Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 18-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 414/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 September 2020 — Pembanding/Tergugat I : NORA YOSEFINE HUTAGALUNG
Terbanding/Penggugat III : SAHALA HUTAPEA
Terbanding/Penggugat I : DONNA ELITA HUTAPEA
Terbanding/Penggugat IV : SAHATA HUTAPEA
Terbanding/Penggugat II : BINTANG SULTONI HUTAPEA
Turut Terbanding/Tergugat V : TORKIS MULA BASA HUTAPEA
Turut Terbanding/Tergugat III : RODO ARI PARDAMEAN HUTAPEA
Turut Terbanding/Tergugat IV : TIURMA BERLIANI HUTAPEA
Turut Terbanding/Tergugat II : SAULUS RIFAI HUTAPEA
91 — 50
  • Bahwa Klaim Para Tergugat Dalam rekonpensi/Para PenggugatDalam Konpensiterhadap rumah dan tanah yang selama ini dimilikidan dikuasai serta ditempati Amir Syarifudin Hutapea jelas sangatsepihak, tidak berdasar, melangar kepatutan, etika dan menyalahihukum, baik hukum agama, nasional maupun hukum adat.Kepemilikan Amir Syarifudin Hutapea dan ahli warisnya terhadaprumah dan tanah di JI.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-11-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat:
1.PT. MAKMUR BERKAH AMANDA diwakili oleh JOHAN TEDJA SURYA
2.PT. GRIYA PRIMA AMANDA diwakili oleh ARI HUTOMO
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO
Intervensi:
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA
235 — 119
  • Bahwa, selain melanggar Azas Kecermatan KTUN Objek Sengketa jugatelah melaggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku;MELANGAR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 50 TAHUN 2012IV.16.Bahwa, dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 tahun 2012 tentangKetentuan dan Tata Cara Penerbitan dan Persetujuan Rencana Tapak(Site Plan), Pasal ayat (1) huruf d dinyatakan:Untuk mendapatkan Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan), pemohonmengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui dinas dengandilampiri:d.
    Bumi Kencana Sejahtera, melainkanHalaman 13 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 185/G/2018/PTUN.SBY.adalah milik umum atau aset negara, dengan demikian Objek Sengketabertentangan dengan Peraturan Bupati a quo;MELANGGAR KETENTUAN UU NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANGPENGAIRANIV.18.Bahwa, di samping melangar ketentuan Peraturan Bupati SidoarjoNomor 50 Tahun 2012, KTUN obyek sengketa juga telah melanggarketentuan Undangundang Nomor 11 Tahun 1974 tentang PengairanPasal 1 angka 3, 4, dan 5 serta Pasal 5;IV.19.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-05-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 270 K/Pdt/2014
Tanggal 28 Mei 2015 — 1. Ny. Hj. SUTARSIH, dkk melawan 1. Ny. DEBORAWATI, dk dan 1. Ny. EUIS binti MADJA, dkk
76 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cangkuang Kulon, sehingga pertimbanganJudex Facti yang demikian telah melanggar serta bertentangan denganhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti yang menyatakan ParaTermohon Kasasi merupakan (quod non, hal mana ditolak) pemilik tanahSertipikat Hak Milik Nomor 21/Cangkuang Kulon dan Sertipikat Hak MilikNomor 46/Cangkuang Kulon berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 455/2002dan Akita Jual Beli Nomor 462/2002 adalah pertimbangan yang salahmenerapkan atau melangar
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SYAFRIDA
Terdakwa:
HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN
27 — 21
  • PDM46/PLW/02/2019 tanggal 04 Maret 2019adalah benar identitas dirinya Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaansehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampumembedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampuuntuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelahdipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Melangar
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Umum Penipuan
Register : 23-04-2013 — Putus : 15-07-2013 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 304/PID.B/2013/PN.SGL
Tanggal 15 Juli 2013 — ROZILA Als JILUT Binti A.RAHMAN
74 — 13
  • Dari uraian tersebut, jelas sekali bahwa Jaksa Penuntut Umum belumdan/atau tidak sama sekali menguraikan unsurunsur yang dimaksud.Sehingga penyusunan Surat Dakwaan itu sendiri selain MELANGAR Pasal143 ayat (2) KUHAP, pula MELANGGAR Surat Edaran Jaksa AgungRepublik Indonesia Nomor : SE004/J.A/1 1/ 1993 tanggal 16 November 1993tentang Pembuatan Surat Dakwaan serta Petunjuk Tehnis Pembuatan Surat16Dakwaan Nomor B607/E/11/1993, tanggal 22 November 1993, yangmenegaskan bahwa penyusunan Surat Dakwaan harus
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 26-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 25/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
Drs. Gatot Suparno, S.H.,M.H.
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
139 — 5
  • melanggar Asas BertindakCermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan poko perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganHalaman 16 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL2H28.29.perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga olehkarenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan DirektoriPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-12-2015 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN KENDAL Nomor 195/Pid.B/2015/PN Kdl
Tanggal 18 Mei 2016 — 1.SUROSO Bin SUDIONO 2.MUJIONO Bin SAHLI 3.ACHMAT SAICHU Bin MUJIONO 4.SUMEJO Alias PARJO Bin NARSIN
168 — 43
  • Selain itu Moh Suyatin dan para terdakwamelakukan perbuatan yang berupa gangguan ataskenikmatan hak milik seseorang berupa mengeluarkanbarangbarang milik Murtadho/Sumiyati dan menggantikunci rumah merupakan perbuatan melangar hukum yangbertentangan dengan melenggar hak subyektif oranglain dan melanggar norma kepatutan meskipun secaraformil telah terjadi jual beli antara Murtadho/Sumiyati dengan Moh Suyatin;Bahwa, hak subyekif adalah menunjuk suatu hak yangdiberikan oleh hukum kepada seseorang secara
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 03-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MALANG Nomor 341/Pid.B/2020/PN Mlg
Tanggal 14 September 2020 — Penuntut Umum:
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
CARP YVONNE BEATRICE
183 — 76
  • didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif Pertama yaitu pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan PerbuatanTerdakwa telah melangar
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-07-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD TAMRIN bin RUSLAN
14 — 16
  • Sdwshabushabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sampleserbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan NarkotikaBukan Tanaman jenis Shabushabu) karena mengandung = zatmethamphetamine;Bahwa ahli menerangkan obat tersebut biasa digunakan dalam duniakesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebasdan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatanmaka orang tersebut diduga telah melangar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 19-01-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.SELA
Tanggal 25 Juli 2016 — PT. SEROJA SAMUDERA >< PT. ASURANSI QBE POOL INDONESIA
247 — 116
  • +Total KErugian haeeececseeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeaeeeeeeneeaes IDR. 1,625.377.080.00.Atas Penilai Kerugian Asuransi tersebut diatas jelas dan nyata bahwa kalaupun adakerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.625.377.080.00. bukanseperti apa yang didalilkan oleh Penggugat (Rp. 2.400.000,000,00), terlebihPenggugat telah melangar Warranty Vessel Class and Class Maintenance yangdiatur didalam polis sehingga Laporan Akhir dari Adjuster (Penilai KerugianAsuransi) PT.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-05-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Sdw
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
NOVI ALESYA Anak dari HASAN alm
60 — 26
  • POMSamarinda dapat diketahui bahwa sample yang di kirim oleh Polres KutaiBarat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalamGolongan Narkotika bukan tanaman jenis Shabushabu karenamengandung ZAT METHAMPHETAMINE. bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danobat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bilaada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau Hak,resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orangtersebut telah melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-11-2014 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 225/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 8 Juni 2015 — FIRLI IRNANDA;KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
75 — 69
  • pelanggaranberat, sekolah harus memberikan alternatif pilinan sekolah lain yangsetara atau sejenis, jangan sampai anak dipecat tanpa adapendidikan lebih lanjut ;e Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah siswa didikmelakukan penyalah gunaan narkoba, melakukan pembunuhan dantindakan yang menimbulkan cacat permanen/ tetap ;e Bahwa bimbingan untuk anak yang melanggar tata tertib adalahbimbingan konseling, dilakukan oleh guru BK yang memberikanpenyadaran dan pemahaman bahwa pelanggaran itu melangar
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 27/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
TAUHIDI
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 6
  • denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar AsasBertindak Cermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan poko perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehinggaoleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Fidusia
Putus : 15-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Gto
Tanggal 15 Oktober 2018 — - RAHMAT HIDAYAT PULUHULAWA alias YAYAT
230 — 51
  • AmanahFinance;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melangar pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusiaatau Kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan
Pengadilan PTUN MANADO TUN Kepegawaian
Putus : 11-07-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 13/G/2013/PTUN.Mdo
Tanggal 11 Juli 2013 — Penggugat: MUHYIN IYABU, SE Tergugat: BUPATI BOALEMO
137 — 70
  • Pengawasan dan pengendalian represif merupakan tindakan administratifyang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap :a) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selakuwakil pemerintah tentang pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pegawai negeri sipil yang melangar peraturanperundangundangan dibidang kepegawaian.b) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawain atau Gubernur selakuwakil pemerintah selain pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pegawai negeri sipil yang melanggar
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 24-06-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 197/PID.SUS/2019/PT SMG
Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : GHOFURUROCHIM, SH. Alias Pak. AWI Bin H. SAMSUDIN Diwakili Oleh : Dr.H.TEGUH PURNOMO,SH. M.Hum.M.Kn
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MASRURI ABDUL AZIZ SH
131 — 72
  • Pembentukan timtimtersebut bukanlah sebuah tindakan yang melangar aturan karena tidakdiatur secara tegas mengenai larangan pembentukan tim sukses didalam UU Nomor 7 tahu 2017 tentang Pemilu maupun peraturan KPUtentang Kampanye. Dalam konsepsi hukum pidana terdapat adagiumjika tidak diatur berarti boleh dilakukan. Bahwa terkait pemberian danpenuisan nama dalam buku dukungan juga direncanakan dengan baik,tetapi maksud dan tujuannya, untuk memonitoring perkembangan Calegdalam memperoleh dukungan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 29-06-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 12 Oktober 2016 — MESAKH SUPRIADI, S.E., M.Si ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
92 — 43
  • karena menjadi anggota dan/atau penguruspartai politik;Bahwa seperti diakui Tergugat dalam pertimbangannya huruf (a)butir (1) bahwa Penggugat menjadi anggota partai politik padatanggal 15 April 2013 sebagaimana tercantum dalam kartu Anggotaparpol, dengan demikian waktu Penggugat menjadi anggota parpol,UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeribelumlah diundangkan, dan baru diundangkan pada tanggal 15Januari 2014;Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud butir (c) di atastelah melangar
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 13-05-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 68/Pdt.G/2014/PN.Kdr
Tanggal 13 Mei 2015 — TJUTJUT SULIYATNO, SH
lawan HARI WICAHYONO,

64 — 67
  • mukapengadilan, baik sebagai penggugat dan Penggugat sendiri berhak menentukansiapa saja yang akan di gugat sebagai pihak materiil, karena mereka mempunyaikepentingan langsung di dalam perkara, sehingga penggugat adalah orang yangmerasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggarhaknya itu sebagai para Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim.Perkataan merasa dan dirasa dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh27karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhsungguhnya melangar
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-01-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Ptk
Tanggal 15 Mei 2019 — Penuntut Umum:
DEDY GUNAWAN, SH
Terdakwa:
HENI Binti BASRI TAYEB
46 — 11
  • Zakaria Als Jaka tersebut kepadapetugas sedangkan terdakwa mengetahui bahwa kegiatan jual bellinarkotika tersebut sudah melangar hukum;selanjutnya terdakwa ditangkap di pinggir jalan di depan warung TahuSumedang Jalan Trans Kalimantan Sungai Ambawang pada hari Selasatanggal 04 September 2018 sekira jam 20.30 WIB pada saat terdakwabersama dengan Suami terdakwa yaitu Sdr.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 10-02-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 3/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat:
Sontan Saragih
Tergugat:
BPN Lampung Selatan
Intervensi:
DEWITA GIRSANG, STH
213 — 147
  • Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);f. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;2. Tidak terjadi Kesalahan penerapan Peraturan PerundangUndangan;3. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;4. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;5. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;6. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;7. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau;8.