TLN No. 3790, dan AturanPerundangundangan yang berlaku lainnya.Bahwa Tergugat adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan Pasal1 angka (1), dan (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disebutdengan POJK Nomor : 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan KonsumenSektor Jasa Keuangan, dan Penggugat adalah : Konsumen PUJKberdasarkan Pasal 1 angka 2 POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ;Bahwa Tergugat sebagai PUJK berhak untuk memastikan adanya itikadbaik konsumen

dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenaiKonsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan Pasal 3, Pasal4 angka (1), (2) dan angka (3) POJK Nomor : 1/ POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Copy Surat PenawaranPemberian Kredit tanggal : 11 Januari 2018, ke Penggugat untukdibaca dan dipahami.5.

Nomor : 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan KonsumenSektor Jasa Keuangan, bahwa :(1) Pelaku usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakanmekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen;Hal 15 Perkara No.65/Pat.G/2019/PN Pti(2) Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen.Pasal 38 POJK Nomor : 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan KonsumenSektor Jasa Keuangan, bahwa, Setelah menerima pengaduan Konsumen,Pelaku

Bahwa dalil gugatan Penggugat atas 8 (delapan) larangan Tergugat 1dalam membuat Akta/ perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (1) UU RI No. 8 TH 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak benaryang benar adalah : Pasal 22 Ayat (1) POJK Nomor : 1/ POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa dalam hal Pelaku UsahaJasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebutwajib disusun sesuai dengan peraturan perundangundangan; Pasal 22 Ayat (2) POJK Nomor

TLN No. 3790;Bahwa dalil gugatan Penggugat atas 8 (delapan) larangan Tergugat 1dalam membuat Akta/ perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (1) huruf d, UU RI No. 8 TH 1999 tentang Perlindungan Konsumen,tidak benar yang benar adalah : Pasal 8 Ayat (1) POJK Nomor : 1/ POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa Pelaku usaha JasaKeuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produkdan/atau layanan Pasal 8 angka (2) POJK Nomor : 1/ POJK.07/2013 tentang

Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedungkantor Perusahaan (vide Pasal 8 POJK Nomor 28/POJK.05/2014tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan PerusahaanPembiayaan).d.

/vide Pasal 15 Ayat (3) POJK Nomor28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan KelembagaanPerusahaan pembiayaan).Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimanadimaksud pada ayat (1), wajib menyelenggarakan kegiatan ahlipengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai Perusahaan(vide Pasal 15 Ayat (4) POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentangPerizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan).j.

(Vide Pasal 15 Ayat (8) POJK Nomor 28/POJK.05/2014tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan PerusahaanPembiayaan).Perusahaan wajib menyelenggarakan program pengembangankemampuan dan pengetahuan tenaga kerja (Vide Pasal 16 Ayat(1) POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha danKelembagaan Perusahaan Pembiayaan).Perusahaan wajib merlganggarkan dan merealisasikan 2,5% (duakoma lima persen dari biaya pegawai dan pengurus sumberdayamanusia Perusahaan untuk pengembangan dan pelatihanpegawai.

(VidePasal 40 Ayat (3) POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentangPerizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan).Kantor cabang Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukankegiatan Pembiayaan Syariah kecuali telah memiliki izin sebagaiKantor Cabang Unit Syariah (Vide Pasal 44 POJK Nomor28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan KelembagaanPerusahaan Pembiayaan).Penlsahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yangmelakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkankepada OuJK paling lama 15

(Vide Pasal 70 Ayat 2 POJK Nomor 28/POJK.05j2014 tentangPerizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan).Sebelum pembuatan izin usaha ditetapbkan oleh OJK, Perusahaanwajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada Debitur.

NO. 11/POJK.03/2015 sesuai dengan pasal 1 ayat 4 dimanakami berhak mendapatkan :a.

Penambahan fasiilitas kreditHalaman 2 dari 9 Putusan Nomor 631 /Padt.G/2019/PN Dps6.Dengan berdasarkan POJK NO. 11/POJK.03/2015 kami mengajukanrestrukturisasi untuk membayar sementara waktu Sesuai dengan kemampuankami dan pada tanggal : 20 Pebuari 2019 sebesar Rp. 4.500.000 dan 14 April2019 sebesar Rp. 2.000.000 dan kami pada 25 Januari 2019, kamimengajukan surat pengajuan restrukturisasi dan betatap muka langsungdengan kepala cabang BPD renon , sebagai tindakan kooperatif dan daripertemuan tersebut

Dan ternyata kami di asset kami di masukkan dalamlelang elektronik di KPKNL tanggal 30 April 2019 padahal kami adalahnasabah yang kooperatif dimana kami bayarkan tanggal 14 april 2019 cicilandan ini diterima oleh BPD sebagai niat baik kami , bahwa kami akanselesaikan masalah hutang piutang ini Sesuai aturan OJK yaitu POJK NO.11/POJK.03/2015.8.

Menetapkan bahwa penggugat dapat melanjutkan penyelesaian hutangpiutang dengan proses restrukturisasi Sesuai dengan POJK no.11/POJK.03/2015Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 631 /Padt.G/2019/PN DpsMembatalkan keputusan lelang eletronik secara sepihak yang di lakukanPT. Bank Pembangunan Daerah bersama Kantor Pelayanan KekayaanNegara Dan Lelang (KPKNL ) Denpasa , tanggal 30 April 2019.Menetapkan Bahwa Penggugat dapat menjual sendiri tanah danbangunannya jaminan .a.

Atas namaMuhammad ridwan ( pengugat )Menyatakan sisa kredit dapat di bayarkan dengan cara mencicil setiapbulan tanpa di bebankan bunga dan denda serta ongkos lainnya sesualdengan Peraturan OJK / POJK no. 11/POJK.03/2015Menghukum tergugat untuk menghormati putusan iniMenghukum penggugat untuk membayar pokok cicilan tiap bulansebesar Rp. 4.000.000 ( empat Juta rupiah ).

menerapkanmanajemen risiko sebagaimana manajemen penerapan risiko Bank.Dalam ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tidakdikenal dan oleh karena itu tidak dimungkinkan restrukturisasi dengan caramenunda angsuran kredit selama 1 (Satu) tahun.Sehingga atas dasar hal tersebut maka Tergugat menolak dalildalil gugatanPenggugat yang termuat pada posita 6; 7; dan 10; dan oleh karena itu tuntutanPenggugat agar Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk melakukanrestrukturisasi kredit Penggugat

(POJK Kuaitas Aset).Bahwa dalam POJK Kualitas Aset ditentukan bahwa tidak semua kreditdebitur dapat direstrukturisasi karena POJK Kualitas Aset dimaksudmenentukan kriteriakriteria debitur yang dapat direstrukturisasi kreditnya,yaitu (vide Pasal 53 POJK Kualitas Aset):Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG31.32.33.34.35.36.a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bungaKredit; danb. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampumemenuhi kewajiban setelah

keuangan, dalam hal ini perbankan (i.c Tergugat 1),maka Tergugat III menyediakan mekanisme perlindungan konsumenyang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan KonsumenSektor Jasa Keuangan yang telah diubah beberapa pasalnya denganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentangPenyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor JasaKeuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen).Dalam hal Penggugat melakukan

(untuk selanjutnya disebutPOJK Perlindungan Konsumen).Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku JasaKeuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakanmekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumenyang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan(2) POJK Perlindungan Konsumen).Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, dalam halPenggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai denganketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, Tergugat Ill

tidak dapatHalaman 27 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMGmemberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 10ayat (4) POJK Perlindungan Konsumen).37.

Dengan berdasarkan POJK NO. 11/POJK.03/2015 kami mengajukanrestrukturisasi secara lisan untuk membayar sementara waktu sesuaidengan kemampuan kami sebesar Rp. 2.000.000 sebagai tindakankooperatif dan kami mengajukan untuk membayar sesuai kemampuan kaminamun tidak ada tanggapan.6. Bahwa setelah terjadi pandemik corona maka terasa dampaknya padausaha kami dan kembali menurun omset kami dan kami tidak mampumembayar.

Dan ternyata asset kami di masukan dalam lelang elektronik diKPKNL tanggal 21 juni 2020 padahal kami adalah nasabah yang kooperatifdimana kami mengajukan pembayaran semampunya sebagai niat baik kami,Putusan Sela Nomor 85/Pdt.G/2020/PN.KIn halaman 2 dari 20bahwa kami akan selesaikan masalah hutang piutang ini Sesuai aturan OJKyaitu POJK NO. 11/POJK.03/2015.7.

No.11/POJK.03/2015Membatalkan keputusan lelang elektronik secara sepihak yang dilakukanPT.

no. 11/POJK.03/2015;Putusan Sela Nomor 85/Pdt.G/2020/PN.KIn halaman 6 dari 204.

Bahwa perlu pula Tergugat sampaikan, bahwa Penggugat tidakcermat karena POJK No 11/POJK.03/2015 telah dicabut sejaktahun 2017 sehingga sudah tidak relevan lagi untuk dijadikandasar gugatan Penggugat;6. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas dan nyata bahwagugatan Penggugat disusun secara tidak jelas dan tidak cermatsehingga gugatan kabur (obsuurlibel);7.

Bahwa saya mohon dapat melanjutkan angsuran kredit mobil denganmemberikan saya kebijakan program stimulus pandemi Covid19.Dengan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RepublikIndonesia Nomor: 11/POJK.03/2020 tahun 2020 Tentang StimulusPerekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical DampakPenyebaran Coronavirus Disease 2019, kami mengajukan permohonanpenyelesaian terhadap Perkara Perdata No. 3/Pdt.G.S/2021/PN Gin, sebagaiberikut:1. Pihak PT.

/POJK.03/2020 danperubahannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RepublikIndonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian NasionalSebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease2019 sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugathanya mengajukan surat bukti bertanda T1 berupa Asli Surat PernyataanKesanggupan Perlunasan yang dibuat oleh Tergugat, tanggal 20 Agustus 2021;Menimbang, bahwa setelah

.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai KebijakanCountercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang disahkanpada tanggal 16 Maret 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RepublikIndonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang StimulusPerekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical DampakPenyebaran Coronavirus Disease 2019 yang disahkan pada tanggal 1Desember 2020;Menimbang, bahwa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RepublikIndonesia Nomor 11/POJK.03/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganRepublik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentangStimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical DampakPenyebaran Coronavirus Disease 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah adalahdimaksudkan untuk memberikan kelonggaran relaksasi kredit baik kreditperbankan maupun industri kKeuangan non bank

Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor48/POJK.03/2020 tentang perubahan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganRepublik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus PerekonomianNasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronavirusDisease 2019 sebagai langkah negara dalam melindungi banyaknyamasyarakat menjadi lebih lemah secara ekonomi, akibat imbas dari PandemiCovid19 dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi (Fasilitas Pembiayaan)Nomor 245.1701283 tanggal 23 November 2017 yang dilakukan

Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan danapensiun sebagaimana perintahn UndangUndang, OJK menerbitkan PeraturanOtoritas Jasa Keungan Nomor 5 Tahun 2017 tentang luran, Manfaat Pensiun, DanManfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun (POJK Nomor 5 Tahun2017). Dalam Pasal 6 Ayat (1) POJK Nomor 5 Tahun 2017 disebutkan, Pesertaberhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila:a.

8/2018 dan harus tundukpada Pasal 35 ayat (2) PP 76/1992;Menimbang, bahwa dengan adanya 2 (dua) surat tersebut maka untuk tujuanhukum yaitu Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan bagi para pihak yangberperkara maka Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaitersebut di bawah ini;Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pat.G.S/2019/PN Pdg.Menimbang, bahwa di dalam memutus perkara ini maka Hakim akanberpatokan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 /POJK.05/2018Tentang

Pendanaan Dana Pensiun, yang mana di dalam Pasal 80 Nomor 8/POJK.05/2018 dari POJK tersebut menyebutkan Pada saat Peraturan Otoritas JasaKeuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pendanaan Dana Pensiun tundukpada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Berlakunya ketentuan ini menurut pasal81 dari Peraturan POJK ini adalah sejak diundangkannya POJK tersebut yangmanaPOJK tersebut diundangkan pada tanggal 31 Mei 2018;Menimbang, bahwa di dalam bagian Mengingat dalam PembentukanPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.05/2018 Tentang PendanaanDana Pensiun ada disebutkan: Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentangDana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3507) sehinggadalam perkara ini Hakim tidak sependapat dengan bukti T1 yang berpendapatpembayaran pensiunan dari Mitra Pendiri yang melakukan pemisahan tidakdapat mengikuti ketentuan POJK 8/2018 dan harus tunduk pada Pasal 35 ayat(2) PP 76/1992, sehingga dengan demikian sebaliknya Hakim berpendapat untukmenentukan manfaat pensiun dari Penggugat tersebut berpedoman mengikuti buktiP1 yaitu sesuai dengan ketentuan POJK 8/2018;Menimbang, bahwa menurut Pasal 49 ayat (6) dari POJK Nomor8/POJK.05

tertulis kepada Penggugat dan secara tibatiba hanyayang mengutus debtcollector yang pada saat datang kerumahPenggugat juga tidak menunjukan surat tugas, identitas diri dan/atauSurat kuasa serta tidak juga menunjukan sertifikat jaminan fidusiakepada Penggugat ketika mengambil paksa dan/atau mengeksekusiObyek Sengketa adalah merupakan perbuatan yang bertentangandengan hukum atau dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawanhukum berdasarkan;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor29/POJK

Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi bendajaminan apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikatjaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan;Pasal 50: Pegawai dan/atau tenaga alih daya PerusahaanPembiayaan yang menangani bidang penagihan wajib memilikisertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjukasosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dandisertai dengan alasan penunjukan;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor35/POJK

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUURLIBEL).Dasar Hukum Yang Didalilkan Penggugat Telah Dilanggar OlehTergugat Dalam Gugatan Telah Dicabut Dan Dinyatakan Tidak BerlakuLagi.> Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telahmelanggar ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Otoritas JasaHalaman12 dari 24 Putusan Sela No.401/Pdt.G/2019/PN CbiKeuangan RI No.: 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan UsahaPerusahaan Pembiayaan (untuk selajutnya disebut POJK 29/2014).> Bahwa

ternyata POJK 29/2014 tersebut telah dicabut dan dinyatakantidak berlaku lagi sejakberlakunyaPeraturanOtoritas JasaKeuangan No.: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan UsahaPerusahaan Pembiayaan (untuk selajutnya disebut POJK 35/2018)sebagaimana diatur dalam Pasal 120 huruf a POJK 35/2018, yangberbuny/i:Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentangPenyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan lembaranNegara Republik

29/2014 yang didalilkan olehPenggugat telah dilanggar Tergugat dalam melaksanakan isi PerjanjianPembiayaan (Pasal 23 dan Pasal 50 POJK 29/2014), TERNYATAketentuanketentuanyang diatur dalam POJK 29/2014 tersebut,termasuk ketentuan Pasal 23 dan Pasal 50 SUDAH TIDAK MEMILIKIKEKUATAN HUKUM LAGI OLEH KARENA POJK 29/2014 TELAHDICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI sejak berlakunyaPOJK 35/2018.Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 120 huruf a POJK35/2018, yang berbunyi:Peraturan Otoritas

Bahwa dengan kondisi pandemi yang belum dapat memberikan dampakpositif bagi perkembangan usaha, saya bermaksud untuk menyerahkanunit kendaraan tersebut di atas;Dengan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik IndonesiaNomor: 11/POJK.04/2020 tahun 2020 Tentang Stimulus PerekonomianNasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronavirusDisease 2019, kami mengajukan permohonan penyelesaian terhadap PerkaraPerdata No. 4/Pdt.G.S/2021/PN Gin, sebagai berikut:1. Pihak PT.

/POJK.03/2020 danperubahannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RepublikIndonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian NasionalSebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease2019 sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugathanya mengajukan surat bukti bertanda T1 berupa Asli Surat Pernyataan TidakSanggup Melunasi Kewajiban dikarenakan situasi Pandemi Covid 19 yangbelum diketahui kapan

.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai KebijakanCountercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang disahkanpada tanggal 16 Maret 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RepublikIndonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang StimulusPerekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical DampakPenyebaran Coronavirus Disease 2019 yang disahkan pada tanggal 1Desember 2020;Menimbang, bahwa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RepublikIndonesia Nomor 11/POJK.03/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganRepublik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentangStimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical DampakHalaman 14 dari 20 HalamanPutusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Padt.GS/2021/PN GinPenyebaran Coronavirus Disease 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah adalahdimaksudkan untuk memberikan

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor48/POJK.03/2020 tentang perubahan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganRepublik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus PerekonomianNasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronavirusDisease 2019 sebagai langkah negara dalam melindungi banyaknyamasyarakat menjadi lebih lemah secara ekonomi, akibat imbas dari PandemiCovid19 dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi (Fasilitas Pembiayaan)Nomor 245.1701284 tanggal 23 November 2017

JKt.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 POJK.

kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Notaris dimaksuddianggap telah mengunaurkan diri dan surat tanda terdaftar profesipenunjang pasar modal atas nama Notaris tersebut akandibatalkan.Bahwa mengingat Pasal 49 POJK 67/2017 telah mengaturkeberlakuan POJK 67/2017 adalah sejak diundangkan dan karenaPOJK tersebut diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember2017, maka berarti peraturan POJK 67/2017 telah mulai berlakusejak 22 Desember 2017;Bahwa dalam rangka penerapan Asas Pelayanan yang Baik

pendaftaran ulang sesuai Pasal 44 POJK 67/2017 dalamjangka waktu paling lambat 1 (Satu) tahun sejak diberlakukan POJK67/2017.

POJK 67/2017;Bahwa Penggugat sebagaimana diakui dalam dalilnya padagugatan a quo, saat acara sosialisasi tanggal 8 Maret 2018 tersebuttelah pula melakukan pengisian formulir pendaftaran ulang sebagaipemenuhan sebagian persyaratan Pasal 44 POJK 67/2017.

JKt.Bahwa Pasal 44 huruf a POJK 67/2017 telah mengatur bahwanotaris yang telah memiliki STTD Notaris Pasar Modal sebelumberlakunya POJK 67/2017 wajib menyampaikan permohonanpendaftaran ulang kepada Tergugat paling lambat 1 (satu) tahunsejak POJK 67/2017 diundangkan, yaitu pada tanggal 22 Desember2018;Bahwa kemudian untuk menegaskan kepastian hukum ataskonsekuensi tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 44 POJK 67/2017,dalam Pasal 45 POJK 67/2017 telah diatur secara tegas akibathukum apabila norma Pasal

PerusahaanPembiayan, Turut Tergugat menerbitkan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan UsahaPerusahaan Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut sebagai POJK No.29/POJK.05/2014).Bahwa kegiatan usaha pembiayaan sebagaimana antara Penggugatdengan Tergugat merupakan salah satu kegiatan usaha dan carapembiayaan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan(vide Pasal 2 POJK No. 29/POJK.05/2014).Bahwa perlu Turut Tergugat uraikan pengawasan yang dilaksanakan olehTurut

Pengawasan initunduk pada beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yangantara lain POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang LaporanBulanan Lembaga Jasa Keuangan NonBank (selanjutnyadisebut POJK Laporan Bulanan LJK NonBank); danb. onsite Supervision (pengawasan langsung) yaitu pengawasanyang terjun langsung dan melakukan pemantauan langsung keperusahaan pembiayaan.

Perizinan Usaha dan KelembagaanPerusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut sebagai POJK No.28/POJK.05/2014).Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sanksisanksi kepada LembagaPembiayaan dikenakansecarabertahap yaitu berupa saksiadministratif berupa: peringatan, pembekuan kegiatan usaha; danpencabutan izin usaha Perusahaan dalam hal Perusahaan Pembiayaanmelakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam POJK No.28/POJK.05/2014 (vide Pasal 77 POJK No. 28/POJK.05/2014).Bahwa dengan demikian, Turut

Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, diberitanda TT3;4. Fotokopi Peraturan Otorotas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013, diberitanda TT4;5. Fotokopi Peraturan Otorotas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014,diberi tanda TT5;6. Fotokopi Peraturan Otorotas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014,diberi tanda TT6;7. Fotokopi Peraturan Otorotas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014,diberi tanda TT7;8.

Fotokopi Peraturan Otorotas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014,diberi tanda TT8;9.

Bahwa dalam perkara a quo, Judex factie Pengadilan Agama Wonosobodalam pertimbangannya pada halaman 32 (tiga puluh dua) alinea 1 (Satu)dalam putusan No. 990/Pdt.G/2018/PA.Wsb, yang mendasarkan PutusanKasasi Nomor 138/K/Ag/2017 tanggal 24 Maret 2017 dalam pertimbanganhukumnya menyatakan:dalam hal ini, Termohon banding telah satu tahun tidak membayar, makaJelas masuk dalam kategori macet dalam kualitas pembiayaan sehinggatidak layak direstrukturisasi sebagaimana ketentuan Pasal 56 POJK Nomor16/POJK

No.148/Padt.G/2019/PTA.Smg.Keuangan (POJK) nomor 16/POJK.03/2014 pada pasal 56 yang melarangbagi Bank Syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuanuntuk memperbaiki kualitas pembiayaan tanpa memperhatikan kriterianasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1), dan jugamengambil Kaidah Hukum yang diambil dari putusan Kasasi Nomor138K/Ag/2017 tanggal 24 maret 2014 bahwa Restrukturisasi akadpembiayaan Murabahah tidak boleh dilakukan terhadap debitur yang jelasJelas tidak mampu membayar

No.148/Pat.G/2019/PTA.Smq.perlawanannya tersebut, oleh karenanya dalil perlawanannya harus ditolak;Menimbang, bahwa lagi pula untuk mengajukan Rescheduling ataupunRestrukturing atas pembiayaannya harus memenuhi syarat sebagaimana yangditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor16/POJK.03/2014 sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama dalam putusannya, sedangkan Para Pelawan setelahpembayaran angsuran yang terakhir tanggal 31 Maret 2015 sampai sekarangatau

tiga) tahun tidak lagi membayar angsurankepada Terlawan, oleh karena Para Pelawan dapat dikatagorikan sebagainasabah/debitur yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuransesuai dengan perjanjian, hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum dalamPutusan Kasasi nomor 138/K/Ag/2017 tanggal 24 Maret 2017 menyatakandalam hal ini, Termohon kasasi telah satu tahun tidak membayar, maka jelasmasuk dalam katagori tidak mampu membayar sehingga tidak layakdirestrukturisasi sebagaimana ketentuan Pasal 56 POJK

Nomor16/POJK.03/2014, serta sesuai pula dengan kaidah hukum dari PutusanKasasi tersebut yang menyatakan Restrukturasi akad pembiayaan Murabahahtidak boleh dilakukan terhadap debitur yang jelasjelas sudah tidak mampumembayar angsuran sesuai peranjian;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan diatas, sependapat denganMajelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Para Pelawan sebagai debitur sejaksetelah pembayaran angsuran yang terakhir tanggal 31 Maret 2015 sampaisekarang atau sekurangkurangnya telah 3 (tiga)

.05/2014 tentang Penyelenggaraan UsahaPerusahaan Pembiayaan (POJK No. 29/2014), yang menyatakanpembiayaan multiguna diperuntukan untuk pengadaan barang dan/ataujasa yang diperlukan debitur untuk pemakaian/konsumsi bukan untukkeperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yangdiperjanjikan.Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha PerusahaanPembiayaan :Pembiayaan Multiguna adalah Pembiayaan untuk pengadaan barangdan/atau jasa yang diperlukan

oleh debitur untukpemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitasproduktif) dalam jangka waktu yang dipenanjikan.Bahwa TERLAWAN telah melanggar ketentuan sebagaimana diaturdalam POJK No. 29/2014 dengan memberikan Pembiayaan Multigunakepada PELAWAN (debitur) untuk keperluan usaha (aktivitasproduktif).

Padahal untuk keperluan usaha, harusnya debitur diberikanPembiayaan Investasi dan/atau Pembiayaan Modal Kerja, sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 POJK No. 29/2014.Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan :Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 82/PDT/2021/PT BDG10.11.12.13.Kegiatan Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1) huruf a dan/atau Pembiayaan Modal Kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditujukan

Terlawan tidak faham mengenai beberapa jenisfasilitas pembiayaan yang diatur dalam POJK No 35/POJK.05/2018,sehingga teledor memberikan informasi yang tidak benar yang akhirnyamerugikan kepentingan Pelawan selaku Debitur dalam memperolehfasilitas pembiayaan.Oleh karenanya Penetapan Sita Eksekusi No/Eks.HT/2019/PN.Bks.cacat hukum, karena dasar dilakukannya sita eksekusi yaitu perjanjianmultiguna yang melanggar syarat sahnya perjanjian, jelas perbuatanTerbanding telah melawan hukum dan oleh karenanya

.05/2014 yang telahdisempurnakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35/POJK.05/2018tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Bahwa, oleh karena PARA TERGUGAT tetap tidakmemenuhi/melaksanakan kewajiban kepada PENGGUGAT; makaPENGGUGAT telah memberikan upaya penyelamatan kredit yang bersifatSementara terhadap PARA TERGUGAT dengan melaksanakanHalaman 4 dari 16 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Cbi10.11.penyelamatan Agunan Yang Diambil Alin (AYDA), hal ini telah sesuaidengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor :33/POJK.03/2018 Pasal 27 tentang Kualitas Aset Produktif danPembentukan Penyisihan Penghapusan

Pernyataan yangditandatangani oleh PARA TERGUGAT tanggal 29 Desember 2018 dandilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan Akta PernyataanPenyerahan Hak Nomor : 18 tanggal 29 Desember 2018 dan AktaPerjanjian Penyerahan Sukarela dan Pengosongan Nomor : 19 tanggal 29Desember 2018 yang keduanya dibuat oleh Notaris YULITAHARASTIATI,S.H.Bahwa, sejak ditandatangani Surat Pernyataan dalam upaya penyelamatansementara Agunan Yang Diambil Alin (AYDA), sesuai dengan KetentuanPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK

B/O21/BBTM.KC.BOGOR/V/2018tanggal 3 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P13;14.Fotokopi Somasi Peringatan Lav Firm Simpatik No : 124/SimpatikLF/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P14;15.Fotokopi sesuai print out core banking system Tagihan Pinjaman an.Parlaungan Manulang tanggal 11 April 2017, selanjutnya diberi tanda P15;16.Fotokopi dari fotokopi POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang StimulusPerekonomian Nasional sebagai Countercyclical dampak penyebaran Covid19, selanjutnya diberi

tanda P16;17.Fotokopi dari fotokopi POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kwalitas AsetProduktif dan Pembentukan Penyisihnan Penghapusan Aset Produktif BankPerkreditan Rakyat, selanjutnya diberi tanda P17;18.

,M.Kn., denganSertifikat Hak Tanggungan No. 16004/2019 Peringkat 1 (pertama) dari KantorPertahanan Kabupaten Bogor, maka tujuan untuk menjaga hak dari Penggugatsudah tercapai dengan adanya Hak Tanggungan tersebut, ditambah denganadanya upaya penyelamatan kredit yang bersifat Sementara dari Penggugatterhadap para Tergugat dengan melaksanakan penyelamatan Agunan YangDiambil Alin (AYDA), berdasarkan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor : 33/POJK.03/2018 Pasal 27 tentang Kualitas Aset

disebut POJK 66/2017);4.

Bahwa sebagai amanah PP Pungutan tersebut, Tergugattelah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan olehOtoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir telah diubah denganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan olehOtoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan POJKPungutan);9.

Bahwa walaupun telah diberikan kesempatan sampaidengan 31 Oktober 2019, faktanya Penggugat belum juga dapatmemenuhi persyaratan pada Pasal 39 ayat (2) POJK 66/2017.15. Bahwa kemudian karena sampai dengan 31 Oktober 2019Penggugat belum juga dapat memenuhi persyaratan pada Pasal 39ayat (2) POJK 66/2017, maka Tergugat menerbitkan ObjekSengketa pada tanggal 18 Desember 2019;16.

Bahwa Pasal 39 POJK 66/2017 telan mengatur bahwakonsultan hukum yang telah terdaftar sebelum berlakunya POJK66/2017 wajib menyampaikan permohonan pendaftaran ulangkepada Tergugat paling lambat 1 (Satu) tahun sejak POJK 66/2017diundangkan, yaitu pada tanggal 22 Desember 2018;a Bahwa kemudian untuk menegaskan kepastian hukum ataskonsekuensi tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 39 POJK 66/2017,dalam Pasal 40 POJK 66/2017 telah diatur secara tegas akibathukum apabila norma Pasal 39 POJK 66/2017 tersebut

T7.A : Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 3/POJK.02/2014 Tentang Tata Cara PelaksanaanPungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Fotokopi sesuaidengan fotokopi);9. T7.B : Salinan Peraturan Otoritas JasaHalaman 52 dari 88 halaman Putusan Nomor 56/G/2020/PTUN.JKT.Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.2/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan PungutanOleh Otoritas Jasa Keuangan (Fotokopi sesuai denganfotokopi);10.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan;a.

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.37.38.39.40.41.42.perkembangan dunia perbankan di Indonesia sehingga perlumemperhatikan langkahlangkah yang diatur dalam ketentuan yangberlaku.Selain itu, terkait perlindungan konsumen, Tergugat III telah memilikipengaturan tersendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan OtoritasJasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan, untuk selanjutnya disebut sebagaiPOJK No. 1/POJK.07/2013.Bahwa berdasarkan ketentuan POJK No. 1/POJK

.07/2013 tersebut,Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki danmelaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduanbagi Konsumen yang wajid diberitahukan kepada Konsumen(videPasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No. 1/POJK.07/2013).Kemudian, berdasarkan Pasal 40ayat 3 POJK No. 1/POJK.07/2013,disebutkan bahwa pengaduan konsumen disampaikan kepada OJKdengan ditujukan kepada Anggota Dewan Komisioner yangmembidangi edukasi dan perlindungan konsumen.Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.kondisi diluar dari scopeofwork bawahannya, itikad tidak baik dari korbansendiri.Doktrin doktrin pun mencoba menguaraikan hal tersebut.Bahwa POJK merujuk pada Undang Undang perlindungan konsumen,karena di POJK hubungan hukum nasabah dengan bank adalahhubungan konsumen dengan pelaku usaha.Namun demikian adakekhususan kepada bank terhadap POJK.Maka dilihat dari POJK hampirsebagian besar mengatur kewajiban kepada Bank sebenarnya.SehinggaPOJK sebagai peraturan

Foto copy Peraturan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan, diberi tanda T36;7. Foto copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/ 2017tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum,diberi tanda T37;8. Foto copy Surat nomor 041/ARSCo/SK.P/VI/17 tanggal 6 juni 2017 perihalterkait Nobu Bank, diberi tanda T38;9.

.04/2018 Tentang Perijinan Wakil Penjamin Emisi DanWakil Perantara Pedagang Efek Jo Pasal 3 ayat (2) huruf (b)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.04/2018Tahun 2018 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) PeraturanOtoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.04/2018 Tahun2018 Tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan WakilPerantara Pedagang Efek; Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 08 Tahun 1995Tentang Pasar Modal menyebutkan :Yang Dapat melakukan kegiatan sebagai wakil

Pasal 3 ayat (2) huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 20/POJK.04/2018 Tahun 2018 menyebutkan :Kewajban untuk memiliki izin WPPE sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (2) berlaku bagi :(b) Pegawai yang melakukan pemasaran. Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Peraturan OtoritasJasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.04/2018 Tahun 2018Tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan WakilPerantara Pedagang Efek, menyebutkan :(1) WPPE dan WPPE dilarang bekerja rangkap pada :a.

Pasal 3 ayat (2) huruf (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJkK)Nomor 20/POJK.04/2018 Tahun 2018 Juncto.n. Pasal 4 (a) butir (1) dan (6), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor20/POJK.04/2018 Tentang Perijinan Wakil Penjamin Emisi Efek DanWakil Perantara Pedagang Efek Juncto.o. Pasal 16 huruf (a) & huruf (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.:20/POJK.04/2018 Tentang Perijinan Wakil Penjamin Emisi Dan WakilPerantara Pedagang Efek Juncto.p.

Tergugat III telah melanggarPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2018 (POJK20/2018).

Perlu Tergugat IIl tegaskan bahwa POJK 20/2018 berlakusejak tanggal (*) dan tidak ada ketentuan apapun di POJK 20/2018yang menyatakan bahwa POJK 20/2018 tersebut dapat berlakusurut. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa TergugatIll bekerjasama dengan Tergugat untuk melakukan perbuatan melawanhukum pada tahun 2014 s/d 2016.

Bahwa perlu Turut Tergugat II informasikan pula kepada MajelisHakim, dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan olehtindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perbankan (i.cTergugat 1l), maka Turut Tergugat Il menyediakan mekanismeperlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 TentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang telah diubahbeberapa pasalnya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan31/POJK

.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen danMasyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan(POJK Layanan Konsumen).22.

Dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketadengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai denganketentuan POJK Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidakHal 20 dari 25 halaman Putusan No. 203/Pdt/2021/PT SMGdapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (videPasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen). (untuk selanjutnyadisebut POJK Perlindungan Konsumen).23.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, PelakuJasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakanmekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumenyang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan(2) POJK Perlindungan Konsumen).24.

Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, dalam halPenggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai denganketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, Turut Tergugat II tidak dapatmemberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 10ayat (4) POJK Perlindungan Konsumen).25.

61 halaman Putusan No. 97/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg.23.24.25.26.ot28.23halaman 4 s.d. 5 surat gugatannya), dapat Turut Tergugat Il sampaikanbahwa terkait tenaga aktuaria, perusahaan asuransi (in casu Tergugat)terikat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan PerusahaanReasuransi Syariah yang mewajibkan pelaporan pengangkatan tenagaaktuaris (vide Pasal 62 POJK Perizinan

Pasal 2 ayat (2) huruf d POJK UKK).Bahwa untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan, anggotaDireksi perusahaan asuransi (in casu Direksi Tergugat) mengajukanpermohonan kepada OuJK (vide Pasal 10 POJK UKk).Bahwa selanjutnya, atas permohonan dari Direksi perusahaan asuransi (incasu Direksi Tergugat), Turut Tergugat Il (OJK) akan melakukan penilaiankemampuan dan kepatutan atas calon tenaga aktuaris yang dimohonkandengan hasil akhir disetujui atau tidak disetujui (vide Pasal 21 ayat (1) POJKUKk

Kornat Rumapea.Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi PihakUtama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, PerusahaanPembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan (POJK UKK Existing), tenagaakituaria merupakan pihak yang mengikuti penilaian kemampuan dankepatutan (vide Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 POJK UKK Existing).Halaman 29 dari 61 halaman Putusan No. 97/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg.29.30.31.32.33.34.35.36.Bahwa berdasarkan

Pasal 2 ayat (2) POJK UKK Existing).Bahwa penilaian kembali kKemampuan dan kepatutan kepada direksi tidak dapat dilakukan secarasertamerta karena harus berdasarkan syarat yangtelah ditentukan (vide Pasal 7 ayat (4) jo.

TURUT TERGUGAT Il TELAH MELAKSANAKAN FUNGSI PERLINDUNGANKONSUMEN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITASJASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013TENTANG PERLINDUNGANKONSUMEN48.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.11/POJK.03/2020 telah dirubah dengan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Republik Indonesia No. 48/POJK.03/2020 TentangPerubahan Peraturan Otoritas JasaKeuangan RepublikIndonesia No. 11/POJK.03/2020), Penggugat telah salahmemaknai dan memahami kebijakan tersebut, dikarenakan, selain telah dirubah, peraturan tersebut hanya mengikat padaHalaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 63/Padt.G/2020/PN MkdLembaga Keuangan Bank.

Bahwa kebijakan terkait stimulus ekonomi sebagai penangananpandemi Covid19 ini yang mengikat pada Lembaga Keuangan NonBank diatur pada POJK No. 14/POJK.05/2020 jo. POJK No.58/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical DampakPenyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga JasaKeuangan Nonbank, dalam ketentuan Pasal 9 disebutkan bahwa:LJKNB dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadapDebitur yang terkena dampak penyebaran COVID19.

Bahwa hal restrukturisasi LJKNB tersebut dimaksud, untukmemberikan kepastian hukum dan keadilan, dalam penerapan POJKNo. 14/POJK.05/2020 dengan tetap disesuaikan dengan isiPerjanjian, diantaranya adalah dalam penerapan dan pemahamanketentuan POJK;.

Pasal 9 ayat(2) POJK No. 14/POJK.05/2020):Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 11 POJK No.14/POJK.05/2020, ditentukan bahwa kebijakan restrukturisasi hutang Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 63/Padt.G/2020/PN Mkdharus didasarkan bahwa debitur merupakan orang perseoranganyang dinyatakan sebagai pasien positif terinfeksi COVID19, pasiendalam pengawasan, atau orang dalam pengawasan sehingga debiturmengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNBsesuai perjanjian atau debitur memiliki usaha

Bahwaterlebin dengan kebijakan pemerintah mengenairestrukturisasi hutang yang diatur dalam POJK No. 14/POJK.05/2020hal mana tidak mengatur secara spesifik bagaimana mekanismerestrukturisasi tentang pembiayaan. Sehingga mekanismeRestrukturisasi pembiayaan untuk diserahkan kepada masingmasingLJKNB (Vide. Pasal 9 ayat (2) POJK No. 14/POJK.05/2020);.