Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 10.00 wibbertempat di Desa Sungai Besar Kecamatan bunut Hulu Kabuapaten KapausHulu terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian ;Bahwa terdakwa diamankan karena terdakwa melakukan pertambanganilegal ;Bahwa pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pertambanganemas tanpa ijin ;Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN PtsBahwa dalam melakukan aktivitas pertambangan terdakwa tidak memilikidokumen ataupun ijin apapun ;Bahwa pertambanagn

mengandung material emas ;Bahwa setelah material pasir mengandung emas sudah berada di kesetmaka terdakwa akan mencuci keset keset tersebut untuk memisahkan pasirdan emas ;Bahwa dalam melakukan aktivitas pertambanagan emas terdakwa dalamseminggu dapat menghasilkan kurang lebih 6 (enam) gram ;Bahwa hasil tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) untuk per realnya (6 gram) ;Bahwa mesin dompeng merk Tianli milik terdakwa sendiri ;Bahwa dalam melakukan aktivitas pertambanagn

puyak dan diperolehlah Emas; Bahwa, Terdakwa melakukan penambangan emas secara bersama dengandengan yang lainnya dengan cara saling bantu membantu dan bergantian untukHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/LH/2020/PN Sagmengerjakan dan tidak ada tugas khusus semuanya dilakukan denganbersamasama; Bahwa, untuk mendapatkan hasil dalam sehari melakukan penambanganhasilnya tidak menentu tetapi dalam satu hari bisa mendapatkan emas 7 sampai8 gram; Bahwa, Terdakwa diajak oleh Pak Win untuk melakukan pertambanagn

puyak dan diperolehlan Emas; Bahwa, Terdakwa melakukan penambangan emas secara bersama dengandengan yang lainnya dengan cara saling bantu membantu dan bergantian untukmengerjakan dan tidak ada tugas khusus semuanya dilakukan denganbersamasama; Bahwa, untuk mendapatkan hasil dalam sehari melakukan penambanganhasilnya tidak menentu tetapi dalam satu hari bisa mendapatkan emas 7 sampal8 gram;Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/LH/2020/PN Sag Bahwa, Terdakwa diajak oleh Pak Win untuk melakukan pertambanagn

kembali di alat pendulang untukmembersihkan emas dengan puyak dan diperolehlah Emas;Bahwa, Terdakwa melakukan penambangan emas secara bersama dengandengan yang lainnya dengan cara saling bantu membantu dan bergantian untukmengerjakan dan tidak ada tugas khusus semuanya dilakukan dengan bersamasama;Bahwa, untuk mendapatkan hasil dalam sehari melakukan penambanganhasilnya tidak menentu tetapi dalam satu hari bisa mendapatkan emas 7 sampai 8gram;Bahwa, Terdakwa diajak oleh Pak Win untuk melakukan pertambanagn

suatuperusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut;b. cadangan untuk usaha asuransi, yang meliputi:1. cadangan premi tanggungan sendiri dan klaim tanggungan sendiri untukperusahaan asuransi kerugian;2. cadangan untuk perusahaan asuransi jiwaC. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu cadanganpenjaminan untuk lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpandan turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan sesuai dengankewenangannya;d. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambanagn

Kurnia Artha Pratiwi;- Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor 103114600432, tanggal 19 Januari 2016;- Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 00002/SIUP-HER/PB/I/2011, tanggal 21 Januari 2016;- Copy Surat Izin Bupati Bandung Barat Nomor : 545/285/DBMP, tanggal 20 Februari 2012 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambanagn Operasi Produksi Khusus Pengolahan/Pemurnian;- Copy Surat Izin Nomor : 536/H.016-IUI/BMPPT tentang Izin Usaha Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip

Kumia Artha Pratiwi;Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor103114600432, tanggal 19 Januari 2016;Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 00002/SIUPHER/PB/V/2011,tanggal 21 Januari 2016;Copy Surat Izin Bupati Bandung Barat Nomor : 545/285/DBMP, tanggal 20Februari 2012 tentang Persetujuan jin Usaha Pertambanagn OperasiProduksi Khusus Pengolahan/Pemurnian;Copy Surat Izin Nomor : 536/H.016IU/BMPPT tentang Izin Usaha IndustriMelalu' Tahap Persetujuan Prinsip;Copy Surat Pengesahan

Dadang Mohamad, MSCE;1 (satu) berndel Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan PerijinanTerpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 540Kep.120/10.1.02.0/BPMPT/2016,tanggal 20 Juli 2016 tentang Izin Usaha Pertambanagn Eksplorasi Mineral BukanLogam/Batuan Batu Gamping a.n. H. Asep Suherman yang ditanda tanganiKepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Sdr.Dr. r. H. Dadang Mohamad, MSCE;1 (satu) lembar Kuitansi H.

Kumia Artha Pratiw;Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor103114600432, tanggal 19 Januari 2016;Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 00002/SIUPHER/PB/V/2011,tanggal 21 Januari 2016;Copy Surat Izin Bupati Bandung Barat Nomor : 545/285/DBMP, tanggal 20Februari 2012 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambanagn Operasi ProduksiKhusus Pengolahan/Pemurnian;Copy Surat Izin Nomor : 5386/H.016IU/BMPPT tentang Izin Usaha IndustriMelalui Tahap Persetujuan Prinsip;Copy Surat Pengesahan

Kumia Artha Pratiwi;Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor103114600432, tanggal 19 Januari 2016;Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 00002/SIUPHER/PB/V2011,tanggal 21 Januari 2016;Copy Surat Izin Bupati Bandung Barat Nomor : 545/285/DBMP, tanggal 20Februari 2012 tentang Persetujuan jin Usaha Pertambanagn OperasiProduksi Khusus Pengolahan/Pemurnian;Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 202/Pid.

Menurut dalil Penggugat bahwa Tergugat telah mengeluarkanSurat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor540.2/SK.058/DESDM/IV/2010 tentang PersetujuanPenyesuaian Kuasa Pertambanagn Eksplorasi Menajdi IzinUsaha Pertambanagn Eksplorasi Kepada PT. Bintang SinarPerkasa, tanggal 30 April 2010 (bukti P14 = T2) padahalaman 3 poin MEMUTUSKAN KEDUA bukti tersebut tertulisHal 27 dari 36 Hal. Put.

terjadi aktivitaspertambangan ;Bahwa benar, aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambanganemas tanpa ijin ;Bahwa benar, terdakwa telah melakukan aktivitas pertambangan emas ;Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Pts Bahwa benar, aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa tidakmemiliki ijin ; Bahwa benar, terdakwa melakukan aktivitas penambangannya denganmenggunakan 1 (satu) set alat tambang berupa mesin dompeng merkTianli; Bahwa benar, terdakwa baru melakukan aktivitas pertambanagn

dijelaskan diatas dilakukan tanpa dilengkapi atautidak memiliki Izin apbapun dan tempat penampungannya adalah tidak sesuaikarena tidak memiliki izin sebagaimana dengan aturan yang berlaku;Bahwa ahli menjelaskan perbuatan saudara Juma dan saudara Imran HarunAlias Onco perbuatan melawan hukum sebagaiaman diatur dalam Pasal 158UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi setiap orang yangmelakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (izin usaha pertambanagn

),IPR (izin pertambanagn rakyat), atau IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahundan denda paling banyak Rp10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) danPasal 161 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009berbunyi Setiap orang atau pemengang IUP Operasi Produksi atau IUPKOperasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan,pengolahan Pemurnian, pengangkutan penjualan mineral, dan batubarayang bukan dari Pemegang IUP, IUPK dipidana dengan

Bahwa dari Perjanjian Kerjasama Pertambanagn Batubara sebagaimana dimaksud diatas, Tergugat hanya menerimapembayaran uang deposit sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah) dan menerima fee dari hasil Pertambangan batubara sebesarRp.65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) per metric ton batubaradari Kegiatan Penambangan Batubara yang dilaksanakan baik olehPT.

tersebut menjadikontradiksi karena Penggugat dalam surat gugatannya telah secara jelasmenguraikan mengenai apa yang digugatnya baik dalam positanya maupundidalam petitumnya, sehingga eksepsi Tergugat mengenai hal tersebutharuslah ditolak; DALAM PROVISI :wnonnn Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat dalam provisi angka 1meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk segeramenghentikan segala bentuk kegiatan penambangan batubara di wilayahkonsesi pertambangan berdasarkan lIzin Usaha Pertambanagn

perbuatan Para Tergugatataupun Tergugat yang melakukan kegiatan penambangan batubara diwilayah konsesi pertambangannya, sehingga berdasarkan uraian tersebutdiatas maka petitum gugatan Penggugat dalam provisi angka 1 ini haruslahditolak ;wnnnnn= Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat dalam provisi angka 2 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk melarang Tergugat menerbitkanSurat Keterangan Asal Barang (SKAB) terhadap batubara yang diproduksi dariwilayah konsesi pertambangan berdasarkan lIzin Usaha Pertambanagn

tanggal 7 Pebruari 2012 Penggugat selaku pembeli telahmenandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 051/MHBTMUJ/II/2012 dengan Tergugat dan Tergugat Il yang diwakili oleh WakilDirekturnya yaitu Tergugat Ill selaku penjual untuk batubara sebanyak110.000 MT (seratus sepuluh ribu metrik ton) dengan batas toleransi 10%(sepuluh persen) selama 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Pebruari2012 s/d bulan Nopember 2012 dari wilayah konsesi pertambangan milikTergugat berdasarkan Izin Usaha Pertambanagn

fasilitas penundaan pembayaran PPN harus ada dalam setiap kontrak KPS :Oleh karena alasanalasan tersebut diatas,kami berpendapat bahwa penafsiran peraturan pelakSana Pasal II UU No. 11 Tahun 1994 dalamSE26/P753/2000 tidak mempunyai dasar hukum yangkuak:Kami berpendapat bahwa Jiwa dan semangat ataspemberlakuan batas jangka waktu fasilitas penundaanPPN dalam Pasal II huruf a uv No. 11 tahun 1994,ditujukan untuk semua bidang usaha kecuali bidangpertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umumdan pertambanagn

sebagaimana dijelaskan diatas dilakukan tanpa dilengkapi atautidak memiliki Izin apapun dan tempat penampungannya adalah tidak sesuaikarena tidak memiliki izin Sebagaimana dengan aturan yang berlaku;Bahwa ahli menjelaskan perbuatan saudara Juma dan saudara Imran HarunAlias Onco perbuatan melawan hukum sebagaiaman diatur dalam Pasal 158UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi setiap orang yangmelakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (izin usaha pertambanagn

),IPR (izin pertambanagn rakyat), atau IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahundan denda paling banyak Rp10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) danPasal 161 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009berbunyi Setiap orang atau pemengang IUP Operasi Produksi atau IUPKOperasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan,pengolahan Pemurnian, pengangkutan penjualan mineral, dan batubarayang bukan dari Pemegang IUP, IUPK dipidana dengan

memiliki Izin apbapun dan tempat penampungannya adalah tidak sesuaikarena tidak memiliki izin sebagaimana dengan aturan yang berlaku;Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Nla Bahwa ahli menjelaskan perbuatan saudara Juma dan saudara Imran HarunAlias Onco perbuatan melawan hukum sebagaiaman diatur dalam Pasal 158UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi setiap orang yangmelakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (izin usaha pertambanagn

),IPR (izin pertambanagn rakyat), atau IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahundan denda paling banyak Rp10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) danPasal 161 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009berbunyi Setiap orang atau pemengang IUP Operasi Produksi atau IUPKOperasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan,pengolahan Pemurnian, pengangkutan penjualan mineral, dan batubarayang bukan dari Pemegang IUP, IUPK dipidana dengan

usaha pertambangan untukmemproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;Bahwa yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan;Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalahizin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izinusaha pertambanagn

Anmad Sukoco untuk direklamasisupaya rata bisa ditanami pada dan bisa dialiri air; Bahwa setelah terjadi kKesepakatan tidak langsung digarap oleh Sdr AnmadSukoco, karena ada kendala erupsi merapi kegiatan pertambanagn di pendingbelum bisa dilaksanakan, selanjutnya pada Tahun 2013 saksi menelepon Sadr.Ahmad Sukoco terkait kejelasan penambangan, kemudian dijawab Sdr. AnmadSukoco jjinnya sudah habis dan belum sampai Sdr.

Anmad Sukoco untuk direklamasisupaya rata bisa ditanami pada dan bisa dialiri air; Bahwa setelah terjadi kKesepakatan tidak langsung digarap oleh Sdr AhmadSukoco, karena ada kendala erupsi merapi kegiatan pertambanagn di pendingbelum bisa dilaksanakan, selanjutnya pada Tahun 2013 saksi menelepon Sadr.Ahmad Sukoco terkait kejelasan penambangan, kemudian dijawab Sdr. AnmadSukoco jjinnya sudah habis dan belum sampai Sdr.

Jamil selaku Divisi Hukum & Advokasi JATAM Kalimantan Timur Melawan Dinas Pertambanagn dan EnergiKabupaten Bulungan Tanggal 05 Nopember 2015 dengan Amar Putusan :1. Mngabulkan Permohonan untuk sebagian2.

serta pasca tambang dansesuai Pasal 34 ayat (1) UU RI nomor 4 tahun 2009 bahwa usahapetambangan dikelompokkan atas pertambangan Mineral, danpertambangan batubara;Bahwa Kawasan Hutan Taman nasional Lore Lindu telah ditata batassecara temu gelang dan disekitarnya banyak terpasang papanpemberitahuan yang mana areal tersebut merupakan kawasan hutan;Bahwa sesuai UU RI nomor 4 tahun 2009 pada Pasal 34 ayat (@) bahwa pertambanagan Mineral dikelompokkan kedalam golonganpertambangan mineral radioaktif, pertambanagn

Sedangkan IUP (ijin usahapertambangan) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangandan IUPK (ijin udaha pertambanagn khusus) adalah jjin untukmelaksanakan usaha pertambangan khusus.16.

Sedangkan IUP (ijin usahapertambangan) adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangandan IUPK (ijin udaha pertambanagn khusus) adalah ijin untukmelaksanakan usaha pertambangan khusus.15.

dimiliki sudah tidakMenimbang, bahwa menentukan apakah ia Terdakwa telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penutut Umum maka haruslahdapat dibuktikan bahwa semua unsure unsure pidana dari pasal yang didakwakan telahterpenuhi dalam perbuatan ia Terdakwa; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahperbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsure unsure dari Pasal 158 Jo Pasal 67 ayat(1) undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambanagn

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) izin untuk melaksanakanUsaha Pertambangan diwilayah Izin Usaha Pertambanagn KhususBahwa tambang rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan bahangalian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secarakecil kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untukpencaharian sendiriBahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa FRENGKIBin SARNOMI tersebut bukan tergolong dalam kegitan pertambanganrakyat, namun tergolong dalam kegiatan usaha

danpertambangan batuan ; Bahwa setiap usaha pertambangan harus dilengkapi dengan Ijin UsahaPertambangan (IUP) ataupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yangdiajukan pemohon kepada Gubernur Bali melalui Dinas Penanamanmodal dan pelayanan satu pintu Provinsi Bali dan Dinas Tenaga Kerjadan ESDM bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi teknisperizinan serta melakukan pengawasan dan pembinaan teknis ; Bahwa ijin usaha pertambangan dikeluarkan oleh Provinsi yaitu dariGubernur; Bahwa setiap yang mempunyai Usaha Pertambanagn

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj.HALMIAH KANTO Alias Hj.EMMI Binti KANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambanagn Khusu (IUPK) sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut