Ditemukan 4345 data
Urut Berdasarkan
Putus : 06-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 K/PID.SUS/2017 Tanggal 6 Juni 2017 — ERLY LIANGAN
115 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
caramengadili tidak berdasarkan ketentuan undangundang, telah berdampakpada kekeliruan kedua yaitu tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palu dan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah dalam putusan a quo tidak menetapkan ketentuan hukumpasal 2 ayat (2) UU NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimansebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikan peradilan negaramenerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;hal ini dapat menjadi preseden
Register : 09-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 692/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 17 Januari 2019 — KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN R.I (KLHK) >< PT.AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI
409 — 577
409 — 577
kepada TERGUGAT.Dimana terjadinya musibah kebakaran tersebut bukan disebabkanoleh aktifitas/kegiatan perkebunan yang dilakukan TERGUGAT,melainkan disebabkan oleh pihak ketiga atau pihak lain mengingatsumber api yang menyebabkan kebun sawit TERGUGAT terbakaradalah berasal dari luar kebun TERGUGAT, i.c. kebakaran yangterjadi di lahan masyarakat dan kawasan hutan serta areal PT.Dyera Hutan Lestari ;Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang berlaku universal di negaracommon law yang pertama kali memunculkan preseden
Register : 18-02-2014 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/PDT.G/2014/PN.BDG Tanggal 17 Maret 2020 — Ny. Yogiaman lias Lee Mei Yuan LAWAN Drs. H. Dedi Hermawan, DKK
100 — 25
100 — 25
No.84/Pdt.Plw/2014PN.Bdgal:12:melakukan caracara mengajukan gugatan seperti demikian, yang jika hal inidibiarkan terus terjadi tentu akan menjadi preseden buruk Peradilan :Bahwa selanjutnya karena Pelawan terbukti adalah pemilik yang sah atastanah yang terletak di Jl.
Register : 10-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Blg Tanggal 11 Agustus 2020 — Pemohon:
Bintang Simarmata
Termohon:
1.Kepala Kepolisan negara Daerah Sumatera Utara
2.Kepala Kepolisian Negara Resor Samosir
3.Kasat Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
4.Kanit Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
59 — 18
Bintang Simarmata
Termohon:
1.Kepala Kepolisan negara Daerah Sumatera Utara
2.Kepala Kepolisian Negara Resor Samosir
3.Kasat Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
4.Kanit Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
59 — 18
Kap / 34/ VI /2020/ Reskrim bertanggal Juni2020, akan tetapi Surat tersebut Tidak Diketahui Kapan Tanggal diKeluarkan nya, sehinga menimbulkan pertanyaan Kapan SuratPenangkapan Tersebut di Keluarkan dan atau di terbitkan, sangat jelasTindakan Termohon jauh dari Profesionalisme;Bahwa tentu saja hal ini menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukumdi Negara ini, setiap orang bisa saja main tuduh tanpa dasar hukum,memaksa orang untuk mengaku salah dan main hakim sendiri, hal hal inisering terjadi di
Register : 12-02-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 11 Agustus 2016 — HERNITA COANTI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
90 — 72
90 — 72
suaminya;selaku istri, Penggugat khawatir jika ia mendalilkan bahwa suaminyamengalihkan sebagian dari harta bersama tanpa persetujuannya, makasuaminya dapat diputus melakukan perbuatan melawan hukumberdasarkan putusan Peradilan Umum;Penggugat akan kesulitan untuk membuktikan bahwa peralihan sahamtersebut belum mendapatkan persetujuannya, sebab peralihan sahamdilakukan berdasarkan akta otentik;Penggugat selaku istri knawatir jika ia menggugat suaminya ke PeradilanUmum, maka hal tersebut dapat menambah preseden
Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 675 K/PID.SUS/2017 Tanggal 31 Mei 2017 — ASFAR DARISAH, SE
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
caramengadili tidak berdasarkan ketentuan undangundang, telah berdampakpada kekeliruan kedua yaitu tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palu dan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah dalam putusan a quo tidak menetapkan ketentuan hukumpasal 2 ayat (2) UU NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimansebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikan peradilan negaramenerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;hal ini dapat menjadi preseden
Register : 30-10-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 232/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 27 April 2016 — PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) APARTEMEN PURI KEMAYORAN ; KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk
109 — 54
109 — 54
Hal inisekaligus pencegahan agar tidak tercipta Preseden Burukdalam kelembagaan PPPSRS dimana sekelompok orang dapatmenyatakan diri sebagai pengurus tanpa prosedur danmekanisme yang sah sesuai ketentuan perundangundangandan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga sehinggadengan keadaan seperti ini dapat terjadi beberapa kelompokorang yang menyatakan diri sebagai pengurus perhimpunandalam 1 (satu) apartemen.
Register : 12-05-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
Sumarsih, Dkk.
Tergugat:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
4650 — 8445
Sumarsih, Dkk.
Tergugat:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
4650 — 8445
.99 /G/2020/PTUNJKTcenderung mengabaikan/menyembunyikan fakta mengenai kewajiban yangmasih diemban institusi Kejaksaan selaku penyidik yang dapat menimbulkanketidakpastian hukum;Menimbang, bahwa meskipun pada faktanya proses penyelidikan masihberlangsung dan tidak terpengaruh terhadap objek sengketa tetapi dapatmempengaruhi citra Kejaksaan itu sendiri sebagai lembaga yang tidaktransparan karena apa yang dilaporkan bertentangan dengan kewajiban yangmasih melekat kepadanya, laporan tersebut menjadi preseden
Register : 02-12-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 139/G/2020/PTUN.BDG Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
NUZUL RACHDY., S.E.
Tergugat:
1.BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (BK-DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
410 — 603
NUZUL RACHDY., S.E.
Tergugat:
1.BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (BK-DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
410 — 603
telah terbukti melanggar kode etik apalagi putusanaquo bersifat FINAL dan MENGIKAT sebagaimana tertuang dalamPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KuninganNo.3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 42 ayat (4) berbunyi PutusanHalaman 51 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDGBadan Kehormatan bersifat final dan mengikat kecuali mengenaiputusan pemberhentian tetap anggota;Bahwa, jika hal tersebut terjadi, ini akan menjadi preseden
Register : 10-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Blg Tanggal 11 Agustus 2020 — Pemohon:
Bintang Simarmata
Termohon:
1.Kepala Kepolisan negara Daerah Sumatera Utara
2.Kepala Kepolisian Negara Resor Samosir
3.Kasat Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
4.Kanit Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
34 — 11
Bintang Simarmata
Termohon:
1.Kepala Kepolisan negara Daerah Sumatera Utara
2.Kepala Kepolisian Negara Resor Samosir
3.Kasat Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
4.Kanit Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
34 — 11
Kap / 34/ VI /2020/ Reskrim bertanggal Juni2020, akan tetapi Surat tersebut Tidak Diketahui Kapan Tanggal diKeluarkan nya, sehinga menimbulkan pertanyaan Kapan SuratPenangkapan Tersebut di Keluarkan dan atau di terbitkan, sangat jelasTindakan Termohon jauh dari Profesionalisme;Bahwa tentu saja hal ini menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukumdi Negara ini, setiap orang bisa saja main tuduh tanpa dasar hukum,memaksa orang untuk mengaku salah dan main hakim sendiri, hal hal inisering terjadi di
Putus : 07-05-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 108/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg Tanggal 7 Mei 2012 — DJOHARIMAN, S.Pd.(TERDAKWA)
78 — 19
78 — 19
bersalah atas tindak pidana yang didakwakankepadanya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwaharuslah dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu halhal yang memberatkan maupunyang meringankan hukuman Terdakwa ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
Register : 12-04-2017 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst. Tanggal 26 Maret 2018 — SRI DEWI KARTIKA SARI X PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI,Cs
190 — 62
190 — 62
Bila kondisinya demikian, maka tentunyaakan menjadi preseden buruk bagi dunia perbankan, karena masyarakat akankehilangan kepercayaan pada bank, sebab walaupun diketahui ada suatu lembaga yang bertugas mengawasi setiap jalannya kegiatan usaha perbankan,namun lembaga dimaksud pada faktanya ternyata tidak mampu dan tidakdapat diharapkan melindungi konsumen dan masyarakat.
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 502/PDT/2019/PT BDG Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
80 — 43
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
80 — 43
berlaku sebagaimanaYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/Pn.Slmn,dimana dalam Putusannya yang menjadi landmark decicis dalam UpayaHukum Perlawanan di Indonesia, Mahkamah Agung menegaskan:bahwa berdasarkan pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv, untuk dapatdikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua)Halaman 10 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.21.22.23.unsur, yaitu: adanya kepentingan dari pihak ketiga; dan, secara nyata hakpihak ketiga dirugikan.Bahwa preseden
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
135 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 08 P/HUM/201610.11.12.menjadi PRESEDEN yang burut dlam HUKUM KETATANEGARAAN diREPUBLIK INDONESIA.Bahwa Ketentuan Pasal 68 ayat 2 Huruf d angka 4, ayat 3 huruf d angka 4,dan ayat 4 huruf d angka 4, PERDA KOTA DEPOK Nomor 1 Tahun 2015Tentang Rencana Tata Ruang Kota Depok Tahun 2012 2013 telahmenghambat Keadilan dan menghilangkan perlakuan yang adil dalampemenuhan hak milik pribadi atas perumahan yang merupakan hakkonstitusional dari setiap warganegara Indonesia, yang dijamain olehUndang
Register : 31-08-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 16/PID.TPK/2017/PT SMR Tanggal 26 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : PURWANTA SUDARMAJI, SH. MH.
Terbanding/Terdakwa : H. UDIN MULYONO Bin KARTO
96 — 34
Terbanding/Terdakwa : H. UDIN MULYONO Bin KARTO
96 — 34
Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi selaku yudex factie di tingkat banding berkesimpulan, bahwapertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda haruslah dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana dandenda,serta jumlah uang pengganti yang dijatunkan/dibebankan kepadaTerdakwa perlu. diubah, karena pidana yang dijatuhkan Pengadilan TindakPidana Korupsi tingkat pertama a quo terlalu ringan dan tidak menimbulkan efekpencegahan dan penjeraan bahkan akan menjadi preseden
Register : 21-03-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2019/PTUN-JKT Tanggal 19 Juni 2019 — PT. PERSADA BINTANG JAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEMAYORAN
82 — 46
82 — 46
Menimbulkan preseden buruk dalam meningkatkan kepatuhanWajib Pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan, apabila WajibPajak yang berusaha untuk menunda kewajibannya diberikan jalurupaya hukum tambahan di luar sistem upaya hukum yang ada,sehingga menyulitkan negara dalam mendapatkan kepastianhukum penagihan pajak secara segera serta menimbulkanketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibanperpajakannya dengan benar.c.
Putus : 08-10-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 55-K/PM II-08/AD/III/2015 Tanggal 8 Oktober 2015 — UDI, KOPDA Cs 1 Org
109 — 62
109 — 62
Bahwa akibat dari perbuatan menimbulkan duka yang mendalam kepada keluarga korban Sadr.Jaelani Maruf dan mencemarkan citra TNIAD khususnya kesatuan Korem064/MY juga dapatberpengaruh buruk bagi prajurit lainnya karena perbuatan Terdakwa ini disiarkan oleh berbagai mediaelektronik dan disaksikan oleh masyarakat banyak serta dapat menimbulkan preseden yang buruk karenaselama ini hubungan TNI dan masyarakat sudah sangat baik.4, Bahwa walaupun antara para Terdakwa dengan keluarga korban sudah sudah ada
Register : 21-03-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor - 6/Pdt.G/2014/PN.KAG Tanggal 25 Nopember 2014 — - PT. Sumber wangi Alam (SWA). VS Agung Sani, Dkk
75 — 29
75 — 29
dalamkelompok lain juga tergabung dalam kelompok ini;Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dengan jelas disimpulkan tanah seluas633,2 Ha yang menjadi objek sengketa dimaksud Penggugat adalah tanah milikmasyrakat Desa Sungai Sodong yang pada tahun 1997 dikerjasamakan untukdibangunkan kebun plasma, namun hingga kini tidak pernah diserahkan kepadamasyarakat;Oleh karenanya, berdasarkan uraian Para Tergugat di atas, demi memberikankepastian hukum dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Sungai Sodongdan preseden
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — MOH. DALLE SUTOMO, S.T., M.T
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak berdasarkan ketentuan undangundang, telah berdampakpada kekeliruan kedua yaitu tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palu dan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah dalam putusan a quo tidak menetapkan ketentuan hukumPasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman sebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikanperadilan Negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilanberdasarkan Pancasila, hal ini dapat menjadi preseden
Register : 18-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 13/PID.TPK/2017/PT SMR Tanggal 10 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : FATONI HATAM, SH, MH.
Terbanding/Terdakwa : NUR SA'IM, SP
116 — 34
Terbanding/Terdakwa : NUR SA'IM, SP
116 — 34
Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi selaku yudex factie di tingkat banding berkesimpulan, bahwapertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda haruslah dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana dandenda,serta jumlah uang pengganti yang dijatunkan/dibebankan kepadaTerdakwa perlu. diubah, karena pidana yang dijatuhnkan Pengadilan TindakPidana Korupsi tingkat pertama a quo terlalu ringan dan tidak menimbulkan efekpencegahan dan penjeraan bahkan akan menjadi preseden