Ditemukan 189 data
244 — 159
Keuangan (PMK) Nomor : 08/PMK.07/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Pemberian sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau dana bagi hasil (DBH) bagi Propinsi/Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana tambahan penghasilan bagi Guru PNS Daerah TA 2009. 18. 2 (dua) lembar undangan kepada Kadis DPPKAD/Karo Keuangan/Kabag Keuangan di seluruh Daerah propinsi/Kabupaten/Kota perihal klarifikasi Pelaporan Realisasi penggunaan dana tambahan penghasilan Guru PNSD
. 1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 206/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK/.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana tambahan penghasilan bagi guru PNS Daerah kepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota TA 2011. 20. 1 (satu) lembar surat pengantar kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kabag Keuangan di seluruh Indonesia tentang penegasan kewajiban penyampaian Laporan Realisasi Pembayaran tunjangan profesi guru PNSD
dan dana tambahan penghasilan guru PNSD. 21. 1 (Satu) Buah Asli Buku Petunjuk Tekhnis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Kependidikan Kementrian Pendidikan Nasional.22. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Maluku Nomor : bb / I.17 / CII.3 / 1993.
Direktorat Dana Perimbangan Sub Direktorat Dana Alokasi Umum Tentang Penyampaian Laporan Realisasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Provinsi Maluku Utara tahun 2009, 2010 dan 2011 beserta 3 ( Tiga ) Lembar Lampiran.36. 1 (Satu) lembar Asli Surat Kuasa Guru Guru SLB Sanana, SMPLB / SMALB YPAC Ternate kepada saudara SUNARNO, S.Pd Tanggal 21 April 2011 untuk mengambil Dana Nonsertifikasi.37. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Guru Guru SLB Negeri Labuha kepada
dankesejahteraan para Guru PNSD.
TteBahwa sepengetahuan saksi syarat utama untuk menerima dana tambahanpenghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasiadalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkandana Sertifikasi/profesi;Bahwa benar, pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi pemah menerimadana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)Non Sertifikasi;Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembayaran dana tambahanpenghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD
TteBahwa besaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri SipilDaerah (PNSD) Non Sertifikasi yang harus diterima oleh para guru PegawaiNegeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi sebesar Rp.250.000,(dua ratuslima puluh ribu rupiah) peroulannya;Bahwa setahu saksi syarat utama untuk menerima dana tambahanpenghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasiadalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkandana Sertifikasi/profesi;Bahwa benar, pada tahun
guruPegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang harus diterima olehpara guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi sebesarRp.250.000,(dua ratus lima puluhribu rupiah) peroulannya;Bahwa setahu saksi syarat utama untuk menerima dana tambahanpenghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasiadalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkandana Sertifikasi/profesi;Bahwa benar, pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi pernah menerimadana
Ttepertimbangannya adalah bahwa dalam rangka melaksanakankebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru PNSD atau danatamsil inidiberikan kepada para Guru PNSD yang belum mendapat tunjanganprofesi guru PNSD/non sertifikasi yang diberikan sebesar Rp. 250.000(dua ratus lima puluh ribu), yang dialokasikan ke daerah Propinsi,Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraanpara Guru PNSD;Bahwa mekanisme pencairan yang kami lakukan adalah sesuai denganPMK.
37 — 18
Bahwa sdri Rohma Suci Triana menyerahkan persyaratan untukditerima sebagai PNSD kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2010di rumah mertua saksi Ds.Banjarsari Rt.03.Rw 01 Kec.NglamesMadiun, berupa Foto copy lIjasah terakhir, foto copy KTP, fotocopy Akte kelahiran, foto copy SKCK, kartu) kuning, serta mintauang sejumlah Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) apabiladiterima sebagai PNSD.6.
Bahwa belakangan sdr Rohma suci' Triana tidak diterimasebagai PNSD dikarenakan surat panggilan yang diserahkan Terdakwakepada sdr Rohma pada bulan Nopember 2010 dinyatakan palsu olehBKD Kota Madiun.8.
sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh jutarupiah) dengan ketentuan jika tidak diterima sebagai PNSD uangakan di kembalikan.3.
Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena didorong untuk mendapatkan imbalan yang lebih jika berhasilmemasukan PNSD.19.
Lek Agus Hariyanto dapat memasukan sdri Rohma Suci Trianadan sdri Andri Purwaningtyas sebagai PNSD Jatim karena daripembicaraan yang di sampaikan Terdakwa dapat memasukan seseorangsebagai PNSD Jatim karena Terdakwa mempunyai seorang teman yang30bernama Wadi Setiono yang bekerja sebagai salah satu teampenerimaan pemasukan CPNSD Jatim.24.
79 — 13
Bandung.78) 1 (satu ) Bundel Daftar Guru PNSD Penerima tambahan pengahsilan guru CPNSD2012 di Lingkungan UPTD TK dan SD Disdikbud Kec. Majalaya Kab. BandungBulan Oktober sid Desember 201279) 1 (satu ) Bundel SPP Tambahan Penghasilan Guru PNSD Bulan Oktober sidDesember 2012 UPTD TK dan SD Kecamatan Cangkuang Kab. Bandung.80) 1 (satu ) Bundel Rekavitulasi Guru PNSD penerima tambahan penghasilan guruPNSD Bulan Oktober sid Desember 2012 Kec. Pasir Jambu Kab.
Bandung.1383) 1 (satu) Bundel SPJ Tunjangan Perbaikan Guru PNSD Bulan Oktober sid Desember2012 UPTD TK dan SD kecamatan Katapang Kab. Bandung84) 1 (satu) Bundel daftar guru PNSD penerima tambahan penghasilan guru PNSD2012 bulan Oktober sid Desember SDN Cimenyan 1 Kec. Cimenyan Kab.Bandung85) 1 (satu) Bundel Daftar Guru PNSD penerima tambahan penghasilan guru PNSD2012 bulan Oktober sid Desember 2012 Kec. Rancabali Kab.
Bandung.110) 1 (satu ) Bundel Daftar Guru PNSD Penerima tambahan pengahsilan (Fungsional)bagi Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar Kec. Majalaya Kab. Bandung BulanJuli sid September 2012.111) 1 (satu) Bundel SPP Tambahan Penghasilan Guru PNSD Bulan Juli sidSeptember 2012 UPTD TK dan SD Kecamatan Cangkuang Kab. Bandung.112) 1 (satu ) Bundel Rekavitulasi Guru PNSD penerima tambahan penghasilan guruPNSD Bulan Juli sid September 2012 Kec. Pasir Jambu Kab.
Bandung.115) 1(satu) SPJ Tunjangan Perbaikan Guru PNSD Bulan Juli sid September 2012UPTD TK dan SD kecamatan Katapang Kab. Bandung116) 1(satu) Bundel SPJ Tunjangan Perbaikan Pennghasilan (TPP) Pusat bulan Julisid September 2012 UPTD TK dan SD Kec. Cimenyan Kab. Bandung.117) 1(satu) Bundel Daftar Guru PNSD penerima tambahan penghasilan guru PNSD2012 bulan Juli sid September 2012 Kec. Rancabali Kab.
BandungBulan Januari sid Maret 2012.184) 1 (satu) Bundel SPJ tunjangan tambahan penghasilan (TIP) Guru PNSD NonSertifikasi Bulan Januari sid Maret 2012 UPTD TK dan SD Kec.Pameungpeuk Kab.Bandung.185) 1 (satu) Bundel SPP tambahan penghasilan guru PNSD / Non Sertifikasi BulanJanuari sid Maret 2012 UPTD TK dan SD Kec. Kutawaringin Kab. Bandung.186) 1 (satu) Bundel Daftar Pegawai UPTD TK dan SD Kec.
86 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 272 PK/Pid.Sus/2017119.120.121.122.123.124.125.126.Langsung Tunjangan Profesi Guru PNSD TK, SD, SMP, SMA,SMK, Pengawas Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2014);1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 9325/SP2D/10111/2014tanggal 22 Desember 2014 Keperluan untuk PembayaranLangsung Tunjangan Profesi Guru PNSD Triwulan Ill SMP Tahap 6(Juli s.d.
September) Tahun 2014;1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 9323/SP2D/10111/2014tanggal 22 Desember 2014 Keperluan untuk PembayaranLangsung Tunjangan Profesi Guru PNSD Triwulan III SMA/SMK(Juli s.d.
Profesi Guru PNSD Triwulan Ill SD Tahap 4(Juli s.d.
Nomor 272 PK/Pid.Sus/2017127.128.129.130.131.132.133.134.135.Langsung Tunjangan Profesi Guru PNSD Triwulan Ill SD, SMP,SMA/SMK dan Pengawas (Juli s.d.
September Tahun 2014);1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 6605/SP2D/10111/2014tanggal 3 November 2014 Keperluan untuk Pembayaran LangsungTunjangan Profesi Guru PNSD (Selisih Pembayaran Tahun 2010);1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 6597/SP2D/10111/2014tanggal 3 November 2014 Keperluan untuk Pembayaran LangsungTunjangan Profesi Guru PNSD (Bulan Juli s.d.
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
A. DEWI YANI
148 — 88
Kolaka Bulan Januari s/d Desember Tahun 2016 beserta lampiran SP2D, SPM dan SPP Iuran BPJS Kesehatan PNSD Kab. Kolaka;
- 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 1 (satu) rangkap dokumen dan kwitansi pengeluaran-pengeluaran Bendahara Pengeluaran BPKAD Kab. Kolaka Tahun 2016.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
9.
DEWI YANI untukmembayar atau menutupi luran BPJS Kesehatan PNSD Kab.
DEWI YANI untuk membayar luran BPJSKesehatan PNSD Kab.
luran BPJS Kesehatan PNSD Kab.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRA. NURLING, M.PD. BIN MUH. ARSYAD Diwakili Oleh : KORNELIS BAUNSELE SH MH
77 — 43
Luwu periode Juni sampai dengan Desember 2009;
- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov. Sul-sel Ta. 2009 periode Januari sampai dengan Desember 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu tanggal 12 April 2010;
- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov.
MKS.Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode JuniSampai Dengan Desember 2009 ;Kemudian Saksi Drs.
Luwu periode Juni sampaidengan Desember 2009 ;Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahanpenghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov. SulSel Ta. 2009 periode Januari sampai dengan Desember 2009 DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu tanggal 12 April 2010;Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahanpenghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab.
MKS.3)daftar namanama guru atau Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)non sertifikasi sebagai penerima tunjangan fungsional GuruPegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah sebagai ataumerupakan tugas lain (tugas tambahan) yang diberikan olehpimpinan/atasannya, dalam hal ini perintah dari Kepala DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu in cassu Drs.
Luwu periode Junisampai dengan Desember 2009;Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahanpenghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov.Sulsel Ta. 2009 periode Januari sampai dengan Desember 2009Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu tanggal 12 April2010;Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahanpenghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab.
121 — 36
Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui Dana Transfer Kab. Lampung Utara TA. 2012 Bulan Juli s/d September 201252. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD TK Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (18 Orang)53.
Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SD Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (1174 Orang)54. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SLB Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (4 Orang)55.
Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SMA Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (328 Orang)58. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SMP Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (685 Orang)59. Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui Dana Transfer Kab.
Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD TK Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (18 Orang)61. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SD Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (1174 Orang)62.
Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SMP Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (685 Orang)65. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SMA Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (328 Orang)66.
Sahadat Burhan Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui DanaTransfer Kab.
Lampung Utara TA. 2012 Bulan Juli s/d September 2012 Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD TK Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012untuk Bulan Juli s/d September 2012 (18 Orang) Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SDMelalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012untuk Bulan Juli s/d September 2012 (1174 Orang) Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SLBMelalui Dana Transfer Kabupaten Lampung
Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SMAMelalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012untuk Bulan Juli s/d September 2012 (328 Orang) Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SMPMelalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012untuk Bulan Juli s/d September 2012 (685 Orang) Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui DanaTransfer Kab.
65 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandung.1 (satu) Bundel Daftar Guru PNSD Penerima tambahan pengahsilan guruCPNSD 2012 di Lingkungan UPTD TK dan SD Disdikbud Kec. MajalayaKab. Bandung Bulan Oktober s/d Desember 20121 (satu) Bundel SPP Tambahan Penghasilan Guru PNSD Bulan Oktober s/d Desember 2012 UPTD TK dan SD Kecamatan Cangkuang Kab. Bandung.1 (satu) Bundel Rekavitulast Guru PNSD penerima tambahan penghasilanguru PNSD Bulan Oktober s/d Desember 2012 Kec.
Bandung.110 1 (satu) Bundel Daftar Guru PNSD Penerima tambahan pengahsilan(Fungsional) bagi Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar Kec. MajalayaKab. Bandung Bulan Juli s/d September 2012.111 1 (satu) Bundel SPP Tambahan Penghasilan Guru PNSD Bulan Juli s/dSeptember 2012 UPTD TK dan SD Kecamatan Cangkuang Kab. Bandung.112 1 (satu) Bundel Rekavitulasi Guru) PNSD penerima tambahanpenghasilan guru PNSD Bulan Juli s/d September 2012 Kec. Pasir JambuKab.
Bandung.144 1 (satu) Bundel Daftar Guru PNSD Penerima tambahan penghasilanfungsional bagi Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar Kec. MajalayaKab. Bandung Bulan April s/d Juni 2012.145 1 (satu) Bundel SPP Tambahan Penghasilan Guru PNSD Bulan April s/dJuni 2012 UPTD TK dan SD Kecamatan Cangkuang Kab. Bandung.Hal. 35 dari 84 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2015146 1 (satu) Bundel Rekavitulasi Guru PNSD penerima tambahanpenghasilan guru PNSD Bulan April s/d Juni 2012 Kec.
Bandung.1 (satu) Bundel SPJ Tunjangan Perbaikan Guru PNSD Bulan Oktobers/d Desember 2012 UPTD TK dan SD kecamatan Katapang Kab.Bandung.1 (satu) Bundel daftar guru PNSD penerima tambahan penghasilanguru PNSD 2012 bulan Oktober s/d Desember SDN Cimenyan Kec.Cimenyan Kab. Bandung.1 (satu) Bundel Daftar Guru PNSD penerima tambahan penghasilanguru PNSD 2012 bulan Oktober s/d Desember 2012 Kec. RancabaliKab.
Bandung.149 1 (satu) SPJ Tunjangan Perbaikan Penghasilan Guru PNSD BulanApril s/d Juni 2012 UPTD TK dan SD kecamatan Katapang Kab.Bandung150 1 (satu) Bundel SPJ Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)Pusat bulan April s/d Juni UPTD TK dan SD Kec. Cimenyan Kab.Bandung.151 1 (satu) Bundel Daftar Guru PNSD penerima tambahanpenghasilan guru PNSD 2012 bulan April s/d Juni 2012 Kec. RancabaliKab.
50 — 22
profesi Guru PNSD sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dan Ayat (2) disebutkanbahwa DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikankepada daerah provinsi , kabupaten dan kota untuk meningkatkankinerja dan kesejahteraan Guru PNSD;Bahwa sumber pembiyaan untuk tambahan pengahasilan Guruadalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) yang dibagi ke daerah dimana untuk tahun 2013 sesuaidengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 42/PMK.07
perorang perbulan terhitungtanggal 1 januari 2013 adalah sebesar Rp. 250.000, (dua ratus limapuluh ribu rupiah) tidak termasuk bulan ke13 (ketiga belas) Qa00 wBahwa Pemerintah daerah melaksanakan pembayaran DanaTambahan Penghasilan Guru PNSD kepada masingmasing GuruPNSD setelah diterimanya DTP Guru PNSD di Rekening kas UmumDaerah secara triwulanyaitu : .
perorang perbulan terhitungtanggal 1 januari 2013 adalah sebesar Rp. 250.000, (dua ratus limapuluh ribu rupiah) tidak termasuk bulan ke13 (ketiga belas) e Bahwa Pemerintah daerah melaksanakan pembayaran DanaTambahan Penghasilan Guru PNSD kepada masingmasing GuruPNSD setelah diterimanya DTP Guru PNSD di Rekening kas UmumDaerah secara triwulanyaitu : .
Dana TPG PNSD Non sertifikasi tersebut sudahdicairkan namun belum dibagikan karena digunakan untukkepentingan pribadi terdakwa, sesuai pernyataan yang dibuatoleh Drs.
99 — 51
Menyatakan barang bukti :1) 1 (satu) set Daftar Nominatif Pembayaran Tambahan PenghasilanGuru PNSD Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD) untuk bulan Januaris.d Desember 2011 dan Januari s.d Desember 2013 (Tunggakan) padaDinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA. 2014 tanggal Juli 2014.(Asli);2) 1 (satu) lembar Surat Pencairan Tunggakan TP. Guru PNSD Tahun2012 s/d 2013 Nomor : 800/1326TU/2014 tanggal 10 Juli 2014 yangditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO.
Daerah (tunjangan profesi guru PNSD) untuk bulanjanuari s/d desember 2011 dan januari s/d desember 2013 (tunggakkan)pada dinas pendidikan kabupaten nias selatan TA. 2014.
Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD)Untuk Bulan Januari s/d Desember 2011 dan Januari s/d Desember 2013(Tunggakan) pada Dinas Pendidikan Kab.
Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD) Untuk BulanJanuari s/d Desember 2011 dan Januari s/d Desember 2013 (Tunggakan) padaDinas Pendidikan Kab.
72 — 26
Majelis Nomor 4/PEN.PP/2009/PTUNKPG tanggal 14 April 2009 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/PEN.HS/2009/PTUNKPG tanggal 23 April 2009 tentang Hari Sidang ; Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 8 April 2009 yang telahdiperbaiki tanggal 23 April 2009; DASAR GUGATAN :Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 824.4.2/II/1075/1014NDtertanggal 23 Juni 2009, Tentang Alih Status PNSD
Nip. 010 222 069;Adapun dasar gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :.1 Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DaerahKabupaten Kupang, dengan Nip. 010 222 069 yang telah diubah menjadiNip. 196703291988031005, Golongan/ruang: IV/a yang ditempatkansebagai Kepala Bidang Bantuan Sosial pada Dinas Sosial KabupatenKupang;Kemudian Tergugat mengeluarkan objek sengketa padatanggal 23 Juni 2009, Tentang Alih Status PNSD Dari PemerintahKabupaten Kupang Ke Pemerintah Kabupaten Sabu
Kabupaten Sabu Raijua,khususnya pada lampiran nomor 23 atas nama Thomas Polin,S.IP telahmemenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang undang Nomor 9 Tahun2004 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat Konkrit, Individual dan Finalyang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 824.4.2/II/1075/1014ND tertanggal 23 Juni 2009, Tentang Alih Status PNSD DariPemerintah Kabupaten Kupang Ke
Bahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 824.4.2/I1/1075/1014ND tertanggal 23 Juni 2009, Tentang Alih Status PNSD DariPemerintah Kabupaten Kupang Ke Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua,khususnya Pada lampiran nomor 23 atas nama Thomas Polin, S.IPmengandung cacat hukum berupa :aTidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukandalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor. 2 Tahun 2005, TentangTata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, JunctoPeraturan Gubernur Nusa Tenggara
DariPemerintah Kabupaten Kupang Ke Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.Khususnya pada lampiran nomor 23 atas nama Thomas Polin,S.IP;dinyatakan batal atau tidak sah, dan memohon agar Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut SuratKeputusan Gubernur Nomor 824.4.2/II/1075/1014ND tertanggal 23 Juni2009, Tentang Alih Status PNSD Dari Pemerintah Kabupaten Kupang KePemerintah Kabupaten Sabu Raijua, khususnya pada lampiran Nomor 23atas nama Thomas Polin, S.P dan memohon agar
145 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mile pada tanggal 7 Mei 2012, membuatkonsep pertanggungjawaban realisasi pembayaran berupa Daftar RealisasiPembayaran Rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD TahunAnggaran 2009 bulan Pembayaran JanuariDesember 2009 yangditandatangani oleh H.
Mile pada tanggal 7 Mei 2012, membuatkonsep pertanggungjawaban realisasi pembayaran berupa Daftar RealisasiPembayaran Rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD TahunAnggaran 2009 Bulan Pembayaran Januari Desember 2009 yangditandatangani oleh H.
Mile, pada tanggal 7 Mei 2012, membuatkonsep pertanggungjawaban realisasi pembayaran berupa Daftar RealisasiPembayaran Rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD TahunAnggaran 2009 Bulan Pembayaran Januari Desember 2009 yangditandatangani oleh H.
No. 1818 K/PID.SUS/2017penghasilan Guru PNSD/CPNSD non sertifikasi Kabupaten Luwu ProvinsiSulsel Tahun Anggaran 2009 periode Januari sampai dengan Desember2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu hasilperbaikan terhadap laporan sebelumnya tanggal 07 Mei 2012: Rekening Koran pada nomor rekening : 092 002 0000000520 MilikDikpora Kabupaten Luwu Bank Sulsel Cab.
dan CPNSD namun sudah tidakmemenuhi persyaratan lagi untuk menerima dana tunjangan tambahanpenghasilan bagi guru PNSD dan CPNSD sehingga tidak dibayarkan dandananya disetorkan kembali ke kas negara, namun Terdakwa selakuHal. 44 dari 53 hal.
111 — 50
Luwu periode Juni sampai dengan Desember 2009;- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov. Sul-sel Ta. 2009 periode Januari sampai dengan Desember 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu tanggal 12 April 2010;- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov.
Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.1010Tunjangan Fungsional guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non SertifikasiKabupaten Luwu Periode Juni Sampai Dengan Desember 2009 ;Kemudian Saksi Drs.
Luwu periode Juni sampai denganDesember 2009 ;Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilanGuru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov. SulSel Ta. 2009periode Januari sampai dengan Desember 2009 Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Kab. Luwu tanggal 12 April 2010;Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilanGuru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov.
Luwu untukmembuat daftar namanama guru atau Pegawai Negeri Sipil Daerah(PNSD) non sertifikasi sebagai penerima tunjangan fungsional GuruPegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah sebagai atau merupakantugas lain (tugas tambahan) yang diberikan oleh pimpinan/atasannya,dalam hal ini perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Kab. Luwu in cassu Drs.
Berangkat dari konsep pemikiran tersebutlah,maka jika kita hubungkan dengan kasus a quo yaitu pembayaran tunjanganfungsional guru non sertifikasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.
Luwu periode Juni sampai denganDesember 2009;Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilanGuru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov. Sulsel Ta. 2009periode Januari sampai dengan Desember 2009 Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Kab. Luwu tanggal 12 April 2010;91e Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilanGuru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov.
50 — 16
Luwu periode Juni sampai dengan Desember 2009;- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov. Sul-sel Ta. 2009 periode Januari sampai dengan Desember 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu tanggal 12 April 2010;- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov.
Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode JuniSampai Dengan Desember 2009 ;Kemudian Saksi Drs.
Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.tentang Penetapan Penerima Tunjangan Fungsional guru Pegawai NegeriSipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode JuniSampai Dengan Desember 2009 ;Kemudian Saksi Drs.
Luwu periode Juni sampaidengan Desember 2009 ;Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahanpenghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov. SulSel Ta. 2009 periode Januari sampai dengan Desember 2009 DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu tanggal 12 April 2010;Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahanpenghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab.
Sumber Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah(PNSD) ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara(APBN) yang ditransfer ke anggaran pendapatan dan belanja daerahmelalui mekanisme transfer ke daerah.Hal. 69 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.3. Pemerintah daerah wajib membayarkan dana tambahan penghasilan bagiGuru PNSD secara semester yaitu :a. Semester Pertama (Januari sampai Juni) dilakukan pada bulan Juli2010;b.
Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.daftar namanama guru atau Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)non sertifikasi sebagai penerima tunjangan fungsional GuruPegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah sebagai ataumerupakan tugas lain (tugas tambahan) yang diberikan olehpimpinan/atasannya, dalam hal ini perintah dari Kepala DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu in cassu Drs.
29 — 11
sdr Agus Budiman padahari tanggal dan bulan lupa tahun 2007 di warungkopi depan terminal Purboyo dan daria perkenalan tersebutTerdakwa bercerita kepada saksi Il dapat memasukkan orangmenjadi PNSD.3. Bahwa pada bulan juni tahun 2009 anak saksi sdr Sukardiyaitu. Saksi III Andri Purwaningtyas mengajukan lamaran CPNSDke BKD Madiun kota dengan nomor test tidak ingat lagi dansetelah mendapat nomor selanjutnya Saksi meminta bantuankepada Saksi I!
Sdr AgusBudiono kalau Saksi III Sdri Andri Purwaningtyas tidak diterimamenjadi PNSD Jatim tahun 2009, selanjutnya Terdakwa sekira bulanDesember 2010 datang ke rumah Saksi II dengan maksud meminta maafatas penerimaan CPNSD yang ternyata palsu) dan Terdakwa akanmengembalikan semua uang Saksi III sebesar Rp 53.000.000, (limapuluh tiga juta rupiah).12.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi V Agus Budiono pada haritanggal dan bulan lupa tahun 2007 di depan warung kopi depanTerminal Bus Purboyo dan dari perkenalan tersebut Terdakwabercerita kepada Saksi V kalau bisa memasukkan orang menjadi PNSD.3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2009 anak Saksi Sukardi yaituSaksi Il Sdr.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi V Agus Budiman padahari tanggal dan bulan lupa tahun 2007 di warung kopi didepan terminal bus Purboyo dan dari perkenalan tersebut Terdakwabercerita kepada saksi II dapat memasukkan orang menjadi PNSD.3. Bahwa benar pada bulan juni tahun 2009 anak saksi Sukardiyaitu.
Saksi Ill Supaya menjadi PNSD Jatim tahun 2009 dengan SyaratSaksi harus menyerahkan uang sebesar Rp 120.000.000, (seratusdua puluh juta rupiah) dengan jaminan apabila tidak diterima makauang akan dikembalikan kepada saksi dan mengenai' kelulusantersebut, Saksi Il meminta tolong kepada Terdakwa.4.
55 — 27
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu, Jalan JenderalSudirman Nomor 1 (Kompleks Perkantoran PemerintahKabupaten Luwu), atau setidaktidaknya di tempattempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, secaramelawan.. .melawan hukum, yaknimembuat daftar dan/atau memasukkanorangorang yang tidak berhak sebagai penerima tunjangantambahan penghasilan guru non sertifikasi dalam DaftarPenerima Tunjangan Fungsional Guru Pegawai Negeri SipilDaerah (PNSD
Bertandatangan.kemudian.. .11Kemudian atas daftar nama yang diantaranya berisi 72 (tujuhpuluh dua) orang yang tidak berhak tersebut, Saksi Drs.ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG mengusulkanDaftar Penerima Tunjangan Guru Non Sertifikasi kepadaBupati Luwu melalui Surat No: 267a/DIKPORA/Set/II/2010,tanggal 2 Februari 2010, yang selanjutnya Bupati Luwumenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 51/II/2010 tanggal16 Februari 2010 tentang Penetapan Penerima TunjanganFungsional guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD
puluh satu) nama yang tidakberhak; kemudian dibuat tambahan lagi sebanyak 25 (duapuluh lima) nama penerima yang selanjutnya disebutpencairan Tahap Il; dan untuk pencairan Tahap Illmengusulkan nama melalui Surat No: 702a/DIKPORA/Set/II1/2010, tanggal 11 Maret 2010 yang di dalamnyaterdapat 1 (satu) orang yang tidak berhak, yang selanjutnyaBupati Luwu Menerbitkan Surat Keputusan Nomor:110/I11/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang PenetapanPenerima Tunjangan Fungsional guru Pegawai Negeri SipilDaerah (PNSD
Luwu Prov.Sul. .57Sul sel Ta. 2009 periode Januari Sampai dengan Desember 2009Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Luwu tanggal 12 April2010.Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahanpenghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab.
Luwu Prov.Sul sel Ta. 2009 periode Januari Sampai dengan Desember 2009Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Luwu tanggal 12 April2010.Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahanpenghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab.
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 764 K/Pid.Sus/2016tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atasPenghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu:1) untuk PNS Golongan dan Golongan II sebesar 0% dari jumlah BrutoTunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD/Sertifikasi GuruPNSD;2) untuk PNS Golongan III sebesar 5% dari jumlah bruto Tunjangan ProfesiGuru dan Dana Profesi Guru PNSD/Sertifikasi Guru PNSD;3) untuk PNS Golongan IV sebesar
15% dari Jumlah Bruto TunjanganProfesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD/Sertifikasi Guru PNSD yaitusebagai berikut: No Uraian Jumlah Sertifikasi PPh Pasal 21 1 Dana Triwulan *l) 5.605.077. 300,00*Il) 4.367.935.500,00*l) 659.781.075,00*Il) 499.520.355,00 2 Dana Triwulan Il 10.986.678.100,00 1.287.586.605,00Dana Triwulan III 10.922.546.800,00 1.261.931.940,004 Dana Triwulan IV 12.013.312.800,00 1.378.085.340,00(Susulan) 103.444.800,00 9.457.560,00Jumlah 43.998.995.300,00 5.096.362.875,00 Jadi, jumlah
Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melaluimekanisme transfer Daerah, Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTahun 2013, BAB II butir huruf B berbunyi besaran Tunjangan ProfesiGuru PNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuaiperaturan perundangundangan bagi PNSD yang memiliki sertifikatpendidikan dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan petunjukteknis, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undangundang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
/Sertifikasi GuruPNSD;2) Untuk PNS Golongan Ill sebesar 5% dari jumlah bruto Tunjangan ProfesiGuru dan Dana Profesi Guru PNSD/Sertifikasi Guru PNSD;3) Untuk PNS Golongan IV sebesar 15% dari Jumlah Bruto TunjanganProfesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD/Sertifikasi Guru PNSD yaituSebagai berikut:Hal. 12 dari 105 hal.
Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melaluimekanisme transfer Daerah, Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTahun 2013, BAB Il butir huruf B berbunyi besaran Tunjangan ProfesiGuru PNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuaiperaturan perundangundangan bagi PNSD yang memiliki sertifikatpendidikan dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan petunjukteknis, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
87 — 68
/sertifikasi Guru PNSD;2) untuk PNS golonganIll sebesar 5 % dari jumlah brutoTunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD /sertifikasi Guru PNSD;3) untuk PNS golongan IV sebesar 15 % dari Jumlah BrutoTunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD /sertifikasi Guru PNSD yaitu sebagai berikut : No Uraian Jumlah Sertifikasi PPh Pasal211 Dana Triwulan *) 5.605.077. */)300, 659.781.075,Il)4.367.935.500,*/)499.520.355,2 Dana Triwulan II 10.986.678.100, 1.287.586.605,3 Dana Triwulan III 10.922.546.800
Anaiwoi Kec.KadiaKota Kendari;e Bahwa penyerahan tahap Pertama; sekitar bulan Mei tahun2013, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA bersamaHalaman 33 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRAPembantu Bendahara saksi SAIDIN menarik Dana PajakPenghasilan (PPh Pasal 21) Tunjangan Profesi Guru / SertifikasiGuru PNSD Kab.
Konawe Selatan tahun 2013,berdasarkan dengan Peraturan Presiden no. 80 tahun2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PajakPenghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadibeban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atauAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu:untuk PNS Golongan dan golongan II sebesar 0 % dari jumlahBruto Tunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD /sertifikasi Guru PNSD; 2) untuk PNS golongan Ill sebesar 5 % dari jumlah brutoTunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi
Guru PNSD /sertifikasi Guru PNSD;3) untuk PNS golongan IV sebesar 15 % dari Jumlah BrutoTunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD /sertifikasi Guru PNSD yaitu Sebagai berikut :No Uraian Jumlah Sertifikasi PPh Pasal 21 Dana *1) 5.605.077. 300, *l)Triwulan *Il) 4.367.935.500, 659.781.075,I *II)499.520.355, Halaman 43 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA Dana 10.986.678.100, 1.287.586.605,Triwulanana 10.922.546.800, 1.261.931.940,TriwulanWana 12.013.312.800, 1.378.085.340,Triwulan
Setelah menerima Resi SSP, saksiSAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA membuatkan PelaporanPajak dengan mengisi Blangko Pelaporan Pajak untuk ditujukanke Kantor Pelayanan Pajak;Bahwa penyerahan Tahap Keempat; sekitar bulan Oktobertahun 2013, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA dansaksi SAIDIN menarik Dana Pajak PPh Pasal 21 TunjanganProfesi Guru / sertifikasi Guru PNSD Kab.
347 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
/Non PNSD berupa honorarium dalamrangka menunjang Program/Kegiatan yang telah ditetapkan,dengan menganggarkannya secara selektif;3.11.Bahwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagianDasar Permohonan, oleh karena sebagian muatan Perda10/2019 masih merupakan hasil evaluasi Gubernur yangseharusnya terlebih dahulu disempurnakan oleh Bupati Melawibersama DPRD Kabupaten Melawi, yang sama artinya:Halaman 6 dari 92 halaman.
Putusan Nomor 22 P/HUM/2020Catatan:Keterangan angka pada kolom Ket, yaitu:1 Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,penganggaran honorarium bagi PNSD/Non PNSDmemperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas danefektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatansesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan,;Agar dialinkan pada kegiatan....
59.140.000, 2Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional 32.C 1.12.1.11.01.25.01/ 40.800.000, 3Hari keluarganasional Sub total 99.940.000, TOTAL 45.144.034.071, Catatan:Keterangan angka pada kolom Ket, yaitu:1.ak WONDalam rangka meningkatkan~ efisiensi anggaran daerah,penganggaran honorarium bagi PNSD/Non PNSD memperhatikanasas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalampencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhandan waktu pelaksanaan.Agar dialinkan pada kegiatan
Dalam rangka meningkatkan~ efisiensi anggaran daerah,penganggaran honorarium bagi PNSD/Non PNSD memperhatikanasas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalampencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhandan waktu pelaksanaan;2. Agar dialinkan pada kegiatan....;3.
Belanja langsungBelanja pegawai pada nomenklatur ini,bukanlah jenis belanja yang tidak bisa dikurangi, seperti: belanja gaji atautunjangan, melainkan belanja yang penganggarannya dapat diefisiensikankarena merupakan belanja tambahan penghasilan bagi sebagian atau pihaktertentu dari PNSD/Non PNSD berupa honorarium dalam rangka menunjangProgram/Kegiatan yang telah ditetapbkan, dengan menganggarkannya secaraselektif oleh karenanya menurut Pemohon sebagian muatan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah
Terbanding/Jaksa Penuntut : KEYU ZULKARNAIN ARIF, SH
92 — 40
2013 untuk anggaran TunjanganProfesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD pada Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kab.
/sertifikasi Guru PNSD;2) untuk PNS golongan III sebesar 5 % dari jumlah bruto TunjanganProfesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD / sertifikasi GuruPNSD;3) untuk PNS golongan IV sebesar 15 % dari Jumlah BrutoTunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD /sertifikasi Guru PNSD yaitu sebagai berikut : N Uraian Jumlah Sertifikasi PPh Pasal 21Oo1 Dana Triwulan */) 5.605.077.
Bendahara saksi SAIDIN menarik Dana PajakPenghasilan PPh Pasal 21 Tunjangan Profesi Guru / SertifikasiGuru PNSD Kab. Konawe Selatan tahun 2013 triwulan II, sebesarRp. 1.287.586.605, (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh TujuhJuta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus LimaRupiah), dari Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKab.
Keuangan RI no. 101/PMK.07/2013, tanggal 08 Juli 2013 untuk anggaran TunjanganProfesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD pada Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kab.
/sertifikasi Guru PNSD;2) untuk PNS golongan III sebesar 5 % dari jumlah bruto TunjanganProfesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD / sertifikasi GuruPNSD;3) untuk PNS golongan IV sebesar 15 % dari Jumlah Bruto TunjanganProfesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD / sertifikasi Guru PNSDyaitu Sebagai berikut : N Uraian Jumlah Sertifikasi PPh Pasal 21Oo1 Dana Triwulan I *I) 5.605.077.