Ditemukan 3977 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-12-2019 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
Putu Gede Sedana
Tergugat:
1.Made Widana,SE
2.Putu Suadnyana
3.Ni Ketut Ayu Eka Canti Arini
128 — 72
Putu Gede Sedana
Tergugat:
1.Made Widana,SE
2.Putu Suadnyana
3.Ni Ketut Ayu Eka Canti Arini
128 — 72
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan Tiaptiap perbuatan melangar hukum yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugianitu, m,enggantin kerugian tersebut1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUPerdata dinyatakan setiaporang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yangdisebabkan karena perbuatannya,tetapi juga kerugian yangdisebabkan karena kelalaian atau kekurang hatihatiannya11.3.
Putus : 24-04-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 50/Pid.Sus./2014/PN.TG Tanggal 24 April 2014 — SETYO BAGUS RAHMADANI Alias RAHMAN Bin JUMADI
62 — 4
62 — 4
sehingga memperlancar proses persidangan; e Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan halhal tersebut di atas menurut MajelisHakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amarputusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 83 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkanbahwa apabila melangar
Register : 13-09-2016 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2715 K/PDT/2016 Tanggal 16 Mei 2017 — PT. SURYARAYA INVESTAMA (dahulu PT. SURYARAYA IDAMAN), dkk. VS WIWI LUKMAN, dkk. ;
297 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
297 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
/Terbanding /Terlawan Penyita telah sahsecara hukum dan Para Pihak dalam perkara a quo tidak pernahmembantah dan atau membuktikan dengan bukti lawan yangmenyatakan akta pelimpahan hak tanggal 6 Maret 1991 (vide buktiTP6) tidak sah, berdasarkan hal tersebut Judex Facti PengadilanTinggi Denpasar telah salah dalam menerapkan hukum, makaputusan tersebut harus dibatalkan;Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor75/PDT/2015/PT.DPS tanggal 9 Juli 2015 telah salah menerapkan hukumatau. melangar
Register : 29-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 189/Pid.B/2020/PN Gto Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
FATMAWATY S.KHALI, SH
Terdakwa:
1.ARIFIN LADIKU Alias IFIN
2.FITER MAYULU Alias ANGKI
98 — 16
FATMAWATY S.KHALI, SH
Terdakwa:
1.ARIFIN LADIKU Alias IFIN
2.FITER MAYULU Alias ANGKI
98 — 16
tanggal 22April 2020; Bahwa benar judi togel diadakan tanpa adanya jjin dari pihak yangberwenang; Bahwa benar tempat pemasangan itu berpindah pidah tetapi dapat diaksesoleh khalayak umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR para terdakwa didakwa melangar
Putus : 21-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pdt/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 — KUWARTI binti SIDIQ VS BRI SYARIAH KCP KUDUS DKK
139 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1295 K/Pdt/2017Bahwa pada dasarnya Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbanganputusannya telah salah dalam menerapkan hukum atau melangar hukumyang berlaku dan telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan , yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan atas Pengadilan Tinggi SemarangNomor 317/PDT/2016/PT.SMG., tersebut haruslah dibatalkan, namunberbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Kudus No mor64/Pdt.G/2015/PN.Kds., tersebut
Register : 10-03-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 08/G/2016/PTUN-SMD Tanggal 30 Juni 2016 —
104 — 51
104 — 51
;Maka sudah seharusnya maka jabatan Penggugat dapat diperpanjang 1(satu) kali masa jabatanOleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah mengabaikandan melangar Asas Azas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness),atau Asas Kecermatan, maka sudah seharusnya Keputusan ObyekSengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah; 23. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa aquo telah melanggar peraturan perundangundanganyaitu:23.1.
Putus : 06-02-2008 — Upload : 14-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/Pdt/2007 Tanggal 6 Februari 2008 — SABARUDDIN, SE, DKK. VS. YAYASAN PERGURUAN ISLAMIYAH NURUL HUDA
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendiri Yayasan PINH, mempunyairasa dan tanggung jawab moral agar kKemungkinan yang terburuk tidakakan terjadi dari perbuatan bathil dan penyimpanganpenyimpanganaturanaturan dan ketentuanketentuan yang diamanahkan dalamStatuten Stichting (quodvide Psl. 10 ayat (1) bukti P1, T2); Bahwa perbuatan bathil dan tidak amanah, in casu "membuat suratkeluar", Secara non organisatoris (perbuatan perorangan / in person),perbuatan mana termasuk dalam klasifikasi perobuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad), yaitu melangar
Register : 06-03-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 28-12-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 121/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Tanggal 9 Oktober 2014 — 1. MUHAMMAD SOLIKIN
2. SUKILAN
Lawan
1. RUDI KUSMANTO
2. KASMUDJI
3. OKKY RULISTYA PERWITHA
4. Dr. Rr. EVA DAMAYANTI, S.H., Sp.N, M.M., M.Kn
158 — 65
158 — 65
Langgeng Multi Jaya telah menyetujuiatau mendiamkan atas pengalihan saham Para Penggugat kepada Tergugat Ill yangJelasjelas telah melangar Akta Pendihan PT. Langgeng Multi Jaya No. 25 dan ketentuanhukum yang berlaku"ADALAH TIDAK BENAR ; Yang benar, TERGUGAT Il pun hanya formalitas saja dituniuk sebagai Komisaris PT.Langgeng Multi Java, karena TERGUGAT II sadar diri bahwa ini hanya formalitas saja,maka TERGUGAT II tidak pernah melakukan fungsi Pengawasan atas kebijaksanaanDireksi terhadap PT.
Register : 06-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
RODI bin MARJUNI alm
61 — 23
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
RODI bin MARJUNI alm
61 — 23
Ahli menerangkan bahwa Narkotika tersebut yang di gunakan oleh Sdr.AGUS Bin BUSRA(Alm) biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danNarkotika tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki Narkotika tersebut tanpa kuasanyaatau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan makaHalaman 14 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN SdwOrang tersebut diduga telah melangar ketentuan Undangundangsebagaimana di atur dalam UU No.35 Thn 2009 Tentang
Register : 20-02-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pps Tanggal 12 Maret 2020 — Penuntut Umum:
BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
Terdakwa:
RUSTAM EFENDI Als INDI Bin TABRI Alm
77 — 56
BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
Terdakwa:
RUSTAM EFENDI Als INDI Bin TABRI Alm
77 — 56
Pasal 132 (ayat) 1 UndangUndang No.35 tahun 2009 atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Tahun2009 tentang Narkotika atau ketiga melangar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotikaPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umumberbentuk alternatif, maka sesuai dengan due process diberikankewenangan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang
Register : 09-07-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 506 B/PK/PJK/2013 Tanggal 7 Januari 2014 — BUT GEARBULK AG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
82 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah :e Menyuruh/memerintahkan Penerima Kuasa Nuryadi Mulyodiwarno untukmelegalisasi Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemberi Kuasa Arthur EdwardMorgan Jones tersebut oleh Perwakilan RI setempat,e tidak tepat Majelis Hakim mempersulit, apalagi langsung menyatakan Surat KuasaKhusus tersebut cacat formil tanpa menyuruh / memerintahkan lebih dahulu untukmenyempurnakannyaDari penjelasan di atas, tindakan Majelsi Hakim yang tidak mengikutipedoman yang digariskan yurisprudensi tersebut, nyatanyata melangar
Register : 27-05-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Dpk Tanggal 18 Februari 2020 — PT ABADI MUKTI
MELAWAN
1.Christian SI Situmorang
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
3.Kantor Pertanahan Kota Depok
205 — 292
205 — 292
atas kepemilikan objek sengketa, maka segala perbuatan Tergugat terhadap objek sengketa yang dilakukan tanpa ijin dari Penggugat adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat Ill yang telahmenerbitkan sertifikat hak milik nomor 313 Bedahan yang kemudian dilakukanpemecanan sertifikat tersebut menjadi sertifikat Hak milik nomor 7135/BedahanHalaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Padt.G/2019/PN Dpkdan nomor 7136/Bedahan atas nama Tergugat diatas tanah objek sengketatelah melangar
Putus : 05-03-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/TUN/2012 Tanggal 5 Maret 2012 — MOHAMAD ISA Bin ALI IBRAHIM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, DKK
48 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
diterbitkan Tergugat menyebabkan pendaftaran yang telah dilakukandan Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat menjadi tidak berarti;Bahwa untuk itu nyatalah dan tepatlah apabila tindakan Tergugat menerbitkanKeputusan TUN Obyek sengketa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 23 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokok Agraria berikut penjelasan Angka IV mengenai Dasardasaruntuk mengadakan kepastian Hukum;Keputusan TUN Obyek sengketa juga melangar
Putus : 14-04-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN PALU Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PL Tanggal 14 April 2014 — Terdakwa
64 — 16
64 — 16
dengantetap berpegang teguh pada adagium tiada pidana tanpa kesalahan;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :Kesatu : melanggar Pasal 285 KUHP;Atau;Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan salah satu dari kedua dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaankesatu, yaitu melangar
Putus : 26-09-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN SORONG Nomor 102/PID.B/2011/PN.SRG Tanggal 26 September 2011 — - YULIUS RAMANDEY Alias ULIS
96 — 40
96 — 40
didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Penuntut Umum berbentukSubsidairitas;Primair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP.Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Lebih Subsidiair lagi : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum di susun secara subsidaitas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih yaitu melangar
Putus : 16-12-2013 — Upload : 11-02-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 110 / PDT / 2013 / PT.PLG Tanggal 16 Desember 2013 — 1. FIRMANTO dk vs 1. DIAN KUMARI Binti SAIFUL BAHRI dkk
64 — 34
64 — 34
Ataukah keseluruhanpenggugat itu yang bertindak sebagai para penggugat dalam perkara ini.Jadi siapakah yang bertindak sebagai penggugat tidak jelas atau kabur.Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata bahwa seseorang wajibbertanggugung jawab secara perdata untuk menganti kerugian kepada oranglain yang karena salahnya melangar hukum (onrechtmatigdaad) membuatkerugian pada orang itu.
Register : 13-08-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Spn Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
TIAR YUSTIANNO, SH
Terdakwa:
AAN SAFRIA DONI Bin RASIDIN
49 — 7
TIAR YUSTIANNO, SH
Terdakwa:
AAN SAFRIA DONI Bin RASIDIN
49 — 7
Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua : melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
Upload : 14-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/PDT.SUS/2010 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU); PT. CARREFOUR INDONESIA
462 — 400 — Berkekuatan Hukum Tetap
462 — 400 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian Pemohon Keberatan tidak melangar Pasal 17ayat (1) UU Antimonopoli karena unsurunsur ketentuan tersebuttidak terbukti. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli Prof.Erman Rajagukguk, SH.,LL.M., Ph.D pada halaman 9 yangmenyatakan :"Sebagai kesimpulan PT. Carrefour Indonesia tidak melanggarPasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. PT.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Smg Tanggal 14 September 2016 — Prakoso Mochamad Darmawan Als Wawan Bin Heri M. Maksum (Alm)
35 — 3
35 — 3
Eko Hariawan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwan kesatu tidaklah lagi dalam tahappercobaan atau pemufakatan, akan tetapi sudah pada tahap pelaksanakan, olehkarena itu dakwaandinyatakan tidakterbukti secara sah dan meyakinkan dankarenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;Menimbang, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan keduayaitu melangar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang
Register : 30-10-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 2506/Pdt.G/2017/PA.Smg Tanggal 26 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 4
22 — 4
Tergugat tidak memiliki hak apaapa lagi akan anakanakdan tidak ada tanggung jawab lagi sebagai seorang ayah bagi anakanak.Adapun syarat di lembar 11 poin 10.110.7 tulisan tergugat adalah fitnah keji,dusta, penistaan, pencemaran nama baik dan merupakan tindakan kriminalyang melangar KUH Pidana pasal 310,311,317dan 318.MohonkiranyaPengadilanAgamaKota Semarang untuk menghukumtergugat, dengan:Hal. 13 dari 38 hal. Put No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Smg1.