Ditemukan 3380 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : semarangan sembilangan seberangan semarangdan sembarang semaranga
Pengadilan PA KOTA BANJAR Perdata Agama
Register : 28-03-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 15
  • Lgoull us9 PO wirioWT on Jl ne ealles Sle Lo) See Iwlgiw oN ana; elo jal YOu gtu aQwizsJase ul ola, da2J 228; 559 LgJlioVeueife uu Lygaugl alo> yorgnill lia adoJJArtinya: Apabila seorang suami mentalak isterinya, dan telah jelas bagi hakimbahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebabyang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu ister!
Pengadilan PN STABAT Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN STABAT Nomor 31/PDT.G/2013/PN.STB
Tanggal 18 Juni 2014 — NASIB, Dkk Melawan 1. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan 2. Kepala Badan Pertanahan Indanesia (BPN) cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara (BPN Wil Sumut) cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
41 — 31
  • Bahwa secara umum patut diketahuibahwa keberadaan sebuah PerusahaanUmum Negara (BUMN) diperuntukkanguna kesejahteraan=srakyat, ~ sebabdiketahui sumber dana awal PerusahaanBadan Usaha Milik Negara (BUMN) adalahdari APBN (Anggaran Pendapatan danBelanja Negara), oleh karenanya walaupuntujuannya untuk mencari keuntungan(profit) akan tetapi didalamnya ada maksuduntuk mensejahterakan rakyat danmemajukan kepentingan umum dan jugabukan berarti diperbolehkan menguasaitanah secara sembarangan;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/PID/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — Dr. Med. dr. Polentyno Girsang, Sp.B, KBD, FinaCs, FICS
129 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • XI/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.Hal. 42 dari 56 hal, Putusan Nomor 354 K/PID/201710.Menimbang, bahwa bedasarkan perundangundangan terebut, maka11,setiap Kepengurusan Rumah Sakit tentu harus memiliki Regristasi, Izin,Operasional, Akreditasi, Amdal serta Manajemen yang memenuhipersyaratan perundangundangan, dengan demikian jika ada pergantianDirektur Rumah Sakit di suatu daerah yang mana Pemerintah Daerahmemiliki kKewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan RumahSakit di Daerah tentu tidak sembarangan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Plk
Tanggal 3 Desember 2015 — SIBERSON DULY HANDURAN LAWAN WIWI, DKK
124 — 10
  • Gugatan Penggugat tidak jelas dan kaburBahwa uraian Penggugat yang didalilkan bahwa kami mengklaim tanahnyadengan nomor kavling 34 dan 35 adalah tidak benar dan kabur.Penggugat telah menuduh kami dengan sembarangan tanpa melihat paktayang sebenarnya dan kami merasa keberatan dan dirugikan, dan mohontanah kami jangan diganggu;Memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan menerima eksepsitergugat III untuk seluruhnya dan
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Tanah
Register : 12-05-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 30/Pdt/2015/PT PTK
Tanggal 25 Juni 2015 — SAMUDRA Melawan 1. BASTIYANSYAH HAMID 2. KWEK DJENG TJUI 3. BUDI SUKISWO 4. YUNIARTI WIAJI, S.H
52 — 17
  • ;Bahwa, walaupun mengajukan gugatan adalah hak setiap orang, namunselayaknya gugatan harus berdasar dan tidak sembarangan di ajukan,karena tentunya dapat merugikan pihakpihak yang digugat dengan dalildalil yang tidak benar dan tentunya dapat dikategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum bila bertentangan fakta dan dasar hukumnya.1.Bahwa, akibat gugatan konpensi aquo, tentunya PenggugatRekonpensi / Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Ill Konpensi harus menanggapinya secara hatihati
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 114/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 2 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : ABBAS Diwakili Oleh : JERRY FERNANDEZ, S.H.,CLA.
Pembanding/Penggugat II : SUHARDI Diwakili Oleh : JERRY FERNANDEZ, S.H.,CLA.
Terbanding/Tergugat I : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
Terbanding/Tergugat II : Tuan YOS SUMITRO
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN KOTA TARAKAN
88 — 38
  • Justru adanya pembatalan yangdilakukan oleh Terbanding/Tergugat a quo sesungguhnya semakinmeneguhkan persangkaan bahwasanya Terbanding/Tergugat a quotelah terbiasa melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam hal iniBertindak Sebagai Hakim Sendiri (E/genrichting).Jika perbuatan penguasa in casu Terbanding a quo itu dibenarkan,maka telah nyatalah bahwasanya ternyata Pemerintah diberikan ruangkhusus untuk melakukan tindakantindakan yang sembarangan tanpamengindahkan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 01-02-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 24-07-2021
Putusan PA DOMPU Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Dp
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 16
  • Jew ol Wola, oral aaa; 599JloJ initio Guu LigirglArtinya : Apabila seorang suami mentalaq isterinya dan telah jelas bagi hakimbahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebabyang masuk akal, dan dengan perbuatan si Suami itu isteri menderitasengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suamkepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dantingkatkesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selamatiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) di
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 10-03-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 35
  • Jika masih nusyuz;Cara kedua : tidak memberikan nafkah batin kepadanya;Cara Ketiga : jika masih tetap nusyuz ialah dengan memukulnya, namunmemukul di sini tidak boleh sembarangan, pukulan yang dilakukanhanyalah pukulan yang sifatnya ancaman belaka, dan tidak boleh melukai;Jika ketiga cara tersebut tidak bisa ditempuh, maka mubah (Boleh)hukumnya bagi Suami untuk mengajukan Cerai Talak;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana pemohon uraikan diatas, makadengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-08-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1028 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO, DK
73 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Packer mengatakanpenggunaan sanksi pidana jangan digunakan secara sembarangan,menyamaratakan dan secara paksa ;3 Bahwa Terdakwa I/Pemohon Kasasi sudah bertindak cermat danteliti dalam mengelola keuangan daerah. Sebelum realisasi bantuansosial kepada para pedagang sudah dilakukan kajian oleh SKPDterkait yakni berdasar Nota Dinas dari Terdakwa II. Bantuandiberikan karena pedagang sangat membutuhkan dan meminta PasarGotong Royong segera untuk dibangun.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/PID.SUS/2015/PT.TPK.DPS
Tanggal 11 Februari 2015 — I GUSTI NGURAH KARJAYA
53 — 33
  • Tabanan yang notabene adalah Satuan Kerja PemerintahDaerah yang salah satunya membidangi teknik perhitungankonstruksi bangunan bisa sembarangan dengan mengutus ahliyang tidak berkompeten untuk menilai fisik suatu/beberapabangunan, apalagi dalam kaitannya dengan Pro Justitia danproses penegakan hukum.Dalam persidangan memang keduanya tidak menunjukkansertifikat keahliannya tersebut, namun dengan adanya surat dariKepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tabanan Nomor:653/417/DPU.KabPerum/2014 tertanggal 03
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-04-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 73/G/2018/PTUN.SBY.
Tanggal 19 September 2018 — Penggugat:
DWI LINA NINDYAWATI
Tergugat:
KEPALA DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI
Intervensi:
NANDA YUDHO PARIPURNO
119 — 448
  • tapi untuk pelantikan yang bisa dilantik adalahranking satu dan ranking dua bisa dilantik ketika nomor satu meninggal duniaHalaman 44 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBYdan atau terlibat masalah hukum, yang menyampaikan adalah Kabag Hukum(Pak Sukadi) pada saat audensi tanggal 20 Februari 2018;Bahwa, bukti P15 sudah beredar dan sudah disosialisasikan, malah diinternet bisa diambil;Bahwa, waktu audensi ada Berita Acaranya tanggal 15 dan tanggal 23, intinyakita tidak mau memfonis sesuatu dengan sembarangan
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-12-2015 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Smd
Tanggal 22 Juni 2016 — ASEP SUTARMAN dkk sebagai Penggugat dan 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Gubernur Jawa Barat, Cq. Bupati Kabupeten Sumedang Cq. Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dkk sebagai Tergugat
80 — 51
  • Jadi kalaupun benar Quad NonTERGUGAT Ill membutuhkan lahan lebih tentunya itu menjadi tanggungjawab TERGUGAT Ill sendiri ;Selain itu masalah pembebasan lahan ini telah ada Penetapan lahanmana saja yang harus dibebaskan berdasarkan SK Bupati Sumedangdan pelaksanaan pendataan dan pembebasannya dilakukan olehTERGUGAT , bahwa dengan adanya penetapan tersebut tentunyaTERGUGAT tidak bisa secara sembarangan melanggarnya, karenaberdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU No. 12 tahun 2012 seharusnya PARAPENGGUGAT melakukan
Pengadilan PN TUAL Pidana Umum
Register : 30-03-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN TUAL Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tul
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
MELIYAN MARANTIKA, SH
Terdakwa:
1.JUMADI RAHAYAAN Alias JUNET
2.IDRIS RENJAAN Alias ROY
3.ABD. KADIR RELIUBUN Alias DANDY
4.ABDUL FATAH RENYAAN Alias ABDUL
5.SAMSUDIN RENYAAN Alias DINO
146 — 87
  • Jadi seseorang tidak boleh masuk sembarangan ke dalam ruangtertutup itu;Ya, lembaga adat Kei mendukung dan mengakui hukum positif yang berlaku dinegara Indonesia;Ya, jika ada orang yang ditindak secara hukum positif, maka lembaga adat jugamendukung;Memang antara Koroban dengan Para Terdakwa dan dengan ister Terdakwa I.Jumadi Rahayaan Alias Junet, masih ada hubungan saudara atau keluarga, danmereka samasama dari satu kampung. Tetapi jika saudara kita itu bersalah, makadia tetap dipukul.
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-08-2013 — Upload : 06-12-2013
Putusan PN KABANJAHE Nomor 158 /Pid.B/2013/PN.KBJ
Tanggal 29 Agustus 2013 — -TAMAN SURBAKTI
55 — 7
  • TIDAK LENGKAP TENTANG TINDAK PIDANAYANG DIDAKWAKAN21Bahwa Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP menyatakan bahwasanya suratdakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidanayang didakwakan, apabila tidak memenuhi syaratsyarat tersebut maka suratDakwaan batal demi hukum (Vide pasal 143 ayat (3) KUHAP), maka dnegan inikami akan menguraikan pengertian secara cermat jelas dan lengkap tersebutdengan argumentsi sebagai berikut :CERMAT, artinya dibuat dengan penuh ketelitian dan tidak sembarangan
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 06-03-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0764/Pdt.G/2020/PA.Lpk
Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 46
  • Di samping itu disaat ekonomi keluarga lagi sulit Termohon/Penggugat masihmemiliki hobby lain yakni dengan banyak memelihara KucingAnggora dan kucing kampung yang biaya kandangnya mahal danbiaya makannya tidak sembarangan, sehingga biaya untuk makankucing peliharaan kucing anggora dan kucing kampong tersebutmencapai Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per 2 minggu sertaTermohon/Penggugat terlalu tinggi gaya hidup dan tidak bisamenahan keinginan Termohon/Penggugat.4.
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 07-08-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 3433/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
130 — 121
  • dibuat di hadapan pejabat adalah suatu perbuatan yang dilakukan olehpejabat yang berwenang dimana isi dan bentuknya pada hakekatnya didasarioleh kemauan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan udangundang.Maka antara akta/surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang denganHalaman 52 dari 64, Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2020/PA.Cbnakte/surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu pada aktaOleh pejabat bentuk, format dan isinya telah ditentukan oleh UU, sehingga tidakdapat dibuat sembarangan
Pengadilan MS SINGKIL Perdata Agama Harta Bersama
Register : 01-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan MS SINGKIL Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Skl
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat - Tergugat
216 — 54
  • Tidak kemudian bisa sembarangan.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 Tahun 2013
1507 — 558
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)UUD 1945, adalah dikarenankan norma Pasal 197 ayat (1) huruf Il danpasal 197 ayat (2) mengandung multi tafsir, Pemohon menafsirkan Pasal197 ayat (1) haruf Il KUHAP adalah bersifat perintah (imperative) danbersifat memaksa (mandatory) yang harus dicantumkan pada semuaputusan pengadilan dari segala tingkatnya, baik tingkat Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, tidak dapat ditafsirkanmaupun dianalogikan secara membabi buta, sembarangan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 07-05-2015 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 556/Pdt.G/2013/PN Tng
Tanggal 7 Mei 2015 — PT. JAPINDO KENCANA Lawan 1. PT. BUKIT BRATA 2. INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, S.H. dan PT. TIMAS SUPLINDO (Intervensi) Lawan 1. PT. JAPINDO KENCANA 2. PT. BUKIT BRATA 3. INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, S.H.
112 — 23
  • Bahwa oleh karena dalildalil PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGATINTERVENSI Il tidak berdasarkan hukum, sembarangan dan keliru sebabTERGUGAT Ill REKONPENSI / TERGUGAT INTERVENSI Ill semulaTURUT TERGUGAT / TURUT TERGUGAT REKONPENSI adalah pejabatpublik Notaris dan PPAT dimana hanya menjalankan tugasnya yangmengakomodir keinginan para pihak untuk dituangkan kedalam akta,sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidakterbukti TERGUGAT Ill REKONPENSI / TERGUGAT INTERVENSI Illmelakukan
    ;Bahwa oleh karena dalildalil PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum,sembarangan dan keliru sebab TERGUGAT INTERVENSI Ill semula TURUTTERGUGAT / TURUT TERGUGAT REKONPENSI adalah pejabat publik Notarisdan PPAT dimana hanya menjalankan tugasnya yang mengakomodir keinginanpara pihak untuk dituangkan kedalam akta, sepanjang tidak bertentangan denganhukum yang berlaku sehingga tidak teroukti TERGUGAT INTERVENSI Ill semulaTURUT TERGUGAT / TURUT TERGUGAT REKONPENSI melakukan perbuatanmelawan hukum.
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-06-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 28-K/PM.I-06/AD/VI/2016
Tanggal 15 Agustus 2016 — Sertu Tutuk Hartanto NRP 21060196521085
143 — 27
  • pemilikan, kepunyaan itu (dalam hal ini narkotika) baruada pada seseorang (si pelaku / Terdakwa) setelah ada izin sesuaiUndangundang yang membolehkan untuk itu.Yang dimaksud dengan Melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan Menggunakanadalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa mengetahuibahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atausetidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan