perbatasan tanah sengketa tersebut setahu saksi ada pagarbambu lurus kebelakang, setahu saksi pernah ada penyesaian

Yang digunakan Tergugatsebagai alasan dalam surat PHK terhadap Para Penggugat tidak dapatdibenarkan, karena Kepmenaker no.150 tahun 2000 SUDAH TIDAKBERLAKU LAGI DAN DICABUT OLEH UNDANGUNDANG NO. 13TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN dan UndangUndangNo 2 tahun 2004 Tentang Penyesaian Perselisihan HubunganIndustrial (PPHI).Berikut beberapa alasan bahwa Kepmenaker no.150 tahun 2000 Sudahtidak berlaku lagi dan dicabut oleh UndangUndang No. 13 tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yang mendukung argument tersebut

Kepmenaker no.150 tahu 2000 dibentuk berdasarkan UU No.22 tahun1957 dan UU no.12 tahun1964, dimana KEDUA UNDANGUNDANGTERSEBUT ITU TELAH DICABUT dengan UndangUndang No 2tahun 2004 Tentang Penyesaian Perselisihan Hubungan Industrial(PPHI).2. Pasal 155 ayat (2) Undang Undang No 13 tahun 2003 telah mengaturupah Proses yang berbeda dengan ketentuan dalam kepmenaker no150 tahun 2000.3.

HubunganKerja yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Kep150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja DanHalaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg.Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan GantiKerugian Di Perusahaan dalil Para Penggugat dalam gugatannya adalahKepmenaker No.150 tahun 2000 sudah tidak berlaku lagi dan dicabut olehUndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang No 2 tahun 2004 Tentang Penyesaian

(3)Hal. 7 dari9 Halaman, Putusan No.16/Pdt.G.S/2020/PN DumPeraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atasPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara PenyelesaianGugatan Sederhana, yang tentunya setelah perkara a quo berkekuatan hukumtetap, dan bukan ranahnya untuk dipertimbangkan dalam gugatan sederhana ini,karena gugatan sederhana ini pada dasarnya merupakan solusi MahkamahAgung Republik Indonesia bagi rakyat Indonesia, di tengah kekosongan hukumuntuk penyesaian

Bahwa atas pemasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,Penggugat telah mencoba untuk memusyawarahkan dengan keluargaPenggugat dan Tergugat untuk mencari penyesaian dan demimenyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;8. Bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas Penggugat merasa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankanlagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;10.