Cikeas RT. 01 RW 10 Desa Bojong Koneng kecamatan BabakanMadang Kabupaten Bogor dan telah pula diikuti dengan melakukan pembayaranpajak bumi dan bangunan sejak tahun 2005 dengan NOP (nomor objek pajak)32.03.121.008.0270011.0 dimana pada tujuh digit terakhir menunjukkan blokHalaman 99 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7 15/Pdt.G/2016/PN CbiForm02/SOP/06.8/2016yaitu blok 27 dan nomor objek pajak dilokasi yaitu nomor 11 (bukti P23asampai dengan bukti P23i) ;Menimbang, bahwa secara formil bukti pembayaran

sekalianmenemani makan malam;Bahwa Saksi sampai di Hotel JW MARRIOT Jakarta sekitar maghrib,kemudian langsung kumpul di restoran, Bupati SUNJAYAPURWADISASTRA makan dan saksi ikut makan, dalam pertemuan tersebutHalaman 191 dari 369 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgmenjelaskan pemaparan rencana pembangunan kawasan industry diKecamatan Losari oleh PT KINGS PROPERTY INDONESIA, yang saksitangkap sebagai Kepala Bappelitoangda bersyukur ketika ada kawasanindustry yang notabene pengangguran masih 2 digit

Mempunyai nomor seri dengan 17 digit berwarna hitam dengan formatyang spesifikBahwa pada saat proses penyidikan, Ahli pernah diperiksa oleh PenyidikKPK;Halaman 256 dari 369 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidikan, Ahli pernah diperlihatkanbarang bukti nomor 72 berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19Desember 2017 dengan tulisan Telah terima dari SUKIRNO uang sejumlahempat milyar rupiah untuk pembayaran Pinjaman pribadi Bapak SUNJAYAPS yang akan

Pengujian kode BAS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf dtermasuk menguji keSesuaian antara pembebanan kode mataanggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya;5. Tata cara pelaksanaan tanda tangan elektronik dalam bentuk PINPPSPM pada ADK SPM diatur dengan peraturan Direktorat JendralPerbendaharaan;e Pasal 181. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksuddalam pasal 17 ayat 1, PPSPM bertanggungjawab atas :a.

Pemeriksaan dan pengujian ketepatan kode mata anggarapengeluaran (akun 6 digit);Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Bendahara pengeluaranSaksi laporkan kepada Rektor Universitas Riau selaku KPAberbentuk Buku Kas Umum (BKU); Bahwa untuk penerbitan SPM bukanlah merupakan tugas dantanggungjawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran melainkan tugas dariPPK; Bahwaamekanisme pengajuan SPM adalah :a.

Subwofer 2 x 18 merk Martin Audio tipe $218 sebanyak 2 Pc41.Active Speaker merk FBT tipe HimaX60a sebanyak 6 Pc42.Power Amplifer merk Powersoft tipe PowersoftLD2004sebanyak 1 Pc43.Power Amplifer merk Powersoft tipe Powersoft K3 sebanyak1PcPage 15Putusan Pengadilan TIPIKORNo.28/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdn44.Digit Speaker Ming System merk Martin Audio tipe DX1sebanyak 1 Pc45.Stand Speaker merk Hercules tipe SS700B sebanyak 4 Pc46.Equipment Rack sebanyak 2 unit47.Vocal Microphone merk Samson tipe Q8 sebanyak

Subwofer 2 x 18 merk Martin Audio tipe S218 sebanyak 2 Pc41.Active Speaker merk FBT tipe HimaX60a sebanyak 6 Pc42.Power Amplifer merk Powersoft tipe PowersoftLD2004sebanyak 1 Pc43.Power Amplifer merk Powersoft tipe Powersoft K3 sebanyak1Pc44.Digit Speaker Ming System merk Martin Audio tipe DX1sebanyak 1 Pc45.Stand Speaker merk Hercules tipe SS700B sebanyak 4 Pc46.Equipment Rack sebanyak 2 unit47.Vocal Microphone merk Samson tipe Q8 sebanyak 6 Pc48.

keterangan saksitersebut; JIMMY LOUIS IWAN LOEKAMTO atas persetujuan dari Terdakwa, dibawahsumpah yang Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan didepan persidangan menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang bekerja di PT BCA KCP BG Junction Surabaya; Bahwa saksi tidak kenal dengan YUJI OSSEL dan tidak memilikihubungan keluarga; Bahwa nomor rekening 5190064222 dan 5190066306 tercatat di BCAKantor Cabang Pembantu BG Junction Surabaya, hal ini diketahui darikode empat digit

Nomor 182 PK/Pid.Sus/2016spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak,dand) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mataanggaran pengeluaran (akun 6 digit); Bahwa dengan adanya kebijakan untuk menyisihkan dana dari alokasi DanaDIPA Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2013dengan membuat pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif terhadapanggaran kegiatan operasional perkantoran

diterbitkan olehPPK;b) Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;Nilai taginan yang harus dibayar;Jadwal waktu pembayaran, danos SoMenguji ketersediaan dana yang bersangkutan;c) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasiteknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa danspesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dand) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mataanggaran pengeluaran (akun 6 digit

Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kodemata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).Bahwa Anggaran yang dikelola Desa Atue untuk Ta. 2016 adalah sebagaiberikut:a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.593,862,000b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.525,878,000Bahwa secara umum kegunaan Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa(ADD)sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja negara :1.

dalamdokumen PT ATRIA SWACIPTA REKAYASA;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah konsultan pengawas benarbenar sudah melaksanakan pekerjaannya;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah konsultan pengawas telahmembuat laporan berdasarkan kondisi riil atau tidak;Bahwa kontrak dilakukan 3 (tiga) kali addendum yaitu addendumpertama adalah mengenai penghitungan angka desimal dimana padasaat saksi menyerahkan dokumen ke ULP BMCK, HPS yang berasaldari ANANTA SOFWAN untuk volume pekerjaan ANANTA SOFWANmemakai 5 (lima) digit

di belakang koma, pada saat di ULP SYAHRIZALmengubah volume pekerjaan menjadi 2 (dua) digit di belakang komasehingga terjadi perubahan volume yang cukup signifikan akhirnyadilakukan perhitungan ulang dan dikembalikan lagi kepada 5 (lima)angka dibelakang koma sehingga akhirnya dilakukan addendum satukarena adanya perubahan volume pekerjaan;Bahwa addendum Kedua adalah mengenai penggantian HERUSULAKSONO selaku Kuasa NINDYA SEJATI JO kepada ARIMINDARTARTO;Bahwa addendum Ketiga adalah karena terbitnya

P.8/MenhutII/2009 yang dalam Pasal 46 mengatursecara khusus mengenai nomor seri blanko FAHHBK dan FAKO yangterdiri dari inisial nama Badan Hukum Pemohon diikuti empat digit kodeKabupaten/Kota, serta huruf kapital dan enam digit nomor urut yangdilaksanakan oleh Dinas Propinsi;e Pada tahun 2014 karena ada perubahan peraturan maka penerbitan FAKOmengacu pada P.41/MenhutII/2014 mengatur bahwa nomor seri blankoditetapkan oleh pemegang ijin dan dicetak di percetakan umum;e Bahwa peraturan Menhut No.

Surat tuntutan KPK halaman 92 93 agar Terdakwa dihukum karenaadanya barang bukti yang dijadikan alat bukti petunjuk oleh KPK;Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agungpada peninjauan kembali :+ Dari 4 (empat) digit/angka terakhir nomor HP xxxxxx 4790 merupakanpemiliknya bernama PUGUH WIRYAWAN sedangkan HP xxxxx1199bernama MICHAEL MARKUS ISKANDAR;+ Terhadap bukti transkrip pembicaraan atau percakapan terurai di atas,bukanlah antara PUGUH WIRYAWAN, SH dengan MICHAEL MARKUSISKANDAR

No. 254 K/Pid.Sus/2010 Sedangkan BP PBB ditempatkan pada kode rekening tersendiri sebagaimanadapat dilinat pada table di bawah ini: Kode Rekening Uraian1 25 1 1 =5 Biaya Pemungutan Pajak Daerah5 1 1 5 01 Biaya Pemungutan PBB5 1 1 5 02 Biaya Pemungutan Pajak Daerah Di mana kode rekening di atas disempurnakan oleh Permendagri 59 Tahun2007 berkaitan dengan penambahan satu digit kode rekening, dari angka 3menjadi angka 5, seharusnya 5.1.1.4 bukan 5.1.1 .5, Pemda Subangmenuliskan 5.1.1.4 dalam Penjabaran

./2006 sebagai berikut:a) Kode Faktur Pajak Standar terdiri dari :Hal 275 dari 788 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.1) 2 (dua) digit kode Transaksi;2) 1 (satu) digit Kode Status; dan3) 3 (tiga) digit Kode Cabang.b) Nomor Seri Faktur Pajak Standar terdiri dari:4) 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan5) 8 (delapan) digit Nomor Urut.Sesuai Pasal 13 ayat (1) UU PPN, Pengusaha Kena Pajak yangmenyerahkan BKP/JKP wajid memungut PPN dari pembeli danmembuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP

yangmenyediakan layanan periodic service;Bahwa saksi menjelaskan contents provider adalah partner yang melayanilayanan seperti informasi, games, RBT yang bekerja sama dengan contentsprovider;Bahwa untuk bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh contentsprovider, pelanggan harus mengirimkan SMS melalui short code tertentudan keyword tertentu;Bahwa contoh penggunaan fasilitas tersebut seorang pelanggan inginmelakukan down load games dengan cara ketik games kirim ke no tertentuyang terdiri dari 4 digit

tahu bhw akses itu melekat ke jaringanjadi kode jaringan supaya kita tahu ketika kita menggunakan akses nomoryang ada itu bahwa kita tahu melalui penyelenggara jaringan apa;Bahwa blok penomoran itu sendiri itu merupakan sumber daya yangterbatas, itu diberikan oleh Kominfo dalam hal ini ada Direktorat Jenderalpenyelenggara yang bertanggung jawab untuk itu memang itu dialokasikanoleh Dirjen PPI disalah satu Dirjen di Kominfo;Bahwa sumber daya terbatas maksudnya ada batasannya juga bisa sampaiberapa digit

memangbenar ada sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap objek 3.1 berupa 1 (Satu) unit kendaraan roda empat, merk Lexus, Type RX 350 A/T, tahun 2013, warna Fire Agate Mica Metalic, dengan nomor polisi : BP 00 LV, telah diakui oleh Tergugat sebagai hartabersama dan pada pemeriksaan setempat ditemui objek tersebut dan telahberubah nomor polisi dari nomor polisi : BP 00 LV menjadi nomor polisi : BP 00VK, hal ini diakui oleh Tergugat dengan alasan nomor dengan tiga digit

Pengujian kode BAS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf dtermasuk menguji keSesuaian antara pembebanan kode mataanggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya;5. Tata cara pelaksanaan tanda tangan elektronik dalam bentuk PINPPSPM pada ADK SPM diatur dengan peraturan Direktorat JendralPerbendaharaan;e Pasal 181. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksuddalam pasal 17 ayat 1, PPSPM bertanggungjawab atas :a.

Pemeriksaan dan pengujian ketepatan kode mata anggarapengeluaran (akun 6 digit);Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Bendahara pengeluaranSaksi laporkan kepada Rektor Universitas Riau selaku KPAberbentuk Buku Kas Umum (BKU); Bahwa untuk penerbitan SPM bukanlah merupakan tugas dantanggungjawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran melainkan tugas dariPPK; Bahwaamekanisme pengajuan SPM adalah :a.

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutanc)Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknisyang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknisyang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dand) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaranpengeluaran (akun 6 digit).Halaman 15 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/ PN.KpgBahwa perbuatan terdakwa menandatangani Surat Perintah Tugas yangmenjadi lampiran dari Surat Permintaan Pembayaran

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutanc) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknisyang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknisyang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dand) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaranpengeluaran (akun 6 digit).Halaman 30 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/ PN.KpgBahwa perbuatan terdakwa menandatangani Surat Perintah Tugas yangmenjadi lampiran dari Surat Permintaan Pembayaran

Rapat tersebut membahas tentang :e Ceklist kelengkapan dokumen ;e Deadline kegiatan, daftar kegiatan, PPN, PPh ;e Minta formatformat dari KPPN ;e Buat surat ke rekanan perihal info rekening dan garansibank harus dibank wilayah kerja KPPN NTT ;e 6 digit POK revisi internal satker.Tanggal 3 Desember 2013 malam hari di Mess Kasatker, yangdiikuti oleh para PPK dan saksi dan saksi tidak ingat apakah SriWahyuni hadir saat itu atau tidak.

karenaharga yang tertera di tiket merupakan harga tiket rill yang dibayarkanoleh custumer tetapi kemungkinan itu bisa terjadi kalau ada agen yangnakal yang setelah mencetak tiket kemudian melakukan upgrade hargaatau juga dari costumer yang nakal setelah membeli tiket kKemudian scantiket tersebut dan diganti harganya.Bahwa untuk membedakan tiket asli dan tidak asli dapat dilihat dari kodebookingnya yang tertera di tiket dengan yang ada di boording pas, dansemua kode booking pasti terdiri dari 6 (enam) digit

huruf, dari nomerHalaman 52 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/ PN.Kpgtiket kalau yang asli ada 14 digit angka, dan untuk memastikan tiket asliatau tidak bisa dicocokan dengan manifest penerbangan pesawat.

Penomoran keseluruhan kamar pada Hotel Grand Sahid Jaya Jakartamenggunakan 4 digit angka.2.

Sepengetahuan saksi Bahwa Saksi hanyamenerima lampiran saja dan Saksi tidak tahu prosesnya, dan proses tersebut berada diDepartemen Dalam Negeri Bakosurtanal;Bahwa Peta tersebut memakai System Digit ( WGS 84 ) dan yang dipergunakan Saksidalam menjalani tugas di Kutai Timur;Putusan No. 26/G/2016/PTUNSMD Hal. 81 dari Hal. 173Bahwa Saksi mengatakan penjelasan dari temanteman Kementerian Dalam Negeriadalah Peta disini rujukannya adalah Kementerian Dalam Negeri, biasanya merekaberkoordinasi dengan Bakosurtanal

diterbitkan olehPPK;b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;2. nilai tagihan yang harus dibayar;3. jadwal waktu pembayaran; dan4. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;c. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasiteknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa danspesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumenperjanjian/kontrak;dand. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kodemata anggaran pengeluaran (akun 6 digit

Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM,PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:1) menguji kean SPP beserta dokumen pendukung, yangmeliputi :e kelengkapan dokumen pendukung SPP ;e kesesuaian penanda tangan SPP denganspesimen tanda tangan PPK ;e kean pengisian format SPP ;e kesesuaian kode BAS pada SPP denganDIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker, dantermasuk juga menguji kesesuaian antarapembebanan kode mata anggaran pengeluaran(akun 6 digit) dengan uraiannya ;e ketersediaan