Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-12-2009 — Putus : 13-10-2010 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 490/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Oktober 2010 — Y. HARYO UNGGUL ,Cs >< Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Menteri Pertahanan Republik Indonesia
9867
  • TNI AD telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum .Bahwa untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melangar hukumharus memenuhi unsur unsur perbuatan melanggar hukum yaitu :a Perbuatan Melawan Hukumb. Adanya KerugianCc Adanya Kesalahand Hubungan kausal antara perbuatan dankerugian Ad. a.
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
I NYOMAN ADIWIJAYA, S.SOS.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
13755
  • Bahwa demikian pula terhadapdijadikannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu dasar hukummengigat dalam obyek sengketa sudah tepat dan benar, karena padasaat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yaitu pada tanggal 29April 2019 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2huruf c angka 3) yang intinya menyatakan bahwa berlaku surutnya obyeksengketa telah melangar pasal
Register : 03-10-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 598/Pdt.G/2016/PA.Sidrap
Tanggal 27 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8829
  • Bahwa oleh karena perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawanhukum/ melangar hak penggugat, maka cukup beralasan hukum penggugat menuntutkepada tergugat I, untuk menyerahkan hasil tanah obyek sengketa sebagai boedul waris,terhitung sejak Alamarhun MAGGA meninggal dunia yakni tahun 2015 sampai sekarang,5tergugat telah mengambil hasil panen padi sebanyak 2 kali dengan rataratapenghasilan untuk wilayah Tanacellae sebanyak 5 ton/1 Ha dalam satu kali panengabah kering sawah, dengan harga Rp. 4.000,
Register : 09-09-2015 — Putus : 28-03-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.SIM
Tanggal 28 Maret 2016 — RIAMONANG SIPAYUNG, Dk melawan RASAMEN SARAGIH, Dkk
9421
  • Dengan ditutupnya akses jalan tersebuttelah menimbulkan kerugian besar bagi para Tergugat;6 Bahwa dalil Penggugat pada poin 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 (tanpahalaman) sangat tidak mendasar dan mengadaada, sehingga sangat beralasanuntuk menolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampaiTerguat V yang mengusai dan mengusahai tanah terperkara adalah merupakanperbuatan melangar hukum adalah tidak mendasar dan sangat mengadamengada.Bahwa
Upload : 28-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 699 K/PDT.SUS/2009
THEN GEK TJOE; 1. DR. FREDY SETYAWAN, 2. PEMERINTAH RI CQ. DEPKUMHAM RI CQ. DITJEN HAKI CQ. DIREKTORAT MEREK DITJEN HAKI DEPKUMHAM RI
164115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti telah salah menerapkan atau melangar hukum karenamemberikan putusan (petitum) diluar materi pemeriksaan sengketamerek;Il. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum karena Judex Factitanpa disertai pertimbangan/analisa, menyatakan merek "Logo (huruf N) +Natasha" milik Pemohon Kasasi tidak sah dan tidak dilindungi hukum,karena samasama mengandung unsur kata "NATASHA" dengan merek"Natasha + Logo (lingkaran)" milik Termohon Kasasi;Ill.
Register : 27-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 12-04-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Spt
Tanggal 7 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10850
  • Muhammad Arya Mukti Azzuhri bin Tergugatdan Aina Nazwa binti Tergugat tidak mau diantar ke tempat tinggalTergugat di Desa Tumbang Sangai, Kecamatan Telaga Antang,Kabupaten Kotawaringin Timur atas kemauan anak sendiri untuk ikutPenggugat sebagai Ibu kandung; Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Pengugat tidak pernahmelanggar adat, mendidik anakanak dengan baik misalnya mengantarsekolah, mendatangkan guru mengaji pada prinsipnya Penggugat dapatmenjadi orang tua yang baik; Bahwa Penggugat tidak pernah melangar
Register : 14-05-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN BOGOR Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.Bgr.
Tanggal 12 Maret 2014 — DYAH MUMPUNI CIPTANINGTYAS LAWAN MOHAMMED SALMEN MOHAMMED BIN BISHER
11044
  • Mariyam Saleh Binti Bisyir olen Tergugat tidak mempunyai alas hakatau dasar hukumnya sama sekali, oleh karenanya perbuatan Tergugattesebut termasuk perbuatan melangar hukum, sebagaimana diatur dalampasal 1365 KUHPerdata;Bahwa dengan dikuasainya Sertifikat HGB No.1305/Baranangsiang olehTergugat tanpa alas hak/ dasar hukum tersebut, jelas menimbulkan kerugianbaik materiil maupun immateriil pada Penggugat, karena Penggugat tidakdapat menikmati atau memanfaatkan sertipikar tersebut untuk keperluankeperluan
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 30/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : Mentan Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat II : Yusuf Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat III : Njau Imang Als Pilanjau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat IV : Sudin Ncau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat V : Bella Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat VI : Simson Bawan Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat VII : Kasing Adjang Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Terbanding/Tergugat : PT.Kaltim Jaya Bara
Terbanding/Turut Tergugat : Kitab Surat
5542
  • tunai dan sekaligus lunas sesuai dengan apayang telah tertuang pada Pasal 1267 KUHPerdata;Bahwa guna menjamin gugatan Para Penggugat agar nantinya tidakSiasia (i/lusoir) di Kemudian hari Karena adanya itikad tidak baik dariPara Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara iniberlangsung, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara A quo memerintahkan kepada Para Tergugatuntuk menghentikan segala bentuk kegiatan kegiatan sertamenghindarkan diri dari tindakantindakan yang melangar
Register : 06-05-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu
Tanggal 24 Juli 2012 —
6622
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif,maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkandakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada perbuatan para terdakwatersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasal dalamdakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar Pasal 3 Jo.
Putus : 15-04-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN. Sdw (Narkotika)
Tanggal 15 April 2015 — Terdakwa I SOFWAN bin ARIFULLAH (alm) Terdakwa II ARIF WIBOWO bin SUPARJA
3424
  • ; Ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam duniaKesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas,dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut telah melangar Undangundangsebagaimana di atur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika; 2222022Terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa tidak keberatan danMIGIMIBENANKENINYA senses neers
Register : 27-09-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1657/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M. FAJAR DIAN PRAWITAMA
Terdakwa:
HENI RESTIAWATI BINTI SUBANDI
4115
  • hasil pemeriksaanLaboratorium Forensik tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadidasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilihlangsung salah satu alternatif dari dakwaan Penuntut Umum sesuai denganfakta yang terungkap tersebut di atas, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu;melangar
Putus : 07-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 144/Pid.B/2017/PN Gto
Tanggal 7 Agustus 2017 — - AHMAD MUKID, SE alias MUKID
8424
  • terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya; Bahwa terdakwa memiliki anak dan istri yang wajib dinafkahinya; Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR terdakwa didakwa melangar
Register : 08-10-2010 — Putus : 17-03-2011 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN ATAMBUA Nomor 15/Pdt.G/2010/PN.Atb
Tanggal 17 Maret 2011 — - SISILIA LUAN LAKA - DKK Lawan - APLONIA SMALELO LUANLAKA -DKK
10651
  • waris kepada ahli warisnya yang tidak dibantah yaituPenggugat I sampai dengan Penggugat XII dan Tergugat I serta Tergugat II, maka beralasanhukum apabila petitum gugatan Para Penggugat angka 3 untuk dikabulkan =;61Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi hukum bahwa tanah obyek sengketa telahditetapkan sebagai harta warisan Markus Luanlaka dan Juliana Goru Mali sebagaimanapetitum angka 3 diatas, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat I yang ingin menguasaitanah sengketa secara sendiri adalah telah melangar
Putus : 27-01-2014 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519 K/TUN/2013
Tanggal 27 Januari 2014 — KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG VS 1. ISMIRYADI., 2. DRS. H. ABU BAKAR, MM
9040 Berkekuatan Hukum Tetap
  • April 2013, Para Penggugat telah melaporkan Tergugat keDewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) sesuai denganpengaduan Nomor 75/IP/LDKPP/2013 tertangal 8 April 2013 dan Tergugattelah dipanggil dan disidangkan sebanyak 2 kali yakni pada Tanggal 23April 2013 dan 30 April 2013 di DKPP;Bahwa DKPP dalam putusannya yang dibacakan pada Tanggal 16 Mei2013 telah memecat Ketua (Riwan Nevo Setiyawan, S.Sos) dan 2komisioner (lvan Fikri, SH dan Saiful Karim, Amd) KPU KotaPangkalpinang, karena telah terbukti melangar
Register : 29-11-2012 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 16-10-2013
Putusan PN TARUTUNG Nomor 206 /Pid.B/2012/PN.Trt.
Tanggal 10 April 2013 — PIDANA - Dr. TIMBANG MANUASA SIMANJUNTAK, Sp.B alias OP. MAKARIOS
495208
  • Bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah kami bacakan padapersidangan terdahulu melangar pasal 266 ayat (2) KUHP atau melanggar pasal263 ayat (1) KUHP dan dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan didepanpersidangan dengan membuktikan pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana telahkami uraikan pada surat tuntutan yang pada intinya kami bukan mendakwakanatas perbuatan terdakwa atas terbitnya sertifikat 591 atau sertifikat 609melainkan mendakwakan atas perbuatan terdakwa terhadap penandatangananoleh
Register : 26-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 604/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 1 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : ROBERTUS MANURUNG, S.H., M.H., C.L.A
Terbanding/Tergugat I : PT. ORIX Indonesia Finance
Terbanding/Tergugat II : TAKEHISA KANEDA
Terbanding/Tergugat III : LUKMAN BOENJAMIN
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN
186105
  • (a) Adanya perbuatan yang bersifat melangar hukum, yang menurutyurisprudensi tetap adalah :(i) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengankewajiban hukum si pembuat; atau(ii) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar haksubyektif orang lain; atau(iil) Perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) yang melanggar kaidah tatasusila; atau(iv) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan denganasas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yang seharusnya
Register : 25-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 114/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
NURKHALIS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Intervensi:
Drs. SUMARDI
118129
  • ;Bahwa Tergugat telah melangar ketentuan Pasal 30 ayat (1)huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :Pasal 301) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hakatas bidang tanah :a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkapdan tidak ada yang disengketakan, dilakukanpembukuannya dalam buku tanah ~ menurutketentuan Pasal 29 ayat (1);sebab faktanya Tergugat tetap melakukan pembukuandalam buku
Register : 22-01-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 4/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 21 Juni 2018 — Penggugat:
Salim Bin Samali
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
Intervensi:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
15894
  • Bahwa tindakan Tergugat melangar ketentuan Peraturan Perundangundanganyaitu tentang Hak pakai Hak pakai yang diatur dalam Pasal 4143 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(selanjutnya disebut UUPA). Halhal yang ditentukan di dalam UUPA tersebutkemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentangHak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah(selanjutnya disebut PP 40/1996).
Putus : 15-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 15 Desember 2015 — HERDIANTO SIGIT WIBOWO, direktur HUTAMA PT HUTAMA WAHYU KARYA,dkk
lawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kediri

6517
  • batal demi hukum (Nietig atau Nulland Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula baku sesuai dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen Vide Pasal 18 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen sehingga Perjanjian Kredit Batal demi hukum,maka Perjanjian Kredit tersebut Batal Demi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 telah melangar
    di mukapengadilan, baik sebagai penggugat dan Penggugat sendiri berhak menentukansiapa saja yang akan di gugat sebagai pihak materiil, karena mereka mempunyaikepentingan langsung di dalam perkara, sehingga penggugat adalah orang yangmerasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggarhaknya itu sebagai para Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim.Perkataan merasa dan dirasa dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, olehkarena belum tentu yang bersangkutan sesungguhsungguhnya melangar
Register : 06-06-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Skb
Tanggal 15 Agustus 2016 — ANDRY KRISDIAN ADIWIJAYA bin DJENDI ADIWIJAYA
647
  • perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbuktisehingga unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPrimair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar