Staatblaad No. 54 Tahun 1931, menentukan, bahwaorang tua tidak boleh memindah tangankan barangbarang tidak bergerak anakanaknya yang masih dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun; kecualimemperoleh ijin atau kuasa dari pengadilan negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas, ijinmenjual dibolehkan apabila kepentingan anak menghendakinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 9 berupa Sertifikat Hak Milik,yang menurut perspektif UUPA, merupakan bukti hak kepemilikan atas tanahyang terkuat

hak dari ILAK SIMBALA kepadaBabosong Simbala, namun sejak menerima hibah sampai meninggal duniapada tanggal 5 Mei 1995 (vide bukti P6), Babosong Simbala belum jugamelakukan balik nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tersebut;Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai anak kandung BabosongSimbala (vide bukti P4) berkeinginan untuk melakukan balikn nama dalamSertifikat Hak Milik Nomor 175 tersebut menjadi atas nama Para Pemohon;Menimbang, bahwa Hak milik atas suatu tanah adalah hak turuntemurun, terkuat

Jadi hakim bertugas untukmenafsirkan suatu ketentuan peraturan perundangundangan dalam hal suatuperaturan tidak jelas maksudnya ketika berhadapan dengan suatu keadaanyang konkrit ;Bahwa Asas utama dalam hukum pidana Indonesia adalah Asas legalitas,kenyataan ini berkonsekuensi pada pengakuan Undangundang sebagai suatuSumber Hukum Formal yang terkuat. Suatu peraturan perundangundanganyang mengandung sanksi pidana merupakan suatu kesatuan yangkomprehensif yang tidak dapat dipilahpilah. Menurut DR.

miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, menggunakan ataumengeluarkandari Indonesiasesuatu. senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lainsebagai berikut Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimanatersebut diatas, pergi ke Simpang lima gumul DesaParon, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, denganmaksud melihat Pasar malam diSimpang Lima Gumul,dengan membawa lI(satu) bilah parang dan I(satu) buahruyung (Stik) yang terkuat

Tentang Gugatan Penggugat Kurang PihakBahwa sertifikat Hak Milik No.92/Tamansari dan No.93/Tamansaritercatat atas nama Penggugat merupakan bukti terkuat dan bersifat mutlakkarena memenuhi unsurunsur : 1). Sertifikat diterbitkan secara sah atas namaorang atau badan hukum; 2). Tanah diperoleh dengan itikad baik; 3.) Tanahdikerjakan (dikuasai) secara nyata; 4).

Sertifikat Hak Milik merupakan bukti terkuat dan mutlak karenamemenuhi unsurunsurnya;2). Ukuran dalam buku Leter C Desa tiak menjamin kepastian luasnyakarena hanya berdasarkan klasiran jaman dahulu, sehingga jika diukuroleh instansi yang berwenang bisa berkurang atau lebih. Jaman nowadalah dilakukan pengukuran dengan peralatan canggih bahkan melaluisatelit demi kepastian hukum;3).

nomor 92 Raden Bayun SarosaMasin in casu Tergugat Rekonpensi dan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 93Raden Bayun Sarosa Masin in casu Tergugat Rekonpensi tidak berharga ataumemiliki kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi Tergugat Rekonpensimenjawab dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidakmenjelaskan bertindak sebagai kuasa SANUSI atau sebagai pemilik atau bekaspemilik tanah yang kini dimiliki Penggugat dan sudah bersertipikat hak miliksebagai bukti terkuat

,sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bukti surat sertifikat bertanda T3 s/d13 dan TT9/T149 dan 1147, 1148 tidak mempunyai kekuatan pembuktianatas tanah sengketa, sehingga bukti sertifikat tersebut diatas tidak dapatditerima sebagai bukti hak milik yang terkuat atas tanah sengketa;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataramtersebut adalah keliru dan sangat sumir, tidak yuridis serta tidakargumentatif, atas dasar argumentasi hukum sebagai berikut:1.

yang pada intinya menyatakan ...bahwa dariseluruh bukti surat sertifikat tersebut diatas, tidak ada perolehannyadidasarkan atas jual beli sebagaimana dalil sangkalan Tergugat Ill s/dXIll/Terbanding III s/d XIII dan Turut Tergugat/TurutTerbanding, ....sehinggaPengadilan Tinggi berpendapat bukti surat sertifikat bertanda T3 s/d 13 danTT9 dan 1147, T148 tidak mempunyai kekuatan pembuktian atas tanahsengketa, sehingga bukti sertifikat tersebut diatas tidak dapat diterimasebagai bukti hak milik yang terkuat

Staatblaad No. 54 Tahun 1931, menentukan, bahwaorang tua tidak boleh memindah tangankan barangbarang tidak bergerak anakanaknya yang masih dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun; kecualimemperoleh ijin atau kuasa dari pengadilan negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas, ijinmenjual dibolehkan apabila kepentingan anak menghendakinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 8 berupa Sertifikat Hak Milik,yang menurut perspektif UUPA, merupakan bukti hak kepemilikan atas tanahyang terkuat

Pada pertimbanganhukum halaman 40 alinea kedua, "menimbang bahwa dalam pasal 529KUHPerdata disebutkan yang dinamakan kedudukan berkuasaialahkedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan dirisendiri maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankandan menikamatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu, sedangkandalam Pasal 20 UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960 khususnyaPasal 20 ayat (1) berbunyi hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat,terpenuh, yang dapat dipunyai

Sehingga sertifikatsertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat XXV kepada Para Tergugat tersebut,memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan dilindungi oleh hukum sesualHalaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT AMBUndangUndang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 Bagian III Hak MilikPasal 20 ayat (1) Hak milik adalah Hak turun temurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalampasal 6.

ini, telahdengan jelas yang menjadi alasan dan dasar hukum pertimbangannya adalahsesuai dengan perselisihan hukum kedua belah pihak berperkara yaitu perbuatanmelawan hukum karena adanya Penguasaan atas tanah objek sengketa tanpapersetujuan dan tanpa seizin Terbanding semula Penggugat selaku pemilik sahatas tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat Hak milik yang dipunyainya,padahal sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undangundang nomor 5 tahun 1960,Hak dimaksud adalah merupakan hak turuntemurun, terkuat

haruslah ditolak;Menimbang, bahwa keberatan yang menyatakan bahwa sertifikat Hak MilikTergugat sampai V, adalah sah karena diterbitkan sesuai dengan prosedurperaturan yang berlaku, Majelis Hakim Judex Factie tidak menerima keberatandimaksud oleh karena diatas tanah tersebut didalam sertifikatsertifikat dimaksud,telah lebih dahulu dimiliki oleh Terbanding semula Penggugat , maka sesuaidengan ketentuan pasal 20 Undangundang nomor 5 tahun 1960, Hak Terbandingsemula Penggugat tersebut adalah turuntemurun, terkuat

Tergugat XXV, tentang pertimbangan dan putusan Pengadilan NegeriAmbon dalam perkara aquo tidak tepat dan bertentangan dengan hukum, tentangTerbanding tidak dapat menentukan batasbatas tanah objek perkara, ternyatasudah dipertimbangkan diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi danharuslah ditolak;Menimbang bahwa keberatan yang menyatakan bukti P.13 hanya berupafotocopy dan seterusnya, serta alasan yang menyatakan bahwa GIM( Geographical Index Mapping ) dan Ploting tidak dapat dijadikan bukti terkuat

,Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT AMBakan tetapi harus dilakukan pengembalian batas, selain dengan bantahanTerbanding semula Penggugat diatas, Majelis Hakim Judex Factie PengadilanTinggi tidak dapat menerima keberatan atau alasan dimaksud, sebab MajelisHakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan dan putusannya tidak menjadikanGIM dan Ploting dimaksud sebagai dasar dan menjadi bukti terkuat dalammemutuskan perkara a quo dan mengabulkan sebahagian tuntutan Terbandingsemula Penggugat

Gugatan Penggugat Salah Orang (Error In Persona);1.Bahwa Penggugat seharusnya tidak perlu mengikutsertakan Tergugat Hdalam gugatannya, karena kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) yangdipersoalkan oleh Penggugat telah jelas kepemilikannya berdasarkanSHM;Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA), hak milikadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah dengan menginggat ketentuan dalam Pasal

6;Bahwa karena hak terkuat dan terpenuh untuk mengagunkan SHM a quoada ditangan nama yang tercantum dalam SHM tersebut (in casuTergugat A.2), maka berdasarkan hak tersebut Tergugat H denganikhtikad baik menerima SHM Nomor 750, SU Nomor 803, tanggal 10Desember 2007 sebagai agunan kredit atas nama Nur Baini (in casuTergugat A.2), sehingga seharusnya Tergugat H tidak perlu diikutkanmenjadi pihak dalam perkara ini;Bahwa suatu gugatan perlawanan dilakukan oleh satu pihak, apabilasuatu pihak merasa dirugikan

Bahwa Akta Notaris adalah Akta Otentik merupakan alatbukti tertulis yang terkuat dan terpenuh dan apa yang dinyatakan dalam Akta Notarisharus diterima kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yangsebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan Pengadilan sesuai denganpenjelasan UndangUndang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;Bahwa penjelasan UndangUndang adalah sebagai satu kesatuan sehinggamempunyai kekuatan sebagai UndangUndang;Demikian juga pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan

Hakim untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum;Bahwa putusan Judex Juris yang tidak mempertimbangkan dalildalil dari kedua belahpihak (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan sesuai dengan JurisprudensiMahkamah Agung R.I No.638/Sip/1060 tanggal 22 Juli 1970;B Ketentuan Perundangan yang tidak dipertimbangkan oleh JudexJuris1 Judex Juris tidak mempertimbangkan UndangUndangNo.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yangmenyebutkan bahwa Akta Notaris adalah Akta Otentiksebagai alat bukti yang terkuat

Oleh karena bukti surat tanah disimpan oleh PemohonKasasi/Tergugat Rekonvensi dan meskipun sertifikat tanah merupakanbukti terkuat tentang kepemilikan tanah, namun sertifikat tanah bukan satusatunya bukti kepemilikan tanah (probationis cause), maka TermohonKasasi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksisaksi dan buktisurat berupa akta di bawah tangan*;Bahwa Pengadilan Tingkat Banding membuat pertimbangan hukummengenai tanah sengketa A1, A2 dan A3, yang mengatakan sertifikattanah bukan satusatunya

merupakan bukti terkuat tentang kepemilikantanah, artinya pertimbangan hukum bertentangan dengan Pasal 19 ayat(2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 jo.

huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang menyebutan:(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi:a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;b. pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;c. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;14.2.Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria yang menyebutan:(1) Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat

(delapan belas ribu tiga ratus meter persegi), atasnama Herman Santoso (Pemohon Kasasi);3.3.Bahwa Sertifikat Hak Milik objek tanah milik Pemohon Kasasi sebagaisalah satu bukti kepemilikan yang sah dan terkuat serta terpenuh yangdiakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia, nyatanya oleh Judex FactiPengadilan Tinggi Semarang telah diabaikan dan dikesampingkankekuatan alat buktinya, yang mana kekuatan bukti Sertifikat Hak Miliktersebut telah diatur dan ditentukan dalam ketentuan perundangundangan berikut

Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat; Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria yang menyebutan:(1) Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam Pasal 6; Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal

Hak milik adalah hak yang terkuat (Pasal 20 UUPA) sehingga harusdidaftarkan;2. Dapat beralih, artinya dapat diwariskan kepada ahli warisnya (Pasal20 juncto Pasal 26 UUPA);3. Dapat dialinkan kepada pihak yang memenuhi syarat (Pasal 20Juncto Pasal 26 UUPA;4. Dapat menjadi induk dari hakhak atas tanah yang lain, artinyadapat dibebani hakhak atas tanah lain, yaitu hak guna bangunan,hak pakai, hak sewa, hak gadai, hak usaha bagi hasil, dan hakmenumpang;Halaman 43 dari 49 Hal. Put.

Bahwa oleh karena kejadian sebagaimana angka 3 tersebut diatas, makaPenggugat adalah pihak yang merasa dirugikan karena Penggugat selakupemilik atas tanah aquo yang lebih dahulu dengan dasar tanda buktikepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik yang menurut UndangUndangadalah merupakan tanda bukti kepemilikan hak yang terkuat dan terpenuh,namun ternyata Tergugat kemudian menerbitkan juga tanda buktikepemilikan hak atas tanah, diatas bidang tanah milik Penggugat yangtelah bersertifikat sehingga mengakibatkan

bertentangan/melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur),sebagaimana akan Penggugat uraikan sebagai berikut dibawah ini:(i) SHM No.5160/Cipedak, (ii) SHM No.5161/Cipedak, (iii) SHM No.5162/Cipedak, (iv) SHM No.5163/Cipedak, diterbitkan/dikeluarkan olehTergugat dengan caracara yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu:(1) Pasal 20 ayat (1) UUPA, yang selengkapmnya berbunyi sebagaiberikut:Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat

dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam pasal 6;Telah ditegaskan dalam UndangUndang sebagaimana tersebutdiatas, bahwa Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh.Oleh karena tanah Penggugat adalah tanah Hak Milik berdasarkanSHM No.562/Ciganjur dan diterbitkan terlebin dahulu serta : (i) SHMNo.5160/Cipedak, (ii) SHM No.5161/Cipedak, (iii) SHM No.5162/Cipedak, (iv) SHM No.5163/Cipedak, diterbitkan oleh Tergugatbelakangan dan bidang tanahnya tumpang tindih

(overlaping)dengan tanah Penggugat maka tanah Penggugat yang merupakantanah Hak Milik berdasarkan SHM No.562/Ciganjur dan diterbitkanterlebin dahulu adalah yang terkuat dan terpenuh berdasarkanPasal 20 ayat (1) UUPA, sedangkan : (i) SHM No.5160/Cipedak, (ii)SHM No.5161/Cipedak, (iii) SHM No.5162/Cipedak, (iv) SHMNo.5163/Cipedak, yang diterbitkan belakangan harus dibatalkandan dicabut;(2) Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf c UUPA, yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:Halaman 12 dari 59 halaman,

Copyterlampir ) dengan batas batas :Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 9/Padt.G/2018/PN Wkb.Sebelah Utara : Tanah Gereja /Jalan Raya dari Waikabubak dan Hutankecil;Sebelah Selatan: Pantai Laut Rua / Dermaga Rua;Sebelah Timur : Muara Sungai dan Kali Kering;Sebelah Barat : Tanah milik Ledju Malana dan Jalan Raya Desa Rua;Selanjutnya di sebut sebagai : TANAH OBYEK SENGKETABahwa tanah obyek sengketa tersebut ,selain terbukti dengan kwitansi, makasebagai syarat bahwa tanah tersebut telah menjadi milik sah dan terkuat

Foto Copy terlampir) ;Bahwa oleh karna Tergugat IV yang pada saat itu sebagai Penggugat dandinyatakan Sebagai Pihak Yang Kalah, maka menurut hukumnya olehPenggugat sangat beralasan Hukum dengan ada nya Keputusan PengadilanNegeri Waikabubak tersebut, seperti yang tersebut di atas pada point nomor 9,sebab Tergugat IV dalam perkara ini, adalah benar benar bukanlah Pihakyang membeli sebidang Tanah Obyek Sengketa ini yang tidak mempunyai HakMilik dan Alas Hak Yang Terkuat untuk Turun Temurun, maka oleh

yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara iniberkenan menyatakan bahwa Surat Sketsa Lokasi tersebut adalah bukti yangkuat dan autentik dalam perkara ini demi Hukum;Bahwa Penggugat merasa kwatir kepada Para Tergugat sebagai manusiabiasa apakah selama ini dengan adanya gugatan maupun di kemudian hariakan memindah tangankan Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini,Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 9/Padt.G/2018/PN Wkb.walaupun Para Tergugat tidak mempunyai dan tidak memiliki Hak dan AlasHak yang sah, terkuat

Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat , Il, Ill danTergugat IV adalah merupakan suatu tindakan dan perbuatan yang melawanHukum dan melawan Hak tanpa Alas Hak Yang Terkuat dari Turun Temurun;.

Prabu Wijaya, karenapetunjuk tersebut bertujuan untuk mengaburkan gugatan Penggugat karenasejarah Kerajaan Matan bukan kerajaan Swapraja seperti yang dipertimbangkanoleh Majelis Hakim dalam putusannya tertanggal 26 September 2011 No.40/G/2010/PTUNPTK, karena tanah hak milik mutlak dari Ratu Karta Yuda bintiPangeran Cakra Prabu Wijaya, yang sekarang menjadi hak milik para ahli warisdari almarhum Ratu Karta Yuda binti almarhum Pangeran Cakra Prabu Wijaya,karena hak milik adalah hak turun temurun, terkuat

dengan diberlakukannya Undangundang No.27 tahun 1959 TentangPenghapusan Daerahdaerah Swapraja dari sini jelaslah Majelis Hakim kurangcermat dan teliti dalam penerapan hukumnya untuk memeriksa sengketa ini,sehingga Putusan Majelis Hakim seperti ini, mengakibatkan jutaan orang akankehilangan tanah hak miliknya;Bahwa Penggugat/Pembanding menggugat berdasarkan Undangundang PokokAgraria No.5 Tahun 1960 pada Bagian HI Hak Milik pasal 20 pada angka 1menetapkan bahwa hak milik adalah hak turun menurun terkuat

Nomor 1710/Pdt.G/2013/PA.JS.7:10.Lembaga pernikahan seharusnya adalah tempat bagi Penggugat danTergugat saling menyayangi, saling menghargai dan saling membantunamun tidak dirasakannya hal tersebut oleh Penggugat selama menjalanipernikahan.Tidak adanya nafkah yang diberikan, sikap dan perlakuan kasar yangPenggugat terima dan tidak diketahuinya keberadaan dari Tergugat (Ghoib)sampai dengan hari ini adalah dasar terkuat dari Penggugat untukmemutuskan hubungan perkawinan dengan perceraian.Bahwa untuk

kKepemilikan apapun hal ini Karena keduanyasudah menguasai tanah secara turun temurun hingga lebih 60 tahun, bahwapemahaman ini disandarkan pada norma hukum sebagai berikut :1) Hak yang diperolah dengan cara waris, dibuktikan dengan Penguasaansecara turun menurun hal ini sesuai dengan UU No. 5 tahun 1960tentang peraturan dasar pokok pokok agrarian bagian ke Ill tentanghak milik pasal 20 ayat (1) yang berbunyi hak milik adalah ahak turunhalaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0385/Pat.G/2020/PA.Krsmenurun terkuat

Dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugattentang sita jaminan ini harus lah ditolak karena tidak beralasanhukum;Bahwa dalam angka 8 halaman 9 gugatan Para Penggugat adalahtidak benar karena baik Tergugat ataupun Tergugat II dalammemiliki;menguasail dan telah mempergunakanya berdasarkan alatbukti yang terkuat dan terpenuh, yaitu Sertipikat Hak Milik denganNomor 729/Desa Ciwidey, dan jika Para Penggugat mendalilkanmemohon agar Tergugat dan Tergugat II untuk segera menyerahkanobjek sengketa a quo

Bahwa, selain dari itu, Majelis Hakim Tingkat pertama telah salahmempertimbangkan hukumnya dan secara tidak adil, sehingga merugikanPara Tergugat/Pembanding, diantaranya terhadap pertimbangan hukumalinea ke3 halaman 61 yang pertimbangan hukumnya menyatakan:eeeees Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, menurut Mayelismeskipun Sertifikat Hak Milik adalah merupakan alat bukti kepemilikanhak atas tanah yang terkuat dan terpenuh, oleh karena tanah objeksengketa telah dinyatakan milik sah Para Penggugat

Terbanding (Domo Tri Nurdin dkk) tidakmelangsungkan gugatan ketika Semuanya masih hidup ;MERUBAH PETITUMBahwa, Majelis Hakim Tingkat pertama telan salah mempertimbangkanhukumnya dan secara tidak adil, sehingga merugikan ParaTergugat/Pembanding, diantaranya terhadap pertimbangan hukum alinea ke3 halaman 61 yang pertimbangan hukumnya menyatakan:eeeeee Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, menurut Majelismeskipun Sertifikat Hak Milik adalah merupakan alat bukti kepemilikanhak atas tanah yang terkuat

menyatakan Sertipikat Hak Milik No.729 tidak mempunyai kKekuatan hukum, hal tersebut bukan berarti MajelisHakim Tingkat Pertama berpendapat Pengadilan Negeri Bale Bandung tidakPutusan Nomor 367/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 55 dari 72berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang menyangkut Sertipikat,sebagaimana pertimbangan hukumnya yang menyatakan : Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, menurut Majelismeskipun Sertifikat Hak Milik adalah merupakan alat bukti kepemilikanhak atas tanah yang terkuat

NINING bin DAHRONI tidakPutusan Nomor 367/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 60 dari 72mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat pertama yang menyatakan : Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, menurut Majelismeskipun Sertifikat Hak Milik adalah merupakan alat bukti kepemilikanhak atas tanah yang terkuat dan terpenuh, oleh karena tanah objeksengketa telah dinyatakan milik sah para Penggugat, berarti telah dapatdi buktikan sebaliknya, karena Sertifikat Hak Milik No.

pada alat bukti P.3berupa sertipikat hak milik, akan tetapi alat bukti tersebut sematamatahanya menunjukkan kepemilikan atas obyek sengketa 3.a tidakmemberikan petunjuk dari mana asal usul obyek sengketa ...... dstnya.Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku dalam hukum positip (UUNomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria danPP 24/ 1997 tentang pendaftaran tanah dan berdasarkan pendapat paradoktrin dalam bidang pertanahan), dimana konsep hak milik diartikanyaitu merupakan hak yang terkuat

Bahwa justru dengankemampuan Penggugat yang mampu membuktikan bahwa obyeksengketa 3.a yang merupakan hak milik yang terkuat dan terpenuh yangtercantum atas nama Tergugat yang merupakan mantan suami Tergugatadalah membuktikan bahwa berdasarkan hukum obyek sengketa 3.atersebut adalah mutlak merupakan harta bersama Penggugat danTergugat yang secara hukum haruslah dibagi dua yaitu samasamasetengah antara Penggugat dan Tergugat.Bahwa pendapat hakim Pengadilan Agama Mataram yang mengatakansertifikat Hak