., A.Pt dengan kesimpulan sample obat Heximer (tablet warna kuning)mengandung Triheksifenidil HCI.Bahwa obat yang dijual olen terdakwa tidak dalam kemasan khusussebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.10277/MENKES/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek.Bahwa pada saat mengedarkan atau menjual obat Heximer, terdakwajuga tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalamHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2017/PN SrgKeputusan Menteri Kesehatan

No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tahun 2002tentang Pedagang Eceran Obat yang menjelaskan obat bebas dan obat bebasterbatas hanya dapat dijual oleh pedagang eceran obat (toko obat) yangmemiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawab teknis farmasi.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenangyakni Kementrian Kesehatan.Bahwa dari beberapa kali melakukan penjualan obat jenis Heximerbersama Tiar Als Ewek, terdakwa telah mendapatkan keuntungan totalnyasebesar Rp.250.000,00

sample obat yang diketemukan oleh petugas Satnarkoba PolresSerang telah diuji oleh Badan POM RI dan berdasarkan LaporanPengujian Nomor : PM.01.05.911.04.17.8510 tanggal 27 April 2017 yangditandatangani oleh Manager Teknis Laboratorium Pengujian TeranokokoHening Setyowati., S.Farm., A.Pt dengan kesimpulan sample obatHeximer (tablet warna kuning) mengandung Triheksifenidil HCI.Bahwa obat yang dijual oleh terdakwa tidak dalam kemasan khusussebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.10277/MENKES

/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian diApotek.Bahwa pada saat mengedarkan atau menjual obat Heximer, terdakwajuga tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tahun 2002tentang Pedagang Eceran Obat yang menjelaskan obat bebas dan obatbebas terbatas hanya dapat dijual oleh pedagang eceran obat (toko obat)yang memiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawabteknis farmasi.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin

biru termasuk kedalam obat bebas terbatas adalah Kepmenkes RI No. 2380/A/SK/VI/83tentang Tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, sesuaipasal 3 ayat (2) yang berbunyi "tanda khusus untuk obat bebas terbatasadalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam.Bahwa benar yang harus dimiliki oleh seseorang jika menjual obat/pil warnakuning bertuliskan DMP adalah orang tersebut harus mendirikan toko obatdengan penanggung jawab tenaga teknis kefarmasian sesuai dengankeputusan Menkes

nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahanPeraturan Menkes No. 167/Kap/B.VIII/1972/X/1993 tentang perdaganganeceran obat pasal 5 atau asisten apoteker dan selain itu dapat mendirikanapotik dengan penanggung jawab apotik sesuai dengan keputusan menterikesehatan nomor 922/Menkes/SK/X/20012 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/1993 tentangketentuan dan tata cara pemberian ijin Apotek bab pasal IV.Bahwa benar prosedur perijinan tentang peredaran obat/pil warna kuningbertuliskan

melakukan praktik kedokterantanpa memiliki surat izin praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UURI No.29 Tahun2004, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Terdakwa adalah dokter ahli bedah yang membuka praktek di Jl.Mayjen Sungkono Madiun,pada tanggal 12 Desember 2006 mengajukan permohonan ijin praktek dokter pada DinkesKota Madiun untuk berpraktek di Rumah Sakit Tingkat TV Madiun (Rumah sakit D.K.T),permohonan jin praktek dokter tersebut sudah dilengkapi persyaratan sesuai PermenkesNo.5 12/Menkes

/per/IV/2007 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) peraturan MenteriKesehatan No. 512/Menkes/per/V/2007, untuk memperoleh SIP, dokter dan dokter gigi yangbersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota tempatPraktek Kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :1.

BAMBANGSUPRAPTO Sp.B terbukti bahwa dalam surat permohonan Terdakwa telah dilampirkan syaratsyarat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/per/IV/2007 Yakmni :1. Fotokopi surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkandan dolegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku ;2.

atau dokter gigi dapat memberikan pelayanan medis walaupun tidakmemiliki SIP ditempat tersebut, bahkan apabila dokter tersebut tidak segera memberikanpertolongan maka berdasarkan Permenkes No.916/Menkes/Per/VII/1997 dapat dipidana dendamaksimal sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwatindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan operasi pengangkatan tumor padausus besar bagian bawah pasien adalah tindakan

yang tepat sesuai dengan 9 ayat (1) huruf ePermenkes No. 512/Menkes/per/IV/2007 dan Permenkes No. 916/Menkes/Per/VIII/1997 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwaPenasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah dapat membuktikan bahwa tindakan yangdilakukan oleh Terdakwa adalah dalam keadaan darurat ;Menimbang.............36Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang didakwaan dalam Dakwaan pertama telahterbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUNo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi trisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang

kosmetika berdasarkan hasil pengujiandinyatakan positif mengandung merkuri maka poduk tersebut dilarang beredardipasaran dan berdasarkan peraturan Kepala Badan POM no. 23 tahun 2019tentang Persyaratan teknis bahan kosmetik lampiran V no 903, dinyatakanbahwa merkuri termasuk bahan yang tidak diizinkan pada kosmetik,penggunakan merkuri untuk produk pemutih kulit dapat meningkatkan resikokanker kulit, dan pada produk tersebut belum memiliki izin edar, hal iniberdasarkan peraturan permenkes no. 1176/MENKES

Bdg.Bahwa penggunakan merkuri untuk produk pemutih kulit dapat meningkatkanresiko kanker kulit.Bahwa setelah saksi mengecek kemasan, produk tersebut belum memiliki izinedar, hal ini berdasarkan Peraturan Permenkes No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika BAB II ps 3 setiap kosmetika yangberedar harus memiliki izin edar.Bahwa merkuri merupakan logam berat yang berbahaya dan bersifat racun bagitubuh.Bahwa pengujian terhadap krim kuning dinyatakan tidak mengandung merkuri(negatif)

Bdg.mengandung merkuri maka poduk tersebut dilarang beredar dipasaran danberdasarkan peraturan Kepala Badan POM no. 23 tahun 2019 tentangPersyaratan teknis bahan kosmetik lampiran V no 903, dinyatakan bahwa merkuritermasuk bahan yang tidak diizinkan pada kosmetik, penggunakan merkuri untukproduk pemutih kulit dapat meningkatkan resiko kanker kulit, dan pada produktersebut belum memiliki izin edar, hal ini berdasarkan Peraturan Permenkes No.1176/ MENKES/PER/VIII/2010, tahun 2010 tentang Notifikasi

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Bahwa Terdakwa Safaruddin Bin Atong tidak memilik izin edar sesuaidengan Permenkes RI no. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkankeamanan dan ketetapan pengunaan serta pengiriman Distribusi dalammembeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa Safaruddin

mendapatkan obat Gmerek Y/THD warna putin Terdakwa langsung kembali menuju Kab.Sinjai ;Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib pada hariSenin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 21.30 wita, Terdakwa telahmenjual/ mengedarkan obat G merek Y/THD warna putin kepada SaksiAbbas Bin Ansar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) sebanyak25 (dua lima) butir dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa Safaruddin Bin Atong tidak memilik izin edar sesuaidengan Permenkes RI no. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkankeamanan dan ketetapan pengunaan serta pengiriman Distribusi dalammembeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanMenimbang, bahwa setelan dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwamenerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk

Multivitamin dan lainlain, sedangkan obatobatan yang tidakbisa dijual bebas oleh masyarakan dan harus menggunakan resepdokter adalah obatobat bebas terbatas logo lingkaran biru, obat keraslogo lingkaran merah, obat tertentu psikotropik dan narkotika yanghanya bisa dijual di Apotik;Bahwa mekanisme penjualan obat keras atau obat tertentu harusmengacu kepada Peraturan yang berlaku sebagimana dijelaskan dalamUU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diperjelas keputusanMenteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes

Tergugat baru menyampaikan jawaban melalui suratNomor KP.04.01/Menkes/603/2020 tanggal 8 September 2020 halTanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020 kepada Penggugat pada Selasa, 8September 2020 malam hari setelah adzan Isya (di luar jam kerja ataudi atas jam 16.00 WIB).

Bahwa pada Selasa, 8 September 2020 Tergugat menyampaikansurat Nomor KP.04.01/Menkes/603/2020 hal TanggapanTerhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap KeberatanPenggugat;3. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.Halaman 9 dari 87 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, atas nama AhmadAbdul Hay NIP 198104042005011005, Pangkat Penata Muda TingkatI, Golongan III.b, jabatan pelaksana Penyusun Bahan Kebijakan, yangditerbitkan pada 21 April 2020;3.

Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTMenyatakan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama AhmadAbdul Hay, SKM tertanggal 21 April 2020 tetap sah dalam penerbitandan pelaksanaannya;Menolak memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketaberupa Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan Pangkat SetingkatLebin Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Ahmad

/603/2020, Hal:Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap KeberatanPenggugat; Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.Halaman 70 dari 87 halaman.

persetujuan terdakwa keterangan para saksi tersebutdibacakan oleh Penuntut Umum;Saksi Ahli BAYU HERDI AL HUDA,S.Farm, Apt: e Bahwa benar Pil trinexyphenidyl tersebut termasuk obat terlarang daftar G denganizin edar Register Nomor: GKL8920903710A1;Halaman 7 dari 15 Halamane Bahwa sebelum obat tersebut beredar di pasaran, maka harus ada izin edar yangmengeluarkan surat izin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distibusinyaharus ada izin distribusi obat sesuai dasar hukum yaitu PermenkesNo.1331/Menkes

/SK/X/2002 tentang pedagang eceran obat,Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besar farmasi dan Kepmenkes1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;e Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan farmasi adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi,oengamanan,pengadaan,penyimpanan dandistribusi;e Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar farmasi,karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidakmemiliki izin dari BPOM, sehingga perobuatan

farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang ditetapkan oleh Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan terdakwamemperoleh pil tersebut tanpa adanya resep dari seseorang bernama TOMO danbukan dibeli diapotik menggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa sebelum obat tersebut beredar maka harus ada izin edaryang dikeluarkan BPOM sedangkan sedangkan untuk distibusinya harus ada izindistribusi obat sesuai dasar hukum yaitu Permenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002tentang pedagang eceran obat, Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besarfarmasi dan Kepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa bukan termasuk pedagangeceran/pedagang besar farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjualnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasunsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka seluruh

tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainyang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatanmakanan atau minuman.Bahwa yang dimaksud pangan olahan sesuai dengan pasal 1 angka 2 UUNo.7 tahun 1996 adalah makanan atau minuman hasil proses dengan caraatau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.Bahwa sesuai dengan pasal 21 huruf e UU RI No.7 tahun 1996 mengenaipangan yang sudah kadaluarsa dilarang untuk diedarkan di masyarakat.Bahwa sesuai dengan Permenkes RI No.180/Menkes

/Per/IV/1985mengenai makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggaldaluarsa. e Bahwa sesuai dengan Permenkes RI No.180/Menkes/Per/IV/1985mengenai tanggal daluarsa adalah batasan akhir suatu makanan dijaminmutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikanoleh produsennya.e Bahwa bahaya mengkonsumsi makanan daluarsa adalah mikroba yangterdapat dalam makanan telah tumbuh dan berkembang biak dalam jumlahyang lebih besar, dibandingkan saat awal makanan tersebut diproduksi

dansebagian dari mikroba tersebut akan menjadi penyebab terjadinyagangguan pada pencernaan mulai dari mual, muntah, sakit/kejang perutsampai diare.e Bahwa menurut pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah RI No.28 tahun2004, yang dimaksud peredaran pangan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakatbaik untuk diperdagangkan maupun tidak.e Bahwa menurut pasal 1 angka 4 Permenkes No.329/Menkes/Per/XIl/76,yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyajikan

1996 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagaimakanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahanHalaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.Sus/2013/PN.WNS16pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam prosespenyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut pasal 1angka 4 Permenkes No.329/Menkes

/Per/XII/76 adalah menyajikan di tempatpenjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan di tempatpenjualan, dalam rumah makan, di pabrik yang memproduksi, di ruang perusahaanlain daripada yang tersebut di atas, di halaman, dalam kendaraan, kapal udara,kapal laut, perahu atau tempat lain, kecuali jika makanan itu nyatanyata untukkonsumsi sendiri.Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Permenkes RI No.180/Menkes/Per/IV/1985 mengenai makanan kadaluarsa adalah makanan yang telahlewat tanggal

PENGGUGAT, pimpinanrapat DR.Dr.SYARIF THAUFIK HIDAYAT, SpOG KFer, menyampaikankesimpulan bahwa telah terjadi MISKOMUNIKASI antara pihakmanajemen/ pimpinan RSDK dengan PENGGUGAT mengenai kondisi alatduodenovideoscope yang diperlukan dalam penanganan penderita tersebut.Tidak disebutkan adanya kesalahan ataupun pelanggaran yang telahdilakukan olehPENGGUGAT>; 292922222 nnn nnn nnn nnn nnn ennneeHal tersebut berarti telah sesuai dengan Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 755 / Menkes

Kariadi Nomor :KP.08.02/L.11/108/2014 tanggal 01 Februari 2014 TentangSusunan Pengurus Organisasi Komite Medik Dan Sub KomiteMedik ( sesuai dengan aslinya); 26.T 17: Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KP.03.01/Menkes/90/2016tanggal 11 Januari 2016 atas nama dr. Bambang Wibowo,Sp.OG(K), MARS sebagai Direktur Jenderal PelayananKesehatan Kementerian Kesehatan (sesuai denganfotocopi); 27.

T 18 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : KP.03.01/Menkes/9 1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas nama dr.Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS sebagai Direktur JenderalPelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (sesuaidengan fotocopi); 28. T 19 : Surat Perintah Nomor : KP.03.01/I/0120/2016 tanggal 15Februari 2016 memerintahkan kepada dr. Mochammad SyafakHanung, Sp.A, MPH sebagai Pelaksana Tugas dan dr.

/PER/IV/2011 tentang PenyelenggaraanKomite Medik Di Rumah Sakit maka Majelis Hakim akan mengutip pokokpokokketentuan di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit sebagaiberikut : e Bab II Huruf C.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai.8 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1675/Men.Kes/Per/XII/2005tanggal 27 Desember 2005 tentang Struktur Organisasi RSUP Dr.KariadiSemarang.9 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1343/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama RSUPDr.

nomor : 2353/NNF/2019 tanggal25 September 2019 dengan kesimpulan : BB4851/2019/NNF berupa 1 (Satu)bungkus plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,29574 gram yang tersimpandidalam bungkus rokok Tuton yang disita dari Dwi Priyono Als Ucil binSuparino(Berkas Penuntutan terpisah) adalah Positif mengandung senyawasintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

yangtersimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam dan : BB4853/2019/NNFberupa 1 (Satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 1 (Satu) linting rokokberisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,05865 gramyang tersimpan didalam bungkus rokok ESSE CHANGE yang disita dari RioPriatno Als Bayong bin Edy Supriadi (Berkas Penuntutan terpisah) adalah Positifmengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan 1(satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

yang tersimpan didalam bungkus rokokGudang Garam dan : BB4853/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkusplastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersin keseluruhan irisan daun 0,05865 gram yangtersimpan didalam bungkus rokok ESSE CHANGE yang disita dari RioPriatno Als Bayong bin Edy Supriadi (Berkas Penuntutan terpisah)adalah Positif mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICAterdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (Sseratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes

nomor : 2353/NNF/2019 tanggal25 September 2019 dengan kesimpulan : BB4851/2019/NNF berupa 1 (Satu)bungkus plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,29574 gram yang tersimpandidalam bungkus rokok Tuton yang disita dari Dwi Priyono Als Ucil binSuparino(Berkas Penuntutan terpisah)adalan Positif mengandung senyawasintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Bahwa permohonan cerai ini sudah mendapatkan izin dari atasanbagi PNS yang mengajukan perceraian dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan nomor KP. 04.02/Menkes/249/2019 tentang izin untuk melakukanPerceraian Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tertanggal 03 Mei 20198. Bahwa Permohonan gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sesuaidengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam9.

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkspernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanSurat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019, tanggal 03 Mei2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena rumahtangga Penggugat dengan

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkstahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugatmengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud,oleh karena itu Pengadilan Agama Cianjur berwenang memeriksa danmemutus perkara aquo ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019,tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, (P.2) dengan demikian ketentuan

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpajin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobatkhususnya daftar

sepenuhnya mengelola apotik dalam bidangbidang : pelayanan kefarmasian , administrasi dan keuangan ;Bahwa saksi tahu sesuai pasal 4 dalam melakukan/menjalankantindakan harus mendapatkan persetujuan dari PSA ;Bahwa saksi tidak tahu dalam pasal 4 yang dimintail persetujuanberupa tindakan : meminjam uang, melakukan pembelianpenjualan, menggandakan barang ;Bahwa tindakan apoteker dalam kefarmasian itutanggungjawabnya ;Bahwa saksi tidak tahu PP No. 51 tahun 2009 ;Bahwa saksi tidak tahu Kemenkes No. 1332/Menkes

/SK/X/2002tentang perubahan Peraturan Menkes No. 922/Menkes/Per/X/1993 ;Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan kefarmasian ;Bahwa PSA tidak mempunyai kewenangan kefarmasian ;Bahwa sebelum apoteker keluar, 3 bulan sebelumnya mencaripengganti ada dalam Perjanjian kerjasama ;Bahwa benar dalam pasal 8 berakhirnya kerjasama : jangka waktukerjasama ; dicabutnya Surat Ijin Apoteker (SIA) karenapelanggaran peraturan dibidang farmasi, apoteker mengembalikanSIA ke Dinas Kesehatan ;Bahwa apotik Dirgantara tidak

31 dari 3837.Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IzinApotik.38.Fotocopy Surat Ijin Apotik No. 049/445/SIA/11.04/BPPT/V1/2011 tetanggal23 Juni 2011 atas nama Agnes Budiarti SF, Apt.Menimbang, bahwa selanjutnyadari keterangan saksisaksi, Ahli sertaketerangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti serta alatalat buktiberupa fotocopy seperti tersebut

/SK/X/2002 Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan R.I No. 922/Menkes/Per/X/1993 TentangKetentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik.

DKK Kodya Semarang yang akhirnya kegiatanApotik Dirgantara dicabut ijinnya melalui Keputusan Kepala BadanPelayanan Perijinan Terpadu Semarang dengan no. 445.8/2 tanggal 19Januari 2011 ;Menimbang, bahwa selajutnya oleh karena alasan Terdakwamelakukan tindakan pengamanan tehadap obatobatan Narkotika &Psikotropika, maka perlu meneliti agoakah dasar hukumnya yang dijadikanalasan Terdakwa melakukan pengamanan telah sesuai dengan aturan ;Bahwa dalam pasal 29 dari Keputusan Menteri Kesehatan R.I No.1332/Menkes

registrasi (nomor pendaftaran / nomor ijin edar) dari Badan POM RIsehingga kosmetika tersebut tidak boleh dijual kepada konsumendengan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang No 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan yang mensyaratkan bahwa sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998, izin edar akandiberikan terhadap sediaan farmasi yang lulus dalam pengujian sertamenurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES

Dan berdasarkan Permenkes RI Nomor:1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1):Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dariMenteri ayat (2): izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupanotifikasi;Berdasarkan UU Kesehatan Pasal 106 ayat (1) mensyaratkanbahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998,izin edar akan diberikan terhadap sediaan farmasi

yang lulus dalampengujian serta menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010, menjelaskan bahwa kosmetika hanyadapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

Untuk izin Edar Kosmetikatercantum pada Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika dijelaskan bahwa izin edar diberikan oleh KepalaBadan POM;Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN BikBahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas ObatDan Makanan Republik Indonesia Nomor 03.1.23.12.10.11983 tentangkriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika tahun 2010 makasejak 31 Desember 2010 semua kode dan nomor registrasi dan kodenomor Izin Edar yang lama CD atau

Notifikasi yang dimaksuddiatas sebagaimana yang diatur pada permenkesno.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi Kosmetik.

PemeriksaNarkotika Dan Psikotropika Projustitis Dan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 Tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika Dan Psikotropika.Analisis Yuridis, UnsurUnsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UUNo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:1) Unsur Setiap Penyalahguna, Penasehat HukumTerdakwa sependapat dengan Oditur Militer.2) Unsur Narkotika Golongan , Penasehat HukumTerdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer, denganpendapat

Keterangan Tedakwa: dan/atauSurat.Keberatan Penasehat Hukum terkait keterangan Saksi4yang dibacakan dan tidak dapat digunakan dalam perkaraini, Oditur Militer berpendapat bahwa alat yang digunakanberupa Multi screen merk PROMEDS bukan alat yangdapat dikalibrasi.Keberatan Penasehat Hukum terkait pengambilan sampleurine Terdakwa oleh Saksi4 yang tidak memiliki dasarhukum dan bertentangan dengan Kepmenkes RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 dan Kepmenkes RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012, Oditur Militer berpendapatbahwa

Kepmenkes RI tersebut sudah tidak berlaku lagidan yang berlaku Surat Kepmenkes RI NomorHK.02.02/MENKES/402/2014 tanggal 17 Oktober 2021,yang mana RS Bayangkara Polda Kalbar memiliki ijintentang penetapan Institusi Penerima Wajid Laporsehingga telah sah menyelenggarakan pelayananmasyarakat antara lain pelayanan instalasi laboratoriumyang mendapat kewenangan klinis pemeriksaan urinenarkoba.Keberatan Penasehat Hukum terkait keterangan Saksi4yang harus dikesampingkan karena RS Bayangkara PoldaKalbar

RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012.Bahwa Oditur Militer menyatakan Kepmenkes RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 dan Kepmenkes RI NomorHalaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor 48K/PM.105/AL/1X/2021Menimbang194/Menkes/SK/VI/2012, sudah tidak berlaku dan telahdiganti dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor: HK.02.02/Menkes/402/2014 tanggal 17 Oktober2014 adalah kekeliruan atau kesalahan fatal menafsirkanhal tersebut, Penasehat Hukum berpendapat SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes

RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun demikian hasilpemeriksaan yang dilakukan Rumkit Bhayangkara Polda Kalbartersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Sdr.Syaipullah (Saksi2) yang menerangkan pernah menggunakanshabushabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yangterakhir pada tanggal 30 Juli 2021 di Pos Pemuda Pancasila Jl.Puyuh/Gertak 1 Kel.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam konsideransmenimbang halaman 15 (lima belas) poin 2 (dua) menyatakan bahwapemeriksaan tidak dilakukan di tempat yang telah ditentukan berdasarkanKeputusan Menkes Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012, sehingga proses tidakpro yustisial;.

Bahwa tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak sesuai Perka BNNNomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PelayananLaboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (PerkaBNN 5/2010) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN Nomor 11Tahun 2011 dan tidak dilakukan di tempat yang telah ditentukanberdasarkan Keputusan Menkes Nomor 194/MENKES/SK/VI/201 2;3.

tidak memperpanjangijin edar di Badan POM ; Bahwa tablet dobel L yang di edarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak di produksi oleh pabrikan resmi / obat tanpa ijin edar /obat palsu tidak dibenarkan untuk diedarkan karena tidak dilengkapipenandaan dan pelabelan sesuai ketentuan dan mengedarkan obat tidakada nomor pendaftaran / ilegal yang harus diuji dulu mutu Keamanan dankemanfaatannya dan tidak membahayakan kesehatan manusia;Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes

/SK/II/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan / menjual/ menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasHalaman 10 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN TigKesehatan diberi Wewenangnya

/SK/II/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan / menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 106ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edardan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1010/MENKES/PER/X1/2008 tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yangdiedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untukmemperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar

/SK/II/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No1448/Menkes/Per/Il/2011 yang diberi izin untuk mendistibusikan/ menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi(PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas, telah ternyata bahwaTerdakwa tidak memiliki izin edar Pil Dobel L, serta bukan sebagai pekerjafarmasi, sedangkan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil dobel L adalah sematamata untuk mendapatkan keuntungan;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakimmenyimpulkan

Utama Rumah Sakit Umum Pusat SanglahDenpasar yang diangkat dan dilantik oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia pada Tanggal 30 Setember 2013 yang tentunya dengandiangkatnya Tergugat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia makaTergugat dapat dikatakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Tergugat selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat SanglahDenpasar yang merupakan Rumah Sakit Badan Layanan Umum milikPemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 920/MENKES

Bahwa selain itu dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama RSUPSanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, TentangKeputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Non PNS oleh Tergugat sudah sangat berTentangan dengan SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.920/MENKES/SK/X/2008 TentangPedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU DilingkunganDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI yangmana dalam BAB VII angka 5 Tentang Hukuman/Sanksi sudah

sangat jelasbahwa sebelum dijatuhkan sanksi admintrasi berupa pemberhentian denganhormat/tidak dengan hormat terlebih dahulu harus diberikan teguran lisandan apabila teguran lisan tidak ditaati maka diberikan teguran tertulis danapabila teguran tertulis tidak ditaati, maka baru dilakukan pemberhentiandengan hormat/tidak dengan hormat;Bahwa selanjutnya dalam Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.920/MENKES/SK/x/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai NonPNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal

Putusan Nomor 612 K/TUN/2015sudah sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat selaku Pejabat TataUsaha Negara sudah melakukan perbuatan melawan hukum denganmelanggar Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.920/MENKES/SK/X/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai NonPNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan MedikDepartemen Kesehatan RI yang seharusnya kalau Penggugat melakukankesalahan maka terlebih dahulu di buktikan dulu kesalahannya danselanjutnya diberikan teguran lisan atau teguran

Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS yangdikeluarkan Tergugat tidaklah mempunyai pijakan hukum dan bahkanmelanggar ketentuan Perundang Undangan yang dijadikan dasardalam mengeluarkan Keputusan tersebut;Bahwa selama bertugas di RSUP Sanglah Denpasar Penggugat selalumelaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab,giat, rajin dan selalu mematuhi aturan Rumah Sakit yang merupakankewajiban setiap Pegawai Non PNS sebagaimana diatur dalam SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES