Ditemukan 3979 data
PT. Cahaya Ginda Ganda
Termohon:
Bupati Morowali
921 — 901
hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakankeweanangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golonganyang melanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
209 — 130
Pdt.G/2021/PA.Pbr.hak yang dibenarkan yaitu sebanyakbanyaknya 1/3, andaikatabenar hibah itu benar, tentunya bahagian yang telah diterima olehTergugat pada tahun 1997 berdasarkan Akta Notaris TajibRaharjo sudah lebih dari 1/3 bahkan saat ini sudah keseluruhanyang dikuasai oleh Tergugat terhadapi harta peninggalan Hj,Amnah dan atau pun Syamsuddin, hal inilah yang tidakdibenarkan, kedudukan anak angkat tidak boleh menguasaiseluruh harta peninggalan pewaris (orang tua angkatnya) karenaini jelasjelas melangar
89 — 43
dalam Rekonpensi/Penggugat konpensi bertambah, sedangkanHalaman 60 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.tanah para Pengugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi, sebagaimanadisebutkan dalam sertifikat yang sah menurut hukum, yaitu Sertikat tanahNomor 2482 Surat /Gambar Situasi Nomor 1419 tahun 1997, atas namapemegang Hak HJ.KARTINI, tanah seluas 63.55, M.2. ( enam ribu tiga ratuslima puluh lima meter persegi ), akan berkurang, akibat adanya sertifikatyang dipecahpecah itu, yang karenanya telah melangar
856 — 1848
Geominex Sapek sering melangar kesepakatan yang telah di sepakatitersebut, maka warga ada yang membakar eskavator PT Geominex Sapektersebut; =o nnn nn nn nn nnn nn nn nnn nn nnn nn nnn n nnn n n= Bahwa bentuk kontribusi dengan masyarakat, PT.
ENI KUSJATWATI, S.H.
Terdakwa:
ARIQ ALGHIFARY,SHI.
53 — 11
500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah); Bahw akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksiSantoso Tandyo (pemilik AG Mobilindo) menderita kerugian sebesarRp.168.000.000,00 (Sseratus enam puluh delapan juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan :Kesatu : melangar
119 — 24
Adalah melangar hukum namun ternyataSerikat Pegawai Bank mandiri (SPBM) dan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.di dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode20062008 telah menyepakati keberadaan Peraturan Disiplin Pegawai, menurutMajelis hakim baik SPBM maupun Direksi PT, Bank Mandiri (Persero) Tbk, telahsepakat mengenai keberadaan Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk. Dan karenanya berlaku sebagai bagian dari Perjanjian Kerja BersamaPT.
MULYATI
Tergugat:
1.Kamid Sudarsono
2.Ariesca Dwi Aptasari, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
89 — 11
Kegagalan Penggugat dalam memahami konsepwanprestasi dan ketidak mampuan dalam menjelaskantindakantindakan Tergugat II sehubungan dengan tindakanyang melangar perjanjian kesepakatan bersama a quo tersebuttelah menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa sejatinyaTergugat II bukanlan pihak yang wajib mematuhi, melaksanakandan/atau terikat dalam kesepakatan bersama a quo, sehinggagugatan Penggugat tersebut adalah kabur atau Obscuur Libel.Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkarauntuk
104 — 42
Bahwa berdasarkan ~ kenyataan ini, jelas alasanalasan maupun Pertimbangan Tergugat sehinggamengeluarkan Surat Keputusan tersebut yangdilakukan secara sepihak dan sewenang wenang, tidaksesuai dan atau melangar azas kecematan formal yangterkandung dalam azas azas umum pemerintahan yangbaik, oleh karena itu beralasan untuk dinyatakantidak sah/batal dan harus dicabut Surat KeputusanTergugat tersebut (obyek sengketa).; 12.
72 — 36
membuktikanadanya sebabsebab atau alasan perubahan dari wajib pajak tanah a.nKUSNAENI dengan nomor Letter C yang tidak diketahui atau obscuuryang kemudian tanpa sebab apapun di rekayasa menjadi atas namaPENGGUGAT Letter C.No.325. dan bahkan secaraHalaman 33, Putusan Nomor 511/Pdt/2018/PT SMG.gegabah/prematur tidak ada satupun petitum yang menegaskan sahdan berharganya jual beli tanah in casu antara KUSNAENI (AYAHKANDUNG TERGUGAT ) dengan PENGGUGAT yang juga menjadilandasan LEGAL STENDInya. jelas hal ini sangat melangar
54 — 8
membaca berkas perkara ini;e Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum;e Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dalam persidangan;e Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;e Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwasebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa CECEP SUNANDAR BIN KORSASIHbersalah, melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimanadirumuskan dalam dakwaan kedua melangar
ERWAN MARDIANSYAH, S.H.,M.H
Terdakwa:
DODI IGIRISA Alias DODI
76 — 21
Repertum Nomor.Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 139Pid.B/2020/PN GtoLP/121/IV/2020/Gorontal/ResBonBol tanggal 15 Mei 2020 dariKepolisian Resort Bone Bolango,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan subsidaritas Primair melanggar pasal 354 ayat (1)KUHP subsidair melangar
KIKI INDRAWAN, S.H
Terdakwa:
Tade Kharisma Juliadi Alias Tadung Bin alm Mursidi
90 — 306
dihubungkan satu sama lainuntuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depanpersidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukanperbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;Menimbang,bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah denganfaktafakta dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terdakwa telah dapatdianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PenuntutUmum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengandakwaan alternatif, yaitu Kesatu melangar
82 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa akibat tindakan tersebut, sepatutnya karena hukum TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat mengganti kerugian terhadap ParaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat , Il, Ill dan IV;Bahwa dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim Agungyang terhormat untuk membatalkan putusan Judex Facti sekaligusmenyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telahmelakukan tindakan wanprestasi sekaligus melangar syarat jual bellisaham berdasarkan Perjanjian tanggal 25 September 2006 danPernyataan Bersama,
Suyitno
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
Hj. NURPELAM, Dkk
267 — 153
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara inl;Halaman 37 Putusan Nomor 45/G/2021/PTUN. BLTergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal24 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:1. Dalam EksepsiA.
96 — 49
Penggugat tertanggal 05 Juni2017, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya menolakseluruh dalildalil Penggugat, dan di dalamnya juga memuat dalil Eksepsi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkanEksespsi Tergugat;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya mendalilkaneksepsi Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Pengguat tidak adameminta dalam petitum gugatannya supaya dinyatakan bahwatindakanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa melangar
194 — 57
masih dikuasai secaraturuntemurun serta tidak pernah dikuasai oleh orang lain termasuktidak pernah dialinkan kepada sipapun;15.Bahwa akta a quo adalah akta yang harus dinyatakan batal demihukum atau setidak tidaknya dibatalkan oleh pengadilan oleh karenaakta a quo telah bertentangandengan AsasAsas Umum PelaksanaanTugas Jabatan Notaris yang Baik dan bertentangandengan peraturanperundangundangan berlaku serta bertentangan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia;16.Bahwa akta a quo telah melangar
135 — 13
berakhir sejak tanggal 18 November 2016 dengan Kwalifikasimengundurkan diri atas keinginan sendiri sah menurut hukum hukum ;Menyetakan Penggugat tidak berhak atas pesangon akibat pemutusanhubungan kerja tersebut ;Membebankan biaya perkara kepasa Negara ;C.DALAM REKONVENSI :1.2.Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan melanggarPeraturan Perusahaan PT.Bengkalis Kuda Laut periode 20142016 Pasal39 ayat 9 dan Pasal 51 dan melangar
1.SUMARNI
2.SANTOSO
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sidoarjo
2.PT Bank Perkreditan Rakyat Purwosari nugerah
Turut Tergugat:
1.Notaris Tri Sinta Krisnaningrum, S.H., M.Kn
2.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo
934 — 491
Bahwa lelang tersebut jelas melangar Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal44 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:(1) Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:a. penilaian oleh Penilai; ataub. penaksiran oleh Penaksir.(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a merupakan pihakyang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yangdimilikinya.6.
127 — 51
pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang hanyamementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh keuntunganpribadinya tanopa mempertimbangkan akibat yang lebih jauh akantindakannya tersebut adalah merupakan pencerminan dariketidakmampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri terhadapnafsu kebendaan/materi semata dimana Terdawa kurang bersyukuratas rezeki berupa gaji yang telah diterimanya setiap bulan,sehingga masih berkeinginan untuk mencari tambahan penghasilanlagi walaupun dilakukan dengan caracara yang melangar
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
sidang Pengadilan Negeri menyatakandengan tegas bahwa saksi tidak tahu kalau Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah.Bahwa Pasal 13 menyatakan dengan tegas:1 Gubenur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dilarang :a Memberikan tanah Negara dengan sesuatu hak apapun sekalipundengan sebutan sementara.b Memberikan izin mempergunakan atau menguasai tanah Negara kecualiapabila wewenang milik itu tegastegas dilimpahkan kepadanya.2 Surat keputusan yang melangar