Ditemukan 3400 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Gusmira F. Warman, SH
Terdakwa:
Muhammad Hijrah
70 — 7
Gusmira F. Warman, SH
Terdakwa:
Muhammad Hijrah
70 — 7
halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Kismeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 05-06-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 74-K/PMT I/BDG/AD/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018 — Serka Syahril
131 — 66
131 — 66
Dalam pandangan Islam maupun Fatwa MUIsegala hal yang memabukkan dan merusak kesehatan adalah10haram termasuk Narkotika karena sifatnya yang membuatkecanduan dan kertergantungan selain itu Narkotika lebin banyakmenimbulkan mudharat dan sangat sedikit manfaatnya kecualidigunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.Dalam pandangan Islam juga bahwa pengonsumsi narkoba tanpaudzur dan alasan yang dibenarkan seperti kepentingan medis, makaia dikenai sangsi hukuman tazir.
Putus : 30-07-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 30 Juli 2013 — I. BUCHORI MUSLIM,II. HARTO VS PT. MULIA GLASS
29 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya ataubatalnya tindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali jugatindakan melanggar itu diancam pula dengan pidana kurunganatau denda.... ( dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo, SHHal. 30 dari 70 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.SusPHI/2013berjudul: Pengantar Hukum Perburuhan,. Edisi Cet. Ketiga Belas,2003 pada hal 11 12);1.
Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya ataubatalnya tindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali jugatindakan melanggar itu diancam pula dengan pidana kurunganatau denda.... (dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo, SHberjudul: Pengantar Hukum Perburuhan,. Edisi Cet. Ketiga Belas,2003 pada hal 11 12);1.
Register : 02-05-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Endang Asri Pusparani, SH
Terdakwa:
1.Harizal Als Ondut
2.Sudarman Als Sudar
22 — 5
Endang Asri Pusparani, SH
Terdakwa:
1.Harizal Als Ondut
2.Sudarman Als Sudar
22 — 5
persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ParaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kKesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 12-11-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN MALANG Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mlg Tanggal 27 Nopember 2019 — Terdakwa
131 — 19
131 — 19
Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatanmengenai anak yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anak untukdiberikan sangsi dijatuhi pidana penjara ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak yang bernamaANAkdan penasihat hukum anak menyatakan
Register : 11-03-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
Iwandah Azmi Alias Iwan
23 — 2
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
Iwandah Azmi Alias Iwan
23 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 21-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1507 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 21 Juni 2012 —
29 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1507 K/Pid.Sus/2011Bahwa tanggung jawab Terdakwa dalam pelaksanaan Proyek tersebutsudah sesuai ketentuan yang ada;Bahwa Proyek tersebut pun telah di Audit oleh BANWAS DA KabupatenManggarai, baik terhadap Kontraktor, Kepala Dinas maupun Terdakwa, danhasil Audit, Kontraktor harus membayar kerugian Negara dan Terdakwabersama Kepala Dinas telah diberi sangsi sesuai ketentuan yang ada;Bahwa Terdakwa telah menerima hukuman jabatan dan Kontraktor telahmengembalikan Kerugian Keuangan Negara dan telah
Register : 22-02-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN BREBES Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Bbs Tanggal 19 April 2017 — - SYAFIâÂÂI Bin WARYONO
38 — 13
38 — 13
obatHeximer dan obat Tramadol bisa menyebabkan ketergantungan, bahaya atauefek samping yang dapat dialami oleh pengkonsumsi tersebut adalah dapatmengakibatkan kerusakan otak, kerusakan liver, kerusakan ginjal, dan aritmiajantung atau irama detak jantung tidak normal.Bahwa terhadap penjual obat Heximer dan obat Tramadol yang dilakukan tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dibidang sediaan farmasi atau dibidangobat kesehatan atau dilakukan oleh orang perorang, maka terhadap sipenjualdapat dikenakan sangsi
Putus : 07-08-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN Sdw Tanggal 7 Agustus 2014 — YUSTINUS DEGON anak dari ILENG
78 — 37
78 — 37
dengan melampirkan copysertifikat / bukti kepemilikan / penguasaan tanah yang diakui oleh BadanPertanahan Nasional ;e Bahwa jika menebang pohon di dalam hutan Negara, hutan Adat maupun hutanHak harus ada izin penebangan dari Dinas Kehutanan setempat ; e Bahwa baik diperjualbelikan ataupun tidak dalam hal penebangan danpengangkutan kayu tetap harus dapat izin dari Dinas Kehutanansetempat;e Bahwa jika Terdakwa menebang kayu di hutan tersebut terbukti tidakmemiliki izin maka selain dapat dikenakan sangsi
Register : 06-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 107/Pid.B/2019/PN Wsb Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ARIEF RYADI SH
2.FERY FEBRIANTO,S.H.
Terdakwa:
TEKAD Als BEJO Bin ABDUL ARIS.
106 — 17
1.ARIEF RYADI SH
2.FERY FEBRIANTO,S.H.
Terdakwa:
TEKAD Als BEJO Bin ABDUL ARIS.
106 — 17
Bahwa sistem peradilan pidana kita menganut bahwa sangsi yang dijatuhkankepada pelaku tindak pidana adalah tidak bertujuan untuk memberikan balasdendam atau menyengsarakan terpidana, namun sanksi dijatuhkan sebagaibentuk korelasi dan pembinaan agar pelaku menyadari akan kesalahannya dankemudian dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik;7.
Register : 03-05-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 51/Pid.B/2016/PN Liw Tanggal 31 Mei 2016 — terdakwa I. JONI RUSLAN Bin RUSLAN (alm); terdakwa II. ZEVI ALIYANSYAH Bin ROBIAN; terdakwa III. SUHARDI Bin ROHIDIN
37 — 27
37 — 27
) ke4kitab undangundang hukum pidana.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JONI RUSLAN bun RUSLANbersama dengan terdakwa II ZEVI ALTYANSYAH bin ROBIAN dan terdakwaIi SUHARDI Bin ROHIDIN dengan pidana penjara masingmasing 8 (delapan)bulan di kurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintahpara terdakwa tetap ditahan :Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor 5264221160538726e Uang sebesar Rp.304.000,(tiga ratus empat ribu rupiah)Dikembalikan kepada sangsi
Register : 15-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
1.Hery Lesmana Siregar
2.Beny Kurniawansyah
23 — 3
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
1.Hery Lesmana Siregar
2.Beny Kurniawansyah
23 — 3
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 13-09-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 13 September 2017 — SUMITA TOBING, S.H., PhD., M.Sc.
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang bersifat menentukan (Novum) yangdimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah :1.Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali1 (PPK1) yaitu : PutusanNomor 01/XIII/2008/Dewan Penilai MAPPI;Bahwa selengkapnya isi putusan Dewan Penilai adalah sebagai berikut:Putusan Dewan Penilai :Sesuai dengan kesimpulan dan pendapat atas dugaan pelanggaran SPIyang telah diuraikan di atas, baik yang merupakan pokok aduan maupunyang terungkap dalam pemeriksaan, Dewan Penilai MAPPI,memutuskan:1) Memberikan sangsi
Pelaksanaanpemberian sangsi dilakukan oleh Pengurus Pusat MAPPI palinglambat 22 hari kerja sejak diterimanya putusan ini oleh PengurusPusat MAPPI;Bahwa dengan mendasarkan kepada Bukti Novum PPK1, makapenilaian kerugian negara yang dibuat oleh Penilai tersebut adalahjuga cacat hukum dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untukdinyatakan batal demi hukum, karena Penilai yang menyatakanbahwa pengadaan peralatan teknik di TVRI tidak memiliki izin dalammenjalankan pekerjaannya sebagai penilai, maka
Register : 27-11-2014 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 06-09-2016
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 53/G/2014/PTUN-PTK Tanggal 17 September 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU 2. SERIANG (Almarhum), Dkk.
176 — 370
176 — 370
Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :A Melewati batas yang telah ditentukan;BCMembuang atau mencabut Tanda Batas;Menebang Pohon Kayu TandaBatas;Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut diatas.2 22222228 22222 == ===Akan dikenakan Sangsi
selakuTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :E Melewati batas yang telah ditentukan;F Membuang atau mencabut Tanda Batas;G Menebang Pohon Kayu TandaBatas;H Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut dialAS. = 222 nn noone nn nnn nnn none nn nnn anneAkan dikenakan Sangsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 428/Pdt.G/2018/PA.Mtr Tanggal 9 Oktober 2018 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 8
14 — 8
Demikian pula TermohonKonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekalipun telah diberikesempatan untuk memperoleh Surat Keterangan Perceraian dari atasannya,namun Termohon tidak keberatan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengantanpa surat keterangan atasannya dan siap menerima sangsi apapun ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratpermohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon Konvensi;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut
Putus : 30-05-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pdt/2017 Tanggal 30 Mei 2017 — ENDANG WAHID Melawan HARDY TAMARA alias AYUNG, DKK
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ragu ragu dan tidak sangsi lagi;4.
Register : 16-05-2012 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 09-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 18 September 2012 — PT. Tri Dian Rejeki; Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
70 — 27
70 — 27
Bahwa, dari ketentuan pasal 218 ayat (1) di atas, maka jelas menurut hukumTergugat dapat mengenakan sangsi administratif kepada Penggugat berupaHalaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 77/G/2012/PTUNJKT1013.14.PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN :pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, apabila armada taksi Penggugatyang beroperasi melanggar ketentuan pasal 211, yaitu terjadinyapencemaran udara atau kebisingan ; Bahwa, disamping itu ditinjau dari hierarkhi Pemerintahan, Izin Operasi TaksiPenggugat
Register : 06-10-2010 — Putus : 19-11-2010 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 23-K/PM I-06/AD/X/2010 Tanggal 19 Nopember 2010 — Koptu Sarno
85 — 34
85 — 34
Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernahmendapatkan pengarahan = dari Komandan Satuanbahwa anggota INI dilarang keras terlibatNarkoba.dan Terdakwa juga mengetahui sangsi yangakan dijatuhka jika TNI terlibat dalam narkoba.13. Bahwa benar motivasi Terdakwa = melakukanperbuatan tersebut dikarenakan ingin ~~ mencarikeuntungan agar tidak mengganggu uang gaji yaituuntuk membeli minyak dan rokok14.
Register : 09-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw Tanggal 27 April 2017 — MUH AIDIL NUR Alias DATO Bin HARIS
88 — 44
88 — 44
mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemHalaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2017/PN SdwPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas ll Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
Register : 06-01-2022 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PT JAYAPURA Nomor 2/PDT/2022/PT JAP Tanggal 16 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Jayapura
Terbanding/Penggugat : AKBAR ARIF
Turut Terbanding/Tergugat II : DOMINGGUS PASALBESSY
Turut Terbanding/Tergugat III : HADI MUTONO
196 — 163
Terbanding/Penggugat : AKBAR ARIF
Turut Terbanding/Tergugat II : DOMINGGUS PASALBESSY
Turut Terbanding/Tergugat III : HADI MUTONO
196 — 163
Hal tersebut tertuangdalam Peraturan Perusahaan Bab VIII tentang Disiplin Dan Sangsi,Pasal 43 Nomor 3 huruf e 1, sebagai berikut:Mengambil barang atau uang milik Perusahaan, teman sekeria,pimpinan.