., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si.kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB3612/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93 (Sembilan puluh tiga)dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICA Nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35Tahun

tanaman jenis shabushabu tersebut, tidak mempunyaijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangkakepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dantehnologi.Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN SmnPerbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika jo Peraturan Menkes

pemakaian mereka terdakwa dan rencananya akandipergunakan lagi di lain waktu.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN SmnBahwa pada saat mereka terdakwa menggunakan Narkotika Golongan JjenisTembakau Gorilla tersebut, tidak dilengkapi dengan jin dari pihak yang berwenangatau tidak dilengkapi dengan Resep dokter.Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., dan EKOFERY PRASETYO, S.Si., BB3612/2019/NNF berupairisan daun tersebut di atasadalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 93 (Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICA Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RINo.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa pada saat mereka terdakwa menggunakan

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., danEKO FERY PRASETYO, S.Si., BB3612/2019/NNF berupairisan daun tersebut diatas adalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 93 (Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICANomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangundangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, UnsurNarkotika Golongan

dimintaHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwdmenyaksikannya.Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariKamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Kesimpulan : BB5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang NarkotikaBB5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABFUBINICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 87dan mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika BB5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABFUBINICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 87dan mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

Kepolisian menemukanbarang tersebut saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI juga dimintamenyaksikannya.Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariKamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikKesimpulan :berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 86(Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

saksi RAKHMA SURYADEWAYANI juga diminta menyaksikannya.Menimbang bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariSaksi, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Kesimpulan : BB5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomorurut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

AsuransiKesehatan Cabang Sikka ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten FloresTimur sesuai Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 1013/Menkes/SKB/IX/2001. Nomor43 Tahun 2001 yang dirubah dengan Keputusan Bersama MenteriKesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor999A/Menkes/SKB/VII/2001.

No. 746 K/PID.SUS/2010Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor1013/Menkes/SKB/IX/2001. Nomor 43 Tahun 2001 yang dirubah denganKeputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 999A/Menkes/SKB/VII/2001.

AsuransiKesehatan Cabang Sikka ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten FloresTimur sesuai Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 1013/Menkes/SKB/IX/2001. Nomor 43Tahun 2001 yang dirubah dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatandan Menteri Dalam Negeri Republik = Indonesia Nomor999A/Menkes/SKB/VII/2001.

total Dana Asuransi Kesehatan Tahun Anggaran 2004 dan TahunAnggaran 2005 sebesar Rp 132.881.189, (seratus tiga puluh dua jutadelapan ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilanrupiah) yang seharusnya digunakan untuk jasa sarana, jasa pelayanan danObatobatan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi TerdakwaPetrus Payong Hide dan perbuatan Terdakwa Petrus Payong Hidebertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1013/Menkes

Nomor43 Tahun 2001 yang dirubah dengan Keputusan Bersama MenteriKesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor999A/Menkes/SKB/VII/2001.

G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet Dobel L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksioleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan kefarmasianmenjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturanhukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN TigBahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyainomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi

putih berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT LearderleHalaman 17 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tigmasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet Dobel L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi iin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil Dobel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras harus

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangHalaman 21 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tigdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmenjual atau mengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

dan Tergugatsudah berpisah tempattinggal, sehingga sampai gugatan ini diajukan telahberlangsung selama 2 bulanserta sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberinafkah lahir bathin;6.Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masihdibawah umur ( 6 bulan )dan sejak tanggal 2 Juli 2011 secara paksa telahdibawah oleh Tergugat tanpasepengetahuan Penggugat hingga sampai sekarangPenggugat tidak dapatmemberikan ASInya sebagai hak mutlak si anaksebagaimana di atur dalamKeputusan menteri Kesehatan No. 450/Menkes

(Vide Jawaban Tergugat Point 5 ).6.Bahwa, untuk jawaban Nomer 6 dari Tergugat iniadatah tidak benarsebagaimana hal tersebut dibawah ini ;Bahwa, terkait pemberian ASI, tetah jelas dan nyataserta diatur secara13tegas dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.450 / Menkes / SK I 1V / 2004 tentang pemberianASI ( Air Susu lbu secara eksktusif bagi bayi diIndonesia Jo.

psikologis Si anak tersebutapalagi sianak tersebut tidakmendapat ASI ( Air susu ibu ) serta curahan kasihsayang yang cukup danlayak ~~ dari Penggugat selaku Ibunya yang manatindakan dari Tergugat inisangat Sangatlah tidak dibenarkan bahkanbertentangan dengan aturanhukum sebagaimana berdasarkan Ketentuan Pasal 156 AKompilasi HukumIslam yang berbunyi ; i Anak yang, belum mumayyiz.atau belum berusia 12tahun, berhak mendapatkan Hak Asuh/hadlonah dariibunya serta suratkeputusan Menteri Kesehatan No450/Menkes

secarapaksa Anak yang masihdibawah umur tesebut tanpa seijin dan sepengetahuandari Penggugat selakuIbunya pada tanggat 2 Juli 2011 hingga saat ini,bagaimana Penggugat dapatmemberikan perhatian, kasih sayang pada anak jikatelah dihalang halangibahkan diputuskan oleh TergugatBahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 156 A,K,qmoilasi Hukum Islam, yangberbunyi ; Anak yang belum mumayyiz atau belumberusia diatas 12 tahun,berhak mendapatkan Hak asuh/hadlonah dari ibunyaserta Surat keputusanMenteri Kesehatan No 450/Menkes

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 522/MENKES/V/2008. Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.b, Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika projustitia. Dimana di dalamnya mengatur tentang klasifikasi dan aturan pelaksanaan tes urine.C.

Dalam fakta persidangan Saksi Ahli saat melakukan test urine tidak sesuai dengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratoriumpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika projustitia.e.

Bahwa terhadap keberatan ad.1, tidak dapat diterima, karena Hakim tidak terikatdengan Surat Keterangan Ahli, sekalipun pemeriksaan urine Terdakwa hanya menggunakan One Step Methamphetamine Test Strip dengan hasil positif mengandungMethamphetamine dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun dari keterangan para Saksi dan Terdakwasetelah dihubungkan dengan alat bukti

selaku Tim Pemeriksa, menyatakanbarang bukti berupa : 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,17369 gram yang tersimpan dalambungkus rokok Gudang Garam Signature adalah mengandungHalaman 4 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Smnsenyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 93 (Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan Nomor Urut118 (seratus delapan belas) dan dalam Peraturan Menkes

Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si selakuTim Pemeriksa, menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) linting rokok berisiirisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,17369 gram yangtersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature adalah mengandungsenyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 93 (sembilanpuluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA ierdaftar dalam Golongan Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dan dalam Peraturan Menkes

selaku Tim Pemeriksa, menyatakanHalaman 16 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Smnbarang bukti berupa 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan beratbersin keseluruhan irisan daun 0,17369 gram yang tersimpan dalambungkus rokok Gudang Garam Signature adalah mengandung senyawasintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 93 (sembilanpuluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA iterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 118(seratus delapan belas) dan dalam Peraturan Menkes

Prinmono, MH, lbnu Sutarto, ST,Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku Tim Pemeriksa, menyatakan barang buktiberupa 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhanirisan daun 0,17369 gram yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang GaramSignature adalah mengandung senyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 93 (Sembilan puluh tiga) dan mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan Nomor Urut118 (Seratus delapan belas) dan dalam Peraturan Menkes

Unsur bagi diri sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana teruraidiatas bahwa narkotika yang dibeli oleh terdakwa Bersama saksi Dedy Anggoroyang dikenal dengan nama tembakau gorila yang mengandung senyawasintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93(sembilanpuluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUQROADBICAterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dan dalamPeraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor :031 / MENKES / SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran DanaHalaman 2 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan

DWI SABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20 Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES /SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan TugasHalaman 41 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Pembantuan Pelaksanaan

Bahwa benar pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatanmemperoleh bantuan dana APBN melalui Alokasi Anggaran Tugas PembantuanHalaman 46 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp4.000.000.000,00(empatmilyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 /MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi danTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten /

Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 10.000,perkeping;Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual 9 (Sembilan) kepingobat jenis carnophen zenith dengan total hasil penjualan sebesar Rp360.000, namun telah Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makan dantersisa Rp 178.000, yang selanjutnya dijadikan barang bukti;Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis carnophen tersebut tidakmemiliki ijin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasisebagaimana dimaksud dalam PERMENKES RI nomor 889/ MENKES

Hakim memerintahkankepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Ahli tersebut yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuai denganPasal 98 Ayat (2) dan Ayat (8) Undang undang Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan dan PERMENKES RI Nomor 889 / MENKES

izin sesuai tempat tenagakefarmasian bekerja, surat izin sebagaimana dimaksud diatas berupaSIPA bagi apoteker penanggungjawab difasilitas pelayananoOkefarmasian.o SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas pelayanankefarmasian.o SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasiandifasilitas produksi atau fasilitas distribusi/pelayanan.o SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuaidengan PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/ MENKES

/ PER / V / 2011, tentang Registrasi, Izin Praktikdan ijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagian kesatu pasal17 ayat 1 dan 2).Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.RtaBahwa ahli menerangkan tidak semua orang diperbolehkan melakukankefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, syarat danketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RI Nomor889 / MENKES / PER / V / 2011 tentang registrasi, izin praktik dan izinkerja tenaga kefarmasian ;Bahwa ahli menerangkan untuk

Teguh Prihnmono, MH, NRP 63081014 dan diketahui oleh KepalaBidang Laboratorium Forensik Kombes Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si, NRP69100378 maka didapatkan hasil sebagai berikut:Kesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB3236/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika

Teguh Prihmono, MH, NRP 63081014 dan diketahui oleh KepalaBidang Laboratorium Forensik Kombes Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si, NRP69100378 maka didapatkan hasil sebagai berikut:Kesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB3236/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika

makasecara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah memperhatikansurat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1569/NNF/2020 tanggal25 Juni 2020 dengan kesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB3236/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Teguh Prihnmono, MH, NRP 63081014 dan diketahui oleh KepalaBidang Laboratorium Forensik Kombes Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si, NRP69100378 maka didapatkan hasil sebagai berikut:Kesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB3236/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika

Nadia Dina, Apt.Pengendalian danLegalisasi ResepRawat Inap dan Surya PratiwiAnggota : Admiwarti, Sri Haryani Harahap Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 157/MENKES/SK/I/2010 pada tanggal 28 Januari 2010 tentangPenerima Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)Tahun 2010, telah dialokasikan dana luncuran untuk biaya pelayanan kesehatanyang diberikan kepada peserta Jamkesmas melalui Rumah Sakit/PPK (PemberiPelayanan Kesehatan) dan Dana Jamkesmas

Djoelham juga mendapat alokasi DanaLuncuran Program Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 542/MENKES/SK/V/2010 padatanggal 03 Mei 2010 Dana Tahap Kedua sebesar Rp.1.142.100.000, (satumilyar seratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah), lalu berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1145/MENKES/SK/VIII/2010 padatanggal 19 Agustus 2010 Dana Tahap Ketiga sebesar Rp.1.138.935.000, (satumilyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan

tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal12 ayat (2) : belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukanberdasarkan atas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran.Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah pada Bagian Ketiga Ketentuan Umum Pasal 3 yangmenyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsipprinsipefesien, efektip, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif danakuntabel.Keputusan Menteri Kesehatan RI No.686/Menkes

Bertentangan dengan Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite MedikRumah Sakit.Halaman 5 dari27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.3. Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RINomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan KomiteMedik Rumah Sakit.4. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.5.

Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan KomiteMedik Rumah Sakit, ketentuan yang dilanggar adalah Pasal1 angka 1 Peraturan tersebut yang kaedah hukumnya Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untukHalaman 6 dari27 halaman.

Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara a quo diangkatberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.886/MENKES/SK/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural diLingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa untuk menindaklanjuti PP No. 23 Tahun 2005 tersebut, makaditerbikan Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.861/Menkes/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang menetapkan bahwa 13(tiga belas) Rumah Sakit Perjan menjadi Badan Layanan Umumtermasuk RS. Dr. M. Djamil Padang.

BahwaPasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 1681/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. DjamilPadang menyebutkan : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. DjamilPadang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. M. Djamil Padang adalahunit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal BinaPelayanan Medik.

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20 Februari 2015;halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES /SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan

/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014; Bahwa anggaran tersebut selanjutnya dialokasikan lagi kepada 3 (tiga) jeniskegiatan yakni sebagai berikut : No.

DWISABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

Sinar Papua Jaya, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal31 Desember 2014;Bahwa benar pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatanmemperoleh bantuan dana APBN melalui Alokasi Anggaran Tugas PembantuanKementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp. 4.000.000.000, (empatmilyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031/ MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasidan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatandi Provinsi dan Kabupaten /

. : 949 /Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat yang berbunyi Registrasi obatjadi produksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yangmemiliki iin sekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai denganPermenkes RI No: 949/Menkes/Per/VI/2000, pasal 19 yang berbunyiberdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh KOMNASPOJ, PanitiaPenilai Khasiat Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi,Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderal memberikankeputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

LAB : 0547 / NOF / 2014 tanggal 3Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa tablet LL tersebutmengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniramina yang tergolongobat keras dengan prosedur pembelian dan kepemilikan harus denganresep dokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaanfarmasi yang tergolong obat keras dilakukan oleh apotik sesuai denganpasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal

sesuai denganperundangundangan yang berlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009 yangberbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat ;Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

setidaktidaknya menyadari atau mengetahui telahmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memproduksi atau mengedarkaneesediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak bersifat komulatif sehingga salah satuunsur saja yang terpenuhi maka cukup sebagai syarat terpenuhinya unsur secarakeseluruhan ;Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor : 949 / Menkes

mengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniramina yangtergolong obat keras dengan prosedur pembelian dan kepemilikan harus dengan resepdokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolongobat keras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pemindahtangan sepertiyang dimaksud dan diatur dalam Permenkes RI No.949/Menkes

.: Bahwa barang bukti berupa surat yang dijadikan bukti surat yaitu SuratKeterangan Nomor : Sket/3/V/2015/Kes Poliklinik Kosek Hanudnasmenunjuk Kepmenkes RI No.194 / Menkes / SK / VI / 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika danKepmenkes RI No.923 / Menkes / SK / X / 2009 tentang Petunjuk teknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika pro Justicia makasurat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan narkotika sesuai UU Nomor

terpoenuhi maka unsur kesatumenjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena salahsatu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Maka Majelis tidakakan membuktikan unsur berikutnya.: Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan telah tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan maka Dakwaan menjadi tidak terbukti.: Bahwa barang bukti berupa surat yang dijadikan bukti surat yaitu SuratKeterangan Nomor : Sket/3/V/2015/Kes Poliklinik Kosek Hanudnas Illmenunjuk Kepmenkes RI No.194 / Menkes

/ SK / VI / 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika danKepmenkes RI No.923 / Menkes / SK / X / 2009 tentang Petunjuk teknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika pro Justicia makasurat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan narkotika sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Kepmentersebut harus dari BNN, Labforensik dan rumah sakit yang ditunjuksedangkan Poliklinik Kosek Hanudnas tersebut tidak terdaftar dalamPermenkes

Depari, A.Mk. menurut Hakim Anggota Il Mayor Chk Dandi AndreasSitompul, S.H., dijadikan petunjuk karena diakui oleh para Saksi danTerdakwa dimuka persidangan, walaupun berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang petunjuk teknis Laboratorium untuk Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yang Pro Justitia dan Permenkes Nomor :194/Menkes/Sk/V1I/2012 tanggal 15 juni 2012 tentang PenunjukanLaboraorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, yang

YAPKESBI ; SK MENDIKNAS No. 191/D/0/2004 Rekomendasi MENKES RINo.HK.08.06.2.1.02.004 ; Syarat Pendaftaran1. Copy Ijazah SMA/SMU/SMK atau sederajat;2. Foto Hitam Putih 2 x 3, 3 x 4 dan 4x 6 (@3lembar) ;33. Membayar uang pendaftaran Rp 150.000, ;4. Test Kesehatan Rp 100.000, ;Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1551K/Pid.Sus/2009 Biaya Biaya1. Uang pendattaran ulang Rp100.000, ;2. Seragam Rp 550.000, ;3. PPS dan JAS Almamater Rp 450.000, ;4. DPP Rp 6.000.000, ;5. SPP/Bulan Rp 300.000, ;6.

AHMADHARIYANTO, selaku Ketua STIKES Surabaya sebagaimanaditerangkan oleh Ketua yayasan YAPKESBI, danternyata juga Rekomendasi Menkes Rl NomorHK.08.06.2.1.2004 dan SK Mendiknas No. 191/D/0/2004adalah Kepunyaan yayasan YAPKESBI dan Terdakwatidak pernah meminta ijin kepada YAPKESBI untukmencantumkannya dalam Brosur yang dibuat Terdakwa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 378 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri

No. 1551K/Pid.Sus/2009 Japanase Employment (Jepang) ; Yapkesbi SK Mendiknas RI No. 191/D/O/ 2004Rekomendasi Menkes RI No. HK, 08.06.2.1.02004 ;Dari keterangan saksi Drs. E Jumhana Chotil, MM, dipersidangan menerangkan Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; Bahwa surat Keputusan Mendiknas RI No. 191/D/0/2004dan Rekomen dasi Menkes RI No.

TANOM awal mulanya menjadimahasiswa STIKES karena tertarik isi dari brosur yangdiedarkan melalui Kepala Desa, kemudian saksimendaftar sebagai mahasiswa Setkes Surabaya yangdiketuai oleh Terdakwa ; Bahwa benar didalam brosur tertera STIKES Surabayasudah terdaftar dengan SK Mendiknas Rl No.191/D/0/2004 dan rekomendasi Menkes RI No.

system fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusian.e Bahwa cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinyaatau dengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

kewenangan untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No.167/Kab/B.VU/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menterikesehatan Nomor : 26/Menkes

atau kemasan obat tercantum tulisan huruf K dalam lingkaran hitamdengan warna dasar merah, disamping itu terdapat tulisan Harus Resep Dokter.e Bahwa benar cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinya ataudengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa benar berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No. 167/Kab/B.VII/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menteri kesehatanNomor : 26/Menkes

September 1986;Bahwa arti dari harus dengan resep dokter adalah untuk melakukan penjualanobat keras daftar G harus berdasarkan resep dokter dan itu hanya dapat dilakukanoleh sarana berijin seperti apotek, rumah sakit yang mempunyai apotekerpenanggungjawab;e Bahwa Toko Obat Lucky Farma dengan penanggungjawab Terdakwa tidak bolehmelakukan pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras daftar G karenatook obat tidak mempunyai kewenangan untuk menjual obat keras daftar Gsesuai dengan Pasal 2 Kep MenKes

RI No. 1331/Menkes/SK/X/2002 yangberbunyi Pedagang eceran obat menjual obat obatan bebas dan obat obatanHalaman7 dari 16 halaman Putusan Nomor 464/2013/Pid.Sus/PN.Slmnbebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secaraeceran; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;4 Ahli ANI FATIMAH ISFARJANTI, S.Si.Apt., yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Keahlian yang saya miliki di

pelatihandi bidang pengawasan obat antara lain Pelatihan Cara Distribusi Obat yang baiktahun 2013;e Bahwa Natrium Diklofenak 50 mg, Asam Mefenamat 500 mg, Amoxicilin,Neuralgin RX dan Melanox cream yang ditemukan oleh petugas pada TokoObat Lucky Farma termasuk golongan obat keras daftar G berdasarkan ciri ciri yang terdapat pada label kemasan dan toko obat tidak boleh menjualgolongan obat keras; Bahwa Toko obat tidak boleh menjual obat keras daftar G karena berdasarkanPasal 2 kepmenkes RI No. 1331/Menkes

tablet);Asam Mefenamat 500 mg sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tablet;Amoxicillin sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tablet;Neuralgin RX sebanyak 40 (empat puluh) tablet;Melanox cream sebanyak (satu) tube;Bahwa Toko Obat Lucky Farma telah memiliki ijin sebagai Toko Obatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503/6905/DKS/2012tentang Pemberian Izin Toko Obat tertnggal 23Nopember2012;Bahwa Toko obat tidak boleh menjual obat keras daftar G karena berdasarkanPasal 2 Kepmenkes RI No. 1331/Menkes

halamanpencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsiuntuk manusia ; Obat Tradisionil berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 adalah bahan atau ramuanbahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik ) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telahdigunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yangberlaku di masyarakat ; Kosmetika berdasarkan ketentuan pasal 1 point 1 Peraturan Menteri KesehatanNomor 1175 / Menkes

Leaderle tidak memperpanjang ijin edarnyalagi di BPOM yang berarti Tablet putih berlogo LL atau yang dikenaldengan Pil Double L yang diedarkan atau ada sekarang tidak lagi diproduksi oleh pabrikan resmi dan sebagai obat palsu serta tanpa ijin edar ;e Bahwa, sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 1448 /Menkes / Per / VI / 2011, yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obat obat khususnya yang termasuk

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsiuntuk manusia ;e Obat Tradisionil berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 adalah bahan atau ramuanbahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian(galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telahdigunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yangberlaku di masyarakat ; e Kosmetika berdasarkan ketentuan pasal 1 point 1 Peraturan Menteri KesehatanNomor 1175/Menkes

Leaderle tidak memperpanjang ijin edarnya lagi diBPOM yang berarti Tablet putih berlogo LL atau yang dikenal dengan Pil Double L yangdiedarkan atau ada sekarang tidak lagi di produksi oleh pabrikan resmi dan sebagai obatpalsu serta tanpa ijin edar; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011, yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/ menyerahkan obat obat khususnyayang termasuk dalam

dan sejak tahun 1995 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

, tertanggal 21 Nopember 2018;> Bahwa benar tablet putin berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi in untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil doubel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidakmemiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Tig.> Bahwa benar ketentuan penggunanan

/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jijin untuk menjual ataumengedarkan pil double L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat