Ditemukan 3979 data
98 — 67
TNI AD telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum .Bahwa untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melangar hukumharus memenuhi unsur unsur perbuatan melanggar hukum yaitu :a Perbuatan Melawan Hukumb. Adanya KerugianCc Adanya Kesalahand Hubungan kausal antara perbuatan dankerugian Ad. a.
I NYOMAN ADIWIJAYA, S.SOS.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
137 — 55
Bahwa demikian pula terhadapdijadikannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu dasar hukummengigat dalam obyek sengketa sudah tepat dan benar, karena padasaat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yaitu pada tanggal 29April 2019 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2huruf c angka 3) yang intinya menyatakan bahwa berlaku surutnya obyeksengketa telah melangar pasal
88 — 29
Bahwa oleh karena perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawanhukum/ melangar hak penggugat, maka cukup beralasan hukum penggugat menuntutkepada tergugat I, untuk menyerahkan hasil tanah obyek sengketa sebagai boedul waris,terhitung sejak Alamarhun MAGGA meninggal dunia yakni tahun 2015 sampai sekarang,5tergugat telah mengambil hasil panen padi sebanyak 2 kali dengan rataratapenghasilan untuk wilayah Tanacellae sebanyak 5 ton/1 Ha dalam satu kali panengabah kering sawah, dengan harga Rp. 4.000,
94 — 21
Dengan ditutupnya akses jalan tersebuttelah menimbulkan kerugian besar bagi para Tergugat;6 Bahwa dalil Penggugat pada poin 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 (tanpahalaman) sangat tidak mendasar dan mengadaada, sehingga sangat beralasanuntuk menolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampaiTerguat V yang mengusai dan mengusahai tanah terperkara adalah merupakanperbuatan melangar hukum adalah tidak mendasar dan sangat mengadamengada.Bahwa
164 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti telah salah menerapkan atau melangar hukum karenamemberikan putusan (petitum) diluar materi pemeriksaan sengketamerek;Il. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum karena Judex Factitanpa disertai pertimbangan/analisa, menyatakan merek "Logo (huruf N) +Natasha" milik Pemohon Kasasi tidak sah dan tidak dilindungi hukum,karena samasama mengandung unsur kata "NATASHA" dengan merek"Natasha + Logo (lingkaran)" milik Termohon Kasasi;Ill.
108 — 50
Muhammad Arya Mukti Azzuhri bin Tergugatdan Aina Nazwa binti Tergugat tidak mau diantar ke tempat tinggalTergugat di Desa Tumbang Sangai, Kecamatan Telaga Antang,Kabupaten Kotawaringin Timur atas kemauan anak sendiri untuk ikutPenggugat sebagai Ibu kandung; Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Pengugat tidak pernahmelanggar adat, mendidik anakanak dengan baik misalnya mengantarsekolah, mendatangkan guru mengaji pada prinsipnya Penggugat dapatmenjadi orang tua yang baik; Bahwa Penggugat tidak pernah melangar
110 — 44
Mariyam Saleh Binti Bisyir olen Tergugat tidak mempunyai alas hakatau dasar hukumnya sama sekali, oleh karenanya perbuatan Tergugattesebut termasuk perbuatan melangar hukum, sebagaimana diatur dalampasal 1365 KUHPerdata;Bahwa dengan dikuasainya Sertifikat HGB No.1305/Baranangsiang olehTergugat tanpa alas hak/ dasar hukum tersebut, jelas menimbulkan kerugianbaik materiil maupun immateriil pada Penggugat, karena Penggugat tidakdapat menikmati atau memanfaatkan sertipikar tersebut untuk keperluankeperluan
Pembanding/Penggugat II : Yusuf Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat III : Njau Imang Als Pilanjau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat IV : Sudin Ncau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat V : Bella Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat VI : Simson Bawan Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat VII : Kasing Adjang Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Terbanding/Tergugat : PT.Kaltim Jaya Bara
Terbanding/Turut Tergugat : Kitab Surat
55 — 42
tunai dan sekaligus lunas sesuai dengan apayang telah tertuang pada Pasal 1267 KUHPerdata;Bahwa guna menjamin gugatan Para Penggugat agar nantinya tidakSiasia (i/lusoir) di Kemudian hari Karena adanya itikad tidak baik dariPara Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara iniberlangsung, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara A quo memerintahkan kepada Para Tergugatuntuk menghentikan segala bentuk kegiatan kegiatan sertamenghindarkan diri dari tindakantindakan yang melangar
66 — 22
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif,maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkandakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada perbuatan para terdakwatersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasal dalamdakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar Pasal 3 Jo.
34 — 24
; Ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam duniaKesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas,dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut telah melangar Undangundangsebagaimana di atur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika; 2222022Terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa tidak keberatan danMIGIMIBENANKENINYA senses neers
M. FAJAR DIAN PRAWITAMA
Terdakwa:
HENI RESTIAWATI BINTI SUBANDI
41 — 15
hasil pemeriksaanLaboratorium Forensik tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadidasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilihlangsung salah satu alternatif dari dakwaan Penuntut Umum sesuai denganfakta yang terungkap tersebut di atas, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu;melangar
84 — 24
terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya; Bahwa terdakwa memiliki anak dan istri yang wajib dinafkahinya; Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR terdakwa didakwa melangar
106 — 51
waris kepada ahli warisnya yang tidak dibantah yaituPenggugat I sampai dengan Penggugat XII dan Tergugat I serta Tergugat II, maka beralasanhukum apabila petitum gugatan Para Penggugat angka 3 untuk dikabulkan =;61Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi hukum bahwa tanah obyek sengketa telahditetapkan sebagai harta warisan Markus Luanlaka dan Juliana Goru Mali sebagaimanapetitum angka 3 diatas, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat I yang ingin menguasaitanah sengketa secara sendiri adalah telah melangar
90 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
April 2013, Para Penggugat telah melaporkan Tergugat keDewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) sesuai denganpengaduan Nomor 75/IP/LDKPP/2013 tertangal 8 April 2013 dan Tergugattelah dipanggil dan disidangkan sebanyak 2 kali yakni pada Tanggal 23April 2013 dan 30 April 2013 di DKPP;Bahwa DKPP dalam putusannya yang dibacakan pada Tanggal 16 Mei2013 telah memecat Ketua (Riwan Nevo Setiyawan, S.Sos) dan 2komisioner (lvan Fikri, SH dan Saiful Karim, Amd) KPU KotaPangkalpinang, karena telah terbukti melangar
495 — 208
Bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah kami bacakan padapersidangan terdahulu melangar pasal 266 ayat (2) KUHP atau melanggar pasal263 ayat (1) KUHP dan dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan didepanpersidangan dengan membuktikan pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana telahkami uraikan pada surat tuntutan yang pada intinya kami bukan mendakwakanatas perbuatan terdakwa atas terbitnya sertifikat 591 atau sertifikat 609melainkan mendakwakan atas perbuatan terdakwa terhadap penandatangananoleh
Terbanding/Tergugat I : PT. ORIX Indonesia Finance
Terbanding/Tergugat II : TAKEHISA KANEDA
Terbanding/Tergugat III : LUKMAN BOENJAMIN
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN
186 — 105
(a) Adanya perbuatan yang bersifat melangar hukum, yang menurutyurisprudensi tetap adalah :(i) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengankewajiban hukum si pembuat; atau(ii) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar haksubyektif orang lain; atau(iil) Perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) yang melanggar kaidah tatasusila; atau(iv) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan denganasas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yang seharusnya
NURKHALIS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Intervensi:
Drs. SUMARDI
118 — 129
;Bahwa Tergugat telah melangar ketentuan Pasal 30 ayat (1)huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :Pasal 301) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hakatas bidang tanah :a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkapdan tidak ada yang disengketakan, dilakukanpembukuannya dalam buku tanah ~ menurutketentuan Pasal 29 ayat (1);sebab faktanya Tergugat tetap melakukan pembukuandalam buku
Salim Bin Samali
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
Intervensi:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
158 — 94
Bahwa tindakan Tergugat melangar ketentuan Peraturan Perundangundanganyaitu tentang Hak pakai Hak pakai yang diatur dalam Pasal 4143 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(selanjutnya disebut UUPA). Halhal yang ditentukan di dalam UUPA tersebutkemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentangHak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah(selanjutnya disebut PP 40/1996).
lawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kediri
65 — 17
batal demi hukum (Nietig atau Nulland Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula baku sesuai dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen Vide Pasal 18 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen sehingga Perjanjian Kredit Batal demi hukum,maka Perjanjian Kredit tersebut Batal Demi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 telah melangar
di mukapengadilan, baik sebagai penggugat dan Penggugat sendiri berhak menentukansiapa saja yang akan di gugat sebagai pihak materiil, karena mereka mempunyaikepentingan langsung di dalam perkara, sehingga penggugat adalah orang yangmerasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggarhaknya itu sebagai para Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim.Perkataan merasa dan dirasa dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, olehkarena belum tentu yang bersangkutan sesungguhsungguhnya melangar
64 — 7
perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbuktisehingga unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPrimair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar